Fraksi Golkar Kirim 5 Nama untuk Panitia Angket KPK

0
112

Nusantara.news, Jakarta –  Fraksi Partai Golkar mengirimkan secara resmi lima nama anggota fraksinya kepada pimpinan DPR dalam rangka penyusunan Panitia Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kelima nama yang dikirim adalah Bambang Soesatyo,  Adies Kadir, Mukhamad Misbakhun, John Kenedy Azis, dan Agun Gunandjar Sudarsa.

Kelima nama tersebut diajukan melalui surat resmi Fraksi Golkar bernomor SJ004 1455/FPG/DPRRI/V/2017 tertanggal 19 Mei 2917, ditandatangani Ketua Fraksi Robert Joppy Kardinal dan Wakil Sekretaris M Samuji.

Sebelumnya, Fraksi Partai Golkar sempat mengirim surat menolak  mengirim perwakilan. Dalam Surat bernomor SJ.004.1447/FPG/DPPRI/V/2017 yang ditandatangani oleh Sekretaris Fraksi Golkar Agus Gumiwang, disebutkan, Menunjuk surat Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor LG/08165/DPR RI/v/2017 tanggal 8 Mei 2017 perihal permintaan Nama dan Susunan Keanggotaan Panitia Angket terhadap Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi yang diatur dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan ini kami sampaikan bahwa Fraksi Partai Golongan Karya DPR RI tidak mengirimkan Nama Panitia Angket terhadap Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi yang diatur dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Demikian, atas perhatian saudara kami ucapkan terima kasih.

Surat ini ditarik kembali dengan alasan, hanya ditandatangani oleh Sekretaris Fraksi Agus Gumiwang, tanpa tanda tangan Ketua Fraksi Robert Joppy Kardinal.

Rekaman Pemeriksaan Miryam

Hak angket DPR untuk KPK digulirkan oleh DPR terkait kasus dugaan korupsi e-KTP yang melibatkan Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto dan sejumlah anggota DPR.

Secara spesifik, DPR ingin menyelidiki keterangan Miryam S Haryani kepada KPK yang mengaku ditekan oleh anggota DPR saat diperiksa. Salah satu objek yang ingin diselidiki adalah rekaman pemeriksaan KPK terhadap Miryam S Haryani.

Sesuai pasal 199 pada UU 17/2014 MD3 ayat (1) yang mengatakan, usulan penggunaan hak angket paling sedikit diajukan 25 anggota DPR dan lebih dari satu fraksi, sudah terpenuhi, bahkan mencapai 26 orang.

Nama 26 pengusul adalah, dari Fraksi Fraksi PDI Perjuangan ada Masinton Pasaribu (Dapil DKI Jakarta II), Eddy Wijaya Kusuma (Dapil Banten III).

Fraksi Partai Golkar ada nama Nawafie Saleh (Dapil Jawa Barat V), Adies Kadir (Dapil Jawa Timur I),  Ahmad Zacky Siradj (Dapil Jawa Barat XI), Syaiful Bahri Ruray (Dapil Maluku Utara), Agun Gunandjar (Dapil Jawa Barat X), Anthon Sihombing (Dapil Sumatera Utara III),  Noor Achmad (Dapil Jawa Tengah II),  Endang Srikarti ( Dapil Jawa Tengah V), Ridwan Bae (Dapil Sulawesi Tenggara), M.N Purnamasidi (Dapil Jawa Timur IV). Dari Fraksi Partai Gerindra, Desmond Junaidi Mahesa (Dapil Banten II), Dari Fraksi PKB  Rohani Vanath (Dapil Maluku).

Fraksi PAN, Daeng Muhammad (Dapil Jawa Barat VII).

Fraksi PKS  Fahri Hamzah (Dapil Nusa Tenggara Barat). Dari

Fraksi PPP Arsul Sani (Dapil Jawa Tengah X)

Fraksi Nasdem  Taufiqulhadi (Dapil Jawa Timur IV), Ahmad Sahroni (Dapil DKI Jakarta III).

Fraksi Hanura ada nama Dossy Iskandar Prasetyo (Dapil Jawa Timur VIII), Dadang Rusdiana (Dapil Jawa Barat II), Djoni Rolindrawan (Dapil Jawa Barat III), Samsudin Siregar (Dapil Sumatera Utara III), H.M. Farid Al Fauzi (Dapil Jawa Timur XI), Ferry Kase (Dapil Nusa Tenggara Timur II), Frans Agung Mula Putra (Dapil Lampung)

Ke-26 nama ini bertindak bukan atas nama fraksi, melainkan atas nama sendiri sendiri sebagai anggota DPR.

Pada umumnya, alasan yang dikemukakan tidak substantif. Fahri Hamzah yang juga waklil Ketua DPR dari Fraksi PKS hanya mengatakan, tidak ada yang salah dengan hak angket. Dia menyebut hak angket bukan bentuk campur tangan DPR terhadap proses hukum yang sedang berjalan.

Ditolak di Tingkat Panitia Angket

Usulan hak angket disampaikan pada Sidang Paripurna tanggal 28 April 2017. Pada hari itu juga dilakukan pembahasan. Sidang Paripurna yang dipimpin Ketua DPR Setya Novanto diwarnai perdebatan dan aksi walk out, berakhir dengan menyetujui penggunaan hak angket untuk KPK.

Namun, nasib hak angket  terancam gugur, karena setelah usulan hak angket disetujui, harus dilanjutkan dengan pembentukan panitia khusus atau panitia angket yang akan bertugas melakukan penyelidikan.

Terkait hal itu, pimpinan DPR melalui Sekjen DPR sudah mengirim surat kepada semua fraksi untuk memberikan daftar nama anggota fraksi masing-masing untuk keperluan menyusun panitia angket.

Hasilnya, sampai saat ini, dari 10 fraksi yang ada di DPR, baru Fraksi Partai Golkar yang mengirim daftar nama anggotanya. Apa alasan Partai Golkar? Tidak tegas. Ketua Umum Golkar Setya Novanto awalnya mengatakan, tidak mau ikut campur urusan itu. “Kan saya sampaikan, saya enggak mau ikut campur urusan hak angket,” kata Novanto di Kompleks Parlemen, Selasa (16/5).

Tetapi saat membuka Sidang Paripurna DPR tanggal 18 Mei, Novanto mendorong agar menindaklanjuti  usul hak angket yang sudah disetujui.

Fraksi Partai Gerindra yang semula sempat menyatakan menolak, belakangan mengatakan akan mengirim perwakilannya. Alasan yang dikemukakan Fadli Zon adalah, lumrah wacana hak angket demi mengetahui proses pemeriksaan yang dilakukan KPK terhadap Miryam.

“Hak angkat Harus dilihat sebagai hal yang biasa saja. Justru aneh kalau selama priode DPR tidak ada hak angket,” kata Fadli.

Sementara 8 fraksi lainnya belum mengirimkan nama anggota fraksinya. Dari 8 fraksi itu 5 fraksi sudah mengeluarkan pernyataan tidak akan mengirimkan perwakilan. Kelima fraksi itu adalah, Fraksi PKS, Fraksi Partai Demokrat, Fraksi PPP, Fraksi PAN, Fraksi PKB.

Alasan tidak mengirim perwakilan terutama karena tidak ingin mengganggu tugas KPK melakukan pemberantasan korupsi. “Penolakan tersebut diambil setelah mengkaji secara mendalam implikasi hak angket terhadap upaya penegakan hukum oleh KPK. Kami menolak hak angket, agar tidak ada kesan mengganggu dan menghambat KPK dalam pemberantasan korupsi,” kata Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini.

Sedang penasihat Fraksi Partai Demokrat, Syarif Hasan mengatakan, sudah seharusnya hak angket KPK dibatalkan karena terlalu banyak wacana yang menganggap hak angket ini akan melemahkan lembaga antirasuah tersebut.

Sementara 3 fraksi yakni Fraksi PDIP, Fraksi Hanura, memberikan kebebasan kepada anggotanya.

UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD Pasal 201 ayat  (2) dikatakan, Dalam hal DPR menerima usul hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPR membentuk panitia khusus yang dinamakan panitia angket yang keanggotaannya terdiri atas semua unsur fraksi DPR.

Ada dua hal yang perlu mendapat penekanan dalam hal ini. Pertama, bahwa pada tingkat pembentukan panitia angket, yang ambil peran tidak lagi anggota DPR melainkan fraksi. Kedua, fraksi dalam hal ini harus lengkap atau terdiri dari semua unsur fraksi.

Mengacu pada ayat ini, ditambah dengan penolakan resmi PKS dan kemungkinan akan disusul penolakan resmi fraksi lain, maka usul hak angket yang sudah disetujui Sidang Paripurna DPR tanggal 28 April 2017, terancam gugur, karena  ditolak di tingkat pembentukan panitia angket.

Pasal 201 ayat (3) menyatakan, Dalam hal DPR menolak usul hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1), usul tersebut tidak dapat diajukan kembali. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here