Elpiji Menghilang, Apakah Isyarat Pencabutan Subsidi?

0
136
Masyarakat antre elpiji melon menyusul langkanya gas 3 kg tersebut di pasaran. Apakah ini strategi penarikan subsidi atau murni permainan agen?

Nusantara.news, Jakarta – Beberapa hari ini banyak terjadi kelangkaan gas elpiji 3 kg di berbagai daerah di Indonesia. Banyak konsumen rumah tangga menjerit karena harus antre cukup lama, bahkan terkadang tidak dapat.

Hal ini sebenarnya lagu lama yang acap terjadi dan terbukti merugikan konsumen karena harus membeli dengan harga yang melambung. Pernyataan Pertamina bahwa kelangkaan ini dipicu oleh permintaan yang naik menjelang Natal dan Tahun Baru, adalah tidak cukup rasional.

Lalu apa yang sebenarnya terjadi dan musabab apa sehingga gas elpiji 3 kg menjadi langka? Adakah ini isyarat harga elpiji bersubsidi itu akan naik? Atau akan ditarik pelan-pelan lalu diganti dengan Bright Gas 5,5 kg yang harganya selangit?

Tak bisa dipungkiri, beberapa waktu premium langka, dan lama-lama menghilang. Tapi Pertamina menyiapkan pengganti yakni Pertalite yang harganya lebih mahal. Pada kasus PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) secara perlahan namun pasti pelanggan 900, 1300, 2200, 3100 akan diseret satu spesies menjadi 4400 Watt.

Memang Dirut PLN Sofyan Basyir menegaskan tidak akan ada kenaikan tarif, tapi siapa menjamin satu dua bulan ke depan, tahun depan, tarif listrik naik menjadi standar 4400. Tentu rakyat tak punya pilihan.

Gas melon langka

Belakangan gas melon itu menghilang, sehingga menyisakan pemandangan antrean di mulut-mulut gang, di tikungan, di pinggir pasar, dan di sejumlah agen gas lainnya, di mana rakyat berharap dapat gas murah Rp14.000 per 3 kg.

Terkadang harus berpanas-panas dan berhujan demi untuk mendapat kepastian gas elpiji murah. Walau akhirnya kaki harus kesemutan dan pegal-pegal, tetapi mereka harus lakukan, sebab kalau tidak bisa jadi sekeluarga tidak makan karena tak memperoleh gas elpiji 3 kg. Kalau pun dapat, harga gas 3 kg sudah melambung, di Jambi bahkan menembus angka Rp30.000 per tabung.

Direktur Pemasaran PT Pertamina (Persero), Muchamad Iskandar mengatakan untuk bulan Desember ini persediaan gas elpiji bersubsidi 3 kg cukup untuk memenuhi kebutuhan hingga 15 sampai 19 hari kedepan. Jumlah itu lebih dari cukup, karena biasanya rata-rata stok nasional disediakan hingga 11 hari kedepan.

“Kondisi sampai dengan Desember ini, stok harian Pertamina sangat aman, berada pada kisaran 18 atau 19 hari rata-rata, sehingga gak ada rasa khawatir elpiji kurang,” kata beberapa hari lalu.

Pertamina menilai kelangkaan stok saat ini akibat permintaan dari masyarakat yang meningkat di awal Desember 2017. Untuk memenuhi lonjakan permintaan pasar, Pertamina akan menaikkan produksi elpiji 3 kg menjadi 23 ribu sampai 24 ribu metrik ton dari rata-rata produksi harian 20 ribu metrik ton.

“Rencana Desember kita tingkatkan 21 ribu MT harian karena memang seperti itu kan ada Natal dan Tahun Baru sama seperti lebaran. Tapi biasanya di akhir tapi ini tiba-tiba di awal Desember kok terjadi,” kata dia.

Berdasarkan data penyaluran harian LPG 3 Kg bersubsidi, hingga akhir November 2017, realisasi penyaluran elpiji bersubsidi 3 kg mencapai 5,750 juta metrik ton, atau 93% dari kuota yang ditetapkan pada APBN-P 2017 sebesar 6,199 juta metrik ton. Sampai dengan akhir Desember 2017, penyaluran elpiji 3 kg bersubsidi diperkirakan akan melebihi kuota sekitar 1,6% di atas kuota APBN-P 2017 tersebut.

Pertamina sendiri mengaku bingung dengan kelangkaan elpiji 3 kg di sejumlah daerah. Pasalnya, saat ini stok elpiji dalam kondisi aman.

Muchammad mengaku pihaknya tidak melakukan pengurangan sama sekali untuk distribusi elpiji 3 kg. “Kalau lihat historikal data, penyebab terjadinya ini kami masih cari, kok tiba-tiba timbul masalah ini. Kalau dilihat dari realisasi harian, enggak ada pergerakan penurunan sama sekali dari Juli-November rata-rata kisaran penyaluran 20,2-20,3 ribu MT per hari. Kalau dilihat dari Januari pun rekor,” katanya.

Dia menengarai, kelangkaan tersebut terjadi karena rencana pemerintah untuk melakukan distribusi tertutup untuk elpiji 3 kg. Menurutnya, hal ini memancing masyarakat untuk panik dan membeli elpiji dalam jumlah yang lebih besar.

“Jadi stok tabung kosong yang ada di dapurnya dikeluarin semua bagaimana supaya dapat. Sehingga masyarakat yang betul-betul butuh pun jadi sulit,” tuturnya.

“Kita perlu rumuskan untuk BrightGas 3 kg itu untuk alternatif ke masyarakat supaya lebih mudah. Kalau BrightGas 3 kg nanti kita launching itu bisa langsung trade in langsung. Enggak perlu ganti tabung,” jelasnya.

Pihaknya memprediksi, kelangkaan ini juga terjadi karena masyarakat menyalahgunakan fungsi elpiji 3 kg. “Musim kemarau ada isu kelangkaan karena sebagian disedot untuk memompa sawah. Kemudian ada yang untuk pemanas aspal, water heater, tambal ban, dan industri perikanan,” jelasnya.

“Tapi kami mengimbau agar masyarakat yang seharusnya tidak menggunakan elpiji bersubsidi agar menggunakan elpiji non subsidi. Pertamina menyediakan beberapa pilihan elpiji Non subsidi antara lain Brightgas 12 kg dan Brightgas 5.5 kg,” ujarnya.

Sinyal cabut subsidi

Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi berpendapat ada beberapa hal untuk menyorot kelangkaan elpiji 3 kg, baik dari sisi harga, distribusi dan juga kebijakan subsidi.

Pemicu pertama, kelangkaan gas elpiji 3 kg adalah adanya disparitas harga yang sangat njomplang antara gas elpiji 3 kg dengan gas elpiji 12 kg. Akibat dari disparitas harga yang seperti ini adalah banyak pengguna gas elpiji 12 kg berpindah menjadi pengguna gas elpiji 3 kg. Selain murah, banyak konsumen 12 kg yang berpindah ke 3 kg karena dianggap praktis, mudah dibawa. Konsumen kaya pun tak malu-malu menggunakan gas elpiji 3 kg karena alasan ini.

Penyebab kedua, terjadi penyimpangan distribusi gas elpiji 3 kg. Semula pola distribusi gas elpiji 3 kg bersifat tertutup, artinya konsumen yang berhak saja yang boleh membelinya. Sekarang distribusi tersebut bersifat terbuka/bebas, sehingga siapa pun bisa membelinya. Ini menunjukkan adanya inkonsistensi pola distribusi oleh pemerintah.

Akibat dari disparitas harga dan penyimpangan distribusi itu maka terjadi migrasi/perpindahan dari pengguna 12 kg menjadi pengguna 3 kg. Tak kurang dari 20% pengguna 12 kg yang berpindah ke 3 kg, karena harga 12 kg dianggap sangat mahal sementara harga 3 kg sangat murah, karena disubsidi.

Kondisi ini makin parah manakala terjadi penyimpangan/pengoplosan oleh distributor dan atau agen nakal. Mereka mengoplos demi mendapatkan keuntungan yang lebih besar.

Dari sisi kebijakan subsidi, kelangkaan ini juga dipicu oleh sinyal bahwa pemerintah akan mencabut subsidi gas elpiji 3 kg. Hal ini diawali dengan pemangkasan slot kuota gas elpiji 3 kg yang semula sebanyak 6.5 metrik ton dipangkas menjadi 6.1 metrik ton, berkurang 400 ribuan metrik ton.

“Sementara permintaan gas elpiji 3 kg malah naik…ya pasti suplai berkurang alias langka! Pemerintah makin limbung saat subsidi gas elpiji 3 kg terus melambung karena penggunaan gas elipiji 3 kg terus meningkat.

Oleh karena itu, Tulus mengusulkan, jika pemerintah memang serius untuk memasok konsumen menengah bawah dengan subsidi gas elpiji, maka tingkatkan pengawasan terhadap potensi penyimpangan distribusi. Pemda harus harus turun kelapangan untuk melakukan pengawasan lebih intensif, jangan hanya berpangku tangan saja.

Berikan sanksi tegas bagi oknum distributor yang terbukti melakukan malpraktik distribusi dan melakukan pengoplosan. Kepolisian harus lebih bergigi untuk melakukan law enforcemen. PT Pertamina juga harus tegas untuk memutus kerjasama dengan distributor nakal.

Tanpa hal itu maka penyimpangan distribusi dan pelanggaran hak-hak konsumen menengah akan semakin besar. Mendapatkan gas elpiji dengan harga terjangkau adalah hak konsumen yang harus dijamin keberadaannya.

Alasan lain yang juga masuk akal, Pemerintah sengaja mengurangi subsidi elpiji, BBM bersubsidi, karena Dirut Pertamina Elia Massa Manik diketahui sudah menagih Menteri Keuangan Sri Mulyani soal beban likuiditas penugasan pemeritah kepada Pertamina sebesar Rp30 triliun. Sementara penerimaan pajak masih jauh dari target yang telah ditentukan, sehingga satu-satunya cara paling efisien adalah mengurangi subsidi.

Modus pengurangan subsidi yang paling smooth, walaupun berdampak pada inflasi, yakni menarik elpiji bersubsidi 3 kg pelan tapi pasti, sesekali secara massif, lalu mengganti elpiji 5,5 kg berharga Rp57.000 per tabung. Persis seperti Pertamina menarik premium di pasaran dan menggantikannya dengan pertalite.

Walaupun pemerintah malu-malu mengatakannya, apalagi mengumumkannya, tapi dalam pelaksanaannya dilakukan tanpa ragu-ragu. Selamat datang rezim pasar.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here