Evaluasi Tiga Tahun Pembangunan Ekonomi Jokowi-JK

0
221
Kinerja ekonomi Pemerintah Jokowi-JK menunjukkan peningkatan yang menarik, namun peningkatan pembangunan ekonomi tersebut dengan ongkos yang tidak murah. Maka andalannya pembiayaan pembangunan lewat utang.

Nusantara.news, Jakarta – Tidak terasa, pada 20 Oktober 2017 nanti, Presiden dan Wakil Presiden Jokowi-JK sudah memasuki tahun ketiga kepemimpinannya. Tentu ada cerita sukses soal pembangunan, peningkatan produktivitas, pengentasan kemiskinan, dan mengatasi ketimpangan.

Lantas darimana kisah sukses pembangunan itu dibiayai? Berapa besar biaya yang telah dikeluarkan? Bagaimana risiko pembiayaan tersebut dimasa mendatang dan bagaimana risiko jika Jokowi tak terpilih lagi menjadi Presiden? Apakah pembangunan itu akan berlanjut?

Dalam kajian yang disampaikan Staf Kepresidenan, diungkapkan pada tahun pertama Pemerintah Jokowi meletakkan fondasi Nawacita. Tahun kedua melakukan percepatan pelaksanaan Nawacita, dan ditahun ketiga dilanjutkan dengan pemerataan.

Pembangunan ekonomi

Dalam pembangunan ekonomi dan peningkatan produktivitas, ada empat sasaran strategis. Pertama, upaya peningkatan investasi lewat pembenahan deregulasi lewat Paket Kebijakan Ekonomi I-XV dan menggenjot angka investasi.

Kedua, melakukan peningkatan produktivitas di semua sektor. Sasaran strategisnya dilakukan lewat peningkatan sumber daya manusia ketenagakerjaan dan pendidikan vokasi.

Ketiga, peningkatan ekonomi maritim dengan sasaran strategis budidaya perikanan, kesejahteraan nelayan, dan penegakkan hukum.

Keempat, menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru lewat pembangunan infrastruktur, pengembangan energi, persiapan Asian Games 2018, dan pemantapan ekonomi kreatif dan pariwisata.

Pada sisi lain Pemerintahan Jokowi-JK dalam tiga tahun belakangan membuat strategi membesarkan kue ekonomi terlebih dahulu, setelah itu dilakukan pemerataan.

Dengan tingkat pertumbuhan ekonomi sejak 2014—2017 berada di kisaran 4,88% hingga 5,02%, berhasil menekan jumlah kemiskinan. Sebagai gambaran sejak Maret 2016 hingga Maret 2017, terjadi penurunan jumlah penduduk miskin 0,22% menjadi 10,64%.

Jarak antara pendudukan berpendapatan rendah dengan pendapatan tinggi juga dalam tiga tahun terakhir semakin menyempit. Pada 2014 gap antara si kaya dan si miskin masih di level 0,414, pada 2017 turun menjadi 0,93. Inflasi yang pada 2014 masih di kisaran 8,36% berhasil ditekan hingga ke level 3,62%.

Yang menarik, kalau pada 2014 posisi Indonesia oleh Moody’s dan Fitch masuk kategori layak investasi, namun Standard & Poor’s masih menempatkan Indonesia tidak layak investasi. Tapi pada 2017, ketiga lembaga rating tersebut menempatkan Indonesia layak investasi (investment grade).

Konsekuensi lanjutannya, indeks daya saing global Indonesia (global competitive index—GCI), menurut laporan tersebut, mengalami pasang surut. Pada 2014 GCI Indonesia di peringkat 34, pada 2015 turun ke level 37. Pada 2016 makin turun ke level 41, baru pada 2017 membaik kembali ke level 36.

Pemerintah Jokowi-JK dalam tiga tahun terakhir memiliki sejumlah proyek strategis di seluruh Indonesia. Di Pulau Jawa terdapat 93 proyek strategis dengan nilai Rp1.065 triliun, di Sumatera ada 61 proyek startegis senilai Rp638 triliun.

Sementara Kalimantan terdapat 24 proyek strategis senilai Rp564 triliun, diikuti Sulawesi dengan 27 proyek strategis senilai Rp155 triliun. Di Maluku dan Papua, terdapat 13 proyek dengan nilai Rp444 triliun, dan di Bali dan Nusantara terdapat 15 proyek dengan nilai Rp11 triliun.

Kinerja ekonomi Pemeirntah Jokowi-JK menunjukkan peningkatan.

Ketimpangan sosial

Sisi lain yang menarik dari kinerja ekonomi Pemerintahan Jokowi-JK yakni keberpihakan untuk mengentaskan ketimpangan sosial. Seperti terlihat dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada 2014 masih di level 73,8%, pada 2015 naik menjadi 74,8% dan pada 2016 menjadi 75,3%.

Di sisi lain, Pemerintah Jokowi-JK berhasil menurunkan angka kematian ibu secara signifikan. Kalau pada 2015 jumlah ibu yang mati sebanyak 4.999 orang. Pada 2016 turun menjadi 4.912 orang, sedangkan sampai September 2017 baru 1.712 orang.

Tiga kartu saksi yang diterbitkan Pemerintahan Jokowi-JK cukup signifikan. Kartu Indonesia Pintar sudah diterbitkan untuk 8 juta siswa, Kartu Keluarga Sejahtera diterbitkan untuk 5,9 juta keluarga. Sementara Kartu Indonesia Sehat sudah diterbitkan 92,2 juta jiwa.

Demikian pula dana desa yang digelontorkan sepanjang tahun terus meningkat. Pada 2015 jumlah dana desa yang disalurkan sebanyak Rp20,76 triliun. Pada 2016 ditingkatkan lebih dari dua kalinya yakni sebesar Rp46,98 triliun. Pada 2017 telah disediakan dana desa hingga Rp60 triliun.

Tampak terlihat adanya peningkatan komitmen pemerintah untuk mengembangkan masyarakat desa. Tak hanya itu, untuk ekonomi masyarakat desa telah disalurkan dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) sampai Juli 2017 sebesar Rp52,2 triliun atau 47,4% dari target hingga akhir tahun sebesar Rp110 triliun.

Ongkos besar

Tentu saja untuk meraih sukses dibidang ekonomi dalam tiga tahun terakhir ongkosnya tidak murah, dibutuhkan ongkos yang besar. Sementara penerimaan pajak masih jauh dari harapan, karena itu satu-satunya harapan dari utang pemerintah.

Kondisi utang pemerintah yang terus bertambah, dari posisi akhir Juli 2017 sebesar Rp3.779,98 triliun menjadi Rp3.825 triliun pada Agustus 2017 menyusul kebutuhan utang yang semakin meningkat.

Meningkatnya defisit anggaran menggambarkan kondisi fiskal negara semakin mengalami kebergantungan kepada utang. Kondisi ini bisa dianalogikan kita punya uang Rp2.000 rupiah, tapi Rp1.000 rupiah sudah dipakai buat membayar utang. Sisanya pun sudah tidak bisa lagi buat belanja produktif, habis untuk belanja rutin

Realitas defisit yang semakin membengkak menunjukkan pemerintah gagal memenuhi target penerimaan negara. Bahkan, potensi tersebut makin nyata ketika melihat rekam jejak realisasi penerimaan negara yang selalu di bawah target.

Itu sebabnya pemerintah harus membatasi, ditekan, ada penghematan anggaran. Kalau tidak, ya gali lubang tutup lubang lagi. Untuk menutup defisit itu jalan yang bisa ditempuh memang berutang. Namun, pemerintah juga harus melihat kemampuan untuk membayar. Negara dianggap mampu membayar utang ketika sumber pembiayaan tersebut berasal dari penerimaan pajak.

Sayangnya, penerimaan pajak sudah diplot untuk membiayai belanja APBN, tapi masih kurang juga karena belanjanya lebih besar daripada penerimaan. Jadi, lebih besar pasak daripada tiang. Lalu bagaimana membayar utang.

Ekonom senior, Faisal Basri, sebelumnya mengingatkan bahwa pembayaran bunga utang pemerintah kian merongrong APBN. Pada 2015, pembayaran bunga menyedot 8,6% dari pengeluaran total.

Sebagai perbandingan, Amerika Serikat yang nisbah utangnya jauh lebih tinggi dari Indonesia hanya menyisihkan 6% dari APBN-nya untuk membayar bunga.

Beban bunga naik menjadi 9,8% pada 2016 dan naik lagi menjadi 10,9% pada APBN 2017. Pada 2017, pembayaran bunga utang telah menyamai belanja modal, yaitu sebesar Rp221 triliun rupiah, empat kali lipat ketimbang pengeluaran sosial yang hanya Rp56 triliun.

“Beban bunga naik tajam karena pemerintah lebih gencar berutang. Bunga utang Indonesia tergolong sangat tinggi jika dibandingkan negara-negara tetangga. Bahkan, jika dibandingkan dengan negara-negara dengan rating yang lebih rendah,” ungkap Faisal.

Itulah kisah sukses pembangunan ekonomi Pemerintah Jokowi-JK berbanding lurus dengan peningkatan utang pemerintah. Apakah ini sehat, tentu lebih baik kalau didasarkan pada penerimaan pajak, hanya saja ada keterbatasan sehingga berpangku pada utang.

Itu sebabnya, gegap gempita pembangunan ekonomi di masa Pemerintahan Jokowi-JK masih digelayuti oleh beban utang yang terus membesar. Karena itu perlu ada sebuah kajian apakah utang yang kita buat masih dalam taraf wajar atau kah sudah diambang kesulitan.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here