Ekonomi Makro Stabil, Potret Mikro Babak Belur

0
222
Optimisme Presiden Jokowi soal stabilitas makro ekonomi, nampaknya masih harus diuji dengan kondisi mikro ekonomi yang babak belur terhantam krisis

Nusantara.news, Jakarta – Dalam penyampaian Nota Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2018 pada 16 Agustus lalu, Presiden Jokowi sama sekali tidak menyingung soal utang. Padahal beban pembayaran pokok dan bunga utang pada 2018 terbilang besar, yakni mencapai Rp646,8 triliun.

Angka itu sudah meliputi 29,35% dari RAPBN 2018, porsi terbesar dari mata anggaran yang ada. Mengapa anggaran pembayaran pokok dan bunga utang demikian besar?

Pasalnya adalah karena penerimaan pajak yang dicanangkan pada RAPBN 2018 hanya Rp1.609,38 triliun. Sementara penerimaan bukan pajak dan hibah masing-masing Rp267,87 triliun dan Rp1,19 triliun. Sehingga terjadi defisit anggaran sebesar Rp325,93 triliun, defisit sebesar itu disebabkan ambisi Presiden Jokowi untuk menggenjot biaya infrastruktur dari Rp387,7 triliun pada 2017 menjadi Rp404 triliun.

Kenaikan ini menurut Presiden Jokowi ada alasannya, yakni ingin meratakan pembangunan agar dapat dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia.

Pertanyaannya, dengan ambisi belanja infrastruktur sebesar itu, apakah daya dukung ekonomi kita cukup kuat? Sebelum menjawabnya, mari kita tengok kondisi makro ekonomi kita.

Makro stabil

Menurut mantan Menteri Keuangan Fuad Bawazier, pemerintah sibuk membanggakan sukses dengan kebijakan makro ekonomi yang stabil. Padahal Presiden mendesak para menteri ekonomi agar mengambil langkah konkrit untuk mendongkrak ekonomi lewat 15 Paket Kebijakan Ekonomi (PKE) yang telah diputuskan.

Penerbitan 15 PKE tersebut dinisbahkan untuk menerobos kelesuan ekonomi di level mikro. Artinya ada masalah dalam kebijakna mikro ekonomoi. Makro ekonomi Indonesia sejak 50 tahun terakhir praktis stabil, kecuali saat krisis moneter 1998.

Walaupun stabil, menurut Fuad, namun dengan kecenderungan terus merosot. Seperti pertumbuhan ekonomi di masa Orde Baru antara 6% hingga 7%, sekarang hanya 5,01%. Cadangan devisa relatif stabil diukur dari rasio terhadap ipor, inflasi plus minus sama atau relatif stabil.

Bahkan rata-rata pertumbuhan kredit perbankan dulu lebih tinggi dibandingkan sekarang. IHSG dari dulu termasuk yang menguntungkan di Asia, tetap utang negara jelas memburuk, sebab Orde Baru hanya berutang kepada Inter-Governmental Group on Indonesia dan Government The Consultative Group on Indonesia (CGI) dengan rasio dan cicilan bunga yang amat kecil.

Bandingkan utang negara saat ini ke pasar bebas yang pemenuhan kewajiban pokok dan bunganya mencapai 29% dari APBN. Tax ratio yang tak pernah beranjak dari 11%, kurs rupiah terhadap valas yang juga relatif stabil, tetap di dimasa Orde Baru lebih stabil karena adanya devaluasi.

“Makro ekonomi kita dari dulu sampai kini masih ok, begitu-begitu saja, tapi sebenarnya terus memburuk. Sementara kondisi ekonomi mikro justru parah sekali,” jelas Fuad.

Fuad menegaskan, prestasi makro ekonomi yang standar itu bukan menjadi ukuran. Justru yang harus diperhatikan dan dijadikan ukuran kesuksesan ekonomi oleh pemerintah adalah keadaan mikro ekonomi. Karena itulah yang betul-betul riil dirasakan para pelaku ekonomi baik dari sisi penjual, produsen maupun pembeli (konsumen).

Propaganda sukses yang terus menerus soal stabilitas makro tanpa membenahi kondisi mikro, dia menyindir, bisa menyesatkan dan berbahaya. Karena lama kelamaan pemerintah bisa terlena karena percaya pada kebohongan atau propagandanya sendiri. Kondisi mikro ekonomi kita saat ini sedang babak belur, untung saja Presiden Jokowi giat membangun infrastruktur yang dalam jangka menengah dan panjang akan mengangkat ekonomi.

“Stabilitas makro penting tapi itu saja tidak cukup, ukuran sukses itu sesungguhnya di sektor riil atau kegiatan mikro ekonomi,” jelasnya.

Rancanngan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2018 masih terbebani pelunasan pokok dan bunga utang yang mencapai 29% dari APBN

Mikro berat

Bagus di stabilitas makro ternyata tidak tercermin di level mikro, ini menggambarkan bahwa kebijakan pemerintah tidak merembes ke tingkat dunia usaha. Dengan kata lain, kebijakan makro yang stabil tidak berdampak langsung pada sektor riil.

Tengok saja sektor ritel, banyak yang menjerit dan gulung tikar. Toko ritel modern 7 Eleven gulung tikar dan menutup seluruh gerainya di tanah air dan sedang memasuki tahap pailit.

Indomart mengumumkan terjadi penurunan laba bersih hingga 71%, sementara Alfamart meskipun mamu membukukan penjualan hingga Rp56 triliun, namun marjin labanya tergerus drastis. Begitu juga Hypermart sudah menutup dua gerainya, gerai berikutnya akan menyusul.

Industri otomotif meskipun berulang kali menggelar pameran, namun penjualan tetap lesu. Sekibatnya industri pembiayaan ikut terpuruk. Hanya yang mampu membidik pasar baru yang akan survive, sementara yang terperangkap zona nyaman akan tersisih dalam kejamnya persaingan dan lesunya ekonomi.

Ketua Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) Suwandi Wiratno mengatakan, pada 2011 penjualan motor dapat mencapai 7,6 juta unit. Saat produksi dinaikkan ke 10 juta unit dalam empat tahun terakhir, ternyata penjualan turun terus. Tahun ini hanya sekitar 5,4 hingga 5,6 juta unit saja.

Hal serupa terjadi di indrustri properti. Industri properti tahun ini belum menunjukkan pertumbuhan berarti setelah tiga tahun terpukul oleh lesunya kondisi market sektor tersebut. Hal ini terpengaruh oleh kondisi ekonomi dan politik Indonesia yang terjadi secara berurutuan.

Executive Vice President Bank BTN Suryanti Agustinar mengatakan salah satu yang paling terpukul akibat melempemnya geliat sektor properti adalah properti-properti kelas menengah ke atas. Sementara properti kelas menengah bawah dampaknya tak terlalu signifikan

Apalagi industri perbankan, sejak September 2015 hingga kini mengalami pukulan keras dan masih diisolir oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Caranya dengan belum memberlakukan ketentuan-ketentuan peraturan kredit seperti kredit bermasalah (non performing loan–NPL), aktiva tertimbang menurut risiko (ATMR), dan ketentuan kredit lainnya.

Industri tekstil dalam dua tahun terakhir sudah mem-PHK ratusan ribu karyawannya. Industri pertambangan dan energi pada kuartal I 2017 makin lesu, industri penerbangan juga harus banting harga untuk bisa bertahan.

Industri asuransi terperangkap perang tarif karena ekonomi melambat, termasuk industri pertanian dan perkebunan mengalami lesu darah karena gagal panen sehingga harus harus impor beras, cabe, bawang, garam, gula, dan komoditas lainnya.

Hanya industri konstruksi yang menggeliat karena adanya program pembangunan proyek infrasatruktur sehingga ikut terangkat. Termasuk industri turunannya seperti semen, keramik, atap baja ringan, kusen alumunium dan sejenisnya ikut terangkat.

Pendek kata, industri di sektor mikro mengalami pukulan yang amat berat. Satu-satunya cara untuk menggerakkan ekonomi lewat belanja pemerintah.

Tantangan pajak

Pemerintah mematok penerimaan perpajakan pada RAPBN 2018 sebesar Rp1.609,4 triliun atau lebih tinggi 9,3% dari target APBN-P tahun ini yang sebesar  Rp Rp1.472,7 triliun. Penerimaan yang datang dari setoran pajak saja pada tahun depan ditargetkan sebesar Rp1.415,28 triliun atau naik 10,3% dari outlook 2017 yang sebesar Rp1.283,57 triliun.

Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo mengatakan, secara umum, target perpajakan 2018 lebih moderat dan realistis, dengan pertumbuhan target 9%-10% yang di bawah target pertumbuhan 2017. Ia memperkirakan, target pajak pada tahun ini hanya akan tercapai maksimal 91% dari target APBNP 2017. Artinya, penerimaan yang mungkin terealisasi adalah Rp1.168 triliun.

“Namun, kenaikan target yang moderat ini harus dibandingkan juga dengan realisasi 2017 yang diperkirakan hanya 86%-91%. Jika demikian, pertumbuhan sekitar 18%-21% perlu extra effort yang lebih berat pada 2018,” jelasnya.

Yustinus belum melihat roadmap yang cukup komprehensif dari pemerintah untuk mendorong target pajak. Hanya saja dalam RAPBN 2018 pemerintah sudah memasukkan faktor pertukaran informasi (AEoI). Hal ini bisa membantu sebagai landasan proses pengumpulan pajak, tapi diakui tetap berat.

Dengan memaksakan kapasitas keuangan kita hari ini dan tahun depan, maka sudah hampir pasti tidak akan survive.

Satu-satunya cara untuk membuat APBN 2017 dan 2018 survive adalah dengan melakukan downsiziing anggaran, mengurangi belanja infrastruktur yang tidak menjadi prioritas.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here