Edan, Ditemukan Kredit Fiktif Bank BRI ke PD Pasar Surya Rp 13,4 Miliar

0
1327
Dirut PD Pasar Surya Bambang Parikesit dianggap telah menyalahi peraturan daerah (Perda) terkait penjaminan permohonan kredit yang diduga fiktif dari Bank BRI senilai Rp 13,4 miliar. Foto: Agus Wicaksono

Nusantara.news, Surabaya – Seolah tidak pernah habis, masalah pengelolaan Perusahaan Daerah Pasar Surya (PDPS) Kota Surabaya justru semakin carut marut. Dan kini, kepemimpinan Mikael Bambang Parikesit kembali dipertanyakan.

Nama Mikael Bambang Parikesit memang sudah tak asing dalam kancah perpasaran. Selain mendapat perpanjangan untuk jabatan Plt Dirut PD Pasar Surya Surabaya, dalam eranya, Bambang juga sempat dikaitkan dengan kasus pemblokiran rekening PD Pasar Surya oleh Kanwil DJP Jatim I akibat menunggak pajak Rp 8 miliar.

Belum lagi, dua anak buahnya juga terjerat kasus korupsi uang setoran para pedagang yang nilainya hingga ratusan juta rupiah. Benar-benar edan.

Teranyar, kasus PDPS terungkap lagi. Kembali perusahaan plat merah milik Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya yakni Perusahaan Daerah Pasar Surya (PDPS) bermasalah.

Kini PDPS tersandung masalah keuangan. Ada pendapatan yang dinilai ganjil dan juga kredit bermasalah di Bank BRI yang diduga menyalahi aturan. Ya, ditemukan adanya kredit yang diduga fiktif setelah ada audit keuangan PD Pasar Surya tahun anggaran 2016 yang dilakukan di akhir tahun 2017 ini.

Dalam rapat dengar pendapat bersama PDPS, Bagian Hukum, Bagian Perekonomian Pemkot, Bank BRI dan juga Badan Pengawas PDPS di Komisi B DPRD Kota Surabaya, Senin (4/12/2017), Direktur Pembinaan Pedagang PD Pasar Surya Nurul Azza mengatakan temuan kredit bermasalah tersebut ditemukan di mutasi rekening koran ke rekening PDPS yang tidak sesuai dengan pendapatan.

“Di audit itu ditemukan ada mutasi rekening koran ke rekening PD Pasar Surya. Mutasi rekening itu terjadi di dua periode yaitu bulan November dan bulan Desember tahun 2016. Di bulan November sebesar Rp 3,9 miliar dan di bulan Desember sebesar Rp 9,5 miliar. Mutasi rekening itu diduga dihitung sebagai pendapatan,” terang Azza.

Mutasi rekening seperti dilaporkan PDPS laba sebesar Rp 6 miliar, padahal kondisinya jika dihitung bukan laba melainkan minus Rp 9 miliar. Karena tidak berani memasukkan mutasi rekening tersebut sebagai pendapatan, PDPS kemudian meminta untuk audit dari akuntan publik dan juga konfirmasi ke BRI tentang mutasi rekening koran tersebut.

“Ternyata dari konfirmasi tersebut kami baru tahu bahwa ternyata PD Pasar Surya mengikatkan diri sebagai penjamin dari pinjaman kredit yang dilakukan oleh koperasi PD Pasar Surya,” ungkap Azza.

Temuan ini menjadi sebuah keanehan. Pasalnya sesuai peraturan daerah yang mengatur tentang perusahaan daerah, untuk menjadikan PDPS sebagai penjamin, maka harus disetujui kepala daerah dan pertimbangan badan pengawas. Sedangkan selama ini tidak ada koordinasi maupun pembicaraan tentang penjamin kredit di tataran direksi.

Ya, di sini persoalan keuangan PDPS mulai terindikasi adanya konspirasi banyak pihak untuk memanipulasi laporan anggaran tahunan. Bahkan lembaga legislatif sempat terkelabui dan percaya terhadap laporan keuangan PDPS di tahun 2016 lalu yang terjadi laba sekitar Rp 6 milliar. Padahal laporan laba itu, hasil mutasi rekening koran dari pengajuan kredit koperasi PDPS ke bank BRI di bulan November dan Desember 2016, total mencapai Rp 13,4 miliar.

Saat ditanya ke anggota koperasi, mereka mengatakan tidak ada yang tahu tentang pinjaman kredit senilai Rp 13,4 miliar tersebut. Padahal mereka seharusnya diajak untuk bicara karena nantinya akan menyangkut soal sisa hasil usaha (SHU).

Anggota koperasi karyawan PD Pasar Surya, Masrul membenarkan pihaknya sama sekali tidak mengetahui tentang pinjaman tersebut. Dia hanya mengatakan, selama ini ada potongan sampai Rp 50 ribu terhadap karyawan dengan alasan untuk keperluan koperasi. Namun terkait peminjaman kredit itu, dia sama sekali tidak tahu. “Kami sama sekali tidak tahu, tahunya dari inspektorat mengaudit. Kami juga kaget kalau ada pinjaman kredit segitu,” katanya.

Kepala Bagian Hukum Pemkot Surabaya Ira Tursilowati menyebut, posisi PD Pasar Surya menjadi penjamin tidak sesuai nomenklatur undang-undang. “Kita akan cek perjanjian PD Pasar Surya dan BRI, sesuai Perda No 6 Tahun 2008 untuk jadi penjamin kepala daerah harus menyetujui, dan atas sepengetahuan bawas,” kata Ira.

Lalu bagaimana bisa PDPS bisa menjadi penjamin di Bank BRI? Ini pertanyaan mendasarnya. Sebab pihak-pihak yang menyampaikan pengajuan pinjaman ke bank. Dalam hal ini Susilo sebagai Kepala Cabang BRI Mulyosari membeberkan semuanya.

Usut punya usut, kredit tersebut diberikan pada Koperasi PD Pasar Surya sebagai pengaju kredit. Nah, dalam pengajuan itu disebutkan bahwa kredit itu untuk pembangunan Pasar Keputran dan Pasar Kapasan. Dan disebutkan bahwa penjamin itu adalah Dirut PD Pasar Surya, tak lain Bambang Parikesit.

“Mereka menyampaikan pengajuan pinjaman oleh ketua koperasi, sekretaris dan bendahara untuk pembangunan stan pasar Kapasan dan Keputran. Penjaminnya dalam pengajuan itu adalah dirut PD Pasar Surya Bambang Parikesit,” tegas Susilo.

Jaminan yang diberikan dalam pengajuan kredit itu adalah cash call dari PDPS. Dikatakan Susilo, memang yang meminjam adalah koperasi, namun BRI membolehkan jika penjamin bukan dari yang meminjam yaitu dalam hal ini koperasi PDPS. “Sejauh ini pembayaran bunganya lancar, tidak ada tunggakan. Namun belum membayar untuk pokoknya. Jatuh temponya satu bulan lagi,” terang Susilo. Dikatakan Susilo pembayaran bunga itu dilakukan debet dari rekening koperasi.

Oknum Bank BRI Terlibat Lolosnya Kredit Fiktif

Komisi B DPRD Kota Surabaya bereaksi keras atas temuan laporan pendapatan fiktif di PDPS hasil kredit bermasalah di bank BRI pada tahun 2016 lalu. Ketua Komisi B DPRD kota Surabaya, Mazlan Manshur meminta untuk mengusut indikasi manipulasi keuangan PDPS. Komisi B juga merasa dikelabui dengan laporan keuangan PDPS tahun 2016 lalu yang katanya mendapatkan laba Rp 6 miliar, padahal justru sebaliknya. Dari hasil mutasi rekening koran diketahui itu merupakan pengajuan kredit koperasi PDPS ke bank BRI di bulan November dan Desember 2016 yang totalnya mencapai Rp 13,4 miliar.

“Kami akan telusuri dana Rp 13,4 miliar, karena telah mengelabui laporan ke kami. Jika tidak ada laporan itu, harusnya mereka rugi Rp 9 miliar. Tapi karena dana pinjaman itu dimasukkan ke rekening, maka bisa muncul laba Rp 6 miliar, walaupun kami juga tahu jika setelah itu dana ditarik lagi,” ungkap Mazlan, Senin (4/12/2017).

Disebutkan Mazlan, persoalan penjaminan permohonan kredit yang dilakukan Bambang Parikesit telah menyalahi peraturan daerah (Perda). Menurutnya, menjadi penjamin bank harus melalui persetujuan Kepala Daerah dan Badan Pengawas (Bawas).

“Sebuah BUMD menjadi penjamin harus melalui persetujuan Kepala Daerah dan Bawas. Tapi kenapa proses kredit itu kok bisa cair tanpa tahapan itu, makanya saya juga mempertanyakan juga soal kinerja Bawas, selama ini kemana,” tandas Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini.

Dengan dicairkannya dana Bank BRI tersebut (tanpa melalui tahapan), Mazlan menduga oknum bank BRI terlibat. Oknum tersebut, sebutnya, sengaja meloloskan pencairan kredit koperasi PDPS sebesar Rp 13,4 miliar yang katanya untuk pembangunan pasar Kapasan dan Keputran.

“Berteman baik itu boleh dan sah bahkan dianjurkan, tetapi jangan digunakan untuk konspirasi yang tidak baik. Masalah ini sudah menyangkut pelanggaran aturan hukum,” tandasnya.

Ia berharap persoalan seperti ini, jangan sampai terjadi di perusahaan daerah lainnya. Untuk itu, pihaknya akan segera melakukan koordinasi dengan pihak eksekutif dan Dewan Pengawas (Dewas) BUMD.

“Secepatnya saya akan koordinasi persoalan keuangan PD Pasar Surya dengan assisten Pemkot Surabaya dan Dewas, jika semua data dan upaya menguarai benang kusutnya sudah dinilai tuntas. Persoalan ini kami temukan pada saat pembahasan APBD 2018 beberapa hari lalu. Jangan sampai kejadian ini menular ke BUMD yang lain,” pungkasnya.

Senada, Sekretaris Komisi B DPRD Surabaya, Edi Rachmat mengatakan, prosedur peminjaman dana Rp 13,4 miliar sangat menyalahi aturan karena tanpa pemberitahuan Walikota Surabaya, Tri Rismaharini sebagai Komisaris. Dia juga mempertanyakan kinerja Bambang Parikesit yang tidak terbuka dalam mengelola PDPS. Bahkan, kesannya PDPS dikelola secara serampangan untuk meraup untung, sebagaimana yang dilakukan pada kasus-kasus sebelumnya.

“Kesalahan prosedur pengiriman dana ke rekening PD Pasar Surya sangat tidak prosedural, karena pengajuan pinjaman untuk koperasi, ternyata dibuat untuk membangun gedung pasar. Padahal dana pembangunan sudah masuk dana APBD 2017. Sedangkan pelaksana tugas Direktur Utama PD Pasar Surya Bambang Parikesit juga tidak hadir dalam hearing,” urai Edi.

Dan untuk kesekian kalinya pihak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim diminta turun tangan dalam masalah PDPS. Sebab, adanya dugaan peminjaman fiktif PDPS tersebut menyangkut kucuran dana pinjaman dari Bank BRI.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here