Empat Perda Tidak Jalan, Perbup yang Belum Siap jadi Penyebabnya

0
366

Nusantara.news, Jombang – Di tahun 2017 ini beberapa sumber pendapatan di Kabupaten Jombang diperkirakan tidak bisa direalisasikan, sebab Perbup yang menjadi penjelasan teknis Perda belum di keluarkan.

Untuk mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD), Jombang mengeluarkan banyak Perda. Namun, dari sejumlah Perda yang telah diterbitkan empat diantaranya yang belum bisa diaplikasikan. Keempat Perda tersebut disahkan tahun 2016, mulai Oktober sampai Desember.  

Penyebabnya adalah Peraturan Bupati (Perbup) belum ada. Keempat Perda tersebut adalah Perda pendidikan, Perda ketenagakerjaan, Perda tera ulang dan Perda penyelenggaraan kesejahteraan sosial (PKS).

Lantas mengapa perbupnya terlambat? Hal paling membuat pusing Bupati Jombang, Nyono W Suharli sepanjang tahun 2016  adalah bahwa rancangan Perbup yang dikeluarkan selalu dipertanyakan oleh dewan setempat. Salah satunyanya adalah Perbub 12/2016 tentang Dana Desa/Anggaran Dana Desa. Bahkan sampai tahun ini, Perbup tersebut  menjadi pembicaraan dari ruang dewan, diskusi dan seminar, hingga menjadi obrolan warga do warung kopi.

“Biar tidak seperti Perbup 12/2016, mungkin bupati akan lebih berhati-hati, sehingga sudah 3-5 bulan ini Perbup nya belum kelar” kata Zainul Abidin, mantan jurnalis yang sekarang banting setir jadi pengusaha.

Lebih jauh Alumni Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum (Undar) Jombang itu menjelaskan, tidak menutup kemungkinan ada penyebab lain.  Penyusunan keempat Perda tersebut diserahkan kepada SKPD terkait. Di sini peran Sekretaris Daerah yang berperan sebagai koordinator teknis.

“Kita kan tahu Bu Ita (Ita Triwibawati, Sekda Jombang) sedang ditimpa masalah (suaminya yakni Bupati Nganjuk ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK). Mungkin ini yang menjadi salah satu penyebab perbupnya macet. Jika ini penyebabnya maka Bupati dan DPRD harus mengevaluasinya,” ujarnya kepada Nusantara.news, Jumat (3/3/2017) di salah satu kedai kopi di daerah Kebon Rojo, Jombang.

Kondisi ini juga  memantik reaksi dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jombang. DPRD meminta Pemerintah Daerah agar segera menyikapi dan cepat dalam membuat peraturan bupati (perbup). ”Keempat perda tersebut sudah kita sahkan, pada tahun lalu. Namun, hingga kini belum juga diaplikasikan,’’ terang Ketua DPRD Jombang, Joko Triono kepada awak media, Rabu (1/3/2017).

Agar tidak terkatung-katung lebih lama, politisi PDIP ini meminta eksekutif untuk segera mengatur pasal-pasal tambahan dalam perbup. ”Jadi segera kita minta kepada Bupati untuk menerbitkan perbupnya, karena memang banyak yang diatur melalui perbup agar bisa segera diaplikasikan,’’ sarannya

Ia khawatir jika pada 2017 keempat Perda tersebut belum juga berjalan. Jika ini yang terjadi tentu target Pemkab Jombang untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) menjadi Rp 344 miliar bakal terancam tidak tercapai, karena mayoritas perda tersebut mengatur peningkatan PAD.

“Potensi kita akan lebih banyak jika  Perda tera ulang dan Perda ketenagakerjaan sudah bisa diaplikasikan. Dalam perda tersebut tentunya sudah mengatur pendapatan dari aktifitas tera ulang, termasuk retribusinya. Nah, untuk perda ketenagakerajaan juga demikian, kan terkait perizinan pekerja WNA juga ada retribusinya,” terangnya.

Jadi paling tidak, kalangan legislatif berharap pada pertengahan tahun ini semua perda yang membutuhkan Perbup sudah diakomodir. Sehingga, hal itu juga tidak mengganggu pembahasan Perda yang masuk program legislasi daerah (prolegda) 2017. ”Jadi kita minta perbubnya segera diselesaikan, agar tidak menganggu jadwal pembahasan prolegda 2017 ini,’’ pungkas Joko.

Sementara itu, dikonfirmasi terkait hal ini, Kepala Bagian Hukum Pemkab Jombang Agus Purnomo mengungkapkan, jika aturan tersebut ditangani langsung oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Karena kewenangan ada pada mereka. “Silakan ditanyakan kepada mereka tentang hal itu,” katanya singkat. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here