Enam Poin Penting Pergub Jatim Terkait Taksi Online

0
111
Gubernur Jatim Soekarwo, Permenhub yang sudah masuk ke Kementerian Hukum dan HAM masih tersendat.

Nusantara.news, Surabaya – Peraturan Gubernur (Pergub) JawaTimur soal angkutan sewa khusus sampai detik ini belum juga diketok. Pergub tersebut akan diterapkan setelah menunggu revisi Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 32 Tahun 2016 tentang Angkutan Penumpang Mengunakan Kendaraan Umum Tidak Dalam Trayek, serta keputusan Presiden Joko Widodo.

Gubernur Jawa Timur Soekarwo menyatakan bahwa rancangan Pergub sudah selesai, bahkan sudah ditandatangani dengan melibatkan semua pihak, termasuk angkutan konvensional maupun online.

“Rencananya Per 1 April Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) No 32 Tahun 2016 yang sudah direvisi akan dilaksanakan. Namun, Permenhub yang sudah masuk ke Kementerian Hukum dan HAM itu masih tersendat, hingga menunggu keputusan dari Presiden Jokowi. Sekarang menunggu keputusan terakhir dari Pak Presiden. Nanti seperti apa, menunggu raker teknis setelah menghadap Pak Presiden,” jelas Pakde Kawo kepada wartawan di Surabaya.

Tak hanya itu, lanjut Karwo, ada enam poin penting bahasan dalam Pergub soal pengaturan angkutan sewa khusus atau online yakni:

  1. Penetapan tarif batas bawah dengan besaran Rp3.450 per kilometer (Km).
  2. Pengaturan tentang STNK. Bagi angkutan online, STNK unit kendaraannya masih diperkenankan atas nama pribadi (Sesuai Pergub No 78 Tahun 2015). Tetapi kendaraan tersebut didaftarkan pada badan usaha atau seperti koperasi.
  3. Terkait aturan penyelenggara usaha. Diantaranya pemesanan hanya dilakukan melalui aplikasi dan tidak diizinkan menaikkan langsung di jalan atau tanpa aplikasi. Pemilik kendaraan dapat bergabung pada perusahaan penyelenggara angkutan umum. Batasan usia maksimal kendaraan yakni 10 tahun.
  4. Terkait aturan kepengusahaan yakni, perusahaan penyelanggara wajib menanggapi pengaduan masyarakat, serta harus melaporkan kegiatan usaha setiap bulan kepada Kepala Dinas Perhubungan.
  5. Tentang penyedia aplikasi yakni, harus mendapat persetujuan dari Gubernur. Serta wajib membuka kantor cabang minimal di ibu kota provinsi.
  6. Pengaturan tentang kuota yakni, sebanyak 4.445 unit untuk seluruh Jawa Timur. Serta pengaturan identitas angkutan online dengan diberikan logo stiker warna kuning dan simbol yang sudah ditetapkan.

Sementara Anggota Komisi D DPRD Jatim Achmad Heri meminta serta mendorong Pemprov Jatim segera mengambil titik temu atau solusi permasalahan antara angkutan online dan konvensional.

“Pemprov harus mengeluarkan aturan yang menjadi solusi permasalahan angkutan online dan angkutan konvensional. Jangan aturan tersebut merugikan atau menguntungkan salah satu pihak. Aturan tersebut harus menampung aspirasi dari kedua belah pihak sehingga benar-benar menjadi solusi permasalahan tersebut,” kata politisi dari Fraksi Nasdem ini.

Di tempat terpisah Kepala Dinas Perhubungan Jawa Timur Wahid Wahyudi menyampaikan, sudah ada kesepahaman antara angkutan online dan angkutan konvensional, dan sudah diatur dalam Pergub yang ditandatangani bersama. “Namun, Pergub itu disahkan setelah pengesahan revisi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 32 Tahun 2016,” ungkapnya.

Sedangkan Ketua Organisasi Angkutan Darat (Organda) DPD Jawa Timur, HB Musthofa menyebutkan, 4500 unit taksi yang ada di Jawa Timur berhenti beroperasi karena kalah bersaing dengan angkutan online. Dari 6 ribu unit yang terdaftar di Jawa Timur, hanya 1500 unit saja yang masih aktif, sedangkan angkutan online yang beroperasi di Jawa Timur hampir tujuh ribu. “Kami berharap Pemerintah memperhatikan keadilan dalam mengawasi bisnis transportasi yang ada di Jawa Timur,” singkatnya.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here