Fenomena Arab Spring Mirip #2019GantiPresiden, Wajar Jokowi Panik

0
217
Deklarasi #2019GantiPresiden yang dilakukan Neno Warisman di Pekanbaru dan Ahmad Dhani di Surabaya, mendapat penolakan.

Nusantara.news, Jakarta – Tagar #2019GantiPresiden yang awalnya hanya desas-desus melalui media kaos dan berlanjut ke media sosial, kini menjadi realitas politik. Bahkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan, “Masa ganti Presiden lewat kaos?” Pernyataan ini dianggap sebagai sebuah kepanikan. Bukan meredakan, malah semakin memperbesar. Saat ini gerakan #2019GantiPresiden semakin sulit dibendung.

Wajar jika di sejumlah daerah terjadi penolakan terhadap massa deklarasi #2019GantiPresiden. Kubu pendukung Jokowi panik. Massa penolak dikerahkan. Aparat penegak hukum juga ‘dipaksa’ terjun dan mengamankan massa #2019GantiPresiden yang sudah terlanjur viral di masyarakat.

Seperti deklarasi #2019GantiPresiden di Pekanbaru, kehadiran Neno dihadang ratusan orang di Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II. Di Surabaya, ratusan orang mengepung Hotel Majapahit, tempat Ahmad Dhani menginap. Sedangkan di pangkal Pinang, polisi menolak izin acara diskusi lantaran menghadirkan aktivis oposisi, Ratna Sarumaet dan Rocky Gerung.

Penolakan dari massa #2019GantiPresiden seolah dibiarkan oleh aparat penegak hukum. Sementara gerakan bertajuk #2019TetapJokowi dan sejenisnya lancar-lancar saja.

Baca: Persekusi dan Pelarangan Gerakan #2019GantiPresiden, Polisi Tidak Netral?

Satu persatu kubu pendukung Jokowi memberi komentar terkait gerakan #2019GantiPresiden. Koalisi Indonesia Kerja (KIK) yang mengusung pasangan bakal calon presiden dan wakil presiden Joko Widodo-Ma’ruf Amin menyangsikan gerakan tagar #2019GantiPresiden merupakan gerakan sosial.

Sekjen PPP, Arsul Sani menyebut gerakan tagar #2019GantiPresiden merupakan pembohongan publik sebab diinisiasi oleh tokoh partai politik. “(Inisiatornya) anggota DPR dari parpol kok. Ke mana-mana ada Neno Warisman, itu kader PKS yang berarti dia juga politik,” jelasnya.

Partai Perindo juga melihat gerakan #2019GantiPresiden sudah direncanakan dan bersifat provokatif untuk menularkan kebencian sedari awal dideklarasikan, serta tidak menghargai Joko Widodo sebagai kepala negara.

“Ini kan sangat memecah belah bahwa ganti presiden itu sebagai bagian dari keharusan, padahal kita mesti menghormati bahwa Pak Jokowi juga masih punya kesempatan maju kembali. Jadi, itu lebih mengarah menularkan kebencian kepada masyarakat dan sifatnya sangat provokatif. Sangat tidak etis dalam demokrasi,” papar Sekjen Perindo Ahmad Rofiq.

Lebih ekstrim pernyataan Tenaga Ahli Kedeputian IV Kantor Staf Presiden Ali Mochtar Ngabalin yang menuding #2019GantiPresiden adalah gerakan makar (ingin menggulingkan pemerintahan).

Padahal kalau disebut makar, gerakan #2019GantiPresiden bukanlah gerakan menggulingkan pemerintahan Jokowi. Gerakan ini bagian dari sosialisasikan Pilpres 17 April 2019. Toh, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) menilai gerakan #2019Ganti Presiden bukan merupakan kampanye. Itu adalah bagian dari kebebasan berekspresi. Sehingga yang terjadi pada Pilpres 2019 mendatang bisa saja presiden berganti atau tetap 2 periode.

Dalam sebuah negara demokrasi, kata-kata ‘makar’ dan ‘penggulingan’ sebenarnya sah-sah saja, sekalipun dengan teori UUD 19945. Justru kalau tahun 1998 Soeharto masih berkuasa dan kita gagal menggulingkan penguasa Orde Baru, kita-kita inilah yang dianggap makar. Tapi karena menang, akhirnya makar diganti dengan reformasi.

Panik Gejala Arab Spring

Sekjen PKB Abdul Kadir Karding sebelumnya juga turut angkat bicara mengenai gerakan #2019GantiPresiden. Ia menyebut, hastag tersebut pernah dipakai di Suriah dan membuat negara itu kacau balau. Konflik berdarah di Suriah, oleh pihak oposisi disebut revolusi menjatuhkan tiran. Sebaliknya Pemerintah Suriah menganggap itu sebagai pembangkangan dan pengkhianatan. Saat itu tak ada Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS), tak ada Al-Qaidah, tak ada Iran, Rusia atau Hizbullah. Krisis politik secara cepat berubah menjadi konflik bersenjata dan menjalar ke seantero Suriah.

Tujuh tahun silam sebelum konflik Suriah, protes massa juga merebak di negara-negara Arab pada musim semi. Peristiwa itu dikenal dengan Arab Spring. Bermula di Tunisia, negara pertama yang dilanda Arab Spring. Dari Tunisia, Arab Spring menular ke berbagai negara Timur Tengah, seperti Mesir, Libya, Yaman, Bahrain, dan Suriah.

Revolusi Mesir mampu menggulingkan rezim Husni Mubarak hanya dalam waktu 18 hari; Revolusi Yasmin di Tunisia berhasil melengserkan Presiden Ben Ali dalam waktu 1 bulan; dan Revolusi Libya berhasil menjungkalkan Muammar Khadafi, meski dengan cara tragis, dibunuh. Aksi massa Arab Spring ini berawal dari sebuah desas desus di media sosial seperti Facebook dan Twitter, yang kemudian menjelma menjadi realitas politik.

Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UGM 2014 yang bertajuk Media Sosial dan Revolusi Politik: Memahami Kembali Fenomena “Arab Spring” dalam Perspektif Ruang Publik Transnasional, menyimpulkan revolusi Arab Spring sangat dipengaruhi oleh warga negara yang aktif menginisiasi gerakan politik dan perkembangan media sosial sehingga menyebarnya wacana tentang revolusi.

Media sosial memang mempunyai peran untuk menggerakkan massa. Pada 6 April 2009 di Moldova, demonstran memprotes hasil pemilihan legislatif di Moldova yang dimenangkan oleh Partai Komunis Republik Moldova. Kemenangan partai tersebut, dianggap palsu. Demonstran menghendaki adanya perhitungan ulang pada proses demokrasi itu. Sebagian besar demonstran, memanfaatkan Twitter untuk berdiskusi dan mengorganisir massa dan perjuangan mereka.

Pemanfaatan media sosial seperti Twitter, Facebook hingga YouTube untuk skala yang lebih besar sebagai wadah menggalang massa untuk perlawanan politik terjadi pada 2010. Masyarakat Tunisia tergerak hatinya saat ada aksi bunuh diri dengan cara membakar diri seorang pemuda penjual sayur yang barang dagangannya dijarah aparat polisi.

Masyarakat pro perubahan memanfaatkan Facebook dan Twitter untuk menggalang kekuatan melawan rezim Presiden Zine El Abidine Ben Ali, yang berbuah “Revolusi Tunisia”. Ini persis yang terjadi di Mesir sesudahnya, ribuan orang menyemut di Tahrir Square, Kairo, Mesir untuk menurunkan Presiden Husni Mubarak yang telah berkuasa sejak lama. Salah satu pemicu aksi massa saat itu karena sebuah laman di Facebook yang bernama “Simple, Anonymous”.

Laman Facebook itu dibuat oleh seorang aktivis sekaligus pekerja Google bernama Wael Ghonmin. Ghonmin memberikan keterangan dalam halaman Facebook “Kami semua adalah Khaled Said”. Khaled Said, merupakan sosok yang mirip dengan Mohamed Bouazizi, pemuda yang membakar diri dan memicu revolusi di Tunisia. Sedangkan Khaled Said merupakan seorang pemuda yang disiksa hingga mati oleh polisi Mesir. Kematiannya, menjadi salah satu pemicu kemarahan masyarakat yang sudah muak dengan pemerintahan rezim Husni Mubarak.

Dalam aksi revolusi yang terjadi di Mesir enam tahun lalu, The Guardian menuliskan terjadi lonjakan tweet yang sangat besar. Kicauan di Twitter dengan tagar #Jan25, yang semula hanya berjumlah 2.300 Tweet, melonjak menjadi 130.000 tweet per hari selama seminggu sebelum pada akhirnya Presiden Husni Mubarak mundur dari Jabatannya. Fawas Rashed, salah satu demonstran mengungkapkan, “Kami menggunakan Facebook untuk penjadwalan aksi protes, (menggunakan) Twitter untuk (menentukan) koordinat (lokasi protes), dan (menggunakan) YouTube untuk mengabarkan pada dunia.”

Fenomena media sosial telah menciptakan suasana baru dalam arus informasi kepada masyarakat luas. Media sosial telah membuat siapa saja yang ingin membuat berita, dapat membuat berita sesuai dengan keinginan pembuatnya. Era media konvensional perlahan mulai tergeser oleh adanya media sosial. Hal tersebut dibuktikan ketika terjadi konflik di negara-negara Arab, media sosial telah menjadi “media” bagi para demonstran untuk menunjukkan bagaimana kekerasan dan “kejahatan” yang telah dilakukan oleh pihak pemerintah yang sedang mempertahankan kekuasaannya.

Bahkan di dalam berita yang dikeluarkan oleh salah satu situs berita online terpapar bahwa beberapa surat kabar menuliskan ‘Facebook Revolution’ ataupun ‘Twitter Rebellion’ di headline-nya. Kedua media tersebut ditambah dengan media sosial Youtube, menjadi tiga media yang paling menjadi sorotan dunia. Penggunaan media sosial ini semakin menguatkan efek dari globalisasi yang juga mempermudah persebaran informasi.

Pada kasus gejolak dan konflik yang terjadi di negara-negara Arab, telah muncul sebuah pola yang sangat menarik mengenai bagaimana media sosial, yang dimiliki oleh para warga negara di negara-negara Arab digunakan untuk membangun sebuah gerakan sosial, serta digunakan untuk menarik perhatian, simpati, dan empati dari masyarakat di dalam negeri, maupun masyarakat dunia.

Apakah #2019GantiPresiden merupakan gerakan gerakan sosial yang digunakan untuk menarik perhatian, simpati, dan empati dari masyarakat di dalam negeri? Bisa jadi iya bila melihat perkembangan politik di Tanah Air.

Terdapat sebuah teori yang dapat menjelaskan mengenai fenomena gerakan sosial yang telah mempengaruhi terjadinya revolusi di negara-negara Arab seperti Tunisia, Mesir, Libya, dan Suriah. Social Network Theory atau teori jaringan sosial menurut dua ahli matematika Duncan Watts dan Steve Strogatz, merupakan teori yang didasarkan pada anggapan bahwa secara biologis, teknologis ataupun di antaranya, pola tersebut muncul di setiap aspek dalam kehidupan yang mewakili organis, dan sistem organisasi yang dapat diprediksikan.

Karakteristik jaringan ini merupakan sesuatu yang sangat terhubung, mengelompokkan dunianya dengan sangat baik dengan karakteristik langkah yang pendek. Inti dari Social Network Theory ini adalah semakin lemahnya suatu koneksi, maka akan semakin memperkuat jaringan yang telah dikarakteristikkan oleh dunia yang kecil dan tersentralkan.

Dalam hal ini gerakan #2019GantiPresiden memiliki jaringan kekuatan tidak terduga yang telah menghasilkan komunitas yang utopis, komunal, dan kebebasan yang tersembunyi. #2019GantiPresiden telah menjadi gerakan yang ‘nyata’ dan benar-benar mempengaruhi pergolakan politik yang terjadi karena mampu menciptakan gerakan sosial yang sangat kuat dan berskala besar. Dari gerakan desas-desus, kemudian membesar dan sulit dibendung karena terbukanya pemikiran masyarakat atas fakta kepemimpinan Jokowi yang dipersepsikan negatif oleh publik. Terlebih, selama ini kebebasan berpendapat seperti yang tertuang dalam UUD 19945 pasal 28E ayat (3) UUD 1945 susah didapat di rezim saat ini. Yang terjadi sebaliknya, negara malah menghalang-halangi hak seseorang atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here