Framing Berita Penggerebekan Beras Gembosi PKS

0
298
Kapolri Jenderal (Pol) Tito Karnavian tampak didampingi Menteri Pertanian Amran Sulaiman dan Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Syarkawi Rauf, saat penggerebekan PT Indo Beras Unggul, anak perusahaan PT Tiga Pilar Sejahtera Tbk.

Nusantara.news, Jakarta – Pabrik beras milik PT Indo Beras Unggul (IBU) beberapa waktu lalu digerebek Satgas Pangan. PT IBU diduga palsukan kandungan karbohidrat dalam kemasan.

“Kadar karbohidrat dalam kemasan tidak sesuai dengan isinya. kontennya ditulis premium padahal isinya non-premium,” kata Kapolri Jenderal Tito Karnavian saat penggerebekan, Kamis (20/7/2017) malam.

PT IBU adalah anak perusahaan PT Tiga Pilar Sejahtera Tbk, sebuah emiten pangan di Bursa Efek Indonesia. Pabrik yang digerebek berlokasi di Jalan Rengas KM 60, Kecamatan Kedung, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Saat mendatangi lokasi Kapolri didampingi Menteri Pertanian Amran Sulaiman dan Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Syarkawi Rauf saat mendatangi lokasi.

Sedikitnya 1.161 ton disita karena dianggap dijual secara curang. Polisi menyebut selama ini kemasan-kemasan beras tersebut telah dijual di minimarket.

Menurut Tito, PT IBU menjual beras subsidi seharga beras premium. Mereka membohongi masyarakat dengan mencantumkan label premium dalam kemasan.

“Mereka menjual beras medium seharga beras premium. Beras subsidi dikemas seolah-olah barang premium supaya harganya tinggi sekali,” ujar Tito.

Modus operandi yang dilakukan perusahaan itu adalah mengemas beras subsidi jenis IR64 dengan label cap Ayam Jago dan Maknyuss.

“Padahal beras IR64 adalah beras medium yang disubsidi pemerintah dengan harga Rp9 ribu per kilogram. Setelah dibungkus dan dilabeli, mereka jual seharga Rp20 ribu,” tutur Kapolri.

Kapolri memperkirakan akibat ulah PT IBU, membuat masyarakat dan negara dirugikan ratusan triliun. “Ini nggak main-main, merugikan masyarakat dan negara, nilainya sampai ratusan triliun.”

Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri Brigadir Jenderal Agung Setya mengungkapkan, pihaknya telah memanggil 9 orang untuk dimintai keterangan atas kasus tersebut. Dari 9 orang tersebut baru 1 orang saja yang hadir. “Satu orang masih dalam pemeriksaan,” katanya.

Dari sembilan orang yang dijadwalkan diperiksa hanya satu orang yang hadir. “Satu masih dalam pemeriksaan sekarang,” katanya hari ini, Senin (24/7/2017).

PT IBU diduga melanggar harga acuan bahan pangan yang diatur pemerintah melalui Permendag No. 47/2017 yang ditetapkan tanggal 18 Juli 2017 (Revisi Permendag 27 tahun 2017).

Penyidik menduga terdapat tindak pidana dalam proses produksi dan distribusi beras yang dilakukan PT IBU sebagaimana diatur dalam pasal 383 Bis KUHP dan pasal 141 UU 18 tahun 2012 tentang Pangan, dan pasal 62 UU nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Ancaman hukuman 5 tahun penjara.

Dengan membeli gabah seharga Rp4.900, PT IBU menjual beras kualitas IR64 (beras subsidi pemerintah) hasil penggilingannya seharga Rp13.700 (kelas medium) dan Rp20.400 (kualitas premium). Hal tersebut melanggar peraturan harga yang ditetapkan Pemerintah, yaitu Rp9.000 per kilogram untuk beras subsidi.

Berdasarkan keterangan ahli kepada penyidik, kata Setya, tindakan PT IBU merupakan perbuatan curang. Perbuatan itu merugikan pelaku usaha beras lainnya.

“Tindakan yang dilakukan oleh PT IBU tersebut menurut ahli pidana dapat dikatagorikan sebagai perbuatan curang untuk memperluas perdagangan, yang dapat merugikan pelaku usaha lain,” ucap Setya.

Bantahan keras

Perkara penggerebekan beras PT IBU tentu saja menimbulkan reaksi negatif di pasar. Harga saham PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk (TPS) dengan kode saham IASA terkoreksi tajam 400 poin (24,92%) pada sesi pertama perdagangan di lantai bursa, tepat sehari setelah penggerebekan.

Tak hanya itu, harga saham AISA juga mencatat penurunan paling dalam pada penutupan perdagangan saham, Jumat (21/7/2017).

Kondisi ini diakui oleh Anton Apriyantono, Komisaris Utama PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk. Menurutnya, pemberitaan dan tudingan penjualan beras oplosan telah merugikan pihaknya.

“Iya memang butuh waktu lama bagi kami supaya rebound kembali harga saham kami,” kata Anton yang juga mantan Menteri Pertanian dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di masa Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono.

Anton menolak semua tuduhan tersebut. Anton menyatakan semua tuduhan itu merupakan fitnah besar. “Semakin banyak yang fitnah, ini cara Allah memberikan ladang amal ibadah. Kalau yakin benar, enggak ada yang ditakuti,” kata Anton kepada media.

Anton mengaku tidak akan melapor balik tudingan tersebut. Ia membiarkan pengadilan akherat yang membalas fitnah tersebut. “Itu fitnah besar. Semakin banyak difitnah, semakin banyak amal ibadah buat saya,” kata Anton.

Anton mencatat banyak kejanggalan dalam penggerebekan PT IBU.

Pertama, beras varietas IR64 itu varietas lama yang sudah digantikan dengan varietas yang lebih baru, yaitu Ciherang kemudian diganti lagi dengan Inpari. Jadi di lapangan IR64 itu sudah tidak banyak lagi.

Kedua, tidak ada yang namanya beras IR64 yang disubsidi. “Ini sebuah kebohongan publik yang luar biasa.” Yang ada adalah beras raskin, subsidi bukan pada berasnya tapi pada pembeliannya, beras raskin tidak dijual bebas, hanya untuk konsumen miskin.

Ketiga, lanjut Anton, di dunia perdagangan beras dikenal yang namanya beras medium dan beras premium, Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk kualitas beras juga ada, yang diproduksi PT IBU sudah sesuai SNI untuk kualitas atas.

Keempat, kalau dibilang negara dirugikan, dirugikan di mananya? Apalagi sampai bilang ratusan triliun, “Lha wong omzet beras TPS saja hanya Rp4 triliun per tahun. “Lagi-lagi Kapolri melakukan kebohongan publik. Apa gak takut azab akherat ya?”

Kelima, mengenai tuduhan menjual di atas Harga Eceran Tertinggi (HET), ini tidak bijak karena, Surat Keputusan Menteri Perdagangan mengenai HET beras baru ditandatangani dan berlaku 18 Juli, sementra itu tanggal 20 juli sudah diterapkan ke PT IBU saja, tidak kepada yang lain dan tidak diberikan waktu untuk melakukan penyesuaian.

“Mengapa yang lain tidak diterapkan SK Mendag tersebut,” kritiknya.

Keenam, HET Rp9.000 itu terlalu rendah karena harga rata-rata beras saja sudah di atas Rp10.000 per kilogram, perlu dievaluasi lagi. Selain itu tetap harus dibedakan antara beras medium dan beras premium karena kualitasnya berbeda.

Ketujuh, mengenai kandungan gizi, ada ketidakpahaman untuk membedakan antara kandungan gizi dengan angka kecukupan gizi.

Kedelapan, pemberitaan menyebutkan TPS menyimpan 3 juta ton beras atau membeli 3 juta ton beras, itu jelas ngawur karena kapasitas terpasang seluruh pabrik TPS hanya 800 ribu ton.

Bantahan serupa disampaikan Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa. Dia menjelaskan bahwa beras yang dioplos PT IBU bukanlah beras untuk rakyat sejahtera (rastra).

“Saya sudah tanya ke Direksi Bulog, itu bukan rastra,” katanya.

Rastra merupakan beras subsidi pemerintah bagi warga miskin dengan penerima rastra mendapatkan 15 kg beras kualitas premium setiap bulan dan hanya membayar Rp1.600 per kilogram sebagai harga tebus.

Bantahan Anton sangat clear, bahwa ada kesan yang kuat Polri, TPPU, dan Kementas tidak sedang bersungguh-sungguh memberantas mafia beras. Bahkan ada kesan yang kuat menggembosi PKS lewat kadernya di TPS. Padahal di sana ada banyak pengusaha China, bahkan tokoh kuliner terkenal Bondan Gunawan sama-sama menjadi Komisaris Independen di TPS.

Ada kesan kuat pula lewat framing kasus beras ini ada upaya mencoreng nama baik orang tertentu dari partai tertentu yang selama ini berada di pihak oposisi pemerintah.

Sepertinya Polri, Mentan, KPPU, Dewan Perwakilan Rakyat, pengusaha beras, dan media perlu duduk bersama untuk melihat persoalan framing beras ini dengan jernih. Sehingga baik pengusaha yang berjasa melibatkan banyak tenaga kerja lebih nyaman berusaha, pada saat yang sama Satgas Pangan memiliki sandaran hukum yang kuat mengenai apa yang dituduhkan.

Tinggal sekarang yang perlu diverifikasi dan dikonfirmasi soal tuduhan perbedaan kadar karbohidrat dalam kemasan, perlu ditengok sandaran hukumnya dan dilihat realitas di lapangan.

Termasuk soal equal before the law, perlakuan yang sama di muka hukum. Bahwa yang menjual beras premium di kisaran Rp20.000 bukan hanya PT IBU, tapi juga hampir semua pedagang beras premium menjual harga di kisaran itu. Hal itu bisa difahami karena ada value added untuk mencapai beras premium, seperti investasi untuk alat pengering beras, alat kemasan yang baik dan higienis, alat pembuat logo yang rapih dan yang terpenting proses marketing yang semuanya berbiaya tidak murah.

Jangan sampai rakyat nanti menuding, Satgas Pangan sedang melakukan framing lewat kasus beras untuk menyudutkan partai oposisi. Semoga hal itu tak terjadi. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here