Ekonomi Digital Cocok untuk Produksi, Pembiayaan dan Pasar

0
50
“Pemanfaatan era ekonomi digital ini tidak hanya untuk proses trading, namun juga untuk segitiga proses yang penting dalam peningkatan ekonomi, yakni produksi, pembiayaan dan pasar" (Foto: Humas Pemprov Jatim)

Nusantara.news, Surabaya – Di Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan 2018, Gubernur Jawa Timur Soekarwo menguraikan, bahwa penerapan ekonomi digital sebagai solusi untuk meningkatkan daya saing nasional juga bisa diterapkan pada proses produksi, pembiayaan dan pasar. Itu sangat penting untuk dilakukan karena prosesnya akan menjadi lebih efisien dan efektif.

“Pemanfaatan era ekonomi digital ini tidak hanya untuk proses trading, namun juga untuk segitiga proses yang penting dalam peningkatan ekonomi, yakni produksi, pembiayaan dan pasar,” kata Gubenur Jatim Soekarwo di acara Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan 2018 di Hotel Bumi, Surabaya, Selasa (30/1/2018).

Kemudian, dengan rinci disampaikan, kalau keberadaan ekonomi digital sangat mempermudah dan mempercepat proses transaksi yang manfaatnya dirasakan oleh produsen dan konsumen. Namun demikian, proses checking harus tetap dilakukan khususnya untuk produk agro baik di sisi kualitas, rasa hingga pengemasan. Dalam mendukung ekonomi digital ini Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga telah mengeluarkan aturan tentang financial technology.

“Saat ini, semua proses industri sudah kita dorong ke sana, dan tentunya bukan hanya di bidang trader saja,” ungkapnya.

Baca juga: Gagal Kelola PLN, Rakyat Berpotensi Dibebankan Kenaikan Tarif

Pada kesempatan yang sama, Pakde Karwo juga memaparkan dua jenis inovasi pembiayaan yang diterapkan di Provinsi Jatim, yakni fiscal engineering dan creative engineering. Inovasi ini sengaja diterapkan untuk mengatasi posisi APBN dan APBD yang stagnan dalam kurun waktu lima tahun terakhir.

“Rekayasa pembiayaan perlu dilakukan melihat kondisi stagnasi anggaran yang ada,” imbuhnya.

Terkait inovasi pembiayaan fiscal engineering, terang Pakde Karwo, di antaranya diterapkan melalui loan agreement Bank Jatim dengan Pemerintah Provinsi Jatim, serta pendirian badan usaha yang bergerak di bidang Pedagang Besar Farmasi (PBF) dan Pedagang Besar Alat Kesehatan (PBAK). Pembiayaan loan agreement antara lain untuk mendanai onfarm pada proses primer sekunder atau dinamakan Agro Maritim Financing.
“Solusi pembiayaan ini diharapkan bisa menjadi solusi terhadap anomali inflasi di pedesaaan, serta menurunkan kemiskinan di pedesaan,” imbuhnya.

Sedangkan untuk model pembiayaan creative engineering diterapkan pada pinjaman bank dan non bank, obligasi daerah, dan memperbanyak model Public Private Partnership (PPP). Selain itu, Jatim juga mengusulkan corporate bond yang secara prinsip disetujui, namun prinsipnya masih dipelajari oleh OJK. Pada pola corporate bond yang dijual adalah prospek proyeknya. Dicontohkan, Prospek Pelabuhan Probolinggo dengan pengelola PT. Delta Artha Bahari Nusantara (DABN) Port Service, memiliki potensi 40 persen lebih efisien dibandingkan Tanjung Perak.

Momentum yang Tepat

“Saat ini, semua proses industri sudah kita dorong ke sana, dan tentunya bukan hanya di bidang trader saja,” (Foto: Humas Pemprov Jatim)

Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non Bank/IKNB, Riswinardi mengatakan, saat ini merupakan momentum yang tepat untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi Indonesia di tengah kondisi makroekonomi dan sektor jasa keuangan yang kondusif. Apalagi, indikator sektor jasa keuangan juga cukup solid baik di sisi permodalan, likuiditas, maupun tingkat risiko yang terkendali.

“Kami yakin sektor jasa keuangan mampu mendukung pencapaian target pertumbuhan ekonomi tahun 2018 sebesar 5,4%,” terangnya.

Sementara itu, Kepala OJK Regional 4 Jawa Timur, Heru Cahyono menyampaikan, pertumbuhan ekonomi Jawa Timur pada tahun 2017 sebesar 5,16% lebih tinggi dibandingkan Nasional sebesar 5,06%. Sejalan dengan pertumbuhan ekonomi Jatim, sektor jasa keuangan juga menunjukkan kinerja yang positif. Dana masyarakat yang dihimpun oleh perbankan Jatim meningkat 10%. “Industri Pasar Modal Jatim selama tahun 2017 juga menunjukkan kinerja yang positif terlihat dari dana yang dihimpun di pasar modal sebesar Rp. 853 miliar atau tumbuh 360,2%,” jelasnya.

Di acara tersebut, selain dihadiri para pelaku usaha jasa. Tampak ikut hadir, adalah Kepala Perwakilan Bank Indonesia Wilayah IV Jatim Difi Ahmad Johansyah, juga ada anggota Komisi XI DPR RI, serta pelaku Industri Jasa Keuangan.

Dengan penerapan ekonomi digital, diharapkan akan memacu pesatnya iklim industrialisasi sebagai cita-cita yang diharapkan segera terwujud di Provinsi Jatim, semoga saja.

Baca juga: Ketika Pertamina Dianggap Jadi Beban Holding Migas

Sebelumnya, Pakde Karwo juga membahas soal kesejahteraan masyarakat lewat pengembangan industri. Disebutkan, peningkatan kesejahteraan masyarakat di Jatim terutama melalui pengembangan industri. Industri disebutkan merupakan pilar meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Karenanya industri harus menjadi tujuan untuk peningkatan kesejahteraan.

“Sebagai pengungkit kesejahteraan masyarakat, industri jangan lebih rendah dari pertumbuhan ekonomi,” ujar Pakde Karwo saat menjadi narasumber di acara Ruang Ide “Revitalisasi Agroindustri menuju Industri Mandiri” di Ruang Semanggi Graha Pena Lt. 5, Senin kemarin.

Lanjut Pakde Karwo, majunya sektor industri di Jatim juga akan mewujudkan pembangunan ekonomi Jatim yang inklusif. Iklusivitas akan membantu optimalisasi potensi sumber daya daerah sekaligus menuju terwujudnya lingkungan usaha yang kondusif dan berkelanjutan.

Agar industrialisasi menjadi semakin maju, Pemerintah Provinsi Jatim memberikan government guarantee, yakni kemudahan perizinan, ketersediaan lahan, tersedianya pasokan listrik, dan sumber daya manusia yang terampil dan demokratis. Selain itu, di Jatim telah tersedia tujuh kawasan industri yang tersebar di beberapa wilayah diantaranya satu kawasan di Surabaya, tiga kawasan di Gresik, 1 di Sidoarjo, satu kawasan di Kab. Mojokerto dan satu kawasan di Pasuruan. Ketujuh kawasan industri tsb berada diatas lahan seluas 4.759,5 hektar.

Berdasarkan data BPS Jatim, sektor industri di Jatim telah menyumbangkan sebanyak 28,79 persen terhadap PDRB atau 21,18 persen tingkat nasional. Nilai kontribusi industri terhadap PDRB tersebut menjadikan Jatim sebagai salah satu provinsi dengan share industri di atas 20 persen, selain Jabar.

Sektor industri di Jatim banyak ditopang oleh industri kecil menengah atau usaha mikro, kecil dan menengah. “Di Jatim industri kecil menengahnya paling kuat. Ini struktur yang paling baik di industri. Dengan demikian, UMKM menjadi basis kesejahteraan masyarakat,” puji orang nomor satu di Jatim sambil memaparkan visi dan misi industrialisasi Jatim yakni terwujudnya industri Jatim yang berdaya saing global dan berkelanjutan.

Masukkan Teknologi Informasi Untuk Industri

Pemerintah Provinsi Jatim berkeinginan untuk mempertahankan dan meningkatkan industri di Jatim. Salah satunya dengan dengan memasukkan teknologi informasi (IT) pada industri karena dapat memotong tata niaga. Peran IT terhadap sektor industri juga mampu meningkatkan daya saing menjadi lebih murah, lebih berkualitas dan lebih cepat.

Penerapan IT terhadap industri, jelas Pakde Karwo, melalui terbangunnya Jatim Smart Province, dengan tiga hal yang bisa mewujudkannya, yaitu adanya smart governance, smart industri, dan smart economy.

Berdasarkan data BPS Jatim, sektor industri di Jatim telah menyumbangkan sebanyak 28,79 persen terhadap PDRB atau 21,18 persen tingkat nasional (Foto: Humas Pemprov Jatim)

Smart governance, lanjutnya, bisa didapat dengan adanya keterbukaan informasi dan tersedianya pusat data yang terintegrasi, adanya kebijakan yang membantu dalam melayani masyarakat, serta menyelenggarakan pemerintahan dan pelayanan masyarakat berbasis IT yang terintegrasi. Smart industri bisa dilakukan membantu IKM yang kecil menjadi lebih efisien. Sebagai contohnya pemerintahharus membantu IKM melalui tidak menarik pajak bagi usaha kecil, memberikan suku bunga murah, dan mempermudah perijinan. Sedangkan smart economy diperoleh dengan cara meningkatkan daya saing. Jika disederhanakan daya saing menjadi tiga hal yaitu kualitasnya lebih baik, harganya lebih murah, dan distribusinya lebih cepat.

Keinginan PTPN XI Lakukan Revitalisasi

Sementara itu, Direktur Utama PTPN XI Ir. Moh. Cholidi mengatakan, PTPN XI berkeinginan untuk melakukan revitalisasi menuju industri modern dan terintegrasi. Pada tahun 2018, revitalisasi dilakukan pada PG Jatiroto dan PG Asembagus dengan memperbesar kapasitas giling dan perbaikan kualitas produk. Jangka pendek, revitalisasi dilakukan guna mendukung pencapaian Jatim sebagai lumbung gula nasional.

Baca juga: Buruh Vs Robot Memakan Korban PHK di Karawang

Pada kesempatan yang sama, Bupati Situbondo H. Dadang Wigiarto, SH menyampaikan rekomendasi terkait revitalisasi industri di Situbondo. Salah satu rekomendasinya, manajemen PTPN XI memastikan tidak akan ada pemutusan hubungan kerja terhadap karyawan tetap, musiman, outsourcing, borongan, paruh kerja waktu dengan total 1.928 orang di 3 Pabrik Gula.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here