Enam Warga Penentang Privatisasi Pulau Pari Terjerat Kriminalisasi

0
388
Pemandangan di Pulau Pari

Nusantara.news, Jakarta –  Beredar ajakan mengirim SMS ke Kapolda Metro Jaya dan Kapolres Kepulauan Seribu agar membebaskan ke-6 warga yang ditangkap apparat Polres setempat dengan sangkaan melakukan pungutan liar, pada Sabtu (11/3) kemarin.

Berdasarkan seruan yang beredar itu, ke-6 warga Pulau Pari tidak melakukan pungutan liar. Sebab sejak tahun 2000 warga sudah mengelola Pantai Perawan, sebagai destinasi wisata unggulan kepulauan seribu secara swadaya. Hasil pungutan warga digunakan untuk kepentingan bersama sesuai UU Nomer 1 Tahun 2014 yang melindungi pengelolaan masyarakat local pulau-pulau kecil,

Seruan itu juga menuding adanya scenario kriminalisasi dengan bukti-bukti kronologi (01) Jumat (10/3/2017) sejumlah aparat kepolisian dan Satpol PP memasang spanduk di pulau pari dilarang melakukan pungli dengan ancaman pidana 368 KUHP, (2) Jumat malam beberapa Intel berada di pantai perawan di pulau pari, (3) Sabtu pagi (11/3/2017) ada 2 pengunjung perempuan masuk pantai perawan, diduga Intel, dan (4) Sabtu siang 20 anggota polisi senjata lengkap dan pakaian bebas menangkap 5 nelayan yang mengelola pantai perawan beserta 1 anak nelayan.

Penangkapan terhadap ke-6 warga, dengan rincian 5 lelaki dewasa dan 1 anak-anak itu, dibenarkan oleh Karsidi dari LBH Rakyat Banten selaku penasehat hukum warga Pulau Pari. Karsidi juga membantah ke-6 warga yang ditangkap aparat Polres Kepulauan Seribu pada Sabtu (9/3) telah melakukan pungutan liar.

“Memang ada penarikan retribusi, tapi bukan untuk keperluan pribadi. Melainkan untuk biaya kebersihan, perawatan dan pembangunan fasilitas umum,”beber Karsidi.

Sebab, lanjut Karsidi, sejak tahun 2000 warga Pulau Pari berinisiatif bergotong royong membangun tempat wisata dengan cara merapikan pantai yang tadinya berupa semak-semak tidak terurus. Warga juga membangun fasilitas umum berupa kamar mandi, mushola, warung dan saung-saung tempat wisatawan beristirahat. Seluruh dana merapikan pantai sepenuhnya berasal dari swadaya masyarakat.

Saat pantai banyak dikunjungi wisatawan warga berinisiatif memberlakukan tiket bagi para pengunjung. Hasil penjualan tiket digunakan warga untuk perawatan pantai dan membangun fasilitas umum. “Jadi tuduhan itu Pasal 368 tidak memenuhi unsur karena bukan untuk memperkaya diri sendiri dan golongan. Ini kan buat kemajuan warga Pulau Pari sendiri,” tuding Karsidi.

Karsidi mengaku, pihaknya memiliki bukti-bukti bahwa hasil penjualan tiket digunakan untuk kemaslahatan warga. Arsip tersebut tersimpan rapi oleh ketua RW setempat.

Bahkan sebelumnya, imbuh Karsidi, warga sudah berusaha melaporkan kegiatannya kepada pemerintah setempat, namun laporan warga, termasuk diberlakukannya tiket bagi pengunjung tidak digubris oleh aparat yang berwenang.

“Pemda ini tidak mau kalau dikonfirmasi mengenai dana swadaya itu. Masyarakat sebenarnya mau jika harus membayar retribusi, asal pemerintah memfasilitasi aturannya seperti apa,” kata Karsidi.

Oleh karenanya, Karsidi meminta meminta pihak berwajib melepaskan keenam warga yang dibekuk aparat dari Polres Kepulauan Seribu dengan tuduhan pungli.

Keenam orang yang dibekuk aparat adalah Mustagfiri alias Boby, Bahrudin alias Edo, Irwan, Syahril, Subhan Nawawi, dan Mastono alias Tono.

Kepala Kepolisian Resor Kepulauan Seribu Ajun Komisaris Besar Boy Rando Simanjutak membenarkan pihaknya menangkap enam orang warga Pulau Pari, Kepulauan Seribu. Enam warga yang ditangkap dijerat dengan pasal pungutan liar, karena menarik retribusi dari wisatawan di Pantai Perawan, Pulau Pari.

Sebagaimana diberitakan oleh banyak media sebelumnya, enam warga Pulau Pari terkena operasi tangkap tangan melakukan pungutan liar terhadap pengunjung. OTT dilakukan, ujar Kabid Humas Polda Metrojaya Kombes Argo Yuwono setelah mendapatkan laporan dari warga.

Aparat Polres Kepulauan Seribu dipimpin Kasat Reskrim AKP Kresno Wisnu Putranto kemudian melakukan pengintaian pada Sabtu (11/3). “Hasil pengamatan bahwa benar di depan gerbang masuk Pantai Perawan terdapat lima orang yang meminta uang bagi pengunjung yang akan masuk ke pantai,” ungkap Argo.

Enam orang itu, beber Argo, terbukti telah meminta uang kepada pengunjung Pantai Perawan sebanyak Rp 15.000 bagi pengunjung yang camping dan Rp 5.000 bagi pengunjung yang tidak menginap. Seharusnya pengunjung tidak dikenakan biaya ketika datang ke pantai tersebut.

“Tim langsung melakukan OTT terhadap oknum masyarakat tersebut dan dari tangannya ditemukan uang hasil pungutan kepada pengunjung senilai Rp 945.000, sejumlah tiket masuk dan buku daftar tamu,” kata dia.

Namun tudingan itu dibantah oleh Ketua RT01/RW04 Edi Mulyono. “Enam warga kami ditangkap tanpa sebab pada pukul 14.00 WIB,” beber Edi. Bahkan seorang warga yang ikut ditangkap yang bernama Sahril usianya baru 14 tahun. Padahal, Senin (13/3) ini, ungkap Edi, Sahril yang pelajar kelas 3 SMP harus ikut ujian sekolah.

Dugaan sementara, papar Edi, penangkapan mereka terkait dengan kasus sengketa lahan di Pulau Pari. Sekitar 90 persen tanah di Pulau Pari, ujar Edi, diklaim telah dikuasai PT Bumi Pari Asri. Namun warga melawan dan mengatakan itu tanah mereka. Perusahaan dituding menyerobot lahan warga.

Karena melawan itu ke-6 warga Pulau Pari menjadi korban kriminalisasi? []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here