Enggartiasto Mau Impor, Buwas Mau Eskpor: Beras

1
239
Dirut Perum Bulog Budi Waseso ingin menghentikan impor beras, bahkan bila perlu tahun depan bisa ekspor beras karena cadangan beras sudah berlebih. Sementara Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita tetap memerintahkan Buwas untuk mengimpor beras karena rapat koordinasi di Istana Negara sudah memutuskan perlunya impor beras.

Nusantara.news, Jakarta – Persoalan manajemen beras sepanjang tahun selalu menimbulkan konflik kepentingan dan kegaduhan. Termasuk tahun ini Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita yang ingin merealisasikan impor sisa kuota 1 juta ton beras, sementara Dirut Perum Bulog Budi Waseso (Buwas) menginginkan ekspor beras karena dianggap sudah kebanyakan.

Bahkan kegaduhan ini sudah muncul sejak Mei 2018, dimana Menko Perekonomian yang memerintahkan impor 500 ribu ton beras, sementara Buwas tetap keukeuh untuk menolak tambahan impor beras tersebut.

Menurut Darmin keputusan untuk mengimpor beras tersebut sepenuhnya ada di tangan pemerintah. Bulog hanya sebagai operator yang tugasnya hanya menjalankan impor tersebut.

Apalagi keputusan impor beras tersebut berdasarkan rapat koordinasi yang dia pimpin dan dihadiri oleh sejumlah pihak, termasuk pihak Bulog. Impor tersebut juga bertujuan untuk menurunkan harga beras yang saat ini masih melambung di pasar.

Sementara Enggar mengatakan bahwa impor beras sebanyak 1 juta ton akan tetap berjalan, meskipun menuai ketidaksetujuan beberapa pihak. Enggar menginginkan impor beras tetap berlangsung sesuai jadwal yang ditetapkan dalam rapat koordinasi.

Sedangkan Buwas menegaskan pihaknya tidak menyetujui keputusan untuk impor beras. Menurutnya, hal tersebut menunjukkan rawannya ketahanan pangan negara. Impor bahan kebutuhan pokok itu menunjukkan negara ini rawan pangan.

Buwas memperkirakan stok beras miliknya mencapai 3 juta ton hingga akhir tahun. Dengan stok sebanyak ini, maka menurutnya tidak perlu lagi melakukan impor. Saat ini, stok beras di gudang Bulog sebanyak 2,2 juta–2,4 juta ton. Hingga akhir tahun diperkirakan stok yang dimiliki Bulog mencapai 3 juta ton.

Namun banyaknya stok beras tersebut justru membuat Buwas pusing tujuh keliling. Pasalnya, saat ini saja gudang Bulog sudah tidak mampu menampung beras. Kalau beras itu tidak terserap pasar per hari ada 15.000 ton yang harus ditampung.

Meski demikian, ada dampak positif dengan stok beras sebanyak ini, Buwas optimis hingga akhir tahun Bulog tidak perlu melakukan impor. Bahkan di tahun depan stoknya masih melimpah, bisa dialokasikan untuk ekspor.

Ekonom senior yang juga mantan Menko Kemaritiman Rizal Ramli menuding fenomana pemaksaan impor beras tersebut sebagai dagelan. Bahkan ia menangkap adanya intervensi intervensi dari Ketua Partai Nasdem Surya Paloh. Celakanya, Presiden juga tidak berani menegur Enggar karena takut kepada Surya Paloh.

Akibat pernyataan itu, Nasdem ‘kebakaran jenggot’ hingga mendesak Rizal meminta maaf karena merasa dirugikan dengan penyebutan nama Surya Paloh. Jika tidak, Nasdem akan mempolisikan Rizal. Namun, Rizal berkelit, ia sama sekali tidak menyebut Nasdem sehingga tuntutan Nasdem kepadanya tidak tepat. Rizal menganggap Nasdem baper.

Lepas dari polemik impor beras di atas, ternyata Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sudah mengaudit dan hasilnya mencengangkan. BPK mengungkapkan ada 11 kesalahan impor beras, gula, garam, hingga daging sapi. Kesalahan itu antara lain, penerbitan Persetujuan Impor (PI) tanpa koordinasi dari kementerian terkait.

Berdasarkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II 2017 BPK, kesalahan impor pangan terjadi karena penerbitan persetujuannya tidak sesuai kebutuhan dan produksi dalam negeri.

Menurut BPK, Menteri Perdagangan seharusnya dapat melakukan penyesuaian melalui koordinasi dengan Menteri Pertanian dan Menteri Kelautan dan Perikanan. Kesalahannya terjadi karena persetujuan impor tak ditetapkan melalui rapat koordinasi di bawah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

Penerbitan PI beras sebanyak 70.195 ton dengan realisasi sebanyak 36.347 ton tidak memenuhi dokumen persyaratan, melampaui batas berlaku, dan bernomor ganda. PI ini secara jelas menunjukkan bahwa Kementerian Perdagangan lalai dalam memberikan PI.

Pelaksanaan impor beras kukus sebanyak 200 ton dengan nilai mencapai Rp1,65 miliar oleh Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog) yang dilakukan tanpa rekomendasi dari Kementerian Pertanian (Kementan).

Berdasarkan konfirmasi BPK, Kementan tidak memberikan dokumen rekomendasi teknis untuk impor beras kukus tersebut karena Perum Bulog tak melengkapi persyaratan dan mengajukan kembali permohonan rekomendasi. Namun, Kemendag tetap menerbitkan PI untuk Bulog.

Dari ribut-ribut soal perlunya impor beras menurut Enggar dan impor beras menurut Buwas, publik menangkap adanya kekacauan dalam manajemen perberasan. Pada saat yang sama ada perburuan rente yang tak bisa disembunyikan, karena harusnya Indonesia ekspor beras, tapi malah digiring dan dipaksakan untuk impor beras.

Akankah rezim kacau ini diberi kekuasaan lagi mengatur negeri sebesar Indonesia ini? Apalagi mengatur masalah mendasar perberasan saja penuh kepentingan, apatah lagi mau menciptakan ketahanan pangan yang kokoh.[]

1 KOMENTAR

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here