Efek Politik Dua Kaki Demokrat

0
59

Nusantara.news, Jakarta – Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) selaku Ketua Umum Partai Demokrat memberikan kebebasan kepada sejumlah kadernya di daerah untuk mendukung Joko Widodo (Jokowi)-Ma’ruf Amin. Sikap politik semacam ini membuat partai berlambang tiga berlian ini dituding sedang memeragakan politik dua kaki: di satu sisi bergabung dengan koalisi Prabowo, tetapi di sisi lain ‘membiarkan’ sebagian kadernya mendukung Jokowi-Ma’ruf Amin.

Setidaknya ada empat kader Demokrat yang tegas mendukung Jokowi-Ma’ruf. Mereka adalah Gubernur Papua sekaligus Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Papua Lukas Enembe, mantan Wakil Gubernur Jawa Barat, Deddy Mizwar, eks Gubernur Jawa Timur, Soekarwo, serta Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Zainul Majdi atau Tuan Guru Bajang (TGB).

Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat, Agus Hermanto mengungkapkan, sikap abu-abu Demokrat memberikan dispensasi kepada kader yang mendukung Jokowi-Ma’ruf di saat dukungan resmi diberikan kepada Prabowo-Sandiaga, adalah bagian upaya memenangi pilpres tanpa mengorbankan pileg. “Karena kami juga dalam pemilu legislatif harus sukses betul, jangan sampai ada hal menjadi kendala di pemilu legislatif,” kata Agus.

Agus menyebut, untuk daerah seperti Papua yang lebih dari 90 persen warganya mendukung Jokowi-Ma’ruf dan masih menggunakan sistem noken, memberi dispensasi adalah jalan paling realistis menyelamatkan suara Demokrat di pulau paling timur di Indonesia itu.

Sikap dua kaki Demokrat itu menjadi pertanyaan bagi kubu Prabowo-Sandi. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon, mengatakan akan meminta kepastian totalitas dukungan Partai Demokrat terhadap Prabowo-Sandi. Fadli mengatakan, keputusan DPP partai seharusnya tanpa pengecualian. “Logikanya itu kalau ada sebuah keputusan yang diambil DPP pasti mengikat,” ujar Fadli.

Kader Demokrat yang “membangkang” (Ki-ka): Mantan Wakil Gubernur Jawa Barat, Deddy Mizwar, eks Gubernur Jawa Timur, Soekarwo, Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Zainul Majdi atau Tuan Guru Bajang (TGB), dan Gubernur Papua sekaligus Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Papua Lukas Enembe.

Bagi kubu Jokowi-Ma’ruf, sikap dua kaki Demokrat itu disambut baik. Wakil Ketua Tim Kampanye Jokowi-Ma’ruf Abdul Kadir Karding menyatakan, pihaknya akan menampung beberapa kepala daerah dari Partai Demokrat yang mendukung pasangan Jokowi-Ma’ruf. “Kami memiliki tim daerah yang perlu pengarahan para kepala daerah yang dapat diisi kader Demokrat. Namanya pengarah teritorial,” kata Karding.

Pamor Demokrat Merosot

Sikap Demokrat yang terlihat main dua kaki ini, disinyalir sebagai strategi untuk memaksimalkan keuntungan partai semata. Sebagai partai, pasti Demokrat ingin mendapatkan keuntungan dalam Pilpres 2019. Mengingat, kadernya gagal maju sebagai capres ataupun cawapres setelah Prabowo lebih memilih Sandiaga Uno ketimbang putra SBY, Agus Harimirti Yudhoyono (AHY).

Dengan bermain dua kaki, Demokrat akan tetap memiliki jalur di dua kandidat, baik Jokowi maupun Prabowo. Dengan demikian, siapapun yang menang nantinya, Demokrat akan tetap memiliki daya tawar. Barangkali inilah cara Demokrat mencari aman.

Sikap partai besutan SBY seperti itu sebenarnya tidak begitu mengejutkan, sebab pada Pilpres 2014 partai ini pun tak punya pendirian tegas. Pada awalnya mereka memilih posisi netral, sesuai keputusan Rapimnas Partai Demokrat pada 18 Mei 2014. Tapi di saat-saat terakhir, mereka menyatakan mendukung Prabowo-Hatta.

Jelang Pilpres 2019, cap plin plan, tidak tegas, ambigu, dan berpolitik dua kaki masih menyertai partai ini.  Sejak awal, Demokrat sendiri meski di ‘panggung depan’ menyerahkan posisi cawapres pada keputusan Prabowo, namun di ‘panggung belakang’ tetap “kasak-kusuk” menyorongkan AHY sebagai calon RI-2. Sementara PAN lebih memilih jalan tengah dengan menyodorkan cawapres dari luar partai koalisi.

Ketika Prabowo memilih Sandiaga, PKS dan PAN relatif lebih berlapang dada. Sebaliknya, hal tersebut seolah masih menyisakan kekecewaan pada beberapa elite Demokrat yang sejak awal berharap AHY jadi pendamping Prabowo. Salah satu kekecewaan itu ditunjukkan oleh Andi Arif dengan tuduhan mahar kepada Sandiaga dan menyebut Prabowo sebagai jenderal kardus.

Dalam posisi itu, Demokrat pun tak bisa berbuat banyak. Sebab di detik-detik terakhir sudah tidak mungkin lagi bagi Demokrat membentuk koalisi baru. Bergabung dengan koalisi Jokowi sudah tidak mungkin mengingat pernyataan SBY sendiri yang sudah menyebut tidak bisa dengan Megawati, masih ada hambatan.

Memilih netral atau absen lebih parah lagi sebab dalam UU Pemilu Pasal 235 Ayat 5, parpol yang tidak memiliki atau mengajukan capres atau cawapres di Pemilu 2019 maka tak boleh ikut Pilpres di 2024. Akhirnya Demokrat pun tak punya pilihan lain selain bergabung ke kutub koalisi oposisi.

Tak heran, selepas “rebut-ribut” itu, muncul sinyalemen bahwa Demokrat masih “setengah hati” merapat ke kubu Prabowo. Absennya SBY di ruang publik, termasuk tak menemani langsung Prabowo-Sandi mendaftar ke KPU, rentetan twit Andi Arif yang berseberangan dengan koalisi Prabowo dan tak pernah ditegur oleh partai, “membolos” saat rapat bersama koalisi Prabowo-Sandiaga, hingga keluarnya “dispensasi” bagi kader yang mendukung Jokowi, dapat dibaca Demokrat belum move on.

Hal lain yang memunculkan keraguan atau imej setengah hati Demokrat adalah terkait dengan berbagai survei yang dirilis oleh lembaga-lembaga survei. Hasil survei itu menunjukkan elektabilitas Jokowi-Ma’ruf masih jauh di atas Prabowo-Sandi.

Survei juga menunjukkan coat tail effect atau efek ekor jas pun tak akan banyak berpengaruh bagi Partai Demokrat. Efek ekor jas adalah mengalirnya dukungan kepada partai dari para pendukung calon-calon pemimpin yang diusung oleh partai yang bersangkutan. Di kubu Prabowo-Sandiaga, para pendukung pasangan tersebut akan memilih Gerindra.

Beberapa pekan lalu, hasil survei Y-Publica menunjukkan bahwa PDI Perjuangan dan Partai Gerindra menempati posisi pertama dan kedua dipilih masyarakat. Keduanya menikmati efek ekor jas atau coat tail effect pencalonan Jokowi dan Prabowo sebagai bakal capres. Direktur Eksekutif Y-Publica Rudi Hartono mengatakan elektabilitas PDI Perjuangan meningkat signifikan setelah pencapresan Jokowi. Begitu pula dengan Gerindra.

Kondisi itu membuat posisi Demokrat cukup dilema. Partai Demokrat menginginkan ada power sharing sesama anggota koalisi. Namun hal tersebut tak diterima. Sebaliknya, Gerindra justru menunjukkan dominasinya dengan memilik capres, cawapres, dan ketua timses yang berasal dari partai yang sama. Suasana tersebut membuat Demokrat tidak nyaman, apalagi partai ini punya rekam jejak sebagai partai penguasa, punya presiden dua periode, dan terbiasa memimpin koalisi. Sementara di koalisi Prabowo, Demokrat terkesan sebagai ‘pemain figuran’.

Dalam konteks itu, kekecewaan Demokrat bisa dipahami. Ini pula yang barangkali membuat Demokrat tak begitu fokus dan allout menggarap Pilpres untuk memenangkan Prabowo-Sandi. Demokrat tampaknya akan lebih memprioritaskan untuk menyelamatkan kader-kader partai di pemilihan legislatif (Pileg) 2019. Pemberian dispensasi kepada kader daerah yang ingin mendukung Jokowi-Ma’ruf pun sebagai bagian dari langkah agar kader tidak lari di tengah lemahnya investasi Demokrat di koalisi Prabowo-Sandi.

Pun begitu, isu politik dua kaki ini juga bisa berdampak buruk bagi Demokrat. Seharusnya Demokrat move on dari proses pencapresan kemarin dan fokus memenangkan partai yang salah satunya  memperjuangkan keuntungan elektoral secara maksimal dengan mengusung Prabowo-Sandiaga. Demokrat jangan sampai membiarkan efek elektoral dimonopoli sepenuhnya oleh Gerindra.

“Kalau kemudian Demokrat optimal ada tokoh-tokoh Demokrat yang juga turun ke bawah untuk kampanye Prabowo-Sandi sebetulnya akan menguntungkan Demokrat karena Pileg dan Pilpres kan serentak ya,” kata Peneliti Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA, Adjie Alfaraby

Sikap ambigu juga bisa efek negatif bagi pamor Demokrat yang merosot sejak Pemilu 2014. Pada Pemilu 2014, Demokrat meraih 61 kursi, turun drastis dari 2009 dengan 150 kursi. Pada Pemilu 2019, Demokrat bahkan tak memiliki kader yang menjadi capres dan cawapres, ataupun duduk di kabinet. Ditambah ketokohan SBY tak sekuat dulu.

Karena itu, untuk menaikkan posisi tawar Demokrat, SBY harus turun gunung memenangkan Prabowo-Sandi supaya bisa meraih kembali kekuasaan. Saatnya, Demokrat mengakhiri manuver politik yang mendua. Jika tidak, apa sebaiknya Demokrat keluar atau dikeluarkan saja dari koalisi Prabowo? []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here