Evaluasi Akhir Tahun, DPRD Kota Malang Kebut 4 Ranperda

0
31
Ilustrasi pembuatan Perda (Suber: Rumah Pemilu)

Nusantara.news, Kota Malang – Jelang akhir tahun, dalam pekan ketiga Desember nanti, DPRD Kota Malang akan menyelenggarakan evaluasi tahunan atas kinerja Pemerintah Kota Malang selama tahun 2017 ini.

DPRD Kota Malang kali ini serius menyoroti terkait pelaksanaan APBD Kota Malang, mulai dari serapan anggara yang kurang maksimal serta beberapa permasalahan lain terkait APBD Kota Malang.

Selain akan mengkritisi kinerja pemerintah daerah, pihak DPRD pun juga akan membuat proyeksi terkait empat Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang akan diselesaikan tahun depan.

Ketua DPRD Kota Malang Abdul Hakim membeberkan bahwa selama setahun kedepan dewan akan konsen membuat beberapa Perda. “Yang sudah ada gambaran ada 4 ranperda yang akan kita kebut dan selesaikan,” bebernya kepada wartawan, Selasa (26/12/2017).

Empat Perda yang akan diselesaikan yaitu Perda pengendalian tuberkulosis, penataan warung internet (warnet), penerimaan dana hibah sosial perusahaan atau corporate social responsibility (CSR), serta penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan.

“Perda inisiatif ini akan menjadi prioritas pembahasan karena berasal dari masukan dan kebutuhan masyarakat,” jelas dia.

Sementara itu, pengamat politik Kota Malang,  Rudy Heriawan menjelaskan beberapa alasan DPRD akan membuat empat perda, yakni terkait masalah tuberkolosis yang merupakan virus dimana nanti akan dibuatkan pola penanganan, pencegahan, kebijakan kesehatan, serta pelayanan pasien penderita.

Penataan warung internet dirasa perlu, melihat beberapa anak sekolah yang memanfaatkan sebagai tempat untuk membolos sekolah. “Dilain sisi kemajuan teknologi pengetahuan internet, memang dibutuhkan, namun jangan sampai membuat proses belajar mengajar terganggu,” tegas dia kepada Nusantara.news, Selasa (26/12/2017).

Terkait CSR juga perlu diatur secara rinci, dimana domain-domain dana hibah sosial dan lingkungan perusahaan, hingga mencaplok konstituen institusi publik. Dominasi branding yang menghilangkan nilai-nilai budaya, adat, dan sejarah. Fenomena Taman Merbabu dan dominasi branding Nivea.

“Orang akan menyebut dan mengingat Taman Nivea, bukan lagi Taman Merbabu. Padahal, secara budaya dan sejarah taman tersebut merupakan taman merbabu. Namun, karena branding yang berlebihan membuat nama Merbabu menjadi tenggelam, ini merupakan wujud privatisasi promosi menggunakan institusi publik dengan gaya baru,” pungkasnya.

Selanjutnya, yakni peraturan terkait penyelenggaran lalu lintas dan angkutan jalan, juga perlu diatur dan di diskusikan bersama dengan pihak yang berwenang. Mengingat Kota Malag yang kian hari semakin macet dan semerawut penataan lalu lintas. “Mulai dari jalur, arah, traffic light, putar balik, sampai dengan tempat parkir,” jelas Rudy.

Pihaknya menjelaskan, tidak hanya akan membuat empat perda itu saja, apabila ada permasalahan dan aspirasi akan kami tampung dan serap yang selanjutnya diproses untuk dibuatkan aturan.

“Iya memang lembaga legislatif, harus produktif membuat aturan perundang-undangan, toh aturan ini juga untuk menciptakan tatanan dan keteraturan masyarakat,” pungkas Hakim.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi A DPRD Kota Malang, Suparno menyampaikan adanya beberapa laporan permasalahan terkait pengurusan IMB. Oleh karena itu perlu adanya program bantuan bagi masyarakat kurang mampu untuk mendapatkan izin mendirikan bangunan (IMB).

“Ini juga akan kita bahas dipertemuan mendatang, Jadi 2018 bisa mulai diterapkan, RT/RW bisa mendata warganya yang kurang mampu untuk mendapatkan IMB gratis,” terangnya.  []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here