Fatal, Pelanggaran Mendagri

3
336

APABILA Tjahjo Kumolo sebagai Menteri Dalam Negeri dan sebagai kader PDI Perjuangan mendukung Presiden Joko Widodo, tentu itu sudah seharusnya. Tetapi kalau dia berkampanye agar Joko Widodo terpilih kembali di Pemilu Presiden 2019 nanti, itu jelas pelanggaran.

Kampanye itu dilakukan Mendagri di depan 2.200 kepala desa yang hadir dalam dalam acara “Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa 2018’  di Jogja Expo Center, Daerah Istimewa Yogyakarta, Rabu, 25 Juli kemarin.

Dalam yang diselenggarakan Kemendagri dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi itu, Mendagri mengatakan kalau dirinya akan tetap memilih Jokowi di Pilpres 2019. “Di Yogya ini ada minuman yang terkenal,  namanya STMJ, susu telur madu jahe. Tapi, karena saya anak buah Pak Presiden, maka STMJ-nya ‘Saya Tetap Milih Jokowi’,” kata Tjahjo. Tak hanya itu, politisi yang berpengalaman di panggung kampanye ini meneriakkan yel “Desaku Maju, Desaku Sejahtera, Jokowi Presidenku.”

Yel itu disambut teriakan para kepala desa, dan disambung dengan “Jokowi Presidenku Dua Periode”. Presiden Joko Widodo yang hadir di acara itu tersenyum.

Kampanye Mendagri ini langsung dicatat oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). Menurut anggota Bawaslu Rahmat Bagja, tindakan Tjahjo tersebut tergolong kampanye. “Waktu dan tempatnya tidak tepat, karena dia hadir sebagai menteri, bukan anggota partai,” kata Rahmat.

Dari segi waktu, tindakan Tjahjo ini melanggar. Karena kampanye Pemilu 2019, sesuai Peraturan KPU Nomor 5/2018, baru dilakukan tanggal 23 September 2017 sampai 13 April 2019. Soal jabatan, dia menteri. Menteri harus mengajukan cuti jika hendak berkampanye.

Makanya, dalam hemat kita, tindakan Mendagri ini tidak saja merupakan pelanggaran, tetapi bisa disebut sebagai pelanggaran berat.

Mengapa? Kalau pelanggaran kampanye seperti ini dilakukan oleh menteri lain, mungkin kategorinya hanya sekadar “pelanggaran”. Tapi, jika pelanggaran itu dilakukan Mendagri, maka kadarnya menjadi sangat serius dan berat.

Karena menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri itulah Presiden Joko Widodo melarang Tjahjo Kumolo mendaftarkan diri sebagai calon anggota legislatif dalam Pemilu nanti. Alasannya, seperti dikemukakan Sekretaris Kabinet Pramono Anung, jabatan Mendagri merupakan salah satu stakeholder atau pemangku kepentingan dari penyelenggara pemilu yaitu KPU dan Bawaslu. “Mendagri bertanggung jawab dalam pemilu. Kalau dia menjadi calon anggota legislatif akan terjadi conflict of interest,” kata Pramono.

Kita sepakat dengan alasan Presiden. Dalam konteks pemilu, jabatan Mendagri sangat menentukan. Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) yang menjadi dasar KPU menyusun Daftar Pemilih berasal dari Kemendagri. Kesekretariatan KPU juga berasal dari kementerian itu, termasuk mayoritas pegawai KPU. Di masa Orde Baru, Mendagri itu merangkap Ketua Lembaga Pemilihan Umum (LPU).

Tapi, dengan jabatan yang sangat krusial artinya bagi pemilu itulah Mendagri melakukan pelanggaran.

Apalagi Tjahjo sendiri bukan politisi kemarin sore. Dia sudah duduk jadi anggota DPR sejak Pemilu 1987, dan terus berlanjut tanpa jeda sampai ditunjuk Joko Widodo sebagai Mendagri. Dengan rentang pengalaman sepanjang itu, tentu tak mungkin Tjahjo tak paham rambu-rambu mana yang boleh dan mana yang terlarang.

Pelanggaran oleh Mendagri inilah yang, dalam pandangan kita, harus disikapi serius oleh Presiden. Pelanggaran ini berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap kredibilitas penyelenggaraan pemilu. Walaupun pelaksana pemilu adalah KPU, namun ujung pertanggungjawaban itu sesungguhnya berada di tangan presiden.

Tidak tepat jika Presiden membiarkan pelanggaran ini tanpa penyikapan serius, walaupun itu dilakukan Tjahjo untuk memenangkan dirinya. Jika Presiden berkali-kali menegaskan TNI, Polri dan birokrasi harus netral dalam pemilu, ketegasan itu tentunya juga berlaku bagi Mendagri.

Pemerintahan Presiden Joko Widodo bertanggungjawab mensukseskan pemilu. Substansi sukses pemilu itu terletak pada proses, bukan pada hasil. Tak ada gunanya terpilih menjadi presiden jika kemenangan itu tidak dicapai dengan cara-cara yang bersih.[]

3 KOMENTAR

  1. semoga pemilu yang akan dating berjalan dengan baik dan lancer supaya tidak ada yang saling curang…mari kita memulai dengan cara yang bersih dan adil…

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here