Fadli, Novanto dan Lingkaran Setan Politik Indonesia

0
415
Ilustrasi

Nusantara.news, Jakarta – Lingkaran setan politik Indonesia. Lingkaran setan politik, tidak hanya akan menghambat pembangunan, tetapi juga membuka negara terjerumus dan terjebak ke dalam lubang neokolonialisme. Apa itu lingkaran setan politik dan siapa biang keroknya?

Lingkaran Setan Politik

Lingkaran setan politik adalah keadaan politik yang melingkar-lingkar tak berujung dan tak berpangkal, dan oleh sebab itu sulit dicari penyelesaiannya, atau selesai setelah kepentingan sempit kelompok-kelompok politik yang ada tercapai.

Apakah demikian keadaan politik Indonesia sekarang ini? Sementara orang mungkin berpendapat tidak. Tetapi, faktanya tampak secara kasat mata. Cirinya adalah, tidak adanya satu garis berupa hukum dan etika yang disepakati sebagai rujukan atau pegangan bersama di antara kelompok-kelompok politik yang ada.

Contoh yang masih jadi bahan pembicaraan adalah surat Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon kapada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), tentang aspirasi Setya Novanto yang menginginkan KPK menunda pemeriksaan terhadap dirinya sampai praperadilan selesai.

Kasus surat Fadli Zon itu kini sangat viral. Fadli Zon merasa benar, walau surat itu tidak pada tempatnya diteken oleh Fadli sebagai salah seorang pimpinan DPR. Sebab bisa mempengaruhi KPK mengingat surat berkop DPR RI itu dikirim oleh Sekretariat Jenderal DPR. Karena dikirim oleh Sekretariat Jenderal DPR maka kesannya resmi, sehingga bisa menekan dan selanjutnya mengubah sikap DPR terhadap Setya Novanto yang sekarang sudah ditetapkan jadi tersangka dugaan korupsi kasus e-KTP yang merugikan negagra Rp2,3 triliun. Untunglah KPK tidak terpengaruh.

Fadli Zon kini dalam sorotan. Karena dia merasa tidak bersalah, maka Fadli Zon tentu harus diberikan membela diri.

Oleh sebab itu kemungkinan Fadli akan “diadili” di Majelis Kehormatan DPR (MKD). Di MKD, rasanya, Fadli mudah ditaklukkan. Sebab, ada sejumlah pasal dalam Tata Tertib DPR maupun Kode Etik DPR yang diduga kuat dilanggar. Jika MKD serius “mengadili” maka sepertinya Fadli tidak akan lolos. Kalau tidak lolos, maka dia terancam dipecat.

Jika Parai Gerindra membiarkan Fadli Zon membela dirinya sendiri, masalahnya mungkin akan selesai dengan cepat. Sebalilknya, apabila Partai Gerindra membela Fadli. Pada titik ini penyelesaian kasus ini bisa melingkar-lingkar tak berujung pangkal.

Mengapa? Karena kasus mikro yang konteksnya terkait Tata Tertib dan Kode Etik DPR ini, bisa bergeser ke masalah makro politik yang hanya melibatkan Fadli Zon, bisa berkembang menjadi kasus seluruh partai politik seperti tawuran anak anak SMA.

Kasusnya bisa berbelit-belit seperti kasus Setya Novanto yang kini menjadi tersangka dalam kasus e-KTP. Kasus Novanto adalah kasus hukum yang menyangkut pribadi Novanto, tetapi berkembang menjadi masalah politik skala nasional.

Novanto selalu mengatakan tidak terlibat kasus e-KTP. Tetapi sangat kuat diyakini, pernyataan itu tidak mencerminkan kebenaran. Bahwa dia menyatakan tidak terlibat, karena sedang melakukan upaya-upaya politik untuk menyelesikan persoalan hukum yang sedang dihadapinya. Upaya-upaya politik yang dilakukannya adalah menggunakan pengaruh yang ada pada dirinya baik sebagai Ketua DPR maupun sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Sebagai Ketua DPR, Novanto mendorong terbentuknya Pansus KPK dengan opsi pembekuan KPK. Sementara sebagai Ketua Umum Partai Golkar, Novanto berhasli mengonsolidasi internal partai Golkar untuk mendukung pencapresan Jokowi pada Pilpres 2019. Partai Golkar juga mendukung pemerintah dan PDIP menggolkan presidential threshold sebesar 20 persen ku5si DPR atau 25 persen suara nasional.

Salah satu hasilnya adalah, sampai saat ini Novanto belum kunjung ditahan, dan juga belum pernah diperiksa sebagai tersangka.

Akibatnya, berkasnya belum kunjung dilimpahkan ke pengadilan tipikor, Akibat lanjutannya, Novanto masih berpeluang mengajukan gugatan praperadilan terkait statusnya sebagai tersangka.

Kalau gugatan praperadilannya dikabulkan, maka status tersangka Novanto lepas, dan tidak  tertutup kemungkinan dia lolos dari jerat hukum kasus e-KTP.  Hal sama pernah dialami Budi Gunawan ketika menjabat Wakapolri, yang akhirnya bebasr dari jerat hukum KPK setela memenangi gugatan praperadilan.

Untung KPK cerdas. KPK cepat bergerak. KPK tengah mendahului putusan praperadilan Novanto. Karena itu KPK meminta Pengadilan Jakarta Selatan menunda sidang praperadilan. Pada saat bersamaan KPK memanggil Novanto untuk diperiksa sebagai tersangka.

Jika sudah diperiksa sebagai tersangka, KPK bisa menahan Novanto dan secepat mungkin melimpahkan berkasnya ke Pengadilan Tipikor. Jika pengadilan tipikor mengagendakan sidang pertama sebelum sidang praperadilan selesai, maka gugatan praperadilan Novanto gugur.

Maka masuk akal, Fadli Zon buru-buru mengirim surat ke KPK dengan pesan tunggal yakni agar KPK memeriksa Novanto setelah selesai sidang praperadilan.

Adu siasat Novanto dengan KPK masih berlangsung.

Jika saja yang dihadapi Novanto bukan KPK, mungkin Novanto sudah bebas. Tetapi karena yang dihadapi adalah KPK yang diketahui adalah lembaga yang bersifat independen, yang lepas dari pengaruh lembaga lain termasuk lembaga kepresidenan, maka manuver Novanto membentuk pansus atau mencapreskan Jokowi, tidak berlaku efektif. Sebab terlalu berisiko bagi Jokowi atau siapapun apabila ikut campur tangan dalam kasus yang sredang ditangani KPK.

Manuvernya menyelamatkan diri melalui jalur praperadilan sepertii yang sedang berjalan, tampaknya juga akan gagal.

Dalam kasus surat Fadli ke KPK, lembaga peradilan yang “mengadili” Fadli adalah MKD yang terdiri dari para anggota DPR. pengadilan ini sangat rentan terhadap negosiasi. Sebab, anggota DPR itu, apapun jabatannya di DPR, tetaplah perpanjangan partai politik. Karena itu, kasus Tata Tertib dan Kode Etik DPR bisa diselesaikan melalui jalur politik dalam bentuk negosiasi antar partai.

Kita lihat saja nanti. Yang jelas,saat ini atau setelah kasus presidential threshold, partai politik mengerucut ke dalam tiga poros, yakni poros Teuku Umar (PDIP, Golkar, Nasdem, PPP, PKB dan Hanura), poros Cikeas (Partai Demokrat dan PAN), dan poros Hambalang (Gerindra dan PAN).

Dalam perspektif Pilpres 2019, dengan presidential threshold 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara nasional, maka tidak ada satu pun partai yang memiliki cukup kursi untuk mengusung pasangan capres sendiri.

Semua partai harus berkoalisi. Presidential threshold itu tentu menjadi “senjata” bagi partai kecil yang tidak berambisi mengusung calon sendiri. Sementara bagi partai yang berambisi mengusung calon, presidential threshold menjadi “kelemahan.”

Kecurut tiga poros politik tadi tidaklah bersifat permanen. Elemen partai yang sekarang menyatu di poros Teuku Umar bisa bubar jika ada tawaran lebih baik dan menguntungkan dari poros lain. Pada titik inilah politik Indonesia melingkar-lingkar tidak berujung dan berpangkal. Tidak ada satu pun hukum atau etika yang disepakati dijadikan rujukan bersama.

Jika Partai Gerindra membela Fadli maka poros politk yang sudah mengkerucut tadi akan dijadikan salah satu celah untuk melakukan manuver. Macam-macam cara bisa dilakukan untuk itu.

Kita lihat bagaimana kasus itu akan diselesaikan. Ukuran penyelesaiannya seharusnya adalah pasa-pasal dalam Tata tertib DPR dan Kode Etik DPR. Permainannya adalah, Fadli bebas dan dinyatakan tidak melanggar Tata Tertib dan Kode Etik DPR. Pada titik ini harus dicermati. Apakah itu murni, atau karena sudah terjadi kesepakatan politik di luar ruang sidang MKD.

Cara berpikir curiga seperti ini harus dimunculkan karena itu tadi, yakni politik Indonesia melingkar-lingkar tidak memiliki rujukan bersama, dan karena itu semua kasus dan maslah terbuka diselesaikan melalui jalur politiki yang landasannya adalah kepentingan.

Bukti politik indonesia melingkar-lingkar seperti lingkaran setan terjadi dalam perdebatan kasus presidential threshold pada UU Pemilu. Awalnya hanya Golkar, Nasdem dan PDIP yang mendukung opsi presidential threshold 20 persen kursi atau 25 persen suara.

Namun, gabungan suara tiga fraksi ini kalah suara dibanding gabungan suara tujuh fraksi lain yang memilih opsi presidential threshold nol sampai 10 persen.

Tetapi jelang paripurna pengambilan keputusan, PPP dan PKB dan Hanura bergabung dengan Golkar, PDIP dan Nasdem. Penggabungan itu tidak diduga-duga mengingat PPP, PKB dan Hanura dari awal sangat ngotot presidential threshold.

Bahwa kemudian luluh di saat saat terakhir pengambilan keputusan, membuktikan politik Indonesia betul-betul tanpa rujukan bersama, alias melingkar-lingkar seperti lingkaran setan yang akan berhenti setelah tercapai kesepakatan atas dasar kepentingan sempit kelompok-kelompok politik yang ada.

Di mana posisi kepentingan rakyat Indonesia? Jawabnya, adalah ada di sela-sela kepentingan sempit kelompok-kelompok politik yang ada itu.

Politik yang melingkar-lingkar seperti lingkaran setan yang baru berhenti setelah kepentingan sempit seperti ini berbahaya, karena tidak saja berpotensi meciptakan organisasi pemerintahan berjalan tidak efektif, tetapi juga membuka diri terhadap neokolonialisme.

Siapa biang keroknya? Jawabnya ada pada kelompok-kelompok politik itu tadi juga. Bagaimana solusinya? []

 

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here