Fahd JC, Mudahkan KPK Tuntaskan Kasus Alquran

0
130
Fahd A. Rafiq

Nusantara.news, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak sulit menjerat para pelaku yang terlibat dalam kasus korupsi pengadaan kitab suci Al Quran di Ditjen Binmas Islam Kementerian Agama tahun 2011-2012 dan pengadaan laboratorium komputer MTS.

Sebab, semua yang terlibat dalam kasus tersebut sudah terungkap jelas dalam sidang kasus tersebut beberapa tahun lalu. Apalagi, jika tersangka Fahd A. Rafiq dijadikan sebagai justice collaborator (JC) oleh KPK.

Dalam kasus ini, Fahd A.Rafiq sudah ditetapkan menjadi tersangka. Sebelumnya, tiga pelaku telah divonis penjara, yakni Zulkarnaen Djabar, Dendy Prasetya dan Ahmad Jauhari, mantan Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama.

Karena itu, pakar hukum pidana dari Universitas Borobudur, Faisal Santiago yakin kasus ini akan segera kembali dilimpahkan ke pengadilan.

Menurutnya, penyidik tidak akan sulit menuntaskan kasus ini karena kasus lama. Apalagi, dalam persidangan beberapa tahun lalu, baik jaksa penuntut umum (JPU) maupun majelis hakim sendiri sudah membuka siapa saja yang terlibat.

Terlebih, lanjutnya, jika Fahd dijadikan JC oleh penyidik KPK. “Sebenarnya ga sulit bagi pebyidik ini bukan kasus baru. Semua sudah dibuka di pengadilan tempo hari dan kalau mau lebih mudah lagi, jadikan Fahd itu JC. Siapa tau ada bukti baru keterlibatan pihak lain, karena Fahd memang ikut bermain dalam kasus Alquran, artinya Fahd ini saksi kunci,” jelasnya saat dihubungi nusantara.news, Jumat (5/5).

Namun begitu, Fasial mengingatkan agar KPK jangan sampai ‘masuk angin’ sehingga kasus ini tidak tuntas. Apalagi, kasus ini sempat terhenti beberapa tahun. Mengingat, Fahd itu politikus Golkar yang ketua umumnya juga disebut dalam kasus e-KTP.

Sebelumnnya, Fahd sendiri sudah mengaku akan membantu KPK untuk menuntaskan kasus lama ini. “Saya siap untuk buka semua kepada penyidik,” kata Fahd sebelum diperiksa penyidik beberapa waktu lalu.

Sekedar mengingatkan, dalam perjalanan kasus yang ditangani KPK ada 2013 lalu ini, telah terungkap sejumlah nama yang disebut ikut menikmati ‘uang haram’ dari kedua proyek tersebut.

Seperti disebutkan dalam vonis dua terdakwa kasus korupsi Zulkarnaen Djabar dan Dendy Prasetya yang dibacakan dalam sidang di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (30/5/2013) lalu.

Dalam persidangan itu, hakim anggota Alexander Marwata menyebutkan pembagian fee untuk proyek pengadaan laboratorium komputer Tahun Anggaran (TA) 2011 dengan nilai proyek Rp 31,2 miliar diatur oleh terdakwa Zulkarnaen Djabar (saat itu menjabat anggota komisi VIII/agama Fraksi Golkar DPR RI).

Untuk itu, Zulkarnaen mendapat jatah enam persen, Fahd (Ketua Generasi Muda Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong/Gema MKGR) 3,2 persen, Dendy (anak Zulkarnen juga kader MKGR) 2,2 persen, dan Priyo Budi Santoso (saat itu menjabat Wakil Ketua DPR yang juga dari Fraksi Golkar) menerima 1 persen.

Selain itu, Priyo juga disebut menerima fee 3,5 persen dari proyek pengadaan Al-Quran TA 2012 senilai Rp 22 miliar.

Meskipun, Priyo sendiri telah berulangkali membantah keterlibatannya. “Itu nama saya dicatut, tidak benar itu,” kata Priyo beberapa waktu lalu.

Nama lain yang juga sudah pernah disebut di persidangan kasus ini adalah mantan Wakil Menteri Agama Nasaruddin Umar, mantan Sekretaris Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Abdul Karim, dan mantan Ketua Unit Layanan Pengadaan Binmas Islam Mashuri.

Seperti Priyo, semuanya membantah dan berusaha membela diri. Meskipun Karim mengaku menerima suap, namun uang itu telah dikembalikan ke KPK. “Semua yang saya terima sudah saya serahkan ke KPK,” kata Karim di persidangan kasus itu pada 2013 lalu. []

 

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here