Koalisi Global (1)

Erdogan: Demokrasi Kita Jadikan Alat Politik Saja

0
337
Ilustrasi: Presiden RI Joko Widodo berjabat tangan dengan Presiden Turki Recep Tayyib Erdogan. Foto: ANTARA FOTO

Nusantara.news – Ada sebuah pemeo di kalangan Koalisi Global: “Negara berkembang meminta bantuan ke negara maju, lalu mereka bersekutu dan mendominasi negara berkembang”.

Bung Karno sejak awal kemerdekaan sudah mengingatkan tentang bahaya neo-kolonialisme (nekolim), sebab itu menurutnya harus diwaspadai, sebab jika tidak Indonesia akan terus menjadi pecundang. Bung Karno pun melawan namun akhirnya “dijatuhkan”  melalui peristiwa G-30-S PKI tahun 1965.

Setelah era Sukarno, Presiden RI berikutnya, Soeharto, juga mengalami hal yang tidak jauh berbeda. Karena Soeharto menyatakan bahwa Indonesesia ingin lepas landas dan mandiri dari IMF (International Monetary fund) dan Bank Dunia (World Bank) dia pun akhirnya “dijatuhkan” melalui currency war (perang nilai mata uang asing).

Dapat dibayangkan, jika Cina membiarkan aksi demokrasi ala mahasiswa di lapangan Tiananmen (dengan dukungan dan pengaruh Amerika Serikat) tentu saja negara itu tidak akan menjadi raksasa ekonomi yang menguasai dunia seperti sekarang. Saat ini Cina telah mengancam reputasi AS dan Koalisi Global (Yahudi).

One world order adalah penguasaan melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), IMF, Bank Dunia, NASA (National Aeronautics and Space Administration/Badan Antariksa AS), dan The Fed untuk menguasai dunia, dipimpin keluarga penguasa global Rothschild, JP Morgan, dan Rockefeller dengan bisnis cetak uang melalui Bank Sentral AS dan beberapa bank Eropa. Mereka menjadi penguasa sistem keuangan global semenjak AS mengalami depresi secara ekonomi (1900-1930-an) yang dikenal dengan istilah The Great Depression.

Koalisi Global dikagetkan kembali dengan terjadinya depresi ekonomi akibat USA Subprime Mortgage tahun 2008 yang mengakibatkan mereka kehilangan sebagian kendali penguasaan ekonomi global.

Belakangan, kenaikan suku bunga The Fed juga tidak berefek banyak pada ekonomi Cina seperti biasanya, justru Yuan (RMB) malah kokoh sebagai salah satu SDR (Special Drawing Rights/mata uang internasional). Koalisi Global menyadari bahwa kekuatan mereka secara ekonomi telah diimbangi oleh Cina.

Melemahnya Koalisi Global

Keluarnya Inggris dari blok Uni Eropa dengan kebijakan Brexit (British Exit) tidak berdampak pada negara-negara Eropa lainnya. Jerman justru tetap mendominasi sebagai negara terkuat di Eropa padahal dinasti Rothschild bermukim di Inggris. Sementara itu, Angela Merkel kembali berkuasa untuk keempat kalinya sebagai Kanselir Jerman, dengan demikian memperlihatkan bahwa Yahudi di Eropa melemah.

Memang saat ini terjadi ‘tren dunia baru’ dimana Rusia menjadi kekuatan pengimbang di Eropa dan bangkitnya kekuatan Cina di Asia dalam konteks proxy war dengan AS di Asia. Semenanjung Korea dibuat memanas dengan isu nuklir Korea Utara adalah bagian dari cara AS untuk kembali berkuasa melalui ancaman militer.

Indonesia perlu mencermati skenario konspirasi global, mulai Balkanisasi (1991) dan ‘Arab Springs’ yang berakhir dengan munculnya kekuatan ISIS (Islamic State of Iraq and Syiria/Negara Islam Irak dan Suriah) untuk menghancurkan negara Suriah dan Irak. Dokumen CIA menunjukkan bahwa ISIS adalah buatan Yahudi.

Berbagai ancaman dalam negeri bukan tidak mungkin merupakan ekses dari proxy war AS-Cina, di mana Paman Sam agak khawatir dengan skema OBOR (One Belt One Road). Untuk OBOR Cina telah menyediakan dana sebesar USD 1 triliun sampai pembangunannya selesai di tahun 2030.

Puncak peperangan nanti adalah tentang Energy and Food Security (Ketahanan Pangan dan Energi), yang diperkirakan bakal langka pada tahun 2030, sehingga dunia akan kembali mengalami krisis. Penguasa global telah membuat skenario itu dengan momentum kelangkaan energi fosil, dan Cina telah mengantisipasi keamanan energi dan makanan dalam negerinya karena jumlah penduduknya yang mencapai 1,3 miliar orang.

Kebutuhan energi dan pangan nanti akan dibantu melalui ‘Jalur Sutera Baru’ (OBOR), sehingga tidak heran jika Cina berambisi membangun jalur Kereta Api Cepat Singapura–Malaysia–Beijing untuk konektivitas di Asia, pelabuhan di Myanmar, Sri Lanka, Pakistan, dan di Cina sendiri.

Koalisi Global dengan skema versi Yahudi One World Order, and One World One Society yang menjadi pedoman Mikhail Gorbachev sewaktu memacu program Glasnost dan Perestroika adalah skenario Yahudi dalam rangka membubarkan seteru utamanya: Komunis (Uni Soviet).

Hasrat Koalisi Global itu menciptakan unipolar world, di mana filosofi Kapitalisme Global: “follow the money” dengan aksi korporat MNC (multi-national corporations) ternyata tidak sepenuhnya berhasil, karena dengan ekonomi portfolio ekonomi dunia menjadi tidak stabil. Kapital sangat bergantung pada stabilitas politik. Keberhasilan Cina sebagai State Capitalism adalah keberhasilan negara komunis itu dalam mengadaptasi sistem kapitalisme global.

Bukan tidak mungkin terjadi aneksasi, okupasi, dan proteksi yang berpotensi menjadi bahaya laten bagi terciptanya perdamaian dunia. Dalam merealisasikan keinginannya, Konspirasi Global cenderung menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan.

Koalisi Global dengan isu demokrasi dan HAM

Kita ingat kata-kata Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan bahwa demokrasi itu hanya alat saja. Sementara Cina menganggap kapitalisme juga alat sehingga Deng Xiaoping meluncurkan One State Two Systems, politik tetap Komunis namun ekonomi mengadopsi sistem ekonomi serta keuangan global. Erdogan berhasil dan mampu menghadapi kudeta yang disponsori Yahudi (AS). Cina keluar sebagai negara adidaya ekonomi global. Oleh karena itu, Erdogan berhasil menyejahterakan rakyatnya dengan ‘Erdoganomic’ tanpa harus terjebak kapitalisme dan demokrasi liberal. Sekarang Turki muncul menjadi negara kuat yang berobsesi memimpin 1,5 miliar Muslim dunia.

Indonesia perlu menyadari bahwa ‘one world government adalah manipulasi dari penguasa global untuk menguasai aset strategis di berbagai negara. Hegemoni dunia yang diciptakan melalui globalisasi adalah sarana menaklukan berbagai negara termasuk Indonesia seperti yang terjadi pada tahun 1998. Diperkirakan, Koalisi Global menggunakan elemen strategis dari kekuatan suatu negara untuk menghancurkan negara sasarannya.

Bukan tidak mungkin, dengan proxy war Partai Golkar dipecah, NU (Nahdlatul Ulama) dipecah, POLRI dan TNI dipecah, Islam dengan non-Muslim dibenturkan, serta pribumi dengan non-pribumi diadu domba agar menjadi lemah dengan tujuan untuk menghancurkan NKRI.

Selanjutnya, dengan isu demokratisasi dan HAM, dilakukanlah seperti pada saat menjatuhkan rezim Soeharto tahun 1998. Sesungguhnya mereka tidak ingin melihat Indonesia kuat dan mandiri, lepas dari ketergantungan pada negara-negara donor melalui IMF/Bank Dunia.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati (SMI) sebagai seorang yang selama ini telah dicap ‘neolib’ sudah melakukan pertemuan IMF/Bank Dunia skala dunia di Bali, dan sudah ke AS pada minggu ini, ditengarai untuk melakukan skema pinjaman baru IMF/Bank Dunia bagi Indonesia yang memang saat ini tengah kering likuiditasnya.

Pertanyaannya, apakah lewat ancaman ekonomi, kita harus takluk kembali pada Paman Sam?

Apa yang telah dilakukan AS tahun 1998-2017 untuk Indonesia? Faktanya, kita hanya bertambah sengsara dan tidak pulih secara ekonomi. Jelas, kita menolak untuk kembali dianeksasi dan dikooptasi melalui ekonomi. Dengan alasan demokratisasi, HAM, dan lingkungan hidup sebagai nilai universal, yang sejatinya hanyalah semacam “jebakan Batman” bagi negara-negara berkembang, termasuk Indonesia.

Berikutnya akan terjadilah benturan nilai-nilai, seperti nilai budaya ‘politik transaksional’ yang telah menggantikan budaya musyawarah dan mufakat, yang khas bagi masyarakat Indonesia. Isunya, jika kita menolak maka negara dianggap dalam keadaan tidak aman karena stabilitas ekonomi dan investasi terancam seperti yang terjadi saat ini.

Kita sangat khawatir dengan kehadiran IMF/Bank Dunia dapat berakibat negeri ini kehilangan kedaulatan ekonominya seperti yang terjadi dalam kasus skema BLBI (Bantuan Likuiditas Bank Indonesia) tahun 1998.

Peran intelijen asing dengan tension of local conflict (ketegangan konflik lokal), seperti ancaman yang tampak dan terjadi saat ini, bukan tidak mungkin, direkayasa oleh kepentingan global.

Isu strategis Konspirasi Global, seperti terorisme, nuklir, HAM, demokratisasi adalah strategi besar AS (Yahudi) untuk menghancurkan negara-negara yang kaya akan energi dan sumber daya pangan. Tentunya, ‘Arab Springs’ tidak akan terjadi jika mereka (negara-negara teluk Arab) miskin sumber daya alamnya.

Jazirah Arab, khususnya negara-negara kerajaan ciptaan AS (Yahudi) yang berdiri pasca kerajaan Islam Ottoman (Turki) yang berkuasa selama 600 tahun, adalah Arab Saudi, Oman, Bahrain, Kuwait, Uni Emirate Arab, dan Qatar.

Qatar menjadi negara makmur dan sejahtera, lalu mulai membantu ‘Gerakan Islam’,  malah ditekan dan diembargo oleh 5 negara kerajaan Satelit Yahudi. AS datang, dan terjadilah MoU (Memorandum of Understanding/Nota Kesepahaman) senilai USD 12 miliar terkait perjanjian pertahanan dengan Qatar. Sebelumnya, Presiden AS Donald Trump juga membuat MoU dengan Arab Saudi terkait kerja sama pertahanan senilai USD 15 miliar karena Raja Salman tidak tegak lurus dengan penguasa global (AS). Begitulah cara Paman Sam sebagai operator dan salesman penguasa global yang ingin menjual senjata dengan cara mudah.

Kita bisa bayangkan jika Arab Saudi dan Qatar menolak, tentu nasib mereka akan seperti Suriah, Irak, Yaman, Libia, dan lain-lain. Jika mereka tidak kaya migas, AS juga tidak akan perhatian seperti sikap mereka terhadap Afrika. Perang sama dengan uang, karena dengan perang, industri militer dapat memenuhi pundi-pundi kekayaan negara seperti AS.

Masa depan Indonesia

Dalam strategi besar AS, Korea Selatan dan Jepang merupakan partner strategis di Asia Timur karena berbenturan langsung dengan Cina. Saat ini, laut Asia Selatan dan laut Asia Timur sedang diperebutkan, basisnya adalah soal energi di Kepulauan Spratly. Namun isu yang menjadi opini publik dunia adalah tentang nuklir Korea Utara. Di Asia Barat, India menjadi partner strategis AS; dan di Asia Tenggara tentu saja  Indonesia walaupun saat ini tengah diganggu Cina, setelah Joko Widodo menjadi Presiden RI. Sementara, Australia adalah partner sejati AS seperti halnya Singapura.

Indonesia dengan posisi geostrategis 40% lalulintas perdagangan dunia, terdiri dari 17 ribuan pulau yang membentang dari Sabang-Merauke, rawan pengamanan teritorial. Keterbatasan Angkatan Laut (AL) dan minimnya radar canggih yang dimiliki, membuat pengamanan Selat Malaka, Laut Cina Selatan dan pulau-pulau di Maluku amat longgar, kita kalah canggih dengan negara tetangga. Tidak heran, kita kehilangan pulau Sipadan Ligitan yang direbut Malaysia lewat Pengadilan Internasional.

Secara geo-strategi dua per tiga wilayah NKRI adalah lautan, seharusnya prioritas alat utama sistem persenjataan (alutsista) dan penguatan adalah untuk Angkatan Laut dan Angkatan Udara, namun ini tidak terjadi.

Belakangan, virus konflik terus tumbuh dan berkembang, dari mulai terkait Islam radikal (teroris), Islam fanatik dan puritan dengan ide khilafah, isu pribumi-non pribumi, pertentangan paham bandulan kiri-kanan (faksionalisme), politik dan sekularisasi politik. Itu semua adalah ancaman, jika dimasuki virus “asing” dengan  adanya “operator” sangat rentan untuk mengganggu stabilitas nasional.

Virus ekonomi juga sangat berbahaya, karena adanya unsur kesenjangan sosial yang terbuka sehingga jika dipicu bisa mengarah seperti kerusuhan Mei 1998. Etnis Cina akan kembali menjadi sasaran utama. Kekalahan Ahok di Pilkada DKI Jakarta 2017, berbuah provokasi “kebijakan reklamasi” dan proyek Meikarta adalah benih dari faktor ancaman ekonomi.

Dalam intelijen, hal ini merupakan security risk dan turbolensi yang dapat memicu gejolak sosial. KSPI sudah merilis dan berdemo di depan Istana 8-9 Oktober 2017, bahwa PHK di Indonesia mencapai 50.000 orang.

Kita harus berkepala dingin mencari solusi terbaik untuk memayungi bangsa, negara, dan rakyat Indonesia, antara lain melalui informasi intelijen agar Presiden RI dapat membuat kebijakan yang tepat.

Presiden Joko Widodo harus lebih peka melihat dan menerima informasi intelijen berdasar azas kepentingan nasional di atas segalanya. Masalahnya, pimpinan BIN (Badan Intelijen Negara) terlalu dekat dengan kepentingan partai tertentu dan terlibat adu kepentingan antara POLRI dan TNI.

Jika negara dihadapkan dengan berbagai ancaman, Presiden Joko Widodo harus melakukan langkah efektif dengan berkoordinasi dengan intelijen, baik BAIS, POLRI, dan BIN.

Melakukan pembinaan teritorial adalah langkah efektif melalui Kodim dan Koramil sebagai misal mengenai ancaman Komunisme dengan meminta masing-masing kelurahan menonton film G-30-S PKI. Pemerintah juga harus mewaspadai LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) yang bergerak dengan alasan HAM, ingin “membantu” Aceh dan Papua merdeka seperti halnya Timor Timur (tahun 1999). Perppu Ormas jangan hanya untuk membubarkan LSM/Ormas yang bercita-cita mendirikan khilafah dan dianggap tidak Pancasilais saja.

Ada beberapa hal yang rawan soal infiltrasi asing saat ini, yakni: Pertama, iklim kebebasan pasca reformasi (pers, LSM, parpol, ormas) karena adanya kelonggaran regulasi dan pemerintah sangat akomodatif terhadap pihak asing seperti: kebijakan devisa bebas, diperbolehkannya ormas asing punya cabang di Indonesia, dan diperbolehkannya pihak asing memiliki landed house di Indonesia; Kedua, dengan persoalan di atas, rakyat Indonesia sangat rentan direkrut sebagai agen asing, sama halnya negara ini terpaksa menerima tenaga kerja asing secara illegal; Ketiga, melemahkan keberadaan militer sebagai penjaga kedaulatan negara, misalnya dengan embargo senjata dari AS, lalu dikembalikan ABRI/TNI ke barak, pembubaran ex Kotter (Komando Teritorial – Kodim dan Koramil), Binter (pembinaan territorial).

Kita mengetahui, secara organisasi TNI adalah yang paling kuat di Indonesia, di wilayah politik ada Partai Golkar yang sudah dilemahkan sejak adanya dua kubu, yakni kubu Agung Laksono dan kubu Aburizal Bakrie (Ical). Seperti kita ketahui, setelah itu terpilih ketua partai yang secara personal banyak masalah: Setya Novanto (Setnov). Partai Golkar pun  menurun drastis elektabilitasnya, tinggal 7% dari 14,7% hasil Pileg 2014.

NU juga berada di laga kepentingan kelompok struktural dan NU Kultural, dan menjadikan ketua umumnya saat ini, KH. Said Aqil Siroj, ditolak oleh warga NU kultural karena cenderung membela Ahok saat Pilkada DKI Jakarta 2017.

Semua manuver telah menjadi ancaman, yang jika memperoleh momentum akan terjadi lagi kasus seperti kerusuhan Mei 1998. Tanda-tandanya sudah terlihat dengan kondisi objektif ekonomi yang rawan likuiditas APBN dan mulai “hidup” lagi isu kembali ke IMF/Bank Dunia. Bank Syariat Muamalat konon dikuasai oleh Grup Lippo, padahal merupakan andalan bagi UKM Muslim. Selain itu, tekanan terhadap Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo (GN) agar diganti menguat, dan pada saatnnya akan bereskalasi secara politik.

Joko Widodo harus lebih cermat dan waspada membuat kebijakan, jika tidak elektabilitasnya akan terus menurun dan publik akan terus melakukan degradasi terhadap kredibilitas Joko Widodo (public distrust). []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here