28 Kali Ganti Menteri (1)

Ekonomi Stagnan, Perburukan Situasi Makin Cepat

0
120
Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang PS Brodjonegoro menyatakan ekonomi Indonesia tumbuh stagnan di angka 5%, tidak sejalan dengan rencana awal Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla yang menginginkan ekonomi tumbuh di angka 7%.

Nusantara.news, Jakarta – Selama 4 tahun menjadi Presiden, Jokowi telah melakukan reshuffle kabinet yang melibatkan 28 menteri. Dari jumlah tersebut 20 menteri di antaranya merupakan menteri-menteri ekonomi. Keseringan gonta-ganti inikah yang memicu ekonomi menjadi stagnasi?

Dalam berbagai narasinya, baik Presiden Jokowi, Menko Perekonomian Darmin Nasution maupun Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati selalu membanggakan kinerja ekonomi. Padahal jika diteliti lebih detil, sebenarnya ekonomi Indonesia mengalami stagnasi dengan berbagai capaian ekonomi yang rerata di bawah target yang ditetapkan.

Terminologi Indonesia mengalami stagnasi justru datang dalam kabinet sendiri, yakni berasal pernyataan Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional-Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro yang mengatakan bahwa ekonomi Indonesia tumbuh stagnan di angka 5%, tidak sejalan dengan rencana awal Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla yang menginginkan ekonomi tumbuh di angka 7%.

Bambang mengatakan, pada saat awal ada semangat optimisme dari pemerintah bahwa ekonomi akan lebih tinggi dari 5%. Namun, kenyataannya memang tidak sesuai harapan.

“Tapi kondisi global dan Indonesia sendiri yang membuat kita tidak bisa tumbuh di atas 5%,” ujar Bambang pada seminar Legacy Talk bertajuk ‘Memaksimalkan Potensi Sumber Daya Indonesia, serta Membangun dan mengembangkan Peluang Ekonomi dan Bisnis’, di Jakarta, Kamis (22/11).

Ia menguraikan, banyak faktor yang menyebabkan hal itu terjadi. Pola ekonomi seperti harga komoditas disebut juga menjadi faktor penentu yang menyebabkan perbedaan ekonomi pada 2010, 2012, dengan 2014.

“Komoditas itu umurnya pendek, makanya kita tidak bisa tumbuh segitu. 2013 adalah akhir dari commodity booming, puncaknya adalah 2014, 2015, sehingga mulai sulit, dan sekarang tumbuh lebih rendah di 5%,” ujarnya.

Kondisi ini, lanjut dia, akan terus berlangsung karena Indonesia belum serius mengerjakan pekerjaan rumah terbesarnya yaitu industrialisasi. Indonesia dinilai tidak bisa hanya bergantung dengan sumber daya alam, sebab harganya tidak pernah stabil.

“Ini berlangsung terus (ekonomi tumbuh 5%) karena kita belum melakukan PR besar, yaitu industrialisasi. Harga natural resources (sumber daya alam) tidak pernah stabil, kalau yang stabil hanya manufaktur,” kata mantan menteri keuangan ini.

Bambang juga mengkritik bahwa Indonesia bukan yang terbesar di sektor batu bara, namun ekspornya merupakan yang paling besar. Hal ini juga memicu munculnya tendensi sektor pertambangan disebut over eksploitasi.

Dengan demikian, tegas Bambang, sektor manufakur atau industrialisasi menjadi PR besar bagi Indonesia mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Ketimbang hanya berharap kepada komoditas seperti minyak, gas bumi, dan tambang.

“Karena kita terbuai batu bara dan sawit, industri ini tidak ada yang mengembangkan. Padahal negara yang besar adalah besar di industrialisasi, manufaktur,” katanya.

Sementara Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo mengatakan perekonomian Indonesia diyakini masih mempunyai ruang untuk terus berakselerasi. Syaratnya hanya dua, sukses dalam distribusi kegiatan ekonomi dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM).

Mardiasmo berpendapat kebijakan fiskal juga diungkapkannya sudah mengarah untuk mengurai problematika dari dua pekerjaan rumah tersebut. Tantangan nyata untuk mewujudkan ekonomi inklusif adalah wilayah Indonesia yang berbentang luas. Faktor ini yang menyebabkan tidak meratanya kondisi ekonomi antardaerah.

Sebut saja Pulau Jawa yang menjadi motor pertumbuhan ekonomi nasional dengan menyumbang 58% lebih dari ekonomi nasional. Kemudian sisanya terbagi di luar Jawa, seperti Pulau Sulawesi yang ekonominya tumbuh di atas angka nasional, namun tidak beriplikasi signifikan karena hanya menyumbang 6,28% terhadap perekonomian nasional.

“Indonesia ini sangat besar dan luas, jadi ekonomi kita beda dengan Singapura, Vietnam dan Thailand. Oleh karena itu, konektivitas antarwilayah yang pertama dilakukan pemerintah,” ungkapnya.

Faktor kedua adalah masih kurangnya kapasitas sumber daya manusia (SDM) untuk mengisi pasar tenaga kerja. Sistem pendidikan dinilai Mardiasmo belum optimal memasok SDM yang sesuai dengan kebutuhan industri.

Oleh karena itu, revitalisasi pendidikan vokasi menjadi prioritas pemerintah untuk tahun fiskal 2019. Dengan demikian, bonus demografi dapat dimanfaatkan sebagai modal dalam membangun ekonomi dalam jangka panjang.[bersambung]

 

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here