Evaluasi Politik Akhir Tahun: Jatuhnya Marwah Politik dan Lembaga Negara

0
223

Nusantara.news, Jakarta – Hari ini, kita memasuki senjakala tahun 2017, sekaligus menyosong terbitnya tahun baru 2018. Berulangkali pergantian masa, setiap kali pula kita ‘diharuskan’ mengevaluasi yang lalu dan ‘meramalkan’ yang akan datang. Segala out look dibuat, semua urusan di nujum, diteropong, dan diantisipasi.

Namun, kita sesungguhnya bukan bangsa yang menjadikan visi (dan koreksi) sesuatu yang penting, yang menjadi kesadaran kolektif. Terlebih dalam perkara politik: para aktor politik (termasuk bandar, bandit, dan boneka politik) sibuk memoles citra dengan akal bulus, menghitung-hitung fulus, serta merayakan “kontestasi kuasa” di nomor pertama, sedangkan visi dan koreksi tidaklah utama. Tentu saja tak semua politisi demikian. Tetapi ada. Banyak.

Di tahun 2017, ada banyak pemimpin yang mengidap sindrom selebritas, tak mau bekerja dalam ruang sunyi melakukan yang inti; yang substansi. Padahal, dalam manajemen modern, visi mengandung antisipasi, bagian penting sebelum yang ‘buruk’ bahkan mungkin ‘mengerikan’ terjadi. Tak heran, aksi blusukan dengan ‘drama marah-marah’, masuk gorong-gorong, memanjat tembok, tiba-tiba makan di warung jalanan, serta ragam adegan lainnya dengan ‘angel (mendadak) merakyat’ itu, seolah menjadi ukuran kesuksesan bagi seorang pemimpin. Tak lupa, juru kamera disiapkan, tukang viral di media sosial disiagakan, dan operasi media dilancarkan.

Barangkali memang begitulah masyarakat-bangsa ini. Lebih silau dengan aroma selebritas, lekas kagum pada apa yang dianggap mewakili dirinya, gampang iba pada sesuatu yang tampak dari luar (audio-visual). Lepas semua itu, narasinya sama: berkali-kali dikhianati, dilukai, ditikam muslihat, berkali-kali itu pula rakyat amat mudah memaafkan dan melupakan. Berkelindan dengan itu, segala yang kasat mata dan hal-hal substantif untuk mengukur kesuksesan pemimpin, menjadi tidak penting. Misalnya: indeks korupsi, indeks demokrasi, indeks pembangunan manusia, serta segala kebijakan yang pro-rakyat, kerap luput dari pantuan demos.

Sepanjang 2017, jagat politik pun dipenuhi kanal-kanal demokrasi yang tersumbat, bahkan tercoreng-moreng. Para petinggi di lembaga negara mulai dari legislatif, yudikatif, eksekutif, dan para kepala daerah tersandung kejahatan paling hina dan memalukan: korupsi. Bencana besar korupsi yang menerjang negeri ini, dari pusat hingga pinggiran kuasa, dari mitra kerja hingga melibatkan satu keluarga, menimbulkan enigma yang menggedor kesadaran: “Sudah separah itukah moral bangsa ini?”

Bangsa ini juga disuguhkan manuver dan monolog para politisi yang kerap abai pada tujuan berpolitik. Lebih asyik pada perebutan kursi dan perburuan rente di bawah kongsi para oligarki ketimbang bermanunggal dengan rakyat. Pun, secara kelembagaan politik tak sulit di negeri ini menemukan segala rupa anomali, paradoks, dan ironi. Nyaris sempurna: partai politik, parlemen, pejabat eksekutif, dan para penegak hukum yang penyangga kehidupan bernegara, dipenuhi oknum yang membawanya pada kedangkalan wacana, kemunduran berdemokrasi, dan kehampaaan pusat-pusat teladan.

Memang menyedihkan, tahun 2017 bahkan tahun-tahun sebelumnya, rupa politik negeri kita bopeng adanya. Politik identik tindakan menjijikan, sementara hukum serupa alat pemukul bagi mereka yang tak sejalan dengan penguasa: tajam ke pihak di seberang istana, tetapi tumpul manakala berurusan dengan linggkar kuasa.

Lantas, apakah masih ada jawaban yang memaksa kita untuk menaruh hormat, atau sejenak berpikir lalu mengatakan di sana masih ada jejak gemilang dari narasi politik kita? Tak ada bukan? Sebab itu, evaluasi politik di tahun 2017 nyaris semua tentang pekat.

Parpol Lahirkan Politik Uang

Sepanjang 2017, partai politik mengalami stagnansi dan pragmatisme yang luar biasa. Penanda semua itu di antaranya partai tak lagi menjadi sumber pembibitan pemimpin (leader) dan jembatan aspirasi rakyat. Sebaliknya, partai serupa agen (dealer) yang kental aroma transaksional (perburuan rente). Kemunculan pemimpin dan bakal calon kepala daerah dari kalangan non-partai juga mengindikasikan rusaknya mesin kaderisasi dan pelembagaan ideologi kepartaian. Pendek kata, partai bukan lembaga demokrasi yang semestinya, terlebih sebagai alat perjuangan rakyat.

Partai politik seperti ada dan tiada, timbul tenggelam. Mereka abai pada persoalan-persoalan wong cilik. Rakyat seperti ditinggalkan begitu saja, telantar tak terurus, dibiarkan hidup dengan masalahnya, dan menyelesaikannya sendiri. Namun jelang demokrasi elektoral, parpol seenaknya mendekat kembali ke rakyat.

Pun begitu, meski berbagai lembaga-lembaga riset dan survei nasional menempatkan partai politik pada posisi yang sangat buruk, partai politik tak bersegera mematut diri. Kondisi ini membuat kepercayaan rakyat terhadap partai politik berada di titik terendah. Tentu saja selain dipicu kinerja partai yang melorot, juga didominasi perilaku politisi yang korup, kualitas rendah, dan tak menunjukkan kelas negarawan.

Dampaknya, sirkulasi kekuasaan dan masa depan partai politik amat mencemaskan. Sebab di era Reformasi saat ini, fenomena yang banyak meramaikan panggung politik tak jauh dari skandal, pertarungan tak berbobot di ruang publik, serta beragam kegaduhan.

Runtuhnya Marwah Trias Politika

Di era reformasi sekarang ini, pelembagaan dan distribusi kekuasaan memang lebih merata. Namun, rupanya tak menjamin kelangsungan bernegara ini ajek dan bebas penyimpangan. Pemerataan kekuasaan justru setali tiga uang dengan pemerataan tindakan korupsi. Akhirya, trias politika (legislatif, yudikatif, dan eksekutif), meminjam istilah pakar hukum Todung Mulya Lubis, bergeser maknanya menjadi trias koruptika.

Sulit rasanya ingatan publik untuk tidak mengatakan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) baik secara kelembagaan maupun para anggotanya, berwajah buruk. Bahkan, parlemen periode 2014 – 2019 dinilai oleh sementara kalangan sebagai DPR terburuk dalam sejarah “wakil-wakil rakyat” di tanah air, utamanya pascareformasi. Marwah DPR jatuh, sejatuh-jatuhnya. Bukan jatuh karena pertentangan politik seperti di masa silam. Mereka rusak, karena demage akibat kasus korupsi yang menyeret-nyeret para oknum anggota dewan yang terhormat, termasuk ketuanya sendiri (Setya Novanto). Tragisnya, kerusakan itu sudah dianggap tak rusak lagi.

Maka tak heran, hasil rilis sejumlah lembaga survei seakan menjustifikasi anjloknya citra DPR di mata publik. Rilis lembaga Transparency International Indonesia (TII), misalnya, menempatkan DPR sebagai lembaga terkorup. Tingkat dukungan publik atas DPR menurun – akibat kasus-kasus korupsi anggota DPR, timpal lembaga survei Centre For Strategic and International Studies (CSIS). Senada dengan itu, lembaga Polling Center dan lembaga Indonesia Coruption Watch (ICW) juga melapor bahwa tingkat kepercayaan publik atas DPR menurun (akibat polemik Hak Angket atas KPK). Pun, jajak pendapat dan pemberitaan sebagian besar media menguatkan catatan hitam para penghuni rumah rakyat itu.

Dari sisi produktivitas, kinerja legislasi DPR terbilang amat rendah. Dari target program legislasi nasional (prolegnas) jangka menengah periode 2014-2019 sebanyak 183 rancangan undang-undang (RUU), DPR RI telah menyelesaikan 14 RUU (di luar RUU kumulatif terbuka), sampai dengan 2016. Mengacu pada jumlah tersebut, artinya ada 169 RUU yang perlu diselesaikan dari 2017 hingga 2019 mendatang. Sementara dari target 49 RUU dalam Prolegnas Prioritas 2017, DPR baru menyelesaikan 4 RUU secara kumulatif terbuka.

Para Petinggi Trias Politika Terjerat Korupsi: Ketua DPR Setya Novanto (kiri), mantan MK Akil Mochtar (tengah), dan Ketua DPD RI Irman Gusman (kanan).

Pilar parlemen satunya, yaitu DPD, juga berkalang noda. Sebabnya, sang ketuanya, Irman Gusman, tertangkap tangan–juga dua penyuapnya–oleh penyidik KPK karena menerima suap Rp100 juta. Padahal, ia bos para senator yang kerap nyaring berteriak betapa bahayanya korupsi. Ia mengusulkan hukuman mati bagi para pelakunya. Namun, citra ‘orang baik’ yang selama ini melekat, sirna sudah dalam waktu sekejap. Semua hal bajik serupa bungkus tebal untuk barang buruk.

Kita juga dibuat terkesiap manakala seorang hakim ketua di lembaga yudikatif sekelas Mahkamah Konstitusi (MK) diciduk KPK lantaran menerima suap. Tak tanggung-tanggung, ketua MK Akil Mochtar bahkan dijerat dengan lima dakwaan. Pertama, kasus suap pengurusan perkara sengketa pilkada di Lebak, Banten. Kedua, kasus suap pengurusan perkara sengketa pilkada di Gunung Mas, Kalimantan Tengah. Ketiga, kasus dugaan gratifikasi terkait pengurusan sembilan pilkada lainnya di MK. Keempat dan kelima, Akil dijerat dengan dua dakwaan kasus pencucian uang.

Belum kering aib pada MK, di periode berikutnya, giliran hakim konstitusi Patrialis Akbar terlibat kejahatan hina itu. Ia diduga menerima suap yang jumlah totalnya mencapai Rp2,15 miliar terkait pengurusan perkara judicial review (uji materi) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Bujuk rayu korupsi pun menyasar ke lembaga yudikatif lain, Mahkamah Agung (MA). Salah satu pejabat terasnya, yakni Sekretaris MA Nurhadi, terjaring operasi tangkap tangan KPK. Lagi-lagi, karena terlibat suap. KPK juga mencokok Panitera PN Jakpus Edy Nasution dan Direktur PT Kreasi Dunia Keluarga, Doddy Aryanto Supeno.

Gurita korupsi tak berhenti membelit cabang legislatif dan yudikatif, tetapi cengkeramannya juga membawa puluhan pejabat eksekutif meringkuk di penjara. Jika di zaman pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang terjaring korupsi didominasi para menteri dan ketua partai politik, maka di era Presiden Joko Widodo (Jokowi) “pasiennya” lebih banyak para kepala daerah. Belum cukup, sejumlah hakim, jaksa, dan polisi, sialnya turut melakukan praktik tercela itu. Sempurna: alangkah rapuhnya pilar-pilar penting dalam organ negara. Oknum-oknum inilah yang telah meruntuhkan kepercayaan publik pada lembaga negara.

Korupsi Beberapa Kepala Daerah yang bahkan Melibatkan Suami-Istri. Atas (ki-ka): Gubernur Bengkulu Ridwan Mukti dan Lily Martiani Maddari, Walikota Palembang Romi Herton dan Masyitoh, Bupati Empat Lawang Budi Antoni Aljufri dan Suzanna. Bawah: Bupati Musi Banyuasin Pahri Azhari dan Lucianty, Gubernur Sumatera Utara Gatot Puji Nugroho dan Evy Susanti, Bupati Karawang Ade Swara dan Nurlatifah (Dok: ZCA/nusantara.news)

Tujuan Berpolitik Jauh Panggang dari Api

Hilangnya harga diri dan prinsip kehidupan membuat para politisi dan penyelenggara negara menghalalkan segala cara untuk mendapatkan kedudukan dan uang. Dalih ketidakcukupan gaji sebagai pejabat negara dijadikan alasan untuk terus menggelembungkan aneka tunjangan dan pencarian rente. Tabiat seperti ini melenceng jauh dari kesadaran etis para pendiri bangsa. Juga, kemarau etis membuat elite tak risih meramu kebijakan meski harus menindas rakyatnya: menaikan segala tarif (listrik, tol, BBM), menggenjot aneka pajak, melambungkan harga-harga.

Para Ketua Lembaga Negara mulai dari Ketua MPR, Ketua DPR, Ketua MA,Ketua DPD, Presiden, hingga Jaksa Agung di Istana Negara 19 Mei-2015

Padahal, politik dalam pandangan ‘filsuf’ Jerman Hannah Arendt, adalah tindakan. Menurutnya, berpolitik adalah upaya sadar yang transformatif. Tindakan politik tidak boleh dipisahkan dari ruang publik; ruang penampakan sekaligus ruang bersama. Pemisahan keduanya akan menimbulkan totalitarianisme ataupun liberalisme.

Politik juga sejatinya mencipta negara demi tercapainya kebahagiaan seperti yang diajarkan Aristoteles dan Al-Farabi, tegaknya kedaulatan rakyat sebagaimana yang dicita-citakan J.J. Rousseau, atau tercapainya kesejahteraan umum (bonum commune) sesuai apa yang didengungkan Thomas Aquinas. Namun, bagaimana keseluruhan tujuan idealistik politik itu bisa terwujud tanpa hadirnya etika politik para pelakunya?

Bagaimana bisa muncul para negarawan dari lingkungan trias politica (legislatif, eksekutif, yudikatif), jika cara mencari makan kebanyakan mereka hanya mengkapitalkan kekuasaan dalam bentuk jual beli pasal, rekayasa proyek, transaksi alokasi anggaran, menghamba pada asing, dan memperkosa hukum. Bagaimana bisa muncul pemimpin sejati jika kekuasaan disesaki para pejabat yang bermental kere: mencari hidup (makan) di lumbung politik, tak kuasa memberi dan hanya mengambil harta negara. Bagaimana bisa?

Akhirnya, sejarah reformasi yang menjadi penerobos kebuntuan dan antitesis dari segala kerusakan di masa sebelumnya, memakan dirinya sendiri: dilumat kembali oleh krisis politik. Tak berjalannya kanal-kanal demokrasi dan terciduknya pemimpin lembaga tinggi negara serta para kepala daerah oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), menandai rusaknya sistem politik kenegaraan. Sekaligus matinya etika politik.

Demikian riwayat gelap politik di tahun 2017 dan tahun-tahun sebelumnya yang mewarnai perjalanan bangsa ini. Apakah di tahun depan tapak perpolitkan kita mampu beringsut dari gelap ke terang, dari coreng-moreng menjadi rupa elok? Entah.

Selamat tahun baru 2018.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here