FPI Menuju ‘Sakaratul Maut’?

0
97
Habib Rizieq bersama massa FPI saat aksi damai di Mabes Polri

Nusantara.news, Jakarta – Surat Keterangan Terdaftar (SKT) ormas Front Pembela Islam (FPI) dikabarkan akan habis masa berlakunya pada Juni 2019. SKT, yang sering disalahartikan sebagai izin dari pemerintah, menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 57 Tahun 2017 adalah dokumen yang menyatakan ormas tak berbadan hukum telah terdaftar pada administrasi pemerintahan.

Dalam situs resmi Kemendagri, Surat Keterangan Terdaftar (SKT) 01-00-00/010/D.III.4/VI/2014 untuk FPI berlaku sejak 20 Juni 2014 hingga 20 Juni 2019. Terhadap SKT, pemerintah bisa mencabut atau membatalkan, dan dapat pula menolak pendaftaran baru maupun perpanjangan. Itu artinya, FPI akan dianggap ormas ilegal jika tidak mendaftar kembali ataupun jika pengajuan perpanjangannya ditolak pemerintah.

Di luar itu, seiring habisnya masa berlaku SKT FPI di Kemendagri pada bulan Juni, baru-baru ini muncul sebuah petisi di Change.org ‘stop izin FPI’ yang bertujuan agar izin tersebut tidak diperpanjang oleh pemerintah. Dalam petisi yang dimulai oleh Ira Bisyir tersebut, dituliskan bahwa FPI merupakan organisasi radikal yang mendukung kekerasan dan mendukung Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) – organisasi Islam lainnya yang pernah dibubarkan oleh pemerintah.

Guna menanggapi petisi tersebut, Ketua Umum FPI Sobri Lubis menampik bahwa FPI merupakan pendukung kekerasan dengan mencontohkan Aksi 212 yang dulu berjalan dengan aman, damai, dan sesuai jalur hukum. Ketum FPI tersebut menuduh balik dengan mengatakan bahwa pembuat petisi merupakan orang-orang yang suka melakukan kegiatan-kegiatan maksiat.

Sementara itu, pengamat politik Universitas Gadjah Mada (UGM) Arya Budi, menyarankan pemerintah cukup memfasilitasi dan memberikan ruang demokrasi untuk FPI. Lalu terkait desakan agar FPI dibubarkan, Arya menyebut, masyarakat harus bisa membuktikan ada hukum yang dilanggar FPI.

"Itu harus dibuktikan di pengadilan dengan bukti dan alasan yang kokoh bahwa mereka memang melanggar hukum, bukan dengan asal klaim saja," tegas Arya.

Habis di Waktu yang Tak Tepat

Tak dapat dipungkiri habisnya masa berlaku SKT FPI terjadi di waktu yang tidak menguntungkan. Pasalnya, di tengah sikap pemerintah yang cenderung ‘represif’ terhadap oposisi, kehadiran FPI justru berada pada posisi sedang berhadap-hadapan dengan pemerintah, utamanya dalam kontestasi pilpres 2019 saat ini. FPI sendiri merupakan kelompok yang berada di kubu Prabowo Subianto-Sandi dalam pesta demokrasi tersebut.

FPI sebelumnya juga digadang-gadang akan berpartisipasi aktif dalam isu dugaan kecurangan Pemilu 2019 yang mungkin dapat berujung pada people power. Ijtima Ulama III yang didukung oleh tokoh-tokoh FPI, Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF), dan Presidium Alumni (PA) 212, dapat berujung pada penggerakan massa terkait isu dugaan kecurangan yang masif dan terstruktur.

Ditambah pula Imam Besar FPI Habibi Rizieq yang meski kini berada di Arab Saudi, merupakan sosok yang punya magnet massa dan kerap membuat kuping penguasa panas lewat seruan-seruannya. Salah satu seruannya, Habib Rizieq mengajak umat menggelar gerakan konstitusional ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menuntut keadilan.

“Aksi bela negeri secara konstitusional di Jakarta untuk kepung Bawaslu dan KPU dengan tuntutan diskualifikasikan Jokowi karena curang dan segera tetapkan Prabowo sebagai pemenang Pilpres 2019," tandasnya.

Sontak saja, pihak pemerintah pun segera bereaksi. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto, misalnya, mengatakan ada tokoh di luar negeri yang berusaha menghasut masyarakat untuk menolak hasil pemilu. Hal ini disampaikan Wiranto saat membuka rapat koordinasi membahas keamanan pascapemilu di kantornya, Senin (6/5).

“Ada tokoh di luar negeri yang setiap hari ngomong ngomporin masyarakat, menghasut masyarakat untuk melakukan langkah-langkah inkonstitusional,” kata Wiranto.

Mantan Kepala Badan Intelijen Negara A.M., Hendropriyono juga mengatakan hal serupa. Dia mengatakan agar warga negara Indonesia keturunan Arab tidak memprovokasi masyarakat.

Jika ditelisik, ucapan kedua jenderal pendukung Jokowi tersebut tampaknya memang untuk menyindir Habib Rizieq Shihab yang saat ini menetap di Mekkah, Arab Saudi. Meskipun kedua-duanya tak menyebut nama. Deretan pernyataan ini memiliki benang merah yang bisa ditarik, yaitu soal people power yang bagi mereka semua mengancam negara. Dan FPI, bisa jadi secara otomatis dianggap bagian dari penyokong gerakan tersebut.

Hastag #KamiDukungFPI dan #BubarkanFPI di Twitter

Dalam konteks SKT FPI, pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) bisa saja nantinya benar-benar menuruti tuntutan petisi ‘stop izin FPI’ yang kini tengah bergulir. Seperti yang dijelaskan oleh Tom Power dalam tulisannya yang berjudul Jokowi’s Authoritarian Turn, mantan Wali Kota Solo tersebut menggunakan cara-cara otoriter dalam mengatasi lawan-lawan politiknya, seperti pembubaran HTI pada tahun 2017.

Jika petisi tersebut benar dituruti pemerintah nantinya, penghentian SKT tersebut bisa mendukung posisi aman Jokowi dalam kontestasi politik kali ini. Bisa jadi, penghentian “izin” FPI  yang mungkin saja dilakukan tersebut dapat melemahkan kemungkinan people power yang digembar-gemborkan kubu Prabowo-Sandi. 

Terlebih, strategi kubu Jokowi untuk melucuti kekuatan lawan politiknya guna meredam potensi people power pasca-Pemilu kian kentara, salah satunya dengan mengadakan pertemuan dengan elite Partai Demokrat Agus HArimurti Yudhoyono (AHY), melaporkan para tokoh oposisi ke polisi lewat tuduhan makar, hingga pernyataan-pernyataan ‘keras’ aparatur pemerintah.

Melihat kondisi-kondisi tersebut, apakah kali ini FPI akan menuju ‘sakaratul maut’? Entahlah.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here