Pribumi dan Nonpribumi (1)

Etnis Cina yang Menganggap Dirinya Nonpribumi

0
354

Nusantara.news – Seyogyanya, etnis Cina mendeklarasikan dirinya sebagai pribumi jika ingin memasuki ranah politik. Pada tahun 1959 Presiden Cina saat itu meminta dwi-kewarganegaraan bagi warga Cina perantauan di mana pun berada, termasuk di Indonesia. Barulah setelah Gestapu (Gerakan 30 september) 1965, dimana komunisme terlibat (Cina dan Uni Sovyet) mendukung keberadaan PKI (Partai Komunis Indonesia) secara tidak langsung. Pada tahun 1967, presiden Soeharto mempertegas posisi etnis Cina dalam politik.

Orde Baru yang dipimpin Soeharto melakukan tindakan dan berbagai kebijakan yang membatasi ruang gerak etnis Cina di Indonesia, dalam proses pemulihan keamanan, pasca-Gestapu 1965.

Kebijakan dan Tindakan selama Orde Baru

Sebagai tindak lanjut Gestapu 1965, pada tanggal 25 Maret 1966 Soeharto sebagai Panglima pemegang mandat Supersemar (Surat Perintah Sebelas Maret) dari Bung Karno melakukan berbagai langkah strategis.

Pemerintah Indonesia menutup perwakilan berita RRI, Xinhua, dan mencabut Kartu Pers dalam rangka stabilitas keamanan dan politik. Berbagai peristiwa dan tindakan, mulai dari Pangdam Aceh, Brigjen Ishak Djuarsa yang memerintahkan orang Cina meninggalkan Aceh sebelum 17 Agustus 1966; lalu pada bulan Juli 1966 Pangdam Brawijaya, Mayjen Soemitro melarang seluruh surat kabar Cina, serta melarang penggunaan huruf dan bahasa Cina di muka umum. Selain itu, juga melarang warga negara Cina (stateless) berdagang di kota kecuali di Surabaya, dan menutup seluruh klenteng di Jawa Timur dan Madura.

Bagi yang tidak ingin menjadi WNI (stateless) karena masih WNA, Pangdam Sriwijaya  Brigjen Makmun Murad menyatakan bahwa, orang Cina jika tidak ingin kembali ke RRT maka hanya diperbolehkan di Bangka Belitung (saat itu masih bagian dari Provinsi Sumatera Selatan) dimana tempat Ahok berasal.

Lebih ekstrem, terjadi di Kalimantan Barat, Pangdam XII/Tanjungpura Brigjen Musannif Ryacudu pada tanggal 20 Desember 1966 menginstruksikan untuk mengusir seluruh pengurus Ching Huang Kung Hui dari Kalimantan Barat karena alirannya menjurus ke komunis. Di Sulawesi Selatan, Walikota Makassar Kolonel Muhammad Daeng Patempo melarang warga negara Cina berdagang kebutuhan bahan pokok pada 21 Desember 1966.

Semua kebijakan dan tindakan tersebut tentu atas izin Panglima (TNI) Pemulihan Keamanan (sesuai mandat Supersemar) yang tak lain Letjen TNI Soeharto yang juga menjabat Pangkostrad.

Setelah Soeharto menjadi Presiden pada tanggal 7 Juni 1967 ditetapkan beberapa kebijakan antara lain berupa Instruksi Presiden Kabinet RI No. 37/U/IN/6/1967 tentang Kebijaksanaan Pokok Penyelesaian Masalah Cina; lalu Surat Edaran Presidium Kabinet RI No. SE-36/Pres/Kab/6/1967 tertanggal 28 Juni 1967 tentang Masalah Cina. Penegasan Masalah Cina berupa Instruksi Presiden No. 14/1967 tentang Agama, Kepercayaan, dan Adat Istiadat Cina.

Konglomerasi dan istilah Nonpribumi

Semestinya tidak ada ketentuan yang mengatur istilah pribumi dan nonpribumi. Hal ini dipicu permintaan dwi-kewarganegaraan dari Presiden Cina pada tahun 1959, kemudian terjadi peristiwa G30S PKI tahun 1965, dimana etnis Cina masih banyak yang berstatus WNA.

Status sebagian etnis adalah keinginan politik etnis Cina sebelum terjadinya peristiwa Gestapu 1965 karena Cina dianggap ikut membantu PKI. Setelah Gestapu 1965, alangkah wajar jika TNI/ABRI di bawah kepemimpinan Soeharto membatasi gerak etnis Cina di Indonesia secara politik.

Jenderal Soeharto sebagai presiden RI kedua, sangat memahami bahwa masalah SARA (Suku Agama Ras dan Antargolongan) sangat rawan, sehingga dalam rangka stabilitas politik nasional, dia mengkonsolidasikan hal ini dan menetapkan Pancasila sebagai ideologi serta azas tunggal untuk Ormas dan Orpol di Indonesia (Undang-Undang No. 8 Tahun 1985).

Pemerintah dan rakyat Indonesia memahami posisi sosial politik, khususnya status etnis Cina dan Arab ketika perpajakan Belanda yang dianggap sebagai etnis kelas dua, sementara pribumi sebagai etnis kelas tiga (Inlander).

Setelah kemerdekaan, status ini dipertahankan apalagi poros Jakarta – Beijing di era Soekarno sangat hidup, dan “dekat” dengan PKI dengan skema Nasakom (Nasionalis, Agama dan Komunis).

Tidak heran jika Megawati Soekarnoputri dan PDIP saat ini sebagai pendukung etnis Cina, dan mati-matian agar Ahok memenangkan Pilkada DKI Jakarta 2017. PDIP sampai harus mengerahkan kader Jawa Tengah dan didukung oleh bupati/walikota yang berasal dari PDIP untuk memenangkan Ahok – Djarot sebagai gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta dalam Pilkada DKI Jakarta 2017.

Istilah nonpribumi adalah pilihan etnis Cina yang tidak mau “sejajar” atau merasa lebih tinggi dengan bangsa Indonesia. Lain halnya dengan etnis Arab yang pada tahun 1946 mendeklarasikan diri sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Sampai saat ini, deklarasi etnis Cina sebagai bagian dari bangsa Indonesia belum pernah terjadi, sebagai wacana pun kita tidak pernah mendengar.

Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto (1967–1998) membatasi ruang gerak politik etnis Cina dengan berbagai kebijakan. Namun di bidang ekonomi dan bisnis Orde Baru mendukung keberadaan etnis Cina, dimulai pada era PMA (1967) yang akhirnya menjadi partner bisnis asing di Indonesia. Pengusaha Cina menguasai bisnis dari hulu ke hilir dengan akses mudah ke perbankan. Hal ini berawal dari kedekatan Soeharto dengan Liem Sioe Liong dan Bob Hasan (anak angkat Jenderal Gatot Subroto, senior Soeharto).

Pada era 1980-an Bob Hasan berkonsentrasi di bisnis kayu sehingga melahirkan Burhan Uray, Prajogo Pangestu (Barito Pacific), Eka Tjipta Widjaja (Sinarmas), Sukanto Tanoto (Raja Garuda Mas Group), Grup Satya Djaya Raya (Grup SDR), dan beberapa konglomerat lain memperoleh konsesi hutan (kayu) dari Pemerintah. Sebagian berpartner dengan jenderal-jenderal Angkatan Darat yang pensiun dan diberi konsesi hutan oleh Pemerintah, dan juga dengan keluarga Soeharto, misal Siti Hardijanti Rukmana dengan Prajogo Pangestu memperoleh konsesi 1 juta hektare di Sumatera Selatan.

Liem Sioe Liong juga partner lama, semasa Soeharto menjadi Pangdam Diponegoro (1960-an), dan diberi konsesi oligopoli cengkeh bersama Probosutedjo (Mercubuana) dan tepung terigu (Bogasari flour mills) yang berekses juga pada oligopoli mie instan karena bahan baku dikuasai oleh grup sendiri. Selain itu, monopoli untuk semen (Indocement) berpartner dengan Sudwikatmono.

Puncak kejayaan konglomerasi Indonesia dikagetkan dengan currency war (gejolak kurs) yang mengguncang bank-bank dan konglomerat Indonesia pada tahun 1998. Pada umumnya pinjaman luar negeri konglomerat Indonesia tidak dilindungi (hedging) sehingga gejolak mata uang dolar Amerika Serikat mencapai Rp 14.000 per USD, dan sebagian besar konglomerat memiliki bank, seperti Liem Sioe Liong (BCA), Syamsul Nursalim (BDNI), Mochtar Riyadi (Lippo Bank), Eka Tjipta Widjaja (BII), Mu’min Ali Gunawan (Panin Bank), Suhargo Gondokusumo (Bank Dharmala), Usman Admajaya (Bank Danamon), Astra (Bank Universal), Rudy Ramli (Bank Bali) dan sebagainya, sehingga terjadi rush yang dimulai dari BCA.

Bank Indonesia (BI) terpaksa mengirim bantuan likuiditas dan Pemerintah menanggung beban tak kurang dari Rp 678 triliun pada tahun 1998. Bank-bank pemerintah maupun swasta dibantu likuiditasnya melalui skema BLBI (Bantuan Likuiditas Bank Indonesia). Tercatat BCA sebesar Rp 53 triliun, dan BDNI sebesar Rp 24 triliun dengan mengangunkan sebagian asetnya di BPPN (Badan Penyehatan Perbankan Nasional).

Di sini terlihat jelas perilaku etnis Cina setelah kerusuhan Mei 1998, sebagian besar kabur ke luar negeri (masih buron), dan sebagian kembali berusaha di Indonesia.

Konglomerasi yang didukung Orde Baru berkeinginan seperti ‘Chaebol’ (istilah konglomerat dalam bahasa Korea) yang bahu-membahu dengan pemerintah Korea Selatan mengatasi masalah dan berhasil.

Bagaimana mereka bersikap? Ternyata aset yang dijaminkan hanya bisa mengganti secara rata-rata 25% dari BLBI dan pemerintahan Megawati Soekarnoputri justru melahirkan release and discharge, jaminan pembebasan dari proses maupun tuntutan hukuman bagi sebagian konglomerat yang telah menyelesaikan kewajibannya.

Pasca1998 dan era reformasi

Konglomerat Cina bangkit dan dari data Oxfam Indonesia, 4 konglomerat Cina teratas dengan aset Rp 320 triliun setara dengan 100 juta orang miskin di Indonesia. Sungguh ironi, kesenjangan sosial sudah memicu distorsi ekonomi, karena kepemilikan modal terputus pada segelintir orang. Sepuluh besar konglomerat Indonesia dengan aset Rp 1.124 triliun (tahun 2017) atau setara dengan 300 juta orang miskin.

Berkaitan dengan respon negatif umat Islam terhadap penistaan agama (etnis Cina) telah memicu Gerakan Nasional Pembela Fatwa (GNPF) MUI, yang puncaknya digerakan pada tanggal 2 Desember 2016, berkumpul 5–6 juta orang untuk Salat Jumat di Jakarta (Monas dan sekitarnya) yang juga dihadiri oleh Presiden Joko Widodo. Kegelisahan umat Islam karena di dalam Alquran Surat Al-Maidah 51, masyarakat Islam dilarang memilih pemimpin non-Islam. Hal yang wajar saja secara keagamaan menyangkut ketuhanan. Sesuai didikan sila pertama, Ketuhanan yang Maha Esa, pada Pancasila.

Hal ini diperburuk karena ketidakadilan, sikap dan perilaku Ahok sebagai gubernur yang dinilai pro-taipan, dan anti-orang miskin di Jakarta.

Etnis Cina berpolitik

Sikap Ahok yang berbuntut kasus di pengadilan sebagai terdakwa dalam pengadilan penistaan agama menjadi rasa tidak adil bagi penduduk DKI Jakarta, khususnya umat Islam. Semua kasus penistaan agama langsung ditahan, sementara Ahok tidak.

Tercatat mengenai isu kebhinnekaan, dengan menolak Ahok dianggap anti kebhinnekaan dan rasis, padahal umat non-Muslim juga di rumah ibadah masing-masing juga menyerukan memilih Ahok (etnis Cina dan non-Muslim). Lalu yang SARA dan rasisme siapa?

Ketika presiden memunculkan isu negara dipisah dari agama juga berasal dari ekstremisme umat Islam menolak Ahok, terlihat perlindungan Istana terhadap Ahok. Hal ini sama saja tidak menerima Pancasila dan UUD 1945 atau memang ada niat melakukan amandemen UUD 1945 kembali setelah nonpribumi diperbolehkan dipilih menjadi Presiden.

Spekulasi politik ini dipolitisir apalagi di sosial media Ahokers mengecam wacana isu pribumi dan nonpribumi, dengan menyatakan, istilah itu sudah selesai ketika kemerdekaan RI.

Pertanyaan mendasarnya, yang menyatakan etnis Cina itu nonpribumi (dari kalangan sendiri), karena tidak pernah menolak dan juga tidak pernah mendeklarasikan diri sebagai bagian dari bangsa Indonesia.

Ketidakadilan sosial semakin terlihat, karena POLRI dan Pemerintah melakukan segala cara untuk melindungi Ahok – Djarot, bagi yang protes, seperti masyarakat yang tergabung dalam GNPF-MUI sebenarnya tidak ada hubungannya dengan timses Anies – Sandi. Sentimen pemihakan pada Anis – Sandi, karena tidak mau memiliki pemimpin dari kalangan non-Muslim. Apalagi sikap dan perilaku Ahok sangat tidak pantas sebagai pemimpin.

Tuduhan makar bagi yang menentang Ahok dan melarang membicarakan isu etnis Cina, istilah pribumi dan nonpribumi, serta ingin memisahkan agama dari negara, adalah sikap otoriterian dan tidak adil secara politik, serta tidak sesuai dengan substansi Pancasila dan UUD 1945.

Orde Baru ketika itu tidak adil secara ekonomi, sementara rezim Presiden Joko Widodo saat ini justru tidak adil secara politik. Dikhawatirkan, hal ini akan memicu sentimen anti Cina lebih tajam yang rawan bagi stabilitas politik nasional. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here