Kenapa Tergesa-gesa Jadi Superholding, Mending Bereskan Dulu BUMN Bermasalah

0
259
Foto : Istimewa

Nusantara.news, Jakarta – Menyoal pembentukan holding BUMN di bidang tambang, rencananya semua BUMN tambang berada di bawah Holding yang dipimpin oleh PT Indonesia Asahan Alumunium (Inalum). Mengapa bukan Pertamina yang dijadikan holding-nya? Juga  yang menjadi persoalan adalah status anak perusahaan yang statusnya perlu diperjelas. Jika status anak perusahaan BUMN bukan lagi sebagai BUMN, maka otomatis aturan terkait BUMN tidak lagi berlaku. Namum hal itu menurut dia akan menimbulkan masalah baru.

Kata mantan Sekretaris BUMN Said Didu, Kalau dia sudah tidak BUMN maka dia bebas dari perlakuan sebagai Undang-Undang BUMN, jadi nanti seakan-akan anak perusahaan ini bebas dari berlakunya Undang-Undang BUMN. Sehingga akan usaha BUMN merasa tidak perlu lagi mengurus berbagai hal ke DPR dan lain sebagainya. Hal inilah yang dianggapnya menjadi persoalan. Selain itu, BPK nanti tidak lagi menyatakan yang namanya kerugian negara tetapi kerugian korporasi. “Holding ini menurut saya oke, tidak ada yang salah yang dipersoalkan orang adalah bagaimana status anak perusahaan, apakah dia masih BUMN atau sudah tidak BUMN,” katanya dalam sebuah diskusi dengan tajuk ‘Menimbang BUMN’ di Jakarta, Sabtu (14/1/2017).

Gagasan Menteri BUMN Rini Soemarno membentuk superholding Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memunculkan pro dan kontra di berbagai kalangan. Wacana itu sendiri diakui oleh Rini terinspirasi negara tetangga ; Singapura dan Malaysia.  Menurutnya, dengan superholding BUMN yang sudah berjalan, membuat perusahaan-perusahaan di Malaysia dan Singapura lebih bergeliat dan lincah berbisnis. Sebut saja di Malaysia ada Khasanah, dan di Singapura ada Temasek. Dengan superholding itulah kini BUMN di kedua negara tetangga tersebut bisa lebih mantap berbicara di dunia di bandingkan Indonesia saat ini. “Itu membuat mereka jadi lebih lincah, fleksibel mendunia,” ujar Rini.

Selama ini sejumlah BUMN dinilai tidak bisa bergerak leluasa dalam pengembangan bisnisnya karena berada di bawah Kementerian BUMN. Karena itu, Rini yakin, dengan adanya superholding, BUMN tidak akan lagi bergantung kepada negara. Untuk itu diperlukan adanya lembaga pengelolaan lembaga BUMN yang bisa bertindak cepat yang selaras dengan sistem korporasi. Gagasan Rini Soemarno membuat beberapa anggota DPR terkejut, di antaranya, Wakil Ketua Komisi VI DPR Dodi Reza Alex Noerdin. Karena dengan berdirinya superholding BUMN, kementerian BUMN akan dihapuskan.

Bak gayung bersambut, gagasan rencana pembentukan induk usaha (holding company) BUMN yang memiliki lini bisnis sejenis mendapat sambutan hangat dari Presiden Jokowi. Setidaknya untuk tahun ini, ada 6 holding BUMN yang bisa direalisasikan, di antaranya; sektor minyak dan gas, pertambangan, jalan tol, jasa keuangan, perumahan dan pangan.

Di dalam perencanaan itu, para menteri pun ditugaskan untuk menyiapkan dari sisi regulasi, termasuk berbicara dengan para pihak yang berkepentingan dengan tujuan agar tidak ada persoalan hukum di belakangan hari.

Ketika menyampaikan hasil rapat di kantor Presiden, beberapa bulan lalu,  Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan, acuan dasar dari holding BUMN adalah UUD 1945 Pasal 33.  “Karena peraturannya belum sepenuhnya ditangani secara baik, maka akan jadi persoalan hukum di kemudian hari,” ujar Pramono yang didampingi Menteri BUMN Rini Soemarno dan Staf Ahli Menteri BUMN Budi Gunadi Sadikin.

Dari 6 holding yang akan direalisasikan,  pertama adalah pertambangan. Holding BUMN tambang akan dipimpin oleh PT Indonesia Asahan Alumunium (Inalum). Kedua, minyak dan gas bumi (migas) di mana PT Pertamina (Persero) akan menjadi induk perusahaan dengan PT PGN Tbk sebagai satu anak perusahaannya. Ketiga, pangan dengan induk Perum Bulog yang membawahi beberap perusahaan seperti PT Sang Hyang Sri, PT Pertani, PT Bhanda Ghara Reksa, dan PT Perusahaan Perdagangan Indonesia. Keempat, holding BUMN jasa keuangan dengan induk PT Danareksa. Kelima,  holding jalan tol dengan induk Hutama Karya. Keenam, perumahan dengan induk PT Perumnas dengan meliputi PT PP Tbk dan PT Adhi Karya Tbk.

Manuver Menteri BUMN Rini Soemarno dengan gagasannya membentuk holding BUMN tergolong cepat. Bahkan begitu disodorkan, Presiden Jokowi menyetujui pembentukan 6 holding BUMN itu. Namun, persetujuan itu dianggap terlalu tergesa-gesa. Diharapkan, Presiden Jokowi tidak cepat-cepat menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) penggabungan BUMN tersebut. Kenapa?

Manuver Rini Soemarno yang akan membentuk superholding BUMN ditanggapi serius oleh  Faisal Basri Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) dengan mengatakan, manuver Rini cukup berbahaya terhadap BUMN. Karena hingga saat ini, banyak persoalan mendasar di tubuh perusahaan negara itu yang belum ditangani secara tuntas oleh Kementerian BUMN. Pembentukan induk BUMN jangan terkesan sebatas aksi korporasi untuk penambahan modal BUMN induk dan peningkatan kapasitas pendanaan atau bisa berutang lebih banyak.

Selayaknya, pemerintah melakukan pemetaan terlebih dahulu sebelum melakukan penggabungan atau penciutan jumlah BUMN.  Langsung saja diproses likuidasi begitu terdeteksi nyata-nyata ada BUMN yang sakit, apalagi sakit parah, dan tidak memberikan maslahat besar bagi masyarakat dan perekonomian atau yang eksternalitasnya rendah.

Tertibkan pula anak, cucu, dan cicit BUMN yang banyak disalahgunakan sehingga menimbulkan penyelewengan, penggelapan, dan persaingan usaha tidak sehat. Pertajam misi BUMN. Yang mulai melenceng segera diluruskan. Agaknya tidak pantas di tengah pemerintah gencar membangun infrastruktur, beberapa BUMN konstruksi (“karya”) justru membangun hotel yang eksternalitasnya sangat rendah dan swasta sangat mampu melakukannya.

Kalau pun hendak dipaksakan, bukankah pemerintah sudah memiliki Inna Hotel Group? Lebih ironis lagi, beberapa BUMN konstruksi itu menerima penyertaan modal negara (PMN) dengan tujuan lebih gencar mengembangkan infrastruktur. Masih banyak lagi BUMN yang perlu dibenahi.

Faisal Basri menambahkan, kita memiliki gambaran tentang apa yang harus dilakukan untuk setiap kelompok BUMN yang memiliki karakteristik berbeda. Tidak ada satu obat mujarab untuk semua BUMN. BUMN yang sudah sangat sehat dan nyata-nyata memiliki eksternalitas tinggi jangan diutik-utik atau malahan dicaplok oleh BUMN yang kurang sehat. Jangan sampai pula anak perusahaan BUMN yang berstatus swasta (bukan PT persero) mengambil alih BUMN yang berstatus PT persero dan sudah masuk bursa (go public).

Para pembantu Presiden jangan lagi menyodorkan konsep yang belum matang. Preseden seperti itu bertambah banyak. Misalnya dalam kasus induk BUMN minyak dan gas (migas). Berawal dari keprihatinan Presiden atas harga gas di dalam negeri yang relatif mahal, terutama gas untuk industri. Lantas Presiden memerintahkan agar Pertagas, anak perusahaan Pertamina, diambil alih oleh PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN). Berbulan-bulan belum menampakkan perkembangan berarti, Presiden mengingatkan pembantunya untuk mempercepat pengambilalihan. Selanjutnya kedua belah pihak (Peertamina dan PGN) melakukan perundingan. Sampai awal November 2015 skema ini masih hidup dan tercantum dalam Roadmap Sektor Energi Kementerian BUMN.

Tiba-tiba Kementerian BUMN memunculkan skema induk BUMN energi yang tak lama kemudian berubah menjadi induk BUMN migas. Lihat PGN-Pertagas Akan Dilebur Jadi Anak Usaha Pertamina. Setelah Deputi Menteri BUMN yang membawahi BUMN energi diangkat menjadi wakil komisaris utama Pertamina pada 29 Maret 2016, roadmap yang pernah ia presentasikan pun tidak lagi jadi acuan.

Di dalam rancangan Peraturan Pemerintah (PP) yang  peroleh Faisal Basri, isinya tak lebih sekadar aksi korporasi. Rancangan PP berjudul Penambahan Pernyataan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam  modal Saham Perusahaan Perseroan  PT Pertamina Inbreng atau investasi pemerintah dilakukan dengan mengalihkan saham pemerintah di PGN ke PT Pertamina. Cara inbreng dalam bentuk saham tidak lazim. Biasanya inbreng dalam bentuk aset, sumber daya manusia, dan uang tunai.

Dengan aksi korporasi itu, PGN tidak lagi berstatus BUMN, melainkan swasta murni yang tunduk sepenuhnya pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Salah satu alasan yang diajukan Kementerian BUMN dalam pembentukan induk BUMN migas adalah agar terdapat sinergi usaha yang lebih baik antar perusahaan. Kalau yang dituju adalah Pertamina pada tahap selanjutnya menggabungkan atau melebur Pertagas (anak perusahaan Pertamina) dan PGN menjadi perusahaan baru berstatus swasta murni, mengapa tidak menempuh opsi awal saja, yaitu PGN mengambil alih Pertagas.

Mengelola BUMN tidak semestinya melulu dengan pendekatan korporasi. Ingat, kehadiran BUMN mengemban misi khusus. Pendiri Republik dengan jernih mengamanatkan pembentukan PGN sebagaimana termaktub dalam PP Nomor 19 Tahun 1965. Misi serupa termaktub pula dalam PP Nomor 37 Tahun 1994 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Gas Negara Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero). Alasan kehadiran BUMN induk agar kapasitas berutang lebih besar bukan merupakan insentif positif untuk mendorong manajemen secara sungguh-sungguh membenahi perusahaan. Doronglah BUMN mencari dana sendiri.

Terbukti Pelindo III dan Pelindo II bisa meraup dana miliaran dollar AS. Lihat Pelindo II raup dana 1,6 miliar dollar AS. Bisa juga dengan menggandeng mitra strategis. Agar bisa meraup dana dan merangkul mitra strategis, mau tak mau BUMN harus berbenah agar sosoknya tampak sehat “lahir-batin” dan lebih transparan. Indonesia menghadapi tantangan berat untuk memperkokoh ketahanan energi. Sudah lama kita mengalami defisit minyak. Produksi sudah di bawah 800.000 barrel per hari, sedangkan konsumsi minyak sekitar 1,6 juta barrel per hari. Jadi ada kesenjangan sekitar 800.000 barrel per hari yang harus ditutupi dengan mengimpor minyak mentah dan bahan bakar minyak (BBM).

Walaupun sampai sekarang kita masih menikmati surplus gas, ancaman defisit gas sudah di depan mata. Hampir bisa dipastikan tidak sampai 10 tahun lagi kita bakal mengalami defisit gas. Bukankah lebih baik pemerintah mendorong Pertamina lebih fokus di hulu dengan menggalakkan ekplorasi dan eksploitasi serta menggalakkan pemilikan ladang minyak di luar negeri yang cadangannya besar sehingga bisa memasok kebutuhan kilang di dalam negeri ang direncanakan bakal bertambah dan yang ada dimodernisasikan.

Percepat migrasi dari Premium ke BBM dengan octane number paling tidak setara dengan Pertamax. Pertamina juga sangat diharapkan mempercepat migrasi dari euro 2 menjadi setidaknya euro 4. Dengan begitu Pertamina sangat besar sumbangsihnya mengurangi produksi CO2, sehingga menciptakan lingkungan lebih sehat, yang pada gilirannya mengurangi pengeluaran pemerintah untuk sektor kesehatan dan jaring-jaring pengaman kesehatan (BPJS). Sementara itu, PGN sebagai perusahaan utilitas bisa lebih kokoh di hilir sebagai perusahaan utilitas, memasok gas untuk rumah tangga, industri, dan bisnis. Apalagi kalau diperkokoh dengan mengakuisisi Pertagas dari Peertamina. Dengan skenario itu agaknya bauran energi (energy mix) lebih progresif.

Pengalaman selama ini mengindikasikan terjadinya conflict of interest pada diri Pertamina. Menggalakkan penggunaan gas berarti mengurangi bisnis minyak Pertamina. Pertamina tidak perlu khawatir volume bisnisnya berkurang. Teramat besar peluang yang bisa digarap Pertamina untuk menjadi perusahaan minyak nasional yang disegani, setidaknya di kawasan Asia Pasifik. Tantangan besar menunggu Pertamina untuk mengakselerasikan kembali industrialisasi dengan lebih serius menganangi industri petrokimia yang merupakan ibu dari industri manufaktur.

Faisal Basri yang menyarankan agar Pemerintah terlebih dahulu membereskan internal terhadap beberapa BUMN yang bermasalah sebelum di holding-kan. Tetapi, di lain pihak,  secepatnya pembentukan holding BUMN dianggap justru menguntungkan masyarakat, seperti holding BUMN Energi misalnya.

Fahmi Radhi pengamat ekonomi energi dari Universitas Gajah Mada Yogyakarta malah menilai jika integrasi Pertamina PGN berhasil, dalam jangka panjang masyarakat malah diuntungkan dengan integrasi infrastruktur. Ini, katanya, akan mendorong efisiensi yang berpotensi menurunkan harga gas dan mendukung konversi bahan bakar minyak (BBM) ke gas. Dengan semakin terintegrasi dan semakin panjang pipa hingga mencapai konsumen industri dan rumah tangga akan meningkatkan penggunaan gas di dalam negeri dan menurunkan ekspor gas (29/9).

Permintaan gas bumi untuk industri di Indonesia selama 2016-2030 diprediksi cukup tinggi. Mulai 2016 sampai dengan 2019, permintaan gas diprediksi naik dari 1.100 BBTUD (Billion British Thermal Unit per Day) menjadi 2.000 BBTUD. Namun setelah 2019, permintaan gas bakal stagnan hingga 2024.

Wakil Ketua Komite Tetap Bidang Industri Hulu dan Petrokimia Kadin Indonesia Achmad Widjaja malah menegaskan, sinergi yang bisa diciptakan adalah memperpendek jaringan investasi infrastruktur dan saling melengkapi buat sektor industri hulu ke hilir. Dengan masuk ke Pertamina, investor atau publik yang menguasai saham PGN akan tunduk pada regulasi yang dibuat oleh pemerintah. Hal ini pula yang membuat PGN tidak lagi menjadi perhitungan semata-mata keuntungan. Investor PGN juga akan banyak menikmati regulasi yang sejalan dengan visi pemerintah.

Bagi Faisal Basri, konsep pembentukan superholding Menteri BUMN Rini Mariani Soemarno dianggap tidak jelas, lantaran ia melihat setidaknya ada dua rencana Rini, pertama, akuisisi PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk oleh PT Pertamina (Persero). Yang kedua, konsolidasi perbankan syariah.

Menurut Faisal, PGN yang sudah go public relatif lebih terbuka, transparan, dan bisa diawasi, ketimbang Pertamina yang pada masa lalu memiliki catatan kelam terindikasi mafia migas. Meski anak usaha Pertamina, Petral, sudah dilikuidasi, Faisal merasa aneh jika PGN harus dicaplok Pertamina.

Tata kelola Perusahaan Gas Nasional (PGN) sudah baik karena dia sudah go public. Sedangkan Pertamina belum go public dan masih ada mafia migasnya. “PGN lebih susah dijarah karena go public ketimbang Pertamina. Di sini ada logika Rini yang tidak jelas,” ujar Faisal Basri (Sabtu/6/8/16).

Apabila tujuannya adalah sinergi BUMN energi, lanjut Faisal,  maka seharusnya Rini tinggal mengeluarkan regulasi aturan main industri gas. Sebab, kedua BUMN juga sudah memiliki infrastruktur gas masing-masing.  Faisal juga menyoroti rencana holding BUMN perbankan. Lucunya, kata dia, hanya perbankan syariah yang akan dikonsolidasikan. Padahal, market share perbankan syariah hanya dua persen dari total pasar perbankan. “Yang harusnya konsolidasi itu Mandiri dan BNI. Kalau digabung keduanya, itu akan menjadi besar, keren,” kata Faisal.

Bisa dibayangkan nanti kalau beberapa holding (yang tidak jelas) ini digabung menjadi superholding. Coba tanyakan ke Rini ada atau tidak rencana induknya superholding itu? Jangan tiap hari rencananya berubah terus. “Ngerih saya kalau begini jalannya pemerintahan,” kata Faisal. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here