Fenomena Gatot Menampar Parpol

0
498

FENOMENA sosial politik yang muncul dari serangkaian aksi dan pernyataan Panglima TNI Gatot Nurmantyo bisa menjadi cermin yang amat terang guna melihat banyak hal, terutama partai politik. Sejak beberapa bulan terakhir, sejumlah partai  bersahut-sahutan ingin mencalonkan Gatot dalam Pilpres 2019 mendatang. Entah sebagai presiden, atau wakil presiden. Hampir semua partai, sebutlah Partai Golkar, PKS, PAN, Partai Nasdem, PPP, atau bahkan PDIP dan Partai Gerindra

Tentu saja tak ada larangan soal itu. Bahkan mungkin bisa dibaca sebagai keharusan, mengingat popularitas Gatot semakin bersinar menjelang masa purnawiranya Maret tahun depan. Popularitas itu tentu sudah dapat menjadi salah satu variabel, walaupun variabel lain masih harus diuji, seperti akseptabilitas dan di ujungnya nanti: elektabilitas.

Waktulah yang akan membuktikan, apakah tren positif Gatot itu akan bertahan atau justru menyusut. Jika trennya bertahan sampai mendekati pelaksanaan pemilu nanti, artinya popularitas Gatot tidak temporer dan berkait-kelindan dengan ekspektasi publik tentang kriteria pemimpin nasional. Tetapi, apabila grafiknya menukik, maka bisa jadi popularitas Gatot itu hanyalah “bawaan” jabatan belaka.

Yang menarik adalah suara partai politik yang berlomba-lomba mencalonkan Gatot. Mereka seperti tak sabar menunggu Gatot Nurmantyo pensiun untuk segera di-“bai’at” atau di-“baptis” menjadi ujung tombak mereka nanti dalam pemilu.

Setidaknya ada beberapa kemungkinan di balik itu. Mereka menumpang bersama popularitas Gatot, satu hal yang wajib dilakukan saat ini setelah citra mereka runtuh akibat kinerja buruk, korupsi, dan pelanggaran lainnya.

Kedua, ini yang lebih parah, parpol tak punya tokoh yang layak dipertandingkan dalam “partai perseorangan” kontestasi elektoral. Itu sebabnya, jangankan dalam pilpres, dalam pilkada saja partai-partai itu jarang mencalonkan kader sendiri, tapi lebih sering mengusung orang luar.

Hal ini menggelisahkan. Sebab, itu menunjukkan pembangunan politik di era reformasi dengan supremasi sipil ini, gagal melahirkan kader pemimpin di tingkat nasional. Sehingga mereka terpaksa melirik mantan jenderal untuk menjadi pemimpin. Lihat saja, dalam tiga pilpres langsung sejak 2004, selalu ada tokoh militer yang tampil. Dua di antaranya dimenangkan oleh pensiunan tentara, SBY (2004 dan 2009).

Baru Jokowi yang mencatatkan diri sebagai presiden sipil pertama hasil pemilihan langsung. Itu pun, ketika setengah jalan pemerintahan, ditandai dengan melonjaknya popularitas Panglima TNI.

Dalam sejarah TNI selama reformasi, baru Gatot yang mencapai tingkat keterkenalan setinggi itu. Keterkenalan itu bisa saja melahirkan ekspektasi politik tertentu. Dan ekspektasi politik itu sangat mungkin berkait erat dengan kinerja pemerintah.

Ekspektasi politik terhadap seorang tentara di tengah membanjirkan politisi sipil di era demokratisasi ini, bisa dibaca sebagai tamparan bagi politik sipil. Sebab, jangankan rakyat selaku pemilih, para politisi sipil itu pun tak bisa menemukan figur yang layak kontestasi di hamparan kerumunan kawanan mereka sendiri.

Lalu, apa hasilnya kemerdekaan mendirikan aneka rupa partai ini bagi bangsa dan negara? Sebab, mereka yang bebas melakukan akrobat politik itu pun gagal membentuk kader pemimpin. Sementara, organisasi tentara yang dibatasi dengan perangkat hukum yang ketat, sudah belasan tahun dikandangkan di barak, serta warning tak kunjung henti dari kekuatan sipil agar tak berpolitik praktis, toh mampu melahirkan figur semenarik Gatot.

Jadi, kalau suatu ketika rakyat meminta penyederhanaan atau pembatasan jumlah partai politik, ada logika yang relevan di balik itu. Sebab, relevansi logika itu dilahirkan sendiri oleh partai-partai politik yang tak kunjung selesai dengan masalah dirinya sendiri.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here