Karakter Bangsa dan Kepemimpinan (2)

Elite Mempertontonkan yang Tidak Patut

0
395
Ilustrasi: Presiden RI Joko Widodo bersalaman dengan Ketua DPR-RI Setya Novanto. Foto: ANTARAFOTO

Nusantara.news – Samuel Smiles, pengarang asal Skotlandia mengatakan, “Tanamlah pemikiran, kau akan menuai tindakan; Tanamlah tindakan, kau akan menuai kebiasaan; Tanamlah kebiasaan, kau akan menuai watak; Tanamlah watak, kau akan menuai nasibmu”. Itulah ‘Hukum Panen’, setiap manusia akan menuai apa yang telah dilakukannya. Jika pimpinan negara gemar berutang, generasi muda Indonesia akan menuai akibatnya.

Jati diri bangsa bak ranting kering dari pohon yang tidak pernah disiram, jika dibiarkan berlarut, kita jadi meragukan, apakah NKRI masih bisa bertahan pada 20 tahun mendatang, di saat krisis energi dan makanan di dunia terjadi.

Menjadi pemimpin pada prinsipnya adalah soal penyiapan diri. Oleh karena itu, tidak ada orang yang tiba-tiba menjadi pemimpin. Memimpin banyak orang sulit jika tidak bisa amanah dan mangkir dari janji-janji saat pemilihan (pemilu), sehingga rakyat akan mendegradasi sendiri kepercayaan terhadapnya pada pemilu berikutnya (2019).

Pemilihan presiden (Pilpres) akan riskan jika diserahkan secara mutlak kepada partai politik, apalagi perangkat pemilu seperti KPUD (Komisi Pemilihan Umum Daerah) dan Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) juga sudah “dikuasai” parpol. Menjadi pelajaran bagi bangsa Indonesia tentang bagaimana mengatur Pemilu Legislatif (Pileg) dan Pilpres 2019—yang menentukan nasib bangsa sampai 2024—yaitu ketika seringkali kita menemukan data Pilkada tidak adil tapi hanya sedikit bermuara di Mahkamah Konstitusi (MK), celakanya lagi MK pun sudah terlibat suap-menyuap.

Indonesia butuh pemimpin yang transformatif

Kita telah mengalami berbagai gaya kepemimpinan dari mulai Sukarno atau Bung Karno yang meledak-ledak, sebagai pemersatu dan memerdekakan Indonesia menjadi suatu bangsa dan negara. Namun dalam periode yang kita sebut Orde Lama, gaya kepemimpinan Bung Karno yang otoriter menjadikannya dipilih sebagai presiden seumur hidup.

Kala itu, kita terjebak dalam pergulatan politik baik ideologis maupun bandulan Barat dan Timur, namun kita saat itu dijadikan inspirasi bagi kemerdekaan beberapa negara yang tergabung dalam kemitraan Asia-Afrika, sebagai negara berkembang. Sukarno berdiri gagah sebagai pemimpin pertama Asia-Afrika dan dia disegani di dunia. Setelah 20 tahun berkuasa Sukarno jatuh karena peristiwa Gestapu (Gerakan September tiga puluh) 1965, berawal dari politik Nasakom (Nasionalisme, Agama dan Komunisme) yang memaksa ideologi ateis (komunisme) bersahabat dengan agama (Islam).

Selesai Bung Karno, muncul Soeharto dengan Orde Baru, dengan jargon “membangun”, karya, dan pertumbuhan sebagai “ideologi”. Kita menjadi salah satu negara “Macan Asia” pada tahun 1990-an. Kita sebetulnya akan lepas landas, namun karena gaya kepemimpinan yang otoriter, Soeharto terpaksa mengundurkan diri karena peristiwa 1998 yang diawali krisis moneter setelah 32 tahun dia berkuasa.

Intinya, lembaga donor tidak bersedia Indonesia lepas landas menjadi negara maju, lalu diadakanlah currency war (perang mata uang) melalui operasi pialang dunia berkebangsaan Yahudi, George Soros di Asia. Alasan bahwa Soeharto tidak demokratis, hanyalah cara dan strategi untuk menjatuhkannya. Padahal intinya, kedaulatan dan kemandirian adalah hal tabu dalam sistem kapitalisme.

Soekarno dan Soeharto bergaya kepemimpinan otoriter dengan karakter dan konteks yang sangat berbeda. Pada era Reformasi (1998 – sekarang), dimulai dengan BJ. Habibie seorang teknokrat yang visioner (1998 – 1999), lalu digantikan oleh Abdurrahman Wahid alias Gus Dur (1999 – 2000), terus oleh ‘Sukarno generasi kedua’, Megawati Soekarnoputri (2000 – 2003).

Pada tahun 2004 dimulailah undang-undang politik pemilihan secara Langsung, dan terpilihlah Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai presiden dengan sistem tersebut. SBY  berkuasa selama 2 periode (2004 – 2014). Dia bisa dikatakan bergaya safety player, maka itu, pada periode pertama (2004 – 2009) terlihat Jusuf Kalla (JK) sebagai wakilnya sangat dominan. Sementara pada periode kedua (2009 – 2014) SBY dirongrong oleh kasus Bank Century yang melibatkan wakil presidennya kala itu, mantan gubernur Bank Indonesia, Boediono. Pada periode kedua dilalui SBY dengan hujatan, seolah-olah negara auto-pilot”, namun SBY lolos, sampai akhir jabatannya di tahun 2014. SBY dikenal sangat pro Asing sehingga pada zamannya banyak lahir undang-undang yang pro pihak Asing

Joko Widodo kemudian muncul sebagai presiden periode 2014 – 2019, lahir dari rakyat jelata dan dipuja anak muda sebagai pembaharu Indonesia. Namun faktanya, Joko Widodo tidak mampu membangun tim yang solid, belum tiga tahun memimpin sudah dua kali melakukan reshuffle, dan dalam waktu dekat akan melakukan reshuffle yang ketiga.

Kepemimpinannya ditandai dengan perlambatan ekonomi dunia di saat ekonomi Indonesia yang belum pulih, diperburuk dengan kabinet di bidang ekonomi yang tidak mumpuni. Belum tiga tahun sudah membukukan utang lebih dari Rp 1.000 triliun, karena ambisi pembangunan infrastruktur yang mencapai 19% dari APBN Tahun 2017 (tertinggi untuk sektor pendidikan sebesar 20% tapi perintah konstitusi), sementara infrastruktur murni kebijakan dan keinginan Presiden Joko Widodo.

Prioritas pembangunan pada sektor infrastruktur di saat defisit anggaran mencapai Rp 350 triliun tentu tidak patut, sehingga Joko Widodo sebagai pemimpin negara dianggap kurang peka. Keterbatasan ruang fiskal menyebabkan Pemerintah putar akal mencari sumber dana, dan dana haji pun menjadi sasaran.

Mungkin, jika negara darurat cash flow, dan penggunaan dana haji untuk di luar infrastruktur rakyat akan memaklumi dan memahami, misalnya untuk sektor pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan jaring pengaman sosial. Toh, di awal Proklamasi rakyat Aceh bersedia patungan membeli pesawat untuk negara yang diberi nama Seulawah. Tapi untuk saat ini, rakyat Indonesia belum tentu bersedia, karena jelas tidak patut.

Ketidak-pekaan ini menjadi tanda tanya bagi kita, apakah kebijakan negara ini telah sesuai dengan kepentingan rakyat dan memikirkan rakyat? Ataukah seseorang yang kebetulan menjadi presiden itu, membuat kebijakan yang tidak bijak. Pelajarannya bagi kita sekarang, agar memilih pemimpin yang tepat pada Pilpres 2019 nanti.

Saat ini kita butuh pemimpin yang transformatif, yang mampu menginspirasi, mengembangkan dan memberdayakan rakyatnya bukan kelompoknya atau elite yang telah berubah wujud menjadi oligarki.

Syarat dari kepemimpinan transformatif adalah sosok yang harus mempunyai integritas tinggi, komunikatif dan demokratis, serta mampu menciptakan kemandirian. Dalam konteks kenegaraan tentu dia mampu memperlihatkan kedaulatan negara dalam segala aspek. Jika membangun tapi melalui utang tentu ini memperlihatkan ketidak-mandirian, apalagi pembangunan yang dilakukan tidak mendorong sektor riil yang produktif, tapi lebih karena kapitalis dunia menginginkannya.

Kelemahan kapasitas dan kapabilitas

Dalam keadaan krisis, diperlukan pemimpin yang “out of the box’ dan visioner, bekerja secara kolaboratif serta bergaya egaliter seperti Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan. Sebelum Pilpres 2014, Joko Widodo unggul dalam hal popularitas, integritas dan elektabilitas. Kelemahan dalam kapasitas dan kapabilitas Joko Widodo seharusnya dapat ditunjang dari kabinet ahli (khususnya dalam bidang ekonomi) tapi karena keterbatasan pengetahuan tentang profil seseorang (dan pembantu yang subjektif), serta parpol pengusung yang mangkir dengan slogan “Koalisi Tanpa Syarat” maka sejak awal kabinet, di bidang ekonomi terseok-seok dan tidak merupakan Zaken Kabinet.

Pengingkaran komitmen dari parpol pendukung pun terjadi, karena gaya kepemimpinan sang presiden tidak didukung self competence (kompetensi diri) yang kuat. Tidak heran, terjadi kecerobohan mengkomunikasikan visi yang tidak diyakininya, seperti menggagas Indonesia Poros Maritim. Dunia berguncang ketika awal jabatan Joko Widodo sebagai Presiden menggagas hal tersebut di depan para pemimpin dunia di forum ekonomi dunia di salah satu negara Amerika Latin.

Semua orang terkagum-kagum karena Presiden Soekarno pernah menggagas hal yang sama, namun ternyata gagasan tersebut terbatas pada Tol Laut semata, untuk mengurangi biaya logistik/dwelling time (waktu tinggal) yang besar di Indonesia. Akhirnya, kita hanya menjadi pendukung Cina dalam program ambisiusnya Jalur Sutera Baru dan OBOR (One Belt One Road) tanpa bargaining apa pun. Indonesia hanya diberi proyek Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung yang tidak terlalu penting dibandingkan Jakarta-Surabaya.

Begitu juga dengan janji Nawacita dan Trisakti, revolusi mental, dan sebagainya, jelas itu hanya janji kampanye. Keterbatasan kapasitas dan kapabilitas berekses kurang baik dalam perjalanan kepemimpinannya. Sebab pada hakikatnya Joko Widodo bercita-cita luhur bagi Indonesia dan mempunyai integritas.

Pembangunan infrastruktur dibutuhkan, tetapi bukan prioritas utama di saat keuangan negara sedang genting apalagi menggunakan uang rakyat (dana haji) yang tidak sepantasnya digunakan untuk pembangunan infrastruktur.

Kepemimpinan transformatif sejatinya mampu mengembangkan optimisme rakyatnya, memberdayakan negaranya, mengembangkan kelembagaan, dan menunjukkan keteladanan dalam memimpin. Jika diartikan, karakter adalah kualitas kepribadian secara individual maupun kelompok, menggambarkan jati diri individu atau kelompok tersebut.

Dalam konteks kebangsaan, ‘pikiran’ dan ‘rasa’ individu menjadi perilaku, kebiasaan yang dipengaruhi lingkungan dan beradaptasi dari sikap dan perilaku sehari-hari, serta dibentuk melalui penguatan-penguatan oleh negara, sehingga menjadi karakter bangsa. Antara lain adalah moral dan budi pekerti yang sudah nyaris hilang dari bangsa kita saat ini.

Dahulu kita sangat menghormati Ketua DPR-RI, tapi sekarang, dia merendahkan dirinya karena menjadi tersangka kasus korupsi; dulu kita sangat menyegani Presiden, namun sekarang menjadi presiden kerap menjadi bahan guyonan di media sosial.

Pada era Joko Widodo pula terjadi rangkap jabatan Wakil Ketua MPR, Ketua DPD yang juga Ketua Umum partai. Oligarki dipertontonkan secara terbuka dan kita dipaksa menerima kenyataan politik yang di luar azas kepatutan. Ini sangat tidak mendidik. Akulturasi perilaku dan budaya karena besarnya terpaan globalisasi terjadi terhadap budaya kita, dan  kita manusia Indonesia tidak siap menghadapinya.

Karakter bangsa adalah perilaku kolektif bangsa. Jika dianggap buruk, itu adalah kontribusi kita sebagai anak bangsa. Karakter seorang pemimpin menjadi “teladan” bagi rakyatnya. Masalahnya, jika menjadi teladan buruk dan tidak membawa energi positif bagi bangsa, tentu akan menjadi masalah. Seperti halnya yang terjadi dengan Donald Trump di Amerika Serikat yang popularitasnya tergerus pada saat ini.

Tuntutan arus bawah mengharapkan suatu perubahan yang bersumber dari tuntutan resdistribusi akses pada pembatasan kekuasaan. DPR akhirnya tidak lagi kritis karena elite parpol menjadi bagian dari oligarki politik Indonesia. Keputusan DPR dengan cara suara mayoritas tentang Presidential Threshold (PT) 20%, jelas memperlihatkan elite ingin berkuasa dan membatasi hak demokrasi rakyat. Dengan begitu, kita pun dipaksa untuk menerima trah Soekarno, yakni Puan Maharani (yang digadang-gadang sebagai calon pemimpin Indonesia masa depan) padahal rakyat belum tentu menyukainya; atau kita dipaksa diam ketika Setya Novanto berakrobat mempertahankan kekuasaannya sebagai Ketua DPR walau sudah berstatus TSK (tersangka) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan malah mampu mendorong pansus KPK.

Fakta politik ini menjadi pelajaran buruk bagi anak bangsa. Kita tentu saja tidak mengharapkan pemimpin yang kuat secara politik tapi mengabaikan moral, apalagi  represif. Reformasi jelas menolak itu, namun sikap permisif rakyat terhadap moral penguasa sebagai pertanda karakter bangsa rupanya saat ini sedang mengalami dekadensi. Rakyat Indonesia sebagai bangsa mudah lupa karena terlalu banyak hal yang di luar kepatutan terjadi. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here