Solusi Ketimpangan Sosial (3)

Ekonomi Inklusif Solusi Ketimpangan

0
395
Ilustrasi: Petani menunjukkan tangkai buah merica yang gugur akibat membusuk di Desa Asaki, Kecamatan Lambuya, Konawe, Sulawesi Tenggara, Minggu (25/6). Puluhan petani mengaku kesulitan mendapatkan pupuk untuk asupan tanaman pohon merica dan petani khawatir ratusan hektare kebun pohon merica akan mengalami penurunan hasil panen tahun ini. Foto: ANTARA

Nusantara.news – Presiden Joko Widodo mencabut subsidi listrik, menyebabkan ekonomi rakyat kecil semakin terpuruk, yang semula di ambang garis kemiskinan terperosok ke dalam kemiskinan absolut. Subsidi energi 2014 (di awal pemerintahan Joko Widodo) sebesar Rp350 triliun, hingga tahun 2017 subsidi tinggal Rp77 triliun. Kita mengetahui bahwa anggaran tersebut dialokasikan untuk infrastruktur. Anggaran infrastruktur di tahun 2014 masih Rp177,9 triliun, dan tahun 2017 mencapai Rp387,3 triliun.

Kita tahu bahwa infrastruktur, baru dapat dirasakan dampak ekonominya cukup lama, sementara rakyat kecil dicabut subsidinya, padahal subsidi bentuk kontribusi langsung Pemerintah terhadap rakyat kecil untuk kesejahteraan.

Infrastruktur memang berpengaruh terhadap rakyat miskin, tapi kecil dampaknya karena cenderung dinikmati para pemilik modal. Sementara, subsidi listrik signifikan bagi kebutuhan mereka sebagai kebutuhan primer. Ketidakadilan ekonomi seperti ini akan memperlebar ketimpangan. Anggaran yang bersentuhan langsung dengan rakyat kecil justru tidak mengalami kenaikan, bahkan anggaran pendidikan turun, begitu juga anggaran kesehatan. BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) yang semula sistem jaminan sosial justru berubah menjadi asuransi yang pelayanannya buruk. Terkesan, pemerintahan Joko Widodo tidak ramah terhadap orang miskin, dan ambisius dalam membangun infrastruktur.

Pembangunan Ekonomi Inklusif adalah membangun sektor Pertanian

Pembangunan yang berkelanjutan menjadi syarat keberhasilan bagi suatu negara, khusus Indonesia belum cukup jika tidak diikuti dengan ‘pembangunan inklusif’. Pembangunan ekonomi inklusif dimaknai sebagai pertumbuhan yang tidak hanya menciptakan peluang ekonomi baru, tapi juga menjamin akseptabilitas yang sama terhadap peluang ekonomi baru, dan menjamin akseptabilitas yang sama terhadap peluang yang tercipta untuk semua segmen masyarakat, khususnya masyarakat miskin.

Pembangunan ekonomi yang inklusif pada dasarnya adalah pembangunan ekonomi yang dapat memberikan kontribusi bagi mayoritas rakyat Indonesia. Besarnya rakyat Indonesia yang bergantung pada sektor pertanian sehingga pembangunan ekonomi inklusif harus mengoptimalkan sektor ini secara serius.

Sektor pertanian sesuai dengan negara kita yang agraris, namun kita lemah dalam rekayasa teknologi, dalam pembibitan dan hilirisasi produk-produk pertanian. Rumput laut saja ada puluhan produk turunannya jika serius dilakukan secara industri. Pemerintah belum fokus membangun industri berbasis pertanian.

Berikutnya, sektor UKM (Usaha Kecil dan Menengah) perlu didorong agar produk-produk pertanian dapat dijual ke pasar dengan harga menguntungkan petani yang mayoritas merupakan rakyat miskin. Alokasi APBN Tahun 2016 untuk sektor pertanian mencapai 7,4%. Sedangkan tahun 2017 ada peningkatan menjadi 11,5% dari APBN.

Komitmen pemerintahan Joko Widodo terhadap sektor pertanian belum terlihat. Pada awal pemerintahan bekerja sama dengan TNI AD (saat Gatot Nurmantyo – KSAD) untuk menanam, sementara tetap melakukan pembiaran alih fungsi lahan pertanian, baik untuk properti, infrastruktur, tambang dan perkebunan.

Dalam politik anggaran dari tahun ke tahun sektor pertanian sangat terbatas ruang fiskal, karena defisit APBN yang mencapai Rp 330 triliun di tahun 2017 masih sulit diatasi. Rencana pemerintah membangun waduk baru, nyaris tak terdengar. Bahkan merawat waduk-waduk warisan Soeharto saja Pemerintah sudah tidak bisa, banyak yang kering dan saluran primer, sekunder, apalagi tersier sudah tidak jelas. Jadi, solusi ketimpangan bukan sekadar redistribusi aset lalu punya akses ke bank. Jika sektor pertanian tidak dibenahi, bisa-bisa yang mendapat sertifikat diagunkan ke bank untuk kebutuhan konsumtif. Petani yang tidak sanggup bayar cicilan bank justru asetnya hilang, dan Negara gagal lagi untuk program redistribusi aset.

Program kedaulatan pangan tidak disentuh Pemerintah

Pemerintah belum serius memenuhi pangan melalui produksi lokal untuk perwujudan swasembada pangan. Kebijakan pemilikan tanah oleh pemodal besar (tambang, perkebunan, dan perumahan) telah mendesak dan menggusur petani. Kedaulatan pangan akan tercapai jika petani sebagai penghasil pangan menguasai dan mengontrol alat-alat produksi pangan, seperti: tanah, air, dan teknologi. Negara harus hadir sebagai inisiator dan regulator yang memprioritaskan petani, jangan selalu berpihak kepada pemodal besar yang mengalih-fungsikan lahan dan menggusur petani.

Mantan perdana menteri Malaysia Mahathir Mohammad ketika mencetuskan NEP (New Economic Policy) menjadikan sektor pertanian sebagai prioritas dalam membangun ekonomi inklusif, karena mayoritas rakyat Malaysia bekerja di sektor itu. Digenjotnya sektor pertanian mengubah tingkat kesejahteraan rakyat Malaysia, hal yang sama juga dilakukan Soeharto, dan bahkan sembako disubsidi karena kebutuhan primer dan langsung bersentuhan dengan kesejahteraan rakyat Indonesia.

Pertanian dikembangkan, pertanian yang berbasis keluarga (petani) yang berdasarkan prinsip guyub dan kooperatif, bukan korporatif.

Redistribusi aset harus fokus pada petani yang mempunyai lahan di bawah 0,5 hektare agar produktif, dan hasil tani mampu menafkahi keluarganya. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 224/1961, yang bertujuan memperbaiki keadaan sosial ekonomi rakyat, khususnya para petani. Ekonomi inklusif untuk petani agar dapat mandiri, agar mampu bertahan (survive) dalam menghadapi krisis ekonomi.

Pemerintah harus bekerja keras dengan berbagai kebijakan agar berkembangnya ekonomi inklusif. Kementerian Keuangan sebagai bagian terdepan sangat berperan dalam politik keuangan untuk alokasi sektor yang mendorong lajunya ekonomi inklusif, khususnya dalam kebijakan fiskal. Peran keuangan negara mencakup fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Fungsi tersebut diimplementasikan dalam berbagai kebijakan fiskal.

Melalui kebijakan fiskal Pemerintah dapat memastikan bahwa anggaran Negara dialokasikan lebih maksimum untuk mengatasi ketimpangan, misalnya di bidang pendidikan dan kesehatan.

Sektor pertanian menjadi pilihan utama dalam ekonomi inklusif karena selain bagian terbesar, jumlah penduduk yang bergantung di sektor ini juga bagian terbesar dari rakyat miskin yang hampir 20 juta orang, mayoritas di desa sebagai petani yang rata-rata memiliki lahan hanya 0,3 – 0,5 hektare dengan hasil Rp4 juta – Rp5 juta per tahun. Ketimpangan penghasilan sektor pertanian dan tenaga kerja yang bekerja di sektor manufaktur dan jasa (perkotaan), sehingga ketimpangan semakin terbuka (0,39). Tingkat pertumbuhan yang tinggi tidak menjamin ketimpangan semakin menyempit karena disorientasi pembangunan eksklusif yang fokus pada industri manufaktur dan jasa.

Pembangunan sektor pertanian mampu menciptakan lapangan kerja, mengurangi kemiskinan, dan ketimpangan, karena langsung pada 65% yang bergantung pada sektor pertanian yang sebagian juga rakyat miskin.

Persoalan ketimpangan harus ada solusi agar tidak menjalar ke masalah sosial dan stabilitas nasional. Pertumbuhan saja tidak cukup mengatasi ketimpangan, tapi perlu pembangunan ekonomi yang inklusif. Pemerintah telah memulai redistribusi aset dengan memberikan sertifikat tanah pada petani untuk dijadikan aset agar mempunyai akses ke perbankan. Lalu didorong peningkatan sektor pertanian sebagai objek pembangunan ekonomi inklusif. Lalu digalakkan program pendidikan vokasional yang terpadu untuk sektor pertanian, dilancarkan fasilitas keuangan publik (BLT = Bantuan Langsung Tunai, bantuan sosial, dan Jamkesmas = Jaminan Kesehatan Masyarakat), sosialisasi informasi perbankan, keuangan fasilitas untuk petani, peraturan pendukungnya, intermediasi, dan perlindungan sebagai nasabah karena petani belum memahami seluk-beluk usaha pertanian, serta lika-liku perbankan.

Lebarnya ketimpangan di Indonesia, karena ketimpangan dalam usaha, etos kerja keras, dan talenta dalam usaha, fakta bahwa etnis Cina jauh lebih unggul dalam ekonomi.

Ketimpangan kedua dalam hal kesempatan, karena ada unsur KKN (Korupsi Kolusi Nepotisme) sehingga kesempatan untuk rakyat miskin dan petani menjadi terbatas.

Ketiga, dalam hal kebijakan yang tidak konsisten untuk rakyat kecil sehingga cenderung menjadi objek belas kasihan dan objek politik saat pilkada, lalu setelah itu diabaikan.

Mengatasi masalah ketimpangan adalah masalah rakyat Indonesia, dilihat dari keseriusan program Pemerintah dalam memicu ekonomi inklusif.

Malaysia dengan Mahathir, menjadi contoh keberpihakan pada pribumi membuat setara dengan non-pribumi dalam ekonomi. Kita berharap di Indonesia juga terjadi hal yang sama. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here