Fatwa Golput Haram, Jangan Asal Bicara

0
80

SETIAP menjelang pemilu, selalu muncul perdebatan apakah memilih itu hak atau kewajiban. Baik dari segi hukum positif, maupun hukum agama. Dari sudut hukum agama, menghadapi Pemilu 2019 ini, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat mengimbau masyarakat menggunakan hak pilih dan tidak menjadi golput pada 17 April nanti.

"Golput dalam agama tidak boleh, karena bagaimana pun negara ini harus punya pemimpin," kata Ketua Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerjasama Internasional MUI, Muhyiddin Junaidi, di Kantor Wakil Presiden, Jakarta Pusat, 25 Maret 2019.

Penegasan Muhyiddin ini memang sesuai dengan Fatwa MUI sejak 10 tahun silam. Fatwa bahwa golput itu haram adalah keputusan Komisi Fatwa MUI yang ditetapkan di Padangpanjang, Sumatera Barat, 26 Januari 2009. Waktu itu diputuskan “memilih pemimpin dalam Islam adalah kewajiban untuk menegakkan imamah dan imarah dalam kehidupan bersama”.

Ditetapkan juga “memilih pemimpin yang beriman dan bertakwa, jujur (shiddhiq), terpercaya (amanah), aktif dan aspiratif (tabligh), mempunyai kemampuan (fathanah), dan memperjuangkan kepentingan umat Islam hukumnya adalah wajib”. Dan, “memilih pemimpin yang tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana disebutkan itu atau tidak memilih sama sekali padahal ada calon yang memenuhi syarat hukumnya adalah haram.

Seperti juga sekarang, ketika keputusan MUI yang mengharamkan golput itu diputuskan tahun 2009, memang menuai pro kontra dari berbagai kalangan. Ada yang menganggap fatwa itu tepat, tapi tak sedikit yang berpendapat sebaliknya.

Kalau dirinci lebih jauh, dari pihak yang kontra, ada dua jenis tanggapan terhadap fatwa tersebut. Pertama, yang mempersoalkan substansi fatwa itu sendiri. Dipertanyakan, misalnya, apa alasan MUI untuk mencampuri hak warganegara. Atau, apa urgensinya fatwa tersebut dikeluarkan?

Dan, yang kedua, mengkritisi dampaknya. Ada yang mengatakan fatwa itu mubazir, karena tidak akan berdampak apa-apa terhadap keputusan masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya pada pemilu. Ada pula yang menganggap MUI memasuki ranah hak privat seorang warganegara untuk bersikap dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Sebenarnya, kalau diperhatikan, fatwa MUI itu dapat dikatakan normatif. Fatwa itu mewajibkan warganegara Indonesia yang beragama Islam untuk menggunakan hak pilihnya dalam pemilu apabila menurut penilaian pribadinya ada calon pemimpin yang islami. Kriteria islami itu seperti disebut dalam Fatwa MUI tadi, shiddhiq, amanah, tabligh, fathanah.

Mafhum mukhalafah atau pengertian terbalik dari ini adalah apabila tidak ada pemimpin yang memenuhi kriteria tersebut, maka sesuai logika hukum fikih, kewajiban itu gugur dengan sendirinya. Bahkan Fatwa MUI juga memutuskan, kalau para calon pemimpin yang hendak dipilih itu bertentangan dengan semua kriteria tersebut, maka haram memilihnya.

Jadi, kedaulatan menggunakan hak pilih tetap ada di tangan warganegara. Dengan demikian, berdasarkan logika ini, tak ada yang perlu dipersoalkan dari fatwa tersebut. Kalau disikapi positif, fatwa ini dapat dianggap sebagai pendidikan politik. Sebab mendorong warganegara yang beragama Islam menggunakan hak pilihnya secara selektif dengan menilai orang yang akan dipilihnya berdasarkan kriteria di atas.

Dan bagi partai dan tokoh politik ini juga dapat menjadi stimulus untuk meningkatkan kualitasnya agar memenuhi kriteria yang disebutkan MUI tadi. Sebab, kalau dia memenuhi, umat Islam Indonesia akan mempunyai kewajiban untuk memilihnya.  

Kekeliruan sebagian pengamat menanggapi fatwa ini terletak pada persepsi mereka yang memandang fatwa ini seolah menjadi hukum positif dalam negara. Padahal, ini semata-mata ijtihad para ulama fikih tentang suatu perkara. Dalam fikih, perbedaan pendapat atau khilafiah adalah keniscayaan, sejauh menyangkut perkara muamalat.

Meski hak pilih adalah hak dasar warganegara, tetapi dalam kajian fikih ini adalah masalah baru. Dalam buku-buku fikih siyasah klasik seperti karya Imam al-Mawardi, Ibnu Taimiyah, Abdul Wahab al-Khalaf atau Ahmad Syalabi, tidak pernah memberi rujukan atau jurisprudensi mengenai penggunaan hak pilih ini. Fikih siyasah adalah salah satu cabang kajian dalam ilmu hukum Islam yang merumuskan pemikiran Islam dalam sebuah negara.

Maka para ulama MUI Pusat mendasarkan kajian fatwanya pada hasil ijtihad masing-masing. Sebab, dalam proses pengambilan keputusan hukum fikih, tidak melulu bersumberkan pada ketentuan Al Qur’an atau hadits, tapi juga bisa berdasarkan masaalih mursalah atau kemaslahatan-kemaslahatan yang terkait.

Di kalangan ulama ushul fiqh (dasar hukum),  masadir al-ahkam atau sumber hukum tertinggi adalah Al Qur’an, lalu hadits. Al Qur’an dan hadits tidak saja menjadi sumber hukum, tapi juga dalil hukum yang qath’i.

Kalau keduanya tidak memberikan penjelasan yang spesifik tentang suatu masalah, maka hukum diputuskan melalui metode qiyasijma’ dan sebagainya. Qiyas dan ijma’ini juga merupakan sumber hukum. Namun, dia tetap harus merujuk pada Al Qur’an dan hadits. Metode ini murni berdasarkan pemikiran dan penafsiran para ulama, itu sebabnya hasil ijtihad ini disebut sebagai dalil ra’yu,  atau argumentasi hukum berdasarkan penalaran yang proporsional.

Tetapi, tentu saja ijtihad itu harus dilakukan oleh orang-orang yang kompeten. Ada ilmu-ilmu standar yang wajib dipenuhi, atau yang lazim disebut ’ilmu alat’, antara lain tata bahasa Arab (nahwu sharaf), ushul fiqh (ilmu dasar hukum), mantiq (ilmu logika hukum), dan bahkan juga balaghah (semantik) yang mencakup ma’ani (ilmu yang menjelaskan seluk beluk bahasa Arab) dan bayan (ilmu untuk mengetahui makna yang terkandung dalam kalimat).

Jadi, sejauh mekanisme pengambilan fatwa MUI itu sudah sesuai dengan sistematika pengambilan keputusan hukum Islam, maka tak ada yang salah dengan fatwa golput tersebut.

Bahwa fatwa MUI tadi memancing perdebatan di kalangan ahli fikih, itu soal biasa. Sebab, di situlah letak dinamika pemikiran Islam. MUI telah melakukan tugasnya untuk menentukan hukum. Dan hukum fikih itu tidak pernah haram diperdebatkan oleh ahli fikih yang lain.

Yang mengacaukan adalah substansi fatwa ini dikomentari oleh orang yang tidak berkompeten, entah politisi atau pengamat sosial politik. Inilah yang tidak patut. Mereka bicara tentang perkara yang tidak diketahuinya.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here