Empat Kebijakan Cina ini Wajib Diwaspadai

0
636
Presiden Joko Widodo (kiri) dan Presiden Cina Xi Jinping menyaksikan penandatanganan kerja sama oleh menteri kedua negara di Belt and Road Forum for International Cooperation, Beijing, 14 Mei 2017.

Nusantara.news, Jakarta – Politik overseas Cina dan politik domestic Cina sangat mempengaruhi politik Indonesia. Seluruh kebijakan luar negeri Cina masih mempertahankan panduan terhadap warisan tradisional ala kominis dimana melanjutkan kepemimpinan sejak awal seperti Mao Zhedong sampai saat ini Xi Jinping.

Sebagai negara komunis proses pembuatan kebijakan luar negeri Cina terpusat pada komando yang sentral. Artinya, kebijakan luar negeri Cina sangat ditentukan oleh pemimpin dan orang di sekitarnya. Selain itu, dalam pembuatan keputusan luar negeri diputuskan melalui grup Think Tank atau Politbiro dalam pemerintahan Cina.

Berkaca pada Presiden Xi Jinping, dia menjadi satu di antara tiga presiden dalam sepanjang sejarah Cina yang menjadi presiden sekaligus ketua partai, setelah Mao Zhedong. Xi Jinping adalah satu tokoh dari Cina yang pernah merumuskan jalur sutra terutama di Indonesia. Jalur sutra merupakan salah satu pilihan politik kawasan (Pilihan politik ekonomi dan pilihan strategi geo-politik) yang diambil pemerintah sekarang.

Mantan Ketua Komnas HAM Natalius Pigai memaknai jalur sutra dirancang agar dapat mempengaruhi secara signifikan kondisi Indonesia. Setiap kebijakan yang diambil juga dipengaruhi oleh partai komunis Cina (PKC). Setiap sebulan PKC melakukan beberapa kali pertemuan untuk menentukan kebijakan yang harus dilakukan oleh Cina dan tidak dipublikasikan. Politbiro juga masih dipimpin oleh Politburo Standing Committee dimana ini merupakan lembaga pembuatan keputusan terakhir Cina.

Nah, ada empat kebijakan yang diambil partai komunis terkait dengan Indonesia. Pertama, Cina menegaskan bahwa semua China Overseas (Cina perantauan) adalah bangsa Cina. Mereka beranggapan orang Cina di seluruh dunia adalah orang Cina.

Kedua, pengangkatan Xi Jinping sebagai sekjen partai sekaligus pimpinan tertinggi Cina, dimana dia menjadi salah satu petinggi yang merumuskan jalur sutra di Jakarta.

Ketiga, kebijakan partai politik Cina yang mengharuskan 400 juta rakyatnya untuk keluar dari Cina. Hal ini disebabkan karena Cina tidak bisa menampung pertumbuhan penduduknya yang mencapai 1.403.500.365.

Keempat, tahun 2022 anggaran pertahanan Cina harus melebihi anggaran pertahanan Amerika Serikat.

Orang Cina adalah Cina

China Overseas  adalah bangsa Cina. Tampaknya Jinping tidak main-main dengan keputusannya. Dia ingin memanfaatkan keturunan etnis Cina di seluruh dunia untuk turut berkontribusi terhadap kemajuan ekonomi negeri nenek moyang mereka.

Sejak 1 Februari 2018, pemerintah Cina menyediakan visa khusus bagi keturunan etnis Cina di seluruh dunia untuk tinggal atau berkunjung ke Cina. Visa tersebut memungkinkan mereka tinggal selama lima tahun, atau berkunjung ke Cina daratan berkali-kali dalam kurun waktu tersebut.

Kebijakan ini adalah upaya pemerintah Cina untuk menarik pundi-pundi keturunan etnis Cina di seluruh dunia kembali ke Cina. Seperti diungkapkan oleh Qu Yunhai dari Bureau of Exit and Entry Administration saat mengumumkan kebijakan tersebut, langkah ini diharapkan menarik etnis Cina di luar negeri untuk “berpartisipasi dalam perkembangan ekonomi Cina”. Kebijakan baru ini merupakan perbaikan pada visa multiple-entry satu tahun untuk etnis Cina di seluruh dunia.

Menurut definisi resmi Cina, orang asing asal Cina merujuk pada eks warga Cina yang telah memperoleh kewarganegaraan asing, atau keturunan warga Cina saat ini. Pemohon hanya perlu memiliki satu orang tua, kakek nenek atau leluhur yang merupakan warga negara Cina. Tidak ada batasan jumlah generasi.

Selain itu, kemudahan lain yang ditawarkan visa jenis terbaru kali ini adalah tidak adanya batasan soal alasan apa seorang keturunan etnis Cina dari negara lain berkunjung ke negeri nenek moyangnya.

Yang diperlukan hanya bukti bahwa seseorang adalah keturunan warga negara Cina. Tak peduli sekarang ia berada di mana, menjadi warga negara mana, atau keturunan nomor berapa dari seorang warga Cina asli.

Upaya menarik keturunan etnis Cina untuk kembali ke negeri nenek moyangnya seperti yang dilakukan Xi Jinping, karena menganggap keturunan etnis China yang berada di luar negeri menjadi pilar penting, baik dalam perkembangan politik dan ekonomi Cina.

Dampak trivial, misalnya, terbukti pada Bapak Bangsa Republik Rakyat China sendiri, Sun Yat Sen. Tak hanya terpengaruh imigran Cina yang pernah ke luar negeri, Yat Sen pernah merasakan sendiri hidup sebagai imigran di negeri orang yang akhirnya memberi pengaruh besar ke pemikirannya.

Warga Cina di luar negeri kembali punya pengaruh penting di masa pemerintahan Deng Xiaoping. Kebijakan Xiaoping mereformasi dan membuat Cina lebih terbuka di akhir dekade 1970-an, menurut Zhuang Guotu, telah menempatkan imigran Cina di posisi yang unik.

Terbukti, pada April 2017, jumlah imigran Cina, termasuk mereka yang sudah berkewarganegaraan lain, diperkirakan mencapai 60 juta orang. Angka itu, dalam sudut pandang jumlah populasi, setara dengan negara berpenduduk terbanyak ke-25.

Tak hanya soal jumlah orang, aset yang dikuasai keturunan etnis China di luar negeri pun sangat besar: USD 2,5 triliun. Jumlah tersebut setara dengan aset negara terbesar kedelapan di dunia. Sementara Leo Suryadinata dalam The Rise of China and the Chinese Overseas (2017) mengatakan, estimasi aset diaspora China mencapai USD 5 triliun.

Jalur sutra

Inisiasi Jalur Sutra modern yang dirumuskan Jinping melalui one belt one road (OBOR) memiliki potensi implikasi ekonomi yang merugikan bagi negara-negara Asia Selatan. Sedikitnya ada 8 negara yang mulai terperangkap dalam jebakan utang Cina, umumnya utang Cina memang untuk mengembangkan infrastruktur di kedelapan negara tersebut. Ke-8 negara dimaksud adalah: Djibouti, Tajikistan, Kyrgistan, Laos, Maladewa, Mongolia, Pakistan dan Montenegro. Di luar itu, ada Srilanka, Filipina, dan Indonesia, yang juga sedang memproses utang ke Cina dalam kerangka OBOR.

Strategi Cina untuk menguasai negara-negara kecil dan berkembang cukup sederhana. Jinping mengusulkan pendirian Bank Investasi Pembangunan Asia (AIIB) untuk mendanai pembangunan infrastruktur, mendukung konektivitas, dan mengintegrasikan perekonomian di kawasan. Cara itu dilakukan dengan memberikan pinjaman dengan bunga tinggi untuk proyek infrastruktur dan mendapatkan ekuitas dalam proyek. Kemudian, ketika negara tersebut tidak dapat melunasi pinjamannya maka Cina bisa mendapatkan kepemilikan atas proyek infrastruktur yang sedang dikerjakan itu.

Terbukti, tawaran investasi dari Cina ke Indonesia mulai berdatangan. Salah satunya adalah proyek pembangunan jaringan sarana dan prasarana kereta api cepat Jakarta-Bandung. Demikian pula dengan investasi asing langsung lainnya yang dibawa para pemilik modal dari daratan Cina.

Pemerintah Cina sendiri dalam berbagai kesempatan menganggap jaringan kereta api cepat Jakarta-Bandung sebagai proyek prestisius di kawasan Asia Tenggara. Bahkan, mereka juga menganggap proyek tersebut sebagai model percontohan efektivitas kerja sama kedua belah pihak dengan melibatkan pemerintah dan swasta.

Bagi pemerintahan Jokowi, program OBOR ini tentu ditanggapi dengan serius. Indonesia sangat berkesempatan untuk mendapatkan porsi investasi Cina melalui program OBOR. Pasalnya program investasi OBOR tersebut, terutama dalam proyek pembangunan infrastruktur sangat penting bagi Indonesia guna memperlancar masuknya komoditas ekspor ke Cina.

Bahkan pada tahun 2017, rezim Tiongkok merilis dokumen berjudul Vision for Maritime Cooperation Under the Belt and Road Initiative. Penambahan rute utara yang besar pada inisiatif OBOR telah mendorong beberapa penilaian tentang niat Beijing dan prospeknya untuk berhasil mengembangkan jalur Arktik yang didominasi Cina. Ini termasuk ide untuk hubungan Arktik antara Cina dan Eropa Barat, melengkapi rencana lain rezim untuk membangun infrastruktur dan rute perdagangan yang menghubungkan negara dengan Asia Tengah, Timur Tengah, dan Eropa.

Misalnya, Heather Conley baru-baru ini menulis laporan tentang masalah ini untuk Pusat Kajian Strategis dan Internasional, sebuah lembaga riset yang berkantor pusat di Washington. Laporan tersebut menyimpulkan bahwa Cina, yang sekarang menggambarkan dirinya sebagai “kekuatan mendekati Arktik,” akan berkontribusi pada pengembangan kawasan tersebut.

Di antara pengaruh-pengaruh positif, ia mengutip, adalah investasi Cina di wilayah tersebut dalam kemitraan dengan setidaknya enam negara, termasuk Amerika Serikat. Pada 2017, misalnya, Cina menandatangani perjanjian untuk berinvestasi dalam produksi LNG Alaska.

James Jay Carafano, ahli untuk Layanan Intelijen Global menyebut Amerika Serikat, Kanada, dan negara-negara Nordik telah menanggapi potensi pengembangan Tiongkok di Arktik tersebut dengan mencampur keterbukaan untuk investasi dengan kewaspadaan terhadap persembahan pengaruh strategis Beijing yang tidak semestinya. Bahkan Rusia, yang juga bermitra dengan Tiongkok dalam proyek-proyek Arktik, telah menunjukkan ketidaknyamanan karena melihat dominasinya sebagai kekuatan kutub telah dimanfaatkan atau dipudarkan oleh Cina.

400 juta rakyat keluar dari Cina

Banyak orang bertanya bagaimana Cina memainkan mekanisme liberalisasi. Inilah rahasia (inner circle) politik Dagang China yang tidak banyak diketahui publik, beber Natalius Pigai. Penetrasi capital Cina, pembukaan ruang kawasan industrialisasi seperti pertanian dan perkebunan, pembangunan pemukiman-pemukiman kawasan real estate di Indonesia sangat luar biasa.

Selama empat tahun pemerintahan Presiden Jokowi cukup intens mengundang investor, termasuk asal Cina, untuk menggarap proyek infrastruktur. Di antaranya membangun 24 pelabuhan, 15 bandara, dan pembangkit listrik berkapasitas 35.000 Mega Watt. Tak lupa, pembangunan jalur kereta cepat Jakarta-Bandung yang hampir seluruh dananya dari Cina. Bersamaan itu jumlah tenaga kerja Cina juga ditopang dari kebijakan pemerintah semakin terbuka terhadap pekerja asing.

Bersamaan itu pemerintah Indonesia membebaskan visa kunjungan terhadap 169 Negara, di antaranya Cina. Terbukti Cina menjadi negara paling banyak mengirim turis ke Indonesia. Data Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menyebut, sejak 1 Januari hingga 18 Desember 2016, warga negara asing yang datang ke Indonesia mencapai 8.974.141 orang dan yang keluar mencapai 9.370.098 orang. Masalahnya, belakangan diketahui ada turis Cina tidak kembali dan melanggar perizinan. Bebas visa kunjungan dimanfaatkan sebagai pintu masuk menjadi tenaga kerja kasar di lapangan.

Demikian pula dengan hadirnya Perpres 80/2018 tentang Penempatan Tenaga Kerja Asing (TKA), hal ini memberi kemudahan dan aksesibilitas bagi pekerja asing untuk mengisi berbagai lapangan kerja yang tersedia di Indonesia. Sementara argumentasi pemerintah terkesan amatir, defensif dan membela diri.

Dalam konteks ini, TKA masuk ke Indonesia tanpa melalui Tes Kebutuhan Economi (Economic Need Test/ENT). “Harapan terjadinya general agreement on trade and tariff and Services (GATS) dimana tiap negara saling menguntungkan dan resiprokal melalui transfer sumber daya pengetahuan (resources transfer) tidak akan terjadi bagi bangsa kita. Hal ini kontras dengan paradigma liberalisasi mengalami pergeseran dari kompetitif menjadi resiprokal tersebut agar negara-negara maju termasuk China transfer pengetahuan, ketrampilan dan juga budaya kerja,” kata Natalius.

Adanya perjanjian bilateral yang dibuat pemerintan Indonesia dengan Pemerintah Cina tidak berdasarkan Mutual Recognition Agreement (MRA) sehingga Indonesia selalu rugi. Cina sedang memainkan mekanisme liberalisasi untuk menekan dan menyandera Indonesia. Padahal dalam Mode 4 sistem perdagangan jasa berdasarkan GATS ada 4 kategori tekait penempatan tenaga kerja yang disebut temporary labour migration TKA Cina di Indonesia.

Kondisi ini apabila tidak diisi dengan pribumi-pribumi Indonesia, maka target Jinping ‘mengerahkan’ 400 juta rakyatnya ke luar negeri akan terealisasi. “Jadi ini yang perlu kita waspadai. Saya menghormati apabila ada kaum intelektual, politisi, ekonom, praktisi, bisnis, bumiputera di Indonesia (umat Islam, Kristen, Hindu, Budha) yang masih memandang Cina sebagai momok menakutkan terutama paham komunisnya,” terangnya.

Anggaran pertahanan Cina

Cina mengumumkan kenaikan anggaran belanja militer 2018 hingga 8,1 persen lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Zhang Yesui, juru bicara Kongres Rakyat Nasional (NPC), mengatakan  anggaran pertahanan 2018 akan menjadi 1,11 triliun yuan atau setara Rp2500 triliun. Diyakini anggaran besar itu diperlukan untuk terus memodernisasi program militer ambisius di tengah meningkatnya kekhawatiran keamanan negara itu, termasuk ‘memagari’ program OBOR.

Angka belanja yang meningkat tersebut memicu pengetatan pengawasan di seluruh dunia yang menduga Cina akan terus mengembangkan berbagai kemampuan militer baru, termasuk jet tempur siluman, kapal induk dan rudal anti-satelit.

Perdana Menteri Cina, Li Keqiang, mengatakan dalam sebuah pidato di sesi pembukaan parlemen pada Senin, 5 Maret 2018, bahwa negaranya akan memajukan semua aspek pelatihan militer dan kesiap-siagaan perang, dan dengan tegas dan tegas melindungi kepentingan kedaulatan, keamanan, dan pembangunan nasional.

Menurut Li, peningkatan belanja pertahanan 2018 diakui terjadi karena adanya pertumbuhan ekonomi Cina yang mencapai 6,9 persen tahun lalu, percepatan pertama pertumbuhan tahunan sejak 2010.

Tahun lalu, belanja pertahanan ditetapkan meningkat hanya 7 persen, menjadi 1,044 triliun yuan sekitar seperempat dari pengeluaran pertahanan Amerika Serikat yang diusulkan untuk tahun ini. Pada 2016, tumbuh sebesar 7,6 persen.

Namun, Cina tidak memberikan rincian bagaimana mengalokasikan anggaran pertahanannya. Ini menyebabkan negara tetangga dan kekuatan militer lainnya mengeluh bahwa kurangnya transparansi di Beijing telah menambah ketegangan regional.

Pembentukan militer Cina telah menggetarkan saraf tetangga-tetangganya, terutama karena telah mengambil sikap yang semakin tegas dalam perselisihan teritorialnya di Laut Cina Timur dan Selatan dan di Taiwan, yang oleh Beijing diklaim sebagai bagian dari kedaulatannya.

Apalagi dalam setiap pidatonya, Jinping selalu menyampaikan pesan tegas kepada anggota militer agar mereka siap perang dan tidak takut mati demi membela Negara di tengah ketegangan di Asia. Moderinisasi militer yang dilakukan oleh Jinping ini telah menimbulkan kekhawatiran di Asia dan Washington. Hal itu membuat mereka melakukan perbaikan persenjataan. Untuk itu, Xi mendesak militer Cina melakukan penelitian guna menghadapi perang berteknologi tinggi dan terlibat dalam pelatihan perang sesungguhnya. “Ciptakan pasukan elite dan kuat yang selalu siap perang, sanggup bertempur dan yakin menang,” kata Jinping yang juga pengendali Partai Kominis Cina.

Dari keempat keputusan partai politik Cina ini, Natalius mengingatkan bahwa rakyat Indonesia wajib untuk mewaspadai Cina. Saat ini Cina tidak saja ingin melakukan penetrasi terhadap Indonesia, tapi sekaligus mengendalikan Indonesia. Karena itu pemerintah perlu mensinergikan kelembagaan antara institusi-institusi pengambil kebijakan luar negeri dan pembangunan menjadi penting. Indonesia perlu berbenah agar dapat mengambil tempat dalam perubahan dunia di masa depan.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here