Fee E-Money, Pemerintah Lebih Berani Pungut Uang dari Rakyat

0
99

Nusantara.news, Jakarta – Hari hari ini masyarakat ramai protes pemungutan fee dari e-money. Sebelumnya masyarakat juga ramai protes gagasan pemerintah menggunakan dana haji  untuk menopang keuangan pemerintah yang fokus pada pembangunan infrastruktur. Ada fenomena, pemerintah cederung melirik uang kecil atau uang receh dari masyarakat, ketimbang mengejar pajak yang besar-besar dari pengusaha tambang, konglomerat dan yang tingkat kepatuhannya membayar pajak masih memprihatinkan.

Uang Kecil untuk Negara

Fenomena di mana pemerintah melirik uang kecil atau uang receh di masyarakat untuk menopang keuangan negara, tampak menonjol belakangan ini. Salah satunya adalah penggunaan dana haji yang berasal dari uang rakyat. Sebelumnya juga banyak dibicarakan soal kenaikan pajak kendaraan bermotor.

Hari hari ini ramai dibicarakan soal pemungutan  fee dari e-money. Pengambilan fee dari e-money itu sebetulnya agak janggal. Logikanya kurang masuk. Sebab dalam e-money itu ada deposit. Deposit itu sendiri tidak mungkin terkuras habis, setidaknya ada uang di dalamnya walau hanya Rp50.000.

Deposit itu tentunya dipahami sebagai aset bagi perbankan. Jika jumlah pemegang e-money mencapai satu juta orang, maka cukup signifikan juga deposit yang tersimpan di sistem perbankan. Uang yang tersimpan itu tentunya memiliki bunga. Bunga ini seharusnya sudah cukup menjadi keuntungan bagi perbankan. Oleh sebab itu, mengapa harus dikenakan fee lagi dalam setiap melakukan top-up? Anehnya lagi, wacana yang berkembang, setiap top-up dikenakan fee walau dalam satu bank.

Pemerintah secara tak langsung juga mengumpulkan uang receh dari masyarakat kebanyakan melalui pajak bumi dan bangunan (PBB). Soal ini seolah berjalan alamiah. Tetapi sesungguhnya terdorong oleh kebijakan pemerintah pusat yang mendesak pemerintah daerah menggenjot pendapatan asli daerah (PAD) melalui PBB itu tadi.

Dalam hal PBB ini juga ada suatu yang aneh, walau keanehan itu ditanggapi senyum oleh masyarakat. Keanehan itu terkait nilai jual objek pajak (NJOP) yang terus dinaikkan oleh pemerintah daerah. Masyarakat pemilik tanah senang dengan kenaikan itu. Tetapi kenaikan itu sesungguhnya tidak selalu bersifat riil. Karena, ketika ingin dijual, belum tentu terjual di atas nilai NJOP seperti yang berlaku secara umum.

Tekait NJOP yang terus naik ini bahkan berpotensi  “bahaya” bagi masyarakat pemilik tanah.  Sebab, saat ini pemerintah gencar menjalankan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (TPSL) yang dikenal dengan sertifikasi tanah secara gratis, yang dilandaskan pada keputusan bersama tiga menteri, yakni Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Nomor 25/SKB/V/2017, Nomor 590-3167A Tahun 2017, Nomor 34 Tahun 2017 Tentang  Pembiayaan Persiapan Tanah Sistematis.

Pada saatnya, akan begitu banyak  tanah rakyat yang sudah disertifikasi. Bahaya, karena dengan NJOP yang terus naik, maka pemilik tanah yang sudah disertifikasi berpotensi tidak mampu bayar pajak.

Dalam Peraturan Menteri Kuangan No 141/PMK.03/2015 dicantumkan ada sebanyak 62 jenis jasa yang dikenai pajak. Dari ke-62 jenis jasa yang dikenai pajak itu, banyak yang terkait dengan jasa orang biasa. Misalnya Jasa perawatan/perbaikan/pemeliharaan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, TV kabel, dan/tau bangunan, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan inempunyai izin dan/ atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi.

Dalam hal ini, kasus pengenaan pajak terhadap royalti penulis buku berkembang menjadi sorotan karena dianggap kontraproduktif dengan upaya mencerdaskan anak bangsa, mengingat pengenaan pajak itu membuat penulis enggan menulis buku. 

Pajak Tambang dan Konglomerat

Memungut pajak dari rakyat sah sah saja. Tetapi yang menjadi pertanyaan adalah, bagaimana dengan pajak pertambangan, pajak konglomerat yang nilainya besar-besar, atau setidaknya jauh lebih besar ketimbang pajak dari rakyat?

Apakah pemerintah sudah all-out mengejar pajak pertambangan dan penggalian, industri pengolahan dan perdagangan  yanng menjadi ungulan penerimaan Ditjen Pajak?

Pemerintah sudah mengetahui bahwa kepatuhan pengusaha tambang membayar pajak memprihatinkan.  Mengapa pemerintah tidak all-out menangani hal itu?

Ini agak aneh karena pokok masalahnya juga sudah diketahui oleh pemerintah. Tidak kurang Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menyatakan, banyak pengusaha tambang yang tidak melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh).

Berdasarkan data Menkeu yang dipaparkan dalam suatu pertemuan di Hotel Dharmawangsa, Ken membeberkan data kepatuhan pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak (WP) di sektor pertambangan minerba. Sejak 2013 sampai 2015, jumlah WP Pertambangan yang tidak melaporkan SPT PPh lebih besar daripada yang melaporkan. Pada 2011, WP yang menyerahkan SPT Tahunan PPh sebanyak 3.037 WP dan yang tidak melapor 2.964 WP. Kemudian meningkat menjadi 3.081 WP yang lapor dan 2.920 WP yang tidak lapor SPT di 2012.

Jumlah WP Pertambangan Minerba yang tidak menyampaikan SPT semakin banyak 3.035 WP di 2013, sedangkan yang lapor 2.966 WP. Lalu pada 2014, jumlah WP yang menyerahkan SPT sebanyak 2.841 WP dan 3.160 WP mangkir menyampaikan. Ironisnya, jumlah yang melapor SPT makin menciut sebanyak 2.577 WP, sementara yang tidak lapor mencapai 3.624 WP di 2015.

“SPT PPh terutang kurang dari Rp 100 juta sebanyak 2.565 WP, sebanyak 9 WP utang pajak di kisaran Rp 100 juta-Rp 500 juta, dan lebih dari Rp 500 juta sebanyak 3 WP,” Ken menjelaskan.

Hasil Kajian Kebijakan Fiskal kementerian Keuangan  (BKF) Potensi pajak penghasilan dari sektor pertambangan dan penggalian bisa mencapai Rp140 triliun dari badan usaha maupun orang pribadinya. Realisasi tahun 2012 hanya terkumpul Rp43 triliun.

Oktober 2016, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengumpulkan para pengusaha tambang. Kepada pengusaha tambang Sri Mulyani mengungkapkan bahwa banyak pengusaha tambang yang tidak patuh membayar pajak ataupun melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) kepada negara.

Dikatakan, ketidakpatuhan para pengusaha tambang tidak hanya terjadi saat harga komoditas anjlok, namun juga sejak beberapa tahun lalu saat harga komoditas mineral batu bara dan migas sedang tinggi.

Hasilnya, Direktur Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan Pajak Direktorat Jenderal Pajak Yon Arsal mengatakan, penerimaan pajak di sebagian besar sektor tumbuh signifikan pada semester I 2017. Pertumbuhan tertinggi terjadi di pajak pertambangan dan penggalian, mencapai 50 persen. “Sementara itu, industri pengolahan tumbuh 15 persen dan perdagangan tumbuh 14,8 persen,” kata Yon di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, Jumat, 14 Juli 2017.

Yon Arsal mengemukakan, penerimaan pajak pada semester I mencapai Rp510,24 triliun atau tumbuh 10,37 persen. Perolehan tersebut mencapai 39,02 persen dari target dalam APBN 2017 sebesar Rp 1.307,64 triliun.

Meski demikian, Yon Arsal mengatakan, angka pertumbuhan tersebut masih jauh dari perkiraan pertumbuhan Ditjen Pajak. “Kami kan targetnya tumbuhnya 18%, kalau mau aman ya 18%,” tambahnya.

Itu dari pajak pertambangan, di mana pemerintah sesunggunnya masih harus bekerja keras menggenjot lagi penerimaan pajak tambang sampai sesuai target.

Sementara pada detik-detik akhir momen tax amnesty muncul berita bahwa seorang konglomerat membayar pajak hingga Rp1triliun. Ini membuktikan bahwa selama ini konglomerat tidak patuh bayar pajak.

Mengumpulkan uang dalam berbagai bentuk dari orang biasa seperti pajak atau fee dari e-money, sah-sah saja. Tetapi mengumpulkan pajak dari sektor yang besar-besar seharusnya juga harus dilakukan secara besar-besaran. Tidak saja dalam rangka memenuhi secara cepat target penerimaan pajak pemerintah, tetapi juga untuk keadilan atau kesamaan semua warga negara di hadapan hukum.

Jika pemerintah dirasakan tidak all-out mengejar pajak yang besar-besar seperti pajak tambang dan pajak konglomerat, maka pengumpulan uang untuk negara dari orang biasa seperti fee dari e-money tadi, akan melahirkan kesan bahwa pemerintah gagal “menaklukkan” orang besar, dan beraninya hanya terhadap orang biasa. Kesan seperti ini berpotensi menimbulkkan konsekuensi politik serius. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here