Fasilitas Non Tunai Masih Belum Siap Melayani

0
104
Akibat layanan e-money di tol Cibubur yang lambat, menyebabkan kemacetan pada pagi dan sore hari.

Nusantara.news, Jakarta – Keinginan mulia memang tidak selalu mulus saat dilaksanakan. Seperti halnya upaya pemerintah untuk memaksakan masyarakat menggunakan uang elektronik (e-money) di pintu masuk tol, belum sepenuhnya terimplementasi.

Mulai 30 Oktober 2017, pembayaran di semua pintu tol wajib menggunakan e-money. Fasilitas pun disiapkan di setiap pintu tol, termasuk kartu non tunai pun disiapkan oleh sejumlah bank. Maka bermunculan lah kartu e-toll card (Bank Mandiri), tap cash (Bank BNI), Flazz (BCA), Brizzi (BRI), dan Blink (BTN).

Bahkan, sejak 16 Oktober 2017, Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) bekerjasama dengan sejumlah bank penerbit, membagikan 1,5 juta kartu e-money. Gawe besar ini agar meratakan kepada semua pengendara di Indonesia bisa menggunakan e-money.

Tujuannya, agar pembayaran di pintu tol berjalan lancar, mulus, dan tanpa hambatan. Nyatanya, di sejumlah pintu tol layanan e-money justru menjadi sumber kemacetan.

Lihat saja di saat berangkat kerja pagi hari atau pulang kerja sore hari di pintu tol Cibubur, Cikarang, Karang Tengah, dan Semanggi 1, layanan non kas justru menjadi sumber kemacetan. Akibat satu pelanggan lamban dilayani mesin kontrol, efeknya lanjut ke belakang, sehingga menimbulkan kemacetan hingga 1 km.

Fenomena itu berlangsung hampir setiap hari, sehingga menimbulkan kejenuhan bagi warga sekitar. Yang menarik, pintu tol Semanggi 1, sebagai pintu tol pertama menggunakan layanan e-money penuh, hingga detik ini masih menjadi sumber kemacetan baru.

Beberapa penyebab

Ada beberapa penyebab layanan e-money yang diharapkan berjalan lancar tapi justru menimbulkan kemaceta. Pertama, kartu e-money tidak terbaca atau rusak. Penyebabnya mungkin karena ditaruh sembarangan sehingga kepanasan, atau ditaruh bersama kartu bermagnet lainnya sehingga rusak, ada juga yang memang baru dipakai satu dua kali, seterusnya rusak. Hal ini tentu saja akan mengganggu pengguna tol di belakangnya.

Kedua, layanan tap e-money yang benar-benar lambat, bahkan lebih lambat dibandingkan layanan dana tunai. Hal ini biasanya disebabkan oleh kualitas mesin pembaca barcode di e-money yang jelek. Sehingga proses pembayaran e-money berjalan lambat.

Ketiga, mesin pembaca e-money yang dipasang kurang nyaman, agak jauh dari posisi pengendara. Akibatnya proses tap e-money berjalan lambat. Hal ini juga berdampak pada pelanggan di belakangnya, dan seterusnya.

Keempat, jaringan isi ulang (top up) e-money yang belum terintegrasi. Jika kartu e-money keluaran Bank Mandiri, hanya bisa diisi lewat ATM Bank Mandiri atau lewat Indomart, Alfamart, Kita Mart, 212Mart dan lainnya. Demikian juga jika keluargan BRI, maka hanya bisa diisi di ATM BRI dan sejumlah toko ritel modern lainnya. Hal ini tentu bisa memperlambat layanan.

Bahkan terkadang upaya pelanggan mengisi ulang di toko ritel modern manapun tidak bisa dilaksanakan dengan berbagai alasan. Entah jaringan tidak bagus, bank penerbit tidak bisa terkoneksi, atau karena jaringan toko ritel modern yang terganggu. Pada akhirnya menggangu pelanggan dalam mengisi ulang e-money-nya.

Kelima, layanan isi ulang tidak terdapat di semua pintu tol, kalau pun ada tapi tidak kompatibel, akibatnya menimbulkan kemacetan. Mestinya ada kepastian di setiap pintu tol bisa melakukan isi ulang, entah lewat layanan manual penjaga atau lewat mesin yang bisa diterima oleh semua kartu.

Layanan tunai

Tampaknya transisi layanan tol dari pembayaran tunai menuju layanan non tunai masih memerlukan waktu lebih panjang. Niatan baik untuk bertransaksi cash-less di pintu tol tampaknya belum selancar yang diharapkan. Alasannya, masih ada gap yang tinggi antara pelanggan dengan kartu, kartu dengan mesin, mesin dengan kualitas layanan.

Akibatnya masih ditemukan sejumlah kendala di sana-sini, sehingga niatan awal memperlancar jalur pintu tol, justru menjadi penyebab baru lamanya transaksi di puntu tol.

Melihat realitas seperti itu, tampaknya masih diperlukan layanan tunai minimal di salah satu pintu tol sebagai solusi. Memang fenomenanya untuk di beberapa pintu tol layanan tunai yang menimbulkan kemacetan. Tapi di tempat-tempat tertentu justru layanan non tunai yang menjadi penyebab kemacetan.

Apalagi, menurut Undang-Undang Dasar 1945 dan UU Mata Uang No. 7/2011, rupiah masih merupakan alat tukar yang sah dalam transaksi barang dan jasa di Indonesia. Penolakan pembayaran tunai di pintu tol berpotensi melanggar UUD 1945 dan UU Mata Uang.

Hal ini melengkapi penolakan mata uang rupiah baru ketika melakukan pertukaran otomatis di bandara dengan mata uang local. Ternyata mata uang baru kita belum teregister di negara-negara tetangga, akibatnya di alat penukaran uang di bandara ditolak mentah-mentah. Hal ini memberi kesan, rupiah tak hanya ditolak di pintu tol di dalam negeri, tapi juga di luar negeri. Memalukan!

Itu sebabnya ada pihak-pihak yang mencoba melakukan uji materi atas Surat Kebutusa Dewan Gubernur soal kewajiban pembayaran non tunai di jalan tol. Harusnya ini sifatnya tidak kewajiban, melainkan opsional.

Harusnya layanan tunai benar-benar masih bisa diandalkan di pintu tol, sampai transisi itu benar-benar mulus. Di Hong Kong, Singapura, Malaysia, Thailand, apalagi di Negara-negara maju seperti Jepang, Amerika, Eropa, Austrlia, tak hanya sudah meninggalkan layanan tunai dan layanan kartu non tunai, mereka sudah menggunakan layanan barcode.

Jadi di kaca depan mobil ditanam mesin pengganti kartu, kemudian di setiap pintu tol dipasang alat bacanya. Sehingga ketika mobil lewat, tidak perlu berhenti, mesin pembaca memotong secara otomatis deposit yang tertanam di kaca depan. Bahkan ketika isi deposit di kaca sudah habis, mesin pembaca tetap bekerja, sehingga di akhir bulan, ketika pelanggan mengisi ulang, saldo negatifnya juga jadi beban untuk dibuat saldo positif.

Dalam hal ini, transaksi non tunai benar-benar efektif, bahkan tak perlu ada watu satu detik pun yang dibuang. Mobil lewat tanpa berhenti, tapi mesin pembaca otomatis mengurangi depositi yang ada.

Di negeri kita memang masih terbelakang berbicara soal e-money atau pun mesin otomatis. Hal ini disebabkan proses sosialisasinya kurang maksimal, daya terima konsumen juga masih sangat rendah. Ditambah komplikasi kualitas mesin dan keruwetan cara top up, melengkapi kegagalan layanan e-money.

Pendek kata, pemerintah dan BUJT perlu mengkaji ulang penyebab lambatnya layanan e-money. Masih jauh dari sempurna, bahkan bisa dikatakan belum terintegrasi secara merata. Sehingga kewajiban menggunakan e-money pada 30 Oktober belum siap benar.

Semoga menjadi perhatian bersama…![]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here