Evaluasi MRT Fase 1, Baru Lanjutkan Pembangunan MRT Fase 2

0
202
Presiden Jokowi dan Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan ditemani Menko MPK Puan Maharani dan Menhub Budi Karya Sumadi saat menjajal MRT Jakarta dari Bundaran HI ke Lebak Bulus.

Nusantara.news, Jakarta – Ada yang lucu terkait fenomena Mass Rapid Transif (MRT) Fase 1 yang baru saja diresmikan oleh Presiden Joko Widodo. Yakni terkait peresmian, klaim pembangunan dan tiga wajah Jokowi dalam satu MRT. Bagaiaman ini bisa terjadi.

Setelah sebelumnya Presiden Jokowi bersama Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan menjajal MRT bersama warga, Kamis (19/3), giliran pada Ahad (24/3), Jokowi meresmikan MRT Fase 1 yang juga ditemani Anies.

Saat itu ada pernyataan yang agak aneh dari Jokowi, bahwa MRT tersebut adalah buah dari keputusan politiknya bersama Basuki Tjahaja Purnam (Ahok). Tentu saja pernyataan itu menggemparkan publik, karena publik tahu persis bahwa MRT itu adalah karya berjenjang dan berkelanjutan para stakeholder bangsa ini.

MRT itu digagas oleh BJ Habibie saat menjabat sebagai Menristek/Kepala BPPT. Lalu gagasan dilanjutkan oleh para Gubernur mulai dari Soeprapto, Wiyogo Atmodarminto, Surjadi Soedirja, dan dimatangkan oleh Soetiyoso.

Pada masa Fauzi ‘Foke’ Bowo dicanangkan dan dikomunikasikan kebutuhan biaya, rancang bangun hingga akselerasi perizinannya. Jadi Jokowi dan Ahok hanya melanjutkan apa yang sudah dicanangkan Foke berupa pembangunan fisik. Dimasa Anies MRT tersebut dirampungkan hingga sampai diresmikan.

Itu sebabnya Anies menyatakan terima kasih kepada para penggagas, perancang hingga pembangun MRT tersebut. Anies mengucapkan terima kasih mulai dari Habibie hingga Ahok. Bahkan Anies minta agar nama para tukang, kuli, mandor yang memeras keringat dan pikiran agar dicatat sebagai para pihak yang turut berkontribusi hadirnya MRT untuk pertama kali di Jakarta.

Hal lain yang cukup menarik perhatian publik, setelah meresmikan MRT Fase 1, Presiden Jokowi juga meminta kepada Gubernur Anies untuk melanjutkan pembangunan MRT Fase 2, yakni Jakarta Timur hingga Jakarta Barat. Pernyataan ini juga diluar dugaan karena sebelumnya Presiden Jokowi menyatakan mencoret 14 Proyek Strategis Nasional (PSN) senilai Rp246 triliun.

Sebenarnya Jokowi memiliki 222 daftar PSN plus 3 program tambahan yang nilainya mencapai Rp4.100 triliun. Namun setelah dievaluasi baik secara kesiapan anggaran, maupun kesiapan teknis hingga ketersediaan investor, 14 PSN dicoret dari daftar PSN.

Bahkan kalau mau menengok ke belakang, pada 22 April 2013, Jokowi menolak menandatangani proyek MRT karena beliau tidak mau bertanggung jawab mutlak atas proyek tersebut.

“Saya belum mau tanda tangan. Saya tidak mau nanti semua tanggung jawab mutlak ada di Gubernur. Kalau saya tanda tangan, ya saya tidak usah jadi Gubernur, jadi Direktur Utama BUMD saja,” kata Jokowi saat itu.

Menurut Jokowi, yang paling tepat menandatangani surat itu adalah Direktur Utama dari BUMD terkait. Direksi MRT ini yang nantinya melaksanakan penuh proyek tersebut. “Sebagai pemimpin Jakarta, saya tidak punya banyak waktu untuk selalu mengawasi proyek MRT. Masih banyak yang harus saya urusi tiap hari,” ucap mantan Walikota Solo itu.

Surat pernyataan tanggung jawab mutlak merupakan syarat yang diberikan Kementerian Keuangan guna pencairan dana hibah dari Pemerintah Pusat. Poin dalam surat ini, Gubernur diminta memberikan pernyataannya sebagai pengguna dana hibah. Gubernur bertanggung jawab penuh atas penggunaan dana.

Pertanggungjawaban meliputi kebenaran penetapan, dan perhitungan biaya serta penggunaan dana hibah. Jika terjadi kesalahan, Gubernur wajib bertanggung jawab mengembalikan ke kas negara.

Dari sini terlihat, bahwa Jokowi kurang support terhadap proyek MRT karena takut akan tanggung jawab yang besar tersebut.

Tapi belakangan, setelah MRT Fase 1 berhasil dengan tanggung jawab penuh Gubernur Anies Baswedan, Jokowi justru yang meresmikan. Bahkan tak hanya sampai di situ, Jokowi meminta kepada Anies untuk melanjutkan proses pembangunan MRT Fase 2 Jakarta Timur hingga Jakarta Barat.

Tentu saja ini bukan diskusi yang elok dari sisi konsistensi seorang Kepala Negara. Bukan sebuah tekad yang bulat dari seorang Jokowi mengenai pembangunan MRT Jakarta. Karena disamping berubah-ubah, bahkan sempat menolak menandatangani, hingga akhirnya meresmikan sampai meminta melanjutkan pembangunan MRT Fase 2.

Daripada menyaksikan pernyataan yang kurang berselera dari Jokowi tentang MRT, adalah lebih baik menengok kinerja MRT Fase 1 yang baru saja diresmikan Jokowi. Sebelum Gubernur Anies melanjutkan pembangunan MRT Fase 2.

Gubernur Anies perlu mengevaluasi kinerja MRT Thamrin-Lebak Bulus, apakah secara teknis tidak ada kendala, sebab kalau ada kendala teknis bisa berdampak pada nyawa 80.000 penumpang MRT setiap hari. Setelah dievaluasi selama tiga hingga enam bulan tanpa kendala teknis, bolehlah dipertimbangkan untuk dilanjutkan ke MRT Fase 2.

Selain kendala teknis, hal lain yang perlu dievaluasi, apakah dampak keberadaan MRT itu menyebabkan penurunan penggunaan kendaraan pribadi baik mobil atau motor di ruas MRT itu beroperasi. Khususnya di wilayah Jakarta Selatan apakah jumlah pengguna mobil dan motor merosot tajam atau biasa-biasa saja.

Hal lain yang tak kalah pentingnya untuk dievaluasi, dalam setahun pemborosan BBM di jalan akibat macet mencapai Rp100 triliun. Katakanlah khusus di Jakarta Selatan pemborosan itu mencapai Rp30 triliun per tahun, setelah beroperasinya MRT bisa berkurang signifikan, misalnya tinggal Rp10 triliun atau Rp20 triliun. Kalau ada penghematan BBM secasra signifikan, barulah dimulai pembangunan MRT Fase 2.

Yang tak kalah pentingnya dievaluasi dan dipertimbangkan untuk tidak terjadi lagi adalah, pada proses pembangunan MRT Fase 1 telah menyebabkan aneka bisnis dan perdagangan di Jl. Fatmawati yang merosot tajam, bahkan tutup karena jalan ditutup dalam proses pembangunan.

Selaiknya pada saat pembangunan MRT Fase 2 Jakarta Timur hingga Jakarta Barat jangan sampai mematikan perdagangan dan kegiatan bisnis di sekitar jalan yang dibangun MRT. Mungkin akan ideal jika pembangunan itu dilakukan di ruas tol Cawang hingga Kalideres, sehingga tidak harus mematikan atau menurunkan omzet bisnis dan perdagangan di jalur yang dilintasinya.

Dengan demikian, kita bisa mengambil pelajaran selama pembangunan MRT Fase 1, jangan sampai dampak sampingannya terjadi lagi pada pembangunan MRT Fase 2.

Pastikan pembangunan MRT Fase 2 benar-benar berjalan lancar, efektif dan efisien, serta mampu meminimalisir dampak negatif pada pembangunan MRT Fase 1.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here