F-PDIP: Pemekaran Wilayah di Jatim Belum Mendesak

0
89
Ketua Fraksi PDI Perjuangan Sri Untari

Nusantara.news, Surabaya – Rencana pemekaran beberapa wilayah di Jawa Timur nampaknya harus dikaji kembali. Wacana pemekaran wilayah seperti timbul tenggelam sebelumnya dan kini kembali menguat pasca rekomendasi dari Panitia Khusus (Pansus) dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DPRD Jatim.

Pansus RPJMD merekomendasi pemekaran 5 Kabupaten dan 5 Kota di wilayah Provinsi Jatim. Dorongan masyarakat untuk adanya pemekaran pun muncul di sejumlah wilayah, seperti Kabupaten Jember, Malang dan Kota Batu.

Namun beberapa kalangan menilai bahwa rencana pemekaran ini belum terlalu penting. Seperti yang disampaikan oleh Ketua Fraksi PDI Perjuangan Sri Untari bahwa wacana pemekaran wilayah di Jawa Timur belum terlalu mendesak.

Alasannya, seiring dengan data dan analisis Kemendagri bahwa di beberapa wilayah atau daerah yang rencananya akan dimekarkan justru kurang optimal dalam pelayanan publik. Menurutnya, daerah baru tentu akan lebih banyak berkonsentrasi pada urusan internal pemerintahan, sehingga masih belum fokus untuk urusan pelayanan publik.

“Atas pertimbangan dari berbagai aspek bisa menjadi bahan pertimbangan tersendiri. Karena itu saya menilai pemekaran wilayah di Jawa Timur belum mendesak. Pelayanan Publik sejauh ini pun masih berjalan relatif baik,” terangnya.

Anggota DPRD Jatim asal daerah pemilihan V Malang Raya ini mengakui, wacana pemekaran wilayah adalah hal yang lumrah di era otonomi Daerah. Namun tetap harus melalui proses kajian secara ilmiah untuk menentukan tingkat kelayakan pemekaran di suatu wilayah.

“Wacana pemekaran wilayah perlu dikaji ulang. Perlu ada kajian secara ilmiah dengan mempertimbangkan berbagai aspek. Jadi kajiannya harus secara komprehensif,” tutur Politisi yang akrab disapa Mbak Un tersebut.

Untari mengingatkan, pengkajian harus dilakukan secara serius dengan membedah potensi daerah dan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dirinya memberi contoh Kabupaten Malang, PAD-nya hanya 12,5 % dari total APBD, sehingga kalau ada pemekaran Kabupaten Malang, maka masing-masing daerah belahan hanya akan punya PAD sekitar 6% sd 7%.

“Kondisi ini akan sangat memberatkan pemerintah pusat, karena PAD-nya tidak maksimal, sementara belanja rutin pegawai justru meningkat. Ini tentu akan menjadi beban pemerintah pusat, karena pemerintah daerahnya tidak mandiri,” tambahnya.

Sekretaris DPD PDI Perjuangan Jatim ini menyontohkan, secara faktual Kabupaten Malang memang terlalu luas, sehingga jangkauan pelayanan publik menjadi kurang optimal. Tapi bukan berarti solusinya pemekaran dengan memunculkan kabupaten baru.

Menurutnya, wilayah yang mau dimekarkan tidak perlu membelah lagi, karena pemekarannya bisa disatukan dengan Kota Batu. Berdasarkan struktur pemerintahan, Batu memang sebuah Kota, tapi pemerintahan di bawahnya justru lebih banyak dari unsur desa, sehingga akan cocok untuk belahan Kabupaten Malang.

“Bisa juga yang dimekarkan kecamatannya, karena ada beberapa kecamatan seperti Kepanjen, Poncokusumo, Singosari dan Turen yang terdiri dari 17-19 desa. Perlu dipertimbangkan untuk menyatukan beberapa desa untuk membentuk pemerintahan kecamatan baru, agar lebih mendekatkan layanan publik,” pungkas Untari. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here