Fantastis, Potensi Omset PDAM se-Jawa Rp 60 M per Hari. Kenapa Rugi?

    0
    761

    Nusantara.news, Surabaya – Ketersediaan air bersih masih menjadi masalah pelik yang belum teratasi. Bencana kekeringan seolah menjadi siklus tahunan. Sebut saja tahun 2015, sejumlah wilayah di Pulau Jawa seperti  Banyumas, Bojonegoro, dan Malang mengalami kekeringan.

    Semua itu tentu tidak terlepas dari pudarnya semangat menjaga amanat Pasal 33 UUD 1945. Sumber-sumber air yang merupakan kebutuhan vital dan menguasai hajat hidup orang banyak, satu per satu jatuh ke tangan korporasi. Terakhir di Kabupaten Serang dan Pandeglang, Banten, sumber mata air yang menghidupi ribuan warga jatuh ke tangan korporasi.

    Padahal, Peneliti Institut Pertanian Bogor (IPB) Omo Rudisman (2016) dalam jurnalnya menyebutkan kebutuhan air bersih di pulau Jawa mencapai 2000 m3/detik atau setara 172,8 juta m3 dalam satu hari. Tentu, angka yang fantastis sekali.

    Sumber air bersih sesungguhnya juga tidak kurang. Namun karena bertahun-tahun pemerintah lalai menjaga lingkungan, debit air di sejumlah sungai di Pulau Jawa berkurang. Kini sumber-sumber air yang tersisa semestinya dikuasai negara. Bukan justru jatuh ke tangan korporasi yang bertentangan dengan hak-hak rakyat untuk mendapatkan air bersih.

    Bila dikelola secara benar, mestinya tidak ada PDAM yang merugi. Bahkan negara bisa memperoleh pendapatan  yang luar biasa besar untuk membiayai program-program infrastruktur pertanian dan perdesaan yang juga sudah terlalu lama dibaikan.

    Menghitung Omset Negara Kelola Air Bersih Di Pulau Jawa

    Berdasarkan data yang diperoleh nusantara.news, tarif termurah untuk Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) di tahun 2017 sebesar Rp350 m3/detik. Angka yang murah untuk semua golongan. Oleh karena itu jika PDAM mampu mengelola ketersediaan air untuk seluruh pulau Jawa dengan potensi jumlah penduduk 135 juta jiwa, maka setiap hari PDAM akan mampu meraup omset sebesar Rp60,48 miliar/hari. Asumsi ini didapat dari kebutuhan air Se-Jawa yang mencapai 172,8 juta m3 dikalikan dengan tarif terendah PDAM.

    Omset miliaran dalam satu hari ini secara otomatis akan mendongkrak pendapatan pemerintah. Jika saja pemerintah mau membuka mata, bukan hanya soal kekeringan yang teratasi namun, persoalan pendapatan negara akan memperoleh solusi.

    Sayangnya, PDAM di beberapa daerah mengalami kerugian. Sebagai contoh PDAM Maja Tirta terus terpuruk. Perusahaan pelat merah itu merugi Rp 1,2 miliar di tahun 2016, sungguh ironi melihat potensi dan sumber daya yang luar biasa ini tersia-siakan. Yang menjadi pangkal persoalan dalam pengelolaan air yang terjadi adalah minimnya pengawasan dan tata kelola.

    Seperti yang dikatakan aktivis MASICA ICMI Jatim Januar S Khaimudin, selama ini banyak industri nakal, tidak taat pada aturan.

    “Industri baik pabrik maupun hotel seharusnya mematuhi aturan yang dibuat pemerintah, air yang diambil harus sesuai ketentuan, dan pemerintah harus ketat dalam mengawasi. Jangan ada patgulipat antara industri dan pemerintah,” ujar Januar kepada Nusantara.news (23/02/2017).

    Potensi Ekonomi Industri Air Minum dalam Kemasan (AMDK) Di Pulau Jawa

    Selain air bersih, pemerintah juga menutup mata terkait potensi AMDK. Dari data yang dihimpun Nusantara.news, perusahaan-perusahaan besar AMDK selama ini banyak dikuasai Asing dan Aseng. Produksi AMDK pun kian tahun kian meningkat. Pada tahun 2015, produksi nasional mencapai 25 Miliar liter. Sebuah capaian yang gemilang dalam dunia industri.

    Belum lagi aturan pemerintah juga mendukung kepemilikan air oleh swasta. Runtutan persoalan berasal dari UU No.7 tahun 2004 (Tentang sumber daya air) yang digugat oleh ormas Muhammadiyah pada 2015 silam dan berhasil dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi. Tetapi pemerintah seakan Ngotot dengan mengeluarkan PP 121 tahun 2015 (Tentang penguasaan sumber daya air) dan memberi peluang swasta mengelola dan memiliki hak akan air.

    Pemain besar dalam industri AMDK selama ini masih dikuasai Asing dan Aseng. Sebut saja, PT Indofood Sukses. Pemilik AMDK dengan brand CLUB ini saham kepemilikan 50,07 persen dikuasai anak usaha tak langsung dari First Pacific Company Limited yang berada di Hongkong. Belum lagi PT Tirta Investama, yang memproduksi AQUA ini adalah milik Perancis. Setelah itu, PT. Coca Cola Amatil Indonesia dengan merek ADES milik Amerika Serikat, dan masih banyak perusahaan asing lainnya.

    Padahal potensi keuntungan dengan pengelolaan AMDK ini bisa menjadi opsi dalam peningkatan pendapatan negara. Melihat kebutuhan setiap hari manusia rata-rata 2 liter atau 8 gelas (Departemen Kesehatan), dapat dibayangkan bahwa potensi ekonomi di industri AMDK bisa mencapai Rp540 Miliyar setiap hari, asumsi ini diperoleh dari jumlah penduduk pulau Jawa dikalikan harga rata-rata setiap liter AMDK adalah Rp2.000.

    Pantas saja industri AMDK beramai-ramai meningkatkan investasi. Sebut saja PT. Akasha Wira Internasional Tbk.(Ades) yang saham mayoritas dimiliki Amerika akan menambah kapasitas produksi menjadi 200 juta liter pada tahun ini (Bisnis.com). melihat potensi sebesar itu naif untuk diabaikan oleh pemerintah.

    “Dengan memaksimalkan fungsi PDAM atau dengan memberdayakan Holding baru, semisal BUMN yang khusus menangani pengelolaan air bersih layak minum, kemungkinan negara akan meraup keuntungan yang lebih besar dari segi ekonomis,” katanya.

    Ditambahkan, bahwa pemerintah harus lebih cermat dan lebih pro aktif dalam mengantisipasi krisis air layak minum yang akan terjadi dimasa depan. Itu selaras dengan hasil penelitian Omo Rudisma yang memperkirakan akan terjadi krisis air bersih di dunia pada tahun 2040.

    “Seharusya pemerintah mampu memberdayakan potensi ini untuk kepentingan bangsa dan negara, dan melaksanakan secara utuh UUD 1945 pasal 33 di mana pemerintah wajib menjamin hajat hidup masyarakat,” pungkas Mahasiswa Paska sarjana Kelautan Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS).

    Januar menambahkan Indonesia seharusnya mampu memperoleh keuntungan yang luar biasa, jika potensi air minum dikelola dengan baik.

    “Dengan memaksimalkan fungsi PDAM atau dengan memberdayakan Holding baru, semisal BUMN yang khusus menangani pengelolaan air bersih layak minum, kemungkinan negara akan meraup keuntungan yang lebih besar dari segi ekonomis,” katanya.

    Ditambahkan, bahwa pemerintah harus lebih cermatdalam mengantisipasi krisis air layak minum yang akan terjadi dimasa depan. Itu selaras dengan hasil penelitian Omo Rudisma yang memperkirakan akan terjadi krisis air bersih di dunia pada tahun 2040.

    “Seharunya pemerintah mampu memberdayakan potensi ini untuk kepentingan bangsa dan negara, dan melaksanakan secara utuh UUD 1945 pasal 33 di mana pemerintah wajib menjamin hajat hidup masyarakat,” pungkas Mahasiswa Paska sarjana Kelautan Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS).

    Dengan potensi sebesar itu, pemerintah terkesan menutup mata. Terlebih dengan dominasi Cina melalui Turnkey project, seharunya lebih waspada dan mawas diri. []

    Berikan Komentar anda!

    Please enter your comment!
    Please enter your name here