Elite Politik Mati Rasa

0
177

BUKAN bermaksud melakukan eksploitasi berlebihan jika Tajuk ini berulang kali membahas rencana Mendagri Tjahjo Kumolo yang hendak mengajukan dua jenderal polisi untuk menjabat Pelaksana Tugas (Plt.) gubernur. Tapi, memang peristiwa tersebut mempunyai banyak sisi mendasar, yang perlu dicermati.

Seperti diberitakan, Mendagri mengusulkan Deputy Operasi Kapolri Irjen Pol M. Iriawan menjadi Plt. Gubernur Jawa Barat, dan Kadiv Propam Polri Irjen Pol Martuani Sormin sebagai Plt. Gubernut Sumatera Utara.

Mungkin publik tak habis pikir mengapa Mendagri mengusulkan dua perwira tinggi polisi yang tengah memikul jabatan operasional penting di institusinya untuk menjabat Pelaksana Tugas (Plt.) gubernur. Banyak yang memprotes usulan itu. Tidak hanya kalangan DPR dari faksi-faksi yang selama ini mengambil posisi berseberangan dengan pemerintah, suara menentang juga datang dari internal kabinet sendiri. Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacucu, misalnya, menganggap usulan agar anggota TNI dan Polri menjabat Plt. kepala daerah itu sangat tidak patut. Sebab, menurut mantan KSAD ini, kedudukan itu pasti akan berdampak pada netralitas yang sudah menjadi garis TNI dan Polri.

Belum diketahui bagaimana sikap Presiden Joko Widodo. Tapi, seperti dikatakan Juru Bicara Presiden, Joko Widodo pasti akan mendengarkan kritik dan masukan dari publik dalam menentukan penjabat gubernur yang diusulkan Mendagri.

Suara agak netral disampaikan Hidayat Nur Wahid dari PKS. Menurutnya, polemik yang ditimbulkan oleh wacana Mendagri tersebut justru akan membuat gaduh pelaksanaan Pilkada. Dia menyarankan agar Mendagri menghadirkan  wacana yang membuat masyarakat menjadi semakin nyaman dalam pilkada. Usulan ini justru menambah beban Presiden Joko Widodo. Apalagi keputusan terkait penjabat gubenur ada di tangan Presiden.

Mendagri bersikeras mempertahankan pendapatnya dengan menyandarkan diri pada hal-hal teknis. Misalnya, soal hukum yang menurutnya tidak melarang hal itu. Atau juga soal kebutuhan di lapangan, karena dua provinsi itu berpotensi konflik dalam pilkada nanti. Disebutkan juga, ketersediaan jumlah pejabat tinggi madya di Kemendagri yang tidak mencukupi untuk mengisi posisi Plt. Gubernur di 17 provinsi itu. Semua alasan itu masih bisa diperdebatkan dasar argumentasi dan relevansinya.

Tetapi, pengambilan kebijakan politik seyogianya tidak melulu bersandar pada teknis administratif atau legalitas semata. Soal rasa juga penting.

Begitulah,  kita memang sering melihat para pemimpin politik adalah orang-orang yang menempatkan diri terlalu tinggi di menara gading. Mereka sering mengabaikan hal-hal “kecil” namun jelas bukan perkara sepele.

Kegaduhan yang muncul dari kebijakan pemerintah yang kontroversial adalah sesuatu yang niscaya dalam politik Indonesia pascareformasi. Ini adalah tantangan baru bagi pejabat publik dalam membuat kebijakan, agar pemerintah tak perlu terganggu dengan pro-kontra. Bagi pejabat atau politisi dengan jam terbang yang panjang seperti Tjahjo Kumolo, instink seperti itu mestinya sudah melekat di alam bawah sadarnya. Makanya, aneh juga, mengapa Tjahjo luput memprediksi potensi kegaduhan ini.

Kekuasaan itu memang tinggi, dan akibatnya orang yang duduk situ sering lupa merendah.  Kita jarang, atau nyaris tak pernah, mendengar pemimpin politik meminta maaf atas kesalahan tindakan atau pernyataannya. Semuanya, atau setidaknya hampir semua, justru bersikeras mencari berbagai alibi dan pembenaran atas perbuatan atau ucapannya. Itu sebabnya, kita sering mendengar kalimat-kalimat pembelaan diri yang –mohon maaf—bodoh: Misalnya, “oh, itu pers salah kutip”, “pernyataan saya diperlintir” dan sebagainya.

Budaya politik Indonesia adalah budaya arogansi, budaya tepuk dada, budaya konflik. Sebaliknya, budaya masyarakatnya sebenarnya  menomorsatukan maaf. Tetapi, karena watak pemimpin mewarnai perilaku masyarakat, maka budaya menafikan maaf itu pun menular ke masyarakat. Inilah yang tak pernah disadari oleh para pemimpin itu. Repotnya, mereka diperkuat oleh para pembantu yang karena keterbatasan akal pikirannya sering terjebak ke dalam kebodohan yang disengaja.

Terus terang kita tak habis pikir mengapa para pemimpin politik kita abai memperhitungkan dampak psikologis dari sebuah keputusan. Jika dikatakan mereka tidak paham, rasanya berlebihan pula.

Pada akhirnya, ini terpulang mahkamah rakyat yang menilai derajat kearifan dari orang-orang yang mengaku dirinya pemimpin. Apakah mereka selalu melakukan sesuatu yang tak patut, meskipun itu tidak dilarang. Berpolitik itu tidak melulu berhitung pada ambisi, kekuatan, massa, atau dana. Tapi juga mesti menimbang soal rasa. Dan, dalam soal bertimbang rasa, orang-orang yang duduk di lapisan elite bangsa ini, memang tidak terlalu tajam –kalaulah tak kita gunakan istilah “tumpul”.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here