Faisal Basri: Populisme Bangkit Karena Kesenjangan, Presiden Harus Peka

0
164

Nusantara.news, Jakarta – Dinamika kehidupan ibarat pendulum yang bergerak sesuai ritme waktu. Terkadang ke kanan dan kadang ke kiri terus menerus.

Kendati sudah dipenuhi modernisasi namun adanya kekuatan lain selain kodrat manusia mendorong pergerakan pendulum ekstrim ke kanan atau ekstrim ke kiri. Dinamika ini menyebar ke seluruh dunia sebagai bagian dari hukum alam.

Pertanyaannya, kekuatan apa yang mendorong manusia memilih ke kanan atau ke kiri? Terlebih populisme, sebagaimana diucapkan Hariman Siregar selaku keynote speaker acara 17 Tahun Indemo 43 Tahun Peristiwa Malari, cenderung anti kemapanan dan anti asing.

“Populisme itu tidak diketahui dari mana asalnya. Dia (populisme, RED) bisa terjadi di negara penganut demokratik atau di negara otoriter,” jelas Faisal Basri selaku pembicara yang diselenggarakan di Balai Kartini, Minggu (15/1/2017) itu.

Pengibaratan itu menyikapi tren populisme yang melanda era globalisasi saat ini. Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), terang pengamat ekonomi asal Universitas Indonesia (UI) harus bisa ambil posisi tepat di tengah arus populisme yang sudah melanda Amerika Serikat dan beberapa negara di Eropa kendati tantangannya cukup berat.

Dia menilai, salah satu pemicu populisme adalah pergeseran ekonomi kekuatan dunia. Data ini didasarkan pertumbuhan ekonomi empat kekuatan baru yang masuk 10 besar negara-negara di muka bumi. Yakni Cina, India, Brasil dan Indonesia.

“Bayangkan di dunia ini hanya 33 juta orang di dunia ini atau sekitar 0,7 persen jumlah penduduk yang pendapatannya di atas 1 juta dolar US. Tapi kalau saya naikkan 50 juta dolar US, itu hanya 149 ribu orang. Gila … gila. Sementara orang yang pendapatannya di bawah itu banyak sekali,” terangnya ketika jadi pembicara diskusi 17 Tahun InDemo dan 43 tahun peristiwa Malapetaka 15 Januari (Malari) di Balai Kartini, Minggu (15/1/2017) yang sekaligus jadi penanda launching resmi Nusantara.News.

Data piramida yang dibeber Faisal Basri mengacu dari The Global Wealth Report yang dikeluarkan Credit Suisse Global Wealth Databook 2016. Lembaga ini juga memberikan gambaran dan percaya bahwa komposisi terbesar manusia dewasa berpenghasilan menengah dan rendah, jadi pemicu populisme.

Kendati dari sisi penghasilan gabungan kedua kelompok itu hanya sebesar 35 triliun dolar US, namun angkanya menghasilkan peluang ekonomi yang cukup besar namun kerap. Menangani kebutuhan pemilik aset tersebut dapat mendorong tren baru di kedua konsumen dan industri keuangan.

Dari data piramida itu terungkap jika 3,546 miliar penduduk di muka bumi ini berpenghasilan kurang dari USD 10 ribu. Sekitar 2,4 persen di antaranya bahkan hanya berpenghasilan kurang dari USD 6 ribu.

Tak heran isu kesenjangan sosial dan ekonomi menjadi salah satu pemicu kemenangan Donald Trump di pemilihan presiden Amerika Serikat. Walaupun dari sisi ekonomi, Barrack Obama selama 2 periode kepemimpinannya cukup berhasil memangkas kesenjangan yang jadi bahan kampanye Hillary Clinton rival Trump.

Cina, Korea Selatan dan Indonesia adalah contoh negara di mana individu telah meningkat dengan cepat sesuai data grafik piramida kekayaan Suisse. India belum menunjukkan kemajuan yang mirip dengan saat ini, tetapi memiliki potensi untuk tumbuh pesat di masa depan dari titik awal yang rendah. Data-data itu menunjukkan keempat negara Asia itu akan terus menjadi pendorong utama arus aset pribadi dan tren investasi.

Dengan adanya arus populisme ini, Indonesia harus bersiap jangan sampai terseret ke posisi yang justru akan membuat tingkat kesenjangan sosial dan ekonomi rakyatnya semakin lebar. Sebagai paham kontradiksi globalisasi, harusnya sudah bisa jadi gambaran bahwa kembalinya negara-negara besar untuk mementingkan kebutuhan domestiknya harus segera disikapi melalui kebijakan pemerintah Indonesia yang pro rakyat dan berkeadilan. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here