Fakta di Balik Dukungan Setengah Hati Partai Demokrat

0
117

Nusantara.news, Jakarta – Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Prabowo Subianto punya rekam jejak rivalitas yang panjang, tak hanya di panggung politik tetapi sejak keduanya masih digembleng dalam pendidikan militer di Lembar Tidar, kompleks Akabri yang terletak di selatan Magelang. Mereka sama-sama masuk Akabri 1970, namun dari taruna hingga berpolitik, mereka tak pernah berada pada satu kubu. Pun begitu, keduanya dikenal sebagai rising star: tentara berprestasi dan sama-sama menjadi menantu ‘jenderal penguasa’.

Semasa menjadi taruna Akabri, SBY berjuang keras menjadi taruna yang baik. Putra Raden Soekotjo—pensiunan pembantu letnan satu dan petinggi Koramil di Pacitan—ini memulai karier sebagai letnan dua. Pangkat awalnya lebih tinggi ketimbang pangkat ayahnya di puncak karier. Masuk Akabri, bagi banyak pemuda Indonesia, adalah jalan memperbaiki nasib.

Sementara Prabowo punya garis keturunan yang jauh lebih mentereng. Dia adalah cucu pendiri Bank Negara Indonesia (BNI) Margono Djojohadikusumo dan anak Begawan ekonomi Sumitro Djojohadikusumo. Ketika Prabowo digembleng di Akabri, Sumitro menjabat Menteri Perindustrian dan Perdagangan (1968-1973).

Pada 1 Juni 2014, ketika jadi calon presiden, Prabowo sempat memberikan kesan selama jadi rekan SBY di Akabri “Beliau adalah senior saya. Beliau taruna teladan dan saya taruna yang nakal,” kata Prabowo.

Bukan tanpa alasan Prabowo menyebut SBY sebagai senior. Toh meski sama-sama masuk Akabri pada 1970, Prabowo memang lulus setahun lebih lambat. Padahal Prabowo dikenal sebagai pemuda pintar. D. Danny Hamonangan Simanjuntak dalam Rival-rival Politik SBY (2008), menyebut SBY resmi menamatkan pendidikan Akabri pada 11 Desember 1973. SBY bahkan jadi lulusan terbaik.

Menurut Hermawan Sulistyo, mantan Ketua Tim Investigasi TGPF (Tim Gabungan Pencari Fakta) Kerusuhan Mei 1998, tak banyak orang bertanya kenapa Prabowo telat lulus. “Anda tidak tahu bahwa SBY itu pernah dipukul Prabowo waktu di Akmil, di Akabri waktu itu?” kata Hermawan dalam sebuah diskusi publik di masa pasca-Pilpres pada 3 Juli 2014 silam di Jakarta.

Menurut Hermawan, semua bermula dari kaburnya Prabowo dan tiga kawannya. Dari tiga kawan itu di antaranya ada Ryamizard. Mereka kabur ke Jakarta untuk menghadiri acara Siti Hediati Hariyadi (alias Titiek Soeharto, yang kemudian menjadi istri Prabowo). Apa pun tujuannya, ulah mereka ketahuan Gubernur Akabri Sarwo Edhie Wibowo, yang di kemudian hari menjadi mertua SBY. Mereka heran kenapa mereka ketahuan.

“Satu-satunya orang yang tahu adalah SBY, karena dia diajak (tapi) enggak mau. Akhirnya hari Senin habis dimarahin, hari minggu ketangkep, senin malamnya mereka tanya-tanya sampai bonyok.”

Lepas dari benar tidaknya cerita Hermawan itu, sejarah mencatat keduanya akhirnya jadi jenderal TNI. Mereka seakan berlomba menjadi tentara paling cemerlang. Prabowo dikenal sebagai salah satu jenderal berpengaruh di korps baret merah Kopassus. Sementara SBY dikenal perwira staf yang brilian. Prabowo terkenal dalam pembebasan sandera Mapenduma 1996, sementara SBY diketahui publik sebagai salah satu menteri era Reformasi.

Seperti SBY yang menikahi anak jenderal yaitu putri Gubernur Akabri Sarwo Edhie Wibowo, Prabowo juga akhirnya menikahi putri jenderal. Tak tanggung-tanggung, ia menikahi putri Jenderal Soeharto, presiden kedua Republik Indonesia. Mertua mereka, baik Soeharto maupun Sarwo Edhi, tercatat sebagai jenderal pembasmi PKI saat meletus pemberontakan G30S tahun 1965. Belakangan, SBY dan Prabowo mendirikan partai. Yang satu Partai Demokrat, satunya Partai Gerindra.

Rivalitas dalam Politik

Prabowo Subianto pertama kali berupaya masuk ke gelanggang politik nasional lewat konvensi calon presiden Golkar. Ketika itu Prabowo terbilang “nekat”, sebab “namanya dipersepsikan oleh media begitu buruk.”  Prabowo pernah dituduh akan melakukan kudeta dan oleh kelompok prodemokrasi ia disebut sebagai monster. Pun begitu, kala itu Prabowo berani menyerukan “pemberantasan korupsi besar-besaran”, sesuatu gebrakan antitesis pemerintahan mertuanya.

Namun, upaya Prabowo gagal. Konvensi Golkar ketika itu memutus Wiranto maju dengan wakil Salahuddin Wahid. Kita semua tahu, pemenang pemilu 2004 adalah SBY yang maju lewat kendaraan politik yang dibuatnya sendiri, Partai Demokrat.

Dua Rising Star: Karier Militer SBY (atas) dan Prabowo (bawah)

Lima tahun berselang, Prabowo dan SBY akhirnya sama-sama maju di pemilu. Saat itu SBY berpasangan dengan Boediono, sementara Prabowo jadi wakilnya Megawati Soekarnoputri. SBY-Boediono menang mutlak dengan perolehan suara lebih dari 60 persen. Sementara Megawati-Prabowo hanya mendapat 32 juta suara atau setara 26,79 persen saja.

Dua pasangan yang kalah kemudian mengajukan keberatan ke Mahkamah Konstitusi. Menurut Prabowo, seperti dikutip beberapa media pada pemilu 2009, “di seluruh Indonesia terjadi persoalan DPT (Daftar Pemilih tetap)… saya kira banyak kecurangan.” Namun, putusan MK menguatkan hasil pemilu. SBY terpilih kembali sebagai presiden. PDIP dan Gerindra pun menjadi oposisi selama lima tahun.

Datanglah pemilihan presiden 2014. Posisinya sudah berbeda sama-sekali. Prabowo, setelah gagal di Konvensi Partai Golkar pada 2004 dan gagal pula jadi wakil presiden pada 2009, resmi maju sebagai calon presiden. Wakilnya Hatta Rajasa dari PAN. Mereka juga didukung PKS. Sementara mitra oposisi Gerindra selama lima tahun terakhir jadi lawan. Mereka punya jagoan baru, namanya Joko Widodo (Jokowi), bekas Wali Kota Solo yang kariernya meroket hanya dalam waktu beberapa tahun. Pecah kongsi antara Gerindra dan PDI Perjuangan cukup bikin geger karena pada 16 Mei 2009, lewat Perjanjian Batu Tulis, Megawati berjanji bakal mendukung prabowo sebagai calon presiden pada pemilu 2014.

SBY sendiri, yang tak mungkin lagi maju karena kekuasaan presiden dibatasi hanya dua periode setelah reformasi, membawa partainya dalam posisi netral. Prabowo sebetulnya menawarkan koalisi ke Demokrat. Dia bersama Hatta Rajasa sempat bertemu SBY pada 19 Mei 2014, dan menurutnya ada sinyalemen baik ketika itu meski pada akhirnya tak terbukti. Partai Demokrat, pada Pilpres 2014 lebih condong sebagai partai netral atau disebutnya partai penyeimbang.

Ketidakmenyatuan politik SBY dan Prabowo juga terlihat ketika Pilkada Jakarta 2017. Saat itu, SBY tampil dengan poros baru bersama PKB, PAN, dan PPP mengusung Agus Harimurti Yudhoyono (AHY)-Silviana Murni sebagai cagub-cawagub di tengah poros Prabowo dan Megawati. Poros Prabowo berkongsi dengan sekutu loyalnya (PKS) menyokong cagub-cawagub Anies Baswedan dan Sandiaga Uno. Sementara poros Megawati mendukung Basuki Tjahaya Purnama (Ahok) berpasangan dengan Djarot Saiful Hidayat. Ketiga poros atau sebenarnya rivalitas SBY, Prabowo, dan Megawati ini menandakan mereka sulit dipersatukan dalam satu kubu. Akhirnya, Pilkada DKI dimenangkan oleh pasangan Anies-Sandi.

Kini, pada pemilu 2019, keduanya saling merekatkan diri kembali. Itupun sebenarnya lebih karena kebuntuan SBY setelah mencoba membangun komunikasi untuk penjajakan koalisi dengan kubu Jokowi. SBY merasa ada sejumlah faktor yang menyumbat langkahnya masuk dalam koalisi koalisi. Hambatan itu tak lain hubungannya yang tak harmonis dengan Ketua Umum PDIP itu.

Mungkin karena itulah, SBY akhirnya “terpaksa” melabuhkan koalisi dengan Prabowo, rivalnya baik saat di taruna maupun dalam perjalanan politiknya. Pada 24 Juli 2018 di rumah SBY di Mega Kuningan, akhirnya menghasilkan peluang koalisi antara Gerindra dan Demokrat.

Namun, belum solid koalisi yang dibentuk antara SBY-Prabowo (Demokrat-Gerindra), gejolak pun muncul. Gejolak ini bermula dari cuitan Wsekjen Partai Demokrat Andi Arif yang menuding Sandiaga Uno sudah “membeli” PKS dan PAN seharga Rp500 miliar sebagai mahar cawapres Prabowo. Andi bahkan menyebut Prabowo sebagai “jenderal kardus” karena lebih memilih menemani Sandiago Uno bertemu dengan PAN dan PKS. Tudingan itu jelas langsung dibantah PKS dan PAN. Keduanya juga kompak akan membawa tudingan Andi Arief itu ke jalur hukum.

Tak heran, selepas “rebut-ribut” itu, muncul sinyalemen bahwa Demokrat masih “setengah hati” merapat ke kubu Prabowo. Absennya SBY di ruang publik, termasuk tak menemani langsung Prabowo-Sandi mendaftar ke KPU, hingga rentetan twit Andi Arif yang berseberangan dengan koalisi Prabowo dan tak pernah ditegur oleh partai, dapat dibaca Demokrat belum sepenuhnya menerima Sandiaga Uno sebagai pendamping Prabowo. Ditambah, sejauh ini Demokrat memang belum pernah duduk satu forum dengan PKS dan PAN untuk membahas tim pemenangan Prabowo-Sandiaga.

Friksi Demokrat dan Gerindra kembali lagi mencuat. Keduanya memang nampak tidak akur terkait dengan langkah koalisi dalam proses pemenangan Prabowo-Sandi, sejak awal. Demokrat dinilai enggan mengkampanyekan Prabowo, meskipun hal ini sudah dibantah oleh pihak Demokrat. Kali ini friksi dipicu oleh pernyataan Sekjen Gerindra Ahmad Muzani melalui akun twitternya. Muzani menyatakan bahwa Demokrat belum menunaikan janjinya untuk mengkampanyekan pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

SBY pun buka suara, dia menyatakan jika pendapat Muzani “sembrono” dan merugikan. SBY bahkan sempat menyindir para kandidat calon yang bertarung dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019. Menurut SBY, para kandidat belum secara gamblang menjelaskan visi dan misinya ke masyarakat. Hal tersebut, kata SBY, tidak hanya membuat bingung rakyat yang hendak memilih, tetapi juga partai pendukungnya.

Di pihak lain, reaksi Gerindra pun dapat dipahami. Pasalnya sikap partai besutan SBY ambigu. Terlebih pasca membebaskan kadernya mendukung Jokowi-Ma’ruf Amin jika berdampak pada kekuatan elektoral mereka. Ada yang menilainya sikap tersebut pragmatis, namun ada pula yang menilainya sangat realistis. Bahkan ada suara yang menyarankan Prabowo untuk ‘melepaskan’ Partai Demokrat dari koalisi meski di atas kertas tercatat sebagai pendukung.

Lepas dari itu, friksi yang terjadi antara Demokrat-Gerindra bisa jadi tak lepas dari riwayat rivalitas SBY-Prabowo yang memang sulit menyatu dalam satu kubu, baik sejak sama-sama di taruna maupun di politik. Sebab itu, ketika mereka memutuskan untuk berkoalisi, ikatan mereka rawan terberai. Kondisi ini bagi sebagian pihak dianggap wajar sebagai risiko manakala “dua matahari” berada dalam satu ruang dan waktu.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here