Efektifkah Perintah Presiden?

0
143

PRESIDEN Joko Widodo sudah berkali-kali mengingatkan anggota kabinetnya untuk tidak membuat gaduh dengan pernyataan kontroversial. Dalam sebulan terakhir, setidaknya empat kali Presiden menyampaikan soal itu. Inti pernyataan Presiden adalah meminta menterinya fokus bekerja dan menghindari kegaduhan. Para anggota kabinet, kata Presiden, harus memberikan semangat kepada masyarakat, memberikan kesejukan, ketenangan, dan terus bekerja.

Kita sependapat tentang hal ini. Tugas anggota kabinet memang bekerja membantu presiden. Tak ada tugas lain, sejauh jabatan pembantu presiden masih melekat pada dirinya.

Pertanyaannya adalah mengapa Presiden Joko Widodo perlu sampai berulang kali mengingatkan hal itu. Dalam logika normal, tak perlu presiden menyampaikan keharusan menteri untuk fokus bekerja. Sebab keseriusan dalam bekerja, terfokus, tidak neko-neko, sebenarnya adalah sesuatu yang taken for granted dari seorang pejabat tinggi negara. Untuk orang yang dipercaya menduduki jabatan setinggi menteri, semestinya sudah paham apa tugasnya, sehingga tak perlu diberi peringatan.

Jadi, kalau nyatanya Presiden Joko Widodo berkali-kali menyampaikan peringatan yang sama, berarti ada sesuatu yang tidak normal. Sebab, kalau sudah diingatkan berkali-kali, tak tepat lagi disebut peringatan, tapi bisa dibaca sebagai ultimatum.

Sikap yang tepat adalah seperti yang diungkapkan Wapres Jusuf Kalla. “Karena itu sudah perintah, ya kita harus jalankan,” katanya.

Di rubrik ini pernah kita ilustrasikan, apa sih sebetulnya tugas presiden itu? Jawaban ekstremnya: Jangan lupa memberi perintah! Dan tentunya jangan pula lupa melihat apakah perintahnya jalan atau tidak. Ini artinya, koordinasi harus mantap. Kalau koordinasi lemah, perintah bisa tinggal perintah. Presiden bisa mengeluarkan seribu perintah setiap saat, tetapi jika tidak dikoordinasi, anak buah akan bertindak sebaliknya.

Maka substansinya adalah pada kekuatan perintah presiden, bukan pada kepatuhan anak buah. Pada akhirnya terserah pada Presiden untuk memastikan anak buahnya bekerja sesuai perintah atau tidak. Jika nanti masih ada yang mengeluarkan kebijakan tanpa pengkajian matang, tak ada pilihan lain bagi Presiden kecuali segera memberhentikannya. Sebab, itu menyangkut kehormatan lembaga kepresidenan.

Substansi kekuatan perintah presiden itu terletak pada ketegasan bersikap. Kekuatannya bukan pada pilihan penggunaan kata seperti “gebuk”, “tendang”, “injak” dan sejenisnya yang belakangan sering mewarnai kalimat presiden.

Hal ini terpulang pada kapasitas pribadi presiden sendiri. Jika mau lengkap, memang presiden harus mempunyai kemampuan intelektual agar bisa memadukan mulai dari aspek filosofis sampai teknis. Sehingga keputusan yang dikeluarkannya mempunyai sistematika yang jelas. Dia juga harus punya kemampuan menjadi eksekutor yang efektif, serta memiliki obligasi moral yang kuat.

Kita tak hendak menilai apakah Joko Widodo mempunyai semua prasyarat tersebut. Tetapi, satu hal yang pasti, Presiden mempunyai legalitas dan legitimasi tak terbantahkan untuk bertindak apa pun dalam menertibkan anggota kabinetnya.

Semestinya itu saja sudah cukup bagi Presiden Joko Widodo untuk memastikan menteri-menterinya mematuhi perintah.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here