Eksistensi FPI Ditengah Prokontra Perpanjangan SKT

0
65

Nusantara.news, Jakarta – Front Pembela Islam (FPI) menjadi perbincangan publik lantaran statusnya sebagai organisasi masyarakat di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan berakhir pada Juni 2019 mendatang. Dalam situs resmi Kemendagri, izin ormas FPI ditandai dengan nomor Surat Keterangan Terdaftar (SKT) 01-00-00/010/D.III.4/VI/2014. SKT itu berlaku sejak 20 Juni 2014 hingga 20 Juni 2019. Itu artinya FPI akan dianggap ormas ilegal jika tidak mendaftar kembali.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyatakan hingga kini FPI belum mengurus perpanjangan SKT tersebut. “Belum, belum,” kata Tjahjo di DPR, Jakarta, Selasa, 7 Mei 2019.

Kepala Pusat Penerangan Kemendagri, Bahtiar mengatakan, keberadaan ormas diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017. Sementara tata cara pendaftaran ormas diatur dalam aturan pelaksana, yakni Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 tahun 2017. Beleid itu mengatur tentang pendaftaran dan pengelolaan sistem informasi ormas, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.

Dalam aturan itu juga disebutkan tata cara perpanjangan SKT ormas mirip dengan prosedur pendaftaran awal. “Tata cara pendaftaran ormas berlaku secara mutatis mutandis (dengan perubahan yang perlu-perlu) terhadap tata cara perpanjangan SKT,” dikutip dari Pasal 23 Permendagri ini.

Untuk FPI yang tidak berbadan hukum, maka langkah yang harus ditempuh adalah mengajukan permohonan pendaftaran kepada Mendagri. Setelah itu dalam jangka waktu 15 hari sejak permohonan pendaftaran dicatat di unit layanan administrasi kementerian, Mendagri bakal memberikan keputusan menerbitkan atau menolak menerbitkan SKT.

Akan berakhirnya SKT FPI menjadi viral setelah seseorang bernama Ira Bisyir membuat petisi di laman change.org dan mengajak masyarakat menolak perpanjangan 'izin' FPI sebagai ormas. Alasannya, karena organisasi tersebut adalah merupakan kelompok radikal, pendukung kekerasan dan pendukung HTI (Hizbut Tahrir Indonesia).

Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid tak setuju dengan petisi yang mendukung izin FPI disetop. Hidayat menilai tak ada yang salah dengan ormas besutan Rizieq Shihab tersebut karena tak pernah berbuat hal-hal negatif seperti makar atau separatisme. Menurutynya, selama ini FPI sebagai ormas selalu mendukung perbuatan-perbuatan baik seperti pemberantasan narkoba dan korupsi.

"Memang kesalahannya FPI apa? Kesalahan hukumnya kan harus terlihat sangat jelas. FPI tidak pernah mengajak tindakan makar, tidak pernah mengajak tindakan separatisme, tidak pernah mengajak tindakan narkoba, korupsi," kata Hidayat, Rabu (8/5). 

Seiring denga itu, kini twitter juga diramaikan dengan hastag #KamiDukungFPi dan #BubarkanFPI. Walaupun dalam petisi menolak perpanjangan izin FPI, nyatanya hastag #KamiDukungFPi berhasil mengalahkan #BubarkanFPI. “Saat ada bencana, FPI selalu yg utama datang membantu. FPI bukan laskar kaleng" mereka sungguh" menolong para korban. Tidak mengenal suku, agama, dan ras. #KamiDukungFPi #KamiDukungFPi,” tulis akun @anhaisha

FPI Harus Diberi Ruang

Lantas apa dampaknya bagi eksistensi FPI sekiranya permohonan perpanjangan SKP itu ditolak Mengadri

Berdasarkan Permendagri Nomor 57 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarataan, tidak diatur satu pasal pun soal risiko ditolaknya SKT. Pada Permendagri tersebut hanya mengatur tentang Tata Cara Penerbitan SKT atau Penolakan Permohonan Pendaftaran (pasal 19 – 22) dan Tata Cara Perpanjangan dan Perubahan SKT (pasal 23 – 28) yang sifatnya lebih pada hal-hal kelengkapan administratif.

Begitu pula dalam UU Ormas yang baru nomor 16 tahun 2017, tak mengatur dampak penolakan SKT. Di sana, hanya mengatur soal ormas berbadan hukum yang dicabut status badan hukumnya maka secara otomatis dinyatakakn bubar: “Pasal 80A Pencabutan status badan hukum Ormas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf c dan ayat (3) huruf b sekaligus dinyatakan bubar berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini”. Hal ini yang dialami oleh HTI.

Untuk FPI yang masuk kategori ormas tidak berbadan hukum, maka langkah yang harus ditempuh adalah mengajukan permohonan perpanjangan SKT kepada Mendagri. Jika perpanjangan SKT tidak diterima, maka sesungguhnya tak punya dampak hukum. FPI bisa mengajukan SKT baru, jika ditolak lagi, bisa diajukan kembali dan seterusnya. Secara organisasi, FPI tidak bisa dibubarkan jika merujuk pada Permendagri tersebut.

Hanya saja, status FPI memang tidak terdaftar di Kemendagri yang sekaligus tidak diakui pemerintah jika SKT ditolak. Konsekuensinya, menurut Direktur Organisasi Kemasyarakatan Kemendagri Lutfi organisasi kemasyarakatan yang tidak lagi terdaftar di Kemendagri tidak berhak mendapatkan layanan dari pemerintah. Pelayanan yang dimaksud misalnya fasilitas, peningkatan kualitas SDM Ormas, hingga memberi bantuan dana dan dukungan operasional.

Tapi khusus FPI, barangkali sejumlah pelayananan dari pemerintah tersebut tidak dibutuhkan. Sebab, secara kelembagaan, FPI tergolong ormas yang sudah mandiri, termasuk soal pendanaan.

Bersama TNI, Laskar FPI Evakuasi Mayat di Lokasi Bencana Garut beberapa waktu lalu

Di luar itu, secara prinsip, pemerintah tidak punya kewenangan untuk menahan dan mengekang hak seseorang atau sekelompok orang untuk berserikat yang dijamin dalam UUD 1945 pasal 28E ayat 3 : "Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”.

Karena kebebesan berserikat, berkumpul, dan menyatakan pendapat adalah hak konstitusional warganegara dan bukan hak yang berasal dari pemberian penguasa, maka tidak ada yang namanya izin ormas. Sama halnya dengan hak menyatakan pendapat di muka umum seperti unjuk rasa, tak perlu meminta izin. Akan tetapi, panitia cukup memberi surat pemberitahuan kepada aparat terkait agar ‘pemerintah’ bisa memberikan pelayanan.

Dalam konteks FPI, ormas ini sama sekali tidak melanggar dasar negara yakni Pancasila. Organisasi itu juga tidak bertentangan dengan UUD 1945 dan prinsip bhinneka tunggal ika. Dengan demikian, FPI juga telah memenuhi syarat di UU Ormas. Atas dasar itu, tak ada dasar yang kuat untuk membubarkan ormas FPI.

Kalaupun ada ormas yang dinilai melakukan kegiatan yang meresahkan masyarakat, itu bukan karena ideologi mereka. Akan tetapi, bisa jadi itu sebabkan ada aspek-aspek hukum lain yang harus ditaati. Untuk pelanggaran yang dimakasud, diberlakukan mekanisme hukum kepada masing-masing anggotanya.

Atas dasar itu, Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Asfinawati mengatakan pemerintah mesti memberikan ruang terhadap kelompok FPI jika ingin mengajukan perpanjangan izin. "Ini pertaruhan untuk hukum dan demokrasi. Sama ketika kami membela kelompok minoritas, di balik itu ada kepentingan penegakan hukum dan demokrasi yang dipertaruhkan," kata Asfin.

Serupa, pakar hukum tata negara, Margarito Kamis, menyarankan kepada pemerintah untuk sebisa mungkin menerima pengajuan perpanjangan SKT yang diajukan. Pemerintah justru akan sulit memantau pergerakan ormas apabila pengajuan perpanjangan SKT ditolak. Meski misalnya keberadaan mereka secara legal tidak diakui, kata Margarito, bisa saja secara sosiologis kehadirannya masih ada di masyarakat.

"Pemerintah jangan konyol. Kalau dia tidak perpanjang, bagaimana cara dia mengontrol?" ujarnya.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here