ECJWO: Hak Angket KPK, Anggota DPR Gali Kubur Sendiri

0
211
Tersangka pemberi keterangan palsu dalam sidang perkara dugaan korupsi e-KTP Miryam S Haryani (tengah) saat mendatangi gedung KPK, Jakarta, Senin (1/5/2017). ANTARA FOTO

Nusantara.news, Surabaya – Ketua East Java Corruption & Judicial Watch Organization (ECJWO) Miko Saleh menilai digulirkannya hak angket terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar membuka rekaman dan BAP Miryam S Haryani adalah upaya obstruction of justice. Yakni, untuk menghadang pengusutan skandal kasus mega-korupsi proyek e-KTP. Tak hanya itu, dia juga mensinyalir bahwa di balik dicetuskannya hak angket DPR RI, tercium aroma konspirasi jahat demi menyelamatkan koloninya.

“Seperti kita tahu, KPK saat ini tengah gencar-gencarnya mengusut kasus korupsi e-KTP, sementara di lain pihak usulan hak angket disetujui lewat paripurna. Ini semakin jelas menampakan kegalauan para anggota DPR RI terlibat dan terancam kursi kekuasaannya,” kata Miko Saleh, saat dihubungi Nusantara.news, Kamis (4/5/2017).

Menurutnya, inisiator dan anggota DPR RI yang menggulirkan hak angket sudah mengkhianati rakyat yang saat pemilihan legislatif (pileg) lalu memilihnya. Selaku wakil rakyat di parlemen level tertinggi, kata dia, seharusnya anggota DPR RI malu dan berbenah. Karena, selama ini rakyat sudah menyaksikan maraknya kasus korupsi dan penggerusan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang justru terjadi di lembaga legislatif.

“Sekelas DPR RI, seharusnya malu terhadap publik serta mampu membenahi diri agar sistem kontrol dan administrasi pemerintahan yang dijalankan sesuai tupoksinya untuk menyejahterakan bangsa dan negara, terutama pengelolaan APBN bagi rakyat Indonesia. Tapi ini tidak dilakukan, kita malah dikhianati,” ujarnya.

Disebutkan KPK, dalam pengadaan proyek e-KTP senilai Rp5,9 triliun, negara sudah dirugikan lebih dari Rp2,3 trililun. Oleh sebab itu, Miko sangat menyayangkan, bahwa dari nilai keuntungan dari proyek yang terkuak itu seharusnya bisa dialokasikan untuk menyejahteraan rakyat, terutama program peningkatan pelayanan masyarakat di daerah.

“Yang patut juga disayangkan, adalah ternyata ada nilai keuntungan uang begitu besar yang seharusnya bisa digunakan untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Terutama, di sektor pelayanan melalui pemerintah daerah dan pemerintah kota. Tidak malah dijadikan ajang korupsi yang jelas implikasinya bisa merendahkan nilai harkat dan martabat anggota DPR selalu pemangku amanah rakyat,” papar dia.

Lebih lanjut, pria berdarah Madura ini juga menyatakan bahwa KPK yang selama ini tengah berupaya transparan dalam mengusut dugaan kasus mega-korupsi e-KTP, dinodai konspirasi jahat.

“KPK yang saat ini tengah menjalankan roda penyidikan secara terbuka dengan bertujuan agar khalayak tahu carut marutnya pengadaan dan pelayanan e-KTP di tingkat desa, kelurahan, kecamatan hingga sampai di pencatatan sipil, ternyata dikotori oleh pemufakatan jahat elit politisi. Itu bisa kita lihat bersama dari niat dan campur tangan DPR melalui hak angket,” ujarnya.

Tak hanya itu, dia juga menegaskan bahwa persekongkolan yang dibangun untuk membentengi anggota DPR RI yang terlibat, sama dengan menggali kubur sendiri.

“Ini sama saja halnya, inisiator dan para anggota DPR RI itu sudah menggali kuburnya sendiri,” tegasnya.

Oleh sebab itu, Miko kemudian mengingatkan, dengan digulirkannya hak angket justru akan membuat masyarakat semakin tahu bagaimana kinerja anggota DPR RI beserta partai politiknya di parlemen. Maka, lumrah bila masyarakat melekatkan image di legislatif “sarang koruptor”.

“Ini justru akan membuat khalayak makin tahu bahwa jawara koruptor bersarang di lembaga wakil rakyat. Maka, jangan salahkan rakyat bila kemudian mencibir dan tak percaya lagi sama wakilnya. Itu karena mereka sudah menabur aroma kebusukan,” imbuhnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, dalam pengembangan kasus dugaan korupsi masaal proyek e-KTP, Miryam S Haryani ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik KPK karena memberikan keterangan palsu pada saat persidangan korupsi e-KTP di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Kamis (23/3/2017) lalu.

Di persidangan, Miryam tiba-tiba mencabut seluruh BAP karena saat penyidikan, dirinya merasa terancam dan mendapat tekanan dari sejumlah anggota Komisi III DPR RI. Padahal, dalam BAP Miryam telah menyebut sejumlah pihak yang terlibat dalam kasus e-KTP. Dalam pengembangan, diduga kuat pula Ketua DPR RI Setya Novanto dan petinggi parpol lainnya juga ikut menikmati uang hasil korupsi.

Namun, di saat skandal kasus korupsi sedikit demi sedikit mulai terbongkar, penyidik KPK mendapat ujian dalam membuktikan dugaanya. Sebanyak 26 anggota komisi III DPR RI menandatangani hak angket untuk mendesak KPK agar membeber rekaman pemeriksaan Miryam. Digulirkannya hak angket dianggap sebagai upaya untuk mengganjal langkah lembaga anti-rasuah melakukan proses pengusutan.

Untuk itu, ECJWO menyatakan dukungan penuh terhadap KPK menghadapi terjangan badai hak angket dan tak berhenti mengusut kasus tersebut sampai tuntas.

“Meski hak angket berhasil disetujui, jangan dikira lantas dapat menghentikan proses hukum yang sedang berjalan. Justru hal itu malah semakin menguatkan dukungan ECJWO bersama masyarakat pada KPK untuk membongkar kasus korups e-KTP sampai akar-akarnya,” tutup Miko Saleh. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here