Freeport Makin Repot

0
671

Nusantara.news, Jakarta – Entah maksudnya ingin memberikan shock therapy atau sekedar ‘gaya-gayaan’ saja untuk membela Freeport, tiba-tiba publik dikejutkan dengan perlakuan kasar Direktur Utama PT Freeport Indonesia  (PTFI) Chappy Hakim kepada anggota DPR-RI Mukhtar Tompo dari Komisi VII, politisi Partai Hanura.

Peristiwa itu terjadi  bermula  ketika  Komisi VII menggelar rapat dengar pendapat dengan sejumlah perusahaan pertambangan, di mana salah satunya kepada PTFI, Tompo meminta kejelasan komitmen dan konsistensi PTFI untuk membangun smelter. Tompo perlu mendapatkan kejelasan komitmen Freeport karena kewajiban ini memang perintah Undang-Undang No.4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara atau Minerba.

Namun, seusai rapat, Tompo diperlakukan secara kasar oleh Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Chappy . “Beliau menunjuk dengan kasar ke arah dada saya sambil membentak dengan suara keras.” Ujar Tompo. Padahal, katanya, tidak ada yang aneh dengan pertanyaan saya.  Itu bagian dari tugas saya selaku anggota Komisi VII.  Tetapi sebaliknya, Chappy malah bersikap emosional, membentak-bentak  terhadap dirinya. Mantan Kepala Staf Angkatan Udara itu menepis uluran tangan Tompo, yang mengaku tersinggung seolah dianggap inkonsisten.

Tompo sendiri mengaku pertanyaan yang dilayangkan kepada Chappy adalah murni masalah kebijakan Freeport soal pembangunan smelter. Karena sampai saat ini, anggota Komisi VII itu beranggapan Freeport tidak pernah serius membangun smelter. Padahal, ia sendiri sudah tak mempermasalahkan di mana smelter Freeport akan dibangun, mau lokasinya di Papua atau di Gresik, silakan saja asalkan Freeport menjalankan kewajibannya membangun smelter.

Anggota Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat Akbar Faizal memprotes terjadinya insiden antara Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Chappy Hakim dan anggota Komisi VII  Mukhtar Tompo yang membidangi . “Tindakan ini sungguh-sungguh keluar dari etika apapun. Perilaku barbar Presdir Freeport ini sekaligus penghinaan besar kepada pemerintah dan rakyat Indonesia,” kata Akbar, yang juga politikus Partai NasDem, dalam keterangan tertulisnya, Kamis, 9 Februari 2017.

Masalah PT Freeport Indonesia belakangan ini semakin pelik terkait soal divestasi Saham Freeport 51 persen yang harus diserahkan kepada Pemerintah Indonesia berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2017. PerPres tersebut  memang  ‘memaksa’  seluruh perusahaan tambang modal asing berkewajiban melepas kepemilikan (divestasi) sebesar 51 persen ke pemerintah. Aturan sebelumnya, perusahaan yang menambang bawah tanah (underground mining) hanya diizinkan melepas saham maksimal 30 persen. Begitu pula perusahaan yang membangun smelter, boleh melepas saham 44 persen. Keharusan melepas 51 persen, dalam aturan sebelumnya, hanya berlaku bagi perusahaan pertambangan terbuka (open pit).

Munculnya Peraturan Pemerintah No.77 Tahun 2014 merupakan perubahan ke-3 dari Peraturan Pemerintah (PP) No.23 Tahun 2010 yang diubah dengan PP No.24 Tahun 2012. Dalam PP No.24 Tahun 2012, semua Izin Usaha Pertambangan (UIP) dan Izin Usaha Pertambangan khusus (UIPK) investasi asing diwajibkan melakukan divestasi saham pada Indonesia sebesar 51%.

Kata Juru bicara Freeport, Riza Pratama, Freeport masih memegang komitmen tetap menghormati sikap pemerintah. Pihaknya akan meninjau dan merespon setiap tanggapan yang dia terima dari pemerintah.  Freeport pun siap mengakhiri kontrak karya (KK) untuk beralih bentuk operasi menjadi izin usaha pertambangan khusus (IUPK). Tapi perusahaan mengajukan dua syarat kepada pemerintah, yakni jaminan kepastian hukum dan fiskal serta perpanjangan operasi. Perusahaan berharap kesepakatan diteken dalam perjanjian tertulis untuk stabilitas pertambangan mineral Freeport di Tembagapura, Papua.

Seakan ingin mengulur-ulur waktu, Freeport  seperti  ingin menghindar dari kewajibannya membangun smelter. Begitu pula dengan share sahamnya yang 51 persen yang sudah menjadi kewajibannya diberikan kepada pemerintah Indonesia lewat PP No.1/2017.

Berubahnya status perjanjian Kontrak Karya (KK) menjadi Izin Usaha Penambangan Khusus (IUPK) memang diharapkan menjadi solusi jalan tengah agar secepatnya Freeport bisa mengekspor konsentrat bijih. Namun, dengan munculnya IPUK Sementara yang dikeluarkan Menteri ESDM Ignatius Jonan yang merupakan opsi pemerintah, belakangan dipermasalahkan oleh sejumlah pengamat dan LSM. Karena pemberian IUPK Semantara dinilai di luar peraturan yang ada.

Menurut Jonan, IUPK sementara menjadi jalan keluar karena penerbitan IUPK permanen memakan waktu lama, yakni tiga sampai enam bulan. Ekspor yang terhenti selama proses tersebut diprediksi mengganggu perekonomian Papua dan menambah angka pengangguran. Izin sementara bisa terbit jika Freeport tetap berkomitmen membangun fasilitas pengolahan dan pemurnian.  Ini masa transisi. “Jika mereka enggak bisa berbuat  apa-apa. Kan enggak fair juga,” ucap Jonan.

Kebijakan Jonan itu berkaitan erat dengan  ancaman CEO Freeport McMoran Richard Adkerson, beberapa waktu lalu. Di hadapan wartawan di New York, Amerika Serikat, Adkerson mengancam bakal mengurangi 40 persen produksi Freeport jika pemerintah tidak memperpanjang izin ekspor.  Berdasarkan Peraturan Menteri Energi Nomor 5 Tahun 2017, peralihan status bakal menciutkan wilayah Freeport dari 212 ribu hectare menjadi 25 ribu hektare.

Perusahaan itu juga dibebani kewajiban divestasi, peningkatan penggunaan komponen lokal, dan penghiliran barang tambang. Pemerintah berhak menarik iuran tetap, royalty, retribusi, pajak bumi dan bangunan, serta pajak penghasilan. Dengan demikian, Pemerian IPUK sementara merupakan opsi yang dibahas oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral supaya ekspor konsentrat Freeport bisa berlanjut.

Tetapi, menurut Koordinator Koalisi Koalisi Masyarakat Sipil Pengawal Konstitusi Sumber Daya Alam Achmad Redi,  Menteri Energi Ignatius Jonan menyalahgunakan wewenang karena membuat kebijakan tanpa dasar hukum. Upaya Jonan itu bukanlah suatu diskresi karena bertabrakan dengan peraturan perundang-undangan. Penerbitan IUPK sementara berlawanan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta UU No.4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara. Ini terkait keputusan Menteri ESDM yang melampaui batas berlakunya wewenang, di luar materi wewenang, sekaligus tanpa dasar kewenangan. Dalam hal ini, Redi mengancam bakal membawa PT Freeport Indonesia ke Pengadilan Tata Usaha Negara.

Pihaknya, kata Redi,  sedang  membahas pengujian materi Peraturan menteri Energi Nomor 5 Tahun 2017 dan Peraturan Menteri Energi Nomor 6 Tahun 2017 ke Mahkamah Agung. Perubahan kontrak karya menjadi IUPK tidak bisa serta merta karena harus melalui prosedur perolehan wilayah yang ketat. Koalisi juga menganggap pembukaan keran ekspor mineral hanay bermanfaat bagi perusahaan tambang dan memicu kerusakan lingkungan. Pemerintah pun diminta menuntaskan pekerjaan rumah menata 3.386 izin yang berstatus non-clean and clear.

Tetapi,  Menko  Kemaritiman dan Sumber Daya Luhut Binsar Pandjaitan yang membela keputusan Jonan mengatakan,  adanya  IUPK sementara adalah jalan tengah supaya Freeport bisa melanjutkan penjualan konsentrat tembaganya ke luar negeri tanpa menyimpang dari kebijakan pemerintah. Luhut sendiri   menolak jika IPUK sementara disebut hanya berlaku bagi Freeport. Semua penambang berhak memperoleh izin temporer tersebut selama berkomitmen mematuhi peraturan pemerintah. Tidak ada itu akomodasi-akomodasian.

Kebijakan Jonan itu merupakan buntut ancaman CEO Freeport McMoran Richard Adkerson, pekan lalu. Di hadapan wartawan di New York, Amerika Serikat, Adkerson mengancam bakal mengurangi 40 persen produksi Freeport jika pemerintah tidak memperpanjang izin ekspor.

Berdasarkan Peraturan Menteri Energi Nomor 5 Tahun 2017, peralihan status bakal menciutkan wilayah Freeport dari 212 ribu hectare menjadi 25 ribu hektare. Perusahaan itu juga dibebani kewajiban divestasi, peningkatan penggunaan komponen lokal, dan penghiliran barang tambang. Pemerintah berhak menarik iuran tetap, royalty, retribusi, pajak bumi dan bangunan, serta pajak penghasilan.

Sampai saat ini, perubahan status PTHI dari KK ke IUPK masih terus diupayakan. Masih dalam tahap evaluasi. Belum ada solusi atau jalan tengah yang diambil pemerintah. Menurut Dirjen Mineral dan batubara Kementerian ESDM Bambang Gatot Ariyono, belum ada keputusan terkait dengan izin ekspor konsentrat Freeport sampai  pemerintah mengeluarkan sesuatu (Rabu/8/2). Bambang mengatakan, negosiasi antara pemerintah dan PTFI masih berlangsung. Pasalnya, masih ada silang pendapat terkait ketentuan dalam status izin usaha pertambangan khusus ((IUPK) yang menjadi syarat mutlak bagi perusahaan yang ingin mengekspor mineral yang belum dimurnikan, termasuk konsentrat tembaga.

Freeport sendiri sudah memberikan isyarat akan menuruti  ketentuan yang berlaku  jika sudah ada kepastian hukum dan fiskal dalam IUPK-nya nanti. Segala ketentuan dalam perizinan yang baru, khususnya perpajakan bersifat nail down seperti dalam kontrak karya (KK). Sedangkan di sisi lain, perusahaan yang berstatus IUPK harus siap mengikuti setiap peraturan yang diterbitkan kemudian hari oleh pemerintah atau prevailing.

Dengan kondisi yang makin ribet tanpa kepastian keputusan dari pemerintah soal kapan Freeport bisa mengekspor konsentrat lewat IUPK, setidaknya, Freeport telah menyiapkan antisipasi jika sesuatu yang tak diinginkan terjadi. Vice Corporate Communication PTFI Riza Pratama mengatakan, sejumlah scenario dengan makin menumpuknya stok bijih. Ada tiga isu utama yang hendak ditangani yaitu, masalah keamanan, pekerja, dan komunikasi.

Dari ketiga hal tersebut, kata Riza, yang paling krusial adalah masalah penanganan tenaga kerja bila sampai PTFI menghentikan produksi. Hal ini bisa disebabkan makin terbatasnya kapasitas penyimpanan stok bijih (ore), paling lama sampai satu minggu ke depan. Bila ini terjadi kemungkinan penambangan berhenti dan manajemen akan mengurangi jumlah pegawai hingga 60 persen.

Hingga saat ini, PTFI  melakukan teknik penambangannya dengan  2 cara yakni, yakni open-pit atau tambang terbuka yang menggunakan truk pengangkut dan sekop listrik besar di tambang Grasberg dan teknik ambrukan atau block caving pada penambangan bawah tanah atau Deep Ore Zone (DOZ).

Bijih-Bijih yang telah dihancurkan diangkut ke pabrik pengolahan melalui rangkaian ban berjalan dan ore pass. Gabungan teknik penghancuran digunakan, termasuk penggunaan mesin Semi Autogenous Grinding (SAG) dan Ball Mill untuk menghancurkan bijih tambang menjadi pasir yang sangat halus.

Bijih yang telah dihancurkan diangkut ke pabrik pengolahan melalui rangkaian ban berjalan dan ore pass. Gabungan teknik penghancuran digunakan, termasuk penggunaan mesin Semi Autogenous Grinding (SAG) dan Ball Mill untuk menghancurkan bijih tambang menjadi pasir yang sangat halus.

Di dalam melakukan kegiatannya, FCX menyelenggarakannya aktivitasnya melalui beberapa anak perusahaan utama; PTFI, Freeport-McMoRan Corporation & Atlantic Copper. Kemudian dilanjutkan proses pengapungan dengan menggunakan reagent, yaitu suatu bahan yang berasal dari alkohol dan kapur, untuk memisahkan konsentrat yang mengandung mineral tembaga, emas dan perak, dimana mineral-mineral tersebut mengapung ke permukaan dan diciduk permukaannya (skimmed-off) sebagai produk akhir. Sisa dari batuan yang tidak memiliki nilai ekonomi mengendap di bagian dasar sebagai tailing, dan dilepaskan melalui arus sungai menuju daerah pengendapan di dataran rendah.

Konsentrat dalam bentuk bubur disalurkan dari pabrik pengolahan menuju pabrik pengeringan di pelabuhan Amamapare, melalui pipa sepanjang 110 km. Konsentrat yang telah dikeringkan disimpan di pelabuhan Amamapare sebelum dijual dan dikapalkan ke pabrik-pabrik peleburan di seluruh dunia.

Di wilayah penambangannya, secara rutin PTFI melakukan audit internal maupun eksternal terhadap lingkungan guna mengevaluasi ketaatan lingkungannya, serta sistem dan praktek pengelolaannya. Karyawan di seluruh organisasi mengemban tanggung jawab langsung untuk memelihara lingkungan dan mengembangkan rencana kerja berdasarkan hasil audit. Program lingkungan Freeport berpedoman kepada persyaratan pada Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) yang diserahkan setiap tahun kepada pemerintah sesuai persyaratan dalam Analis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), selain sesuai kewajiban menurut peraturan dan perizinan terkait yang dikeluarkan pemerintah.

Pada 2008, Freeport melaporkan kinerja lingkungannya  terhadap indikator G3 Prakarsa Pelaporan Global (Global Reporting Initiative / GRI). Juga, melakukan penyesuaian terhadap beberapa indikator 2007 yang telah dilaporkan sesuai pedoman GRI untuk membandingkan indikator atas dasar yang sama. Sebagai bagian dari transisi perusahaan di tahun 2008/2009 untuk melaksanakan Kerangka Kerja Pembangunan Berkelanjutan ICMM, Freeport Indonesia pun mengembangkan suatu proses untuk mengidentifikasi resiko dan peluang yang penting. Pada awal 2009, induk perusahaan Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc. menetapkan sasaran dan tujuan kinerja yang akan menjadi acuan laporan perusahaan pada tahun berikutnya. Sasaran dan tujuan yang berlaku untuk seluruh perusahaan tersebut akan dicantumkan di dalam laporan G3 GRI 2008 perusahaan.

PT Freeport Indonesia (PTFI) berkomitmen untuk mengelola dan meminimalisasi dampak kegiatan operasinya terhadap lingkungan, menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan serta meningkatkan kinerjanya secara berkesinambungan. Sebagai bagian dari Kebijakan Lingkungan, perusahaan menggunakan strategi pengelolaan resiko berdasarkan data yang sah dan ilmu pengetahuan yang mumpuni.

Sedangkan komitmen lainnya yakni memberi dampak positif  bagi masyarakat di tempat di mana perusahaan tengah melakukan kegiatan, karena hal ini bukan saja merupakan strategi bisnis yang tepat, tetapi juga menjadi tanggung jawab warga korporasi yang baik. Berkarya menuju pembangunan berkelanjutan ikut memastikan lingkungan yang sehat bagi tenaga kerja perusahaan maupun masyarakat di dalam wilayah kegiatan perusahaan yang hidup dan berkembang, yang sangat penting bagi berlanjutnya keberhasilan korporasi.

Sebagai tamu dan salah satu pemangku kepentingan utama di dalam masyarakat, PT Freeport Indonesia (PTFI) mempunyai komitmen untuk menciptakan dan mendukung program pengalihan keterampilan kepada masyarakat setempat serta menciptakan dampak positif yang permanen setelah kegiatan pertambangan tidak ada lagi di wilayah itu.

Pemerintah Pusat  di dalam kerjasama penambangan yang dikerjakan oleh Freeport Indonesia, memiliki  saham 9,36%. Sedangkan sisa saham sebesar 90,64% dimiliki Freeport-McMoran Copper & Gold Inc, perusahaan tambang yang juga berbasis di AS.

Dengan komposisi saham seperti ini sudah lama sejumlah pakar dan tokoh mengatakan tidak adil. Terjadinya komposisi saham seperti ini tak lain adalah karena Peraturan pemerintah (PP) No.20/1994 tentang Pemilikan Saham Dalam Perusahaan yang Didirikan Dalam rangka Penanaman Modal Asing.  PP tersebut membolehkan kepemilikan saham asing pada anak usahanya di Indonesia hingga 100%. Selain diuntungkan PP tersebut, kontrak karya (KK) perpanjangan Freeport yang diteken pada 1991 juga memberi keringanan bagi perusahaan tambang emas dan tembaga yang berbasis di Amerika Serikat tersebut.

Seharusnya, melihat kenyataan yang pincang itu, Pemerintah segera mengamandemen Peraturan Pemerintah (PP) No 20/1994 tentang Pemilikan Saham Dalam Perusahaan yang Didirikan Dalam Rangka Penanaman Modal Asing untuk ‘memberi jalan’ proses divestasi PT Freeport Indonesia.

Simon Felix Sembiring, mantan dirjen Mineral dan Batubara (Minerba) Kementerian ESDM pernah mengatakan, selain mengamandemen PP 20, yang mesti direvisi juga adalah surat Badan Koordinasi dan Penanaman Modal (BKPM) nomor 415/A.6/1997. Pasalnya, surat BKPM itu menyatakan, ketentuan divestasi yang lebih ringan yang tercantum dalam PP 20/1994 berlaku bagi Freeport Indonesia. Padahal, kata Simon, divestasi Freeport telah diatur dalam pasal 24 dalam klausal KK pertama. Namun, pasal 24.2d disebutkan bahwa apabila ada peraturan perundang-perundangan yang lebih menguntungkan di kemudian hari, maka peraturan tersebut yang berlaku.

Pada pasal 24 KK perpanjangan 1991 disebutkan, kewajiban divestasi Freeport terdiri atas dua tahap. Tahap pertama, melepas saham ke pihak nasional sebesar 9,36% dalam 10 tahun pertama (sejak 1991).sedangkan pada tahap kedua, mulai 2001 Freeport harus melepas sahamnya ke pihak nasional sebanyak 2% per tahun, sampai kepemilikan nasional total menjadi 51% (mayoritas). Tetapi, pada bagian akhir pasal 24 KK freeport 1991 juga disebutkan, jika kemudian ada aturan ‘yang meringankan’, maka Freeport bisa mengikuti aturan itu. Nah, di situlah kelemahannya, semestinya PP tersebut memberi pengecualian kepada perusahaan asing yang bergerak di sektor pertambangan.

Inilah kesalahan pemerintah di mana kewajiban divestasi saham Freeport berdasarkan KK perpanjangan 1991 gugur dengan sendirinya akibat PP No.20/1994. Sebenarnya, Freeport sudah melaksanakan kewajiban divestasi tahap pertamanya, yakni pada 1991, melepas 9,36% sahamnya ke pihak nasional, lewat PT Indocopper Investama, yakni unit usaha Grup Bakrie. Kala itu, pemerintah Indonesia menolak membeli saham divestasi Freeport.

Pada 1991, Indocopper telah membeli 9,36% saham divestasi Freeport seharga US$ 213 juta. Tetapi, pada 1992, Freeport membeli kembali sebanyak 51% dari 9,36% saham divestasi itu senilai US$ 212 juta. Pada 1997, Bakrie juga melepas 49% saham miliknya di Indocopper kepada PT Nusamba Mineral Industri milik Bob Hasan senilai US$ 302,7 juta. Pada 2002, Bob Hasan menjual semua sahamnya di Indocopper kepada Freeport. Menurut Simon waktu itu, klausul tentang ‘yang meringankan’ sebenarnya masih jadi perdebatan. Karena itu artinya kewajiban divestasi dianggap ‘memberatkan’. Dia pun mempertanyakan,  apanya yang berat? Saham divestasi itu kita beli, tidak gratis. Di sisi lain, Pemrov Papua pun ada keinginan kuat untuk ikut serta dalam proses penambangan di Freeport. Sebab, memang hal yang wajar jika selama ini Pemda Papua tidak memiliki saham di tambang itu.

Freeport Report 2011

Menurut laporan dari Freeport sendiri, selama bulan Oktober sampai Desember 2011, kewajiban Freeport Indonesia melakukan pembayaran kepada Pemerintah Indonesia sebesar 372 juta dolar AS, atau sekitar Rp 3,4 triliun dengan kurs saat ini, yang terdiri dari Pajak Penghasilan Badan sebesar 293 juta dolar AS; Pajak Penghasilan Karyawan, Pajak Daerah serta pajak-pajak lainnya sebesar 36 juta dolar AS; dan royalti sebesar 43 juta dolar AS.

Dengan demikian, total pembayaran yang telah dilakukan Freeport selama tahun 2011 sampai dengan Bulan Desember telah mencapai 2,4 miliar dolar AS atau sekitar 21 triliun rupiah dengan kurs saat ini, yang terdiri dari Pajak Penghasilan Badan sebesar 1,6 miliar dolar AS; Pajak Penghasilan Karyawan, Pajak Daerah serta pajak-pajak lainnya sebesar 397 juta dolar AS; royalti 188 juta dolar AS; dan dividen bagian Pemerintah 202 juta dolar AS. Sejalan dengan prosedur administratif yang berlaku dalam peraturan perpajakan Indonesia, maka dampak pembayaran pajak akibat aksi pemogokan karyawan dalam tahun 2011 akan dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan Tahun 2012.

Nilai pembayaran pajak, royalti, dan dividen berfluktuasi sesuai dengan perubahan harga komoditas, tingkat penjualan dan produksi.Total kewajiban keuangan sesuai dengan ketentuan yang mengacu pada Kontrak Karya tahun 1991 yang telah dibayarkan Freeport Indonesia kepada Pemerintah Indonesia sejak tahun 1992 sampai bulan Desember 2011 adalah sebesar 13,8 miliar dolar AS. Jumlah tersebut terdiri dari pembayaran Pajak Penghasilan Badan sebesar 8,6 miliar dolar AS; Pajak Penghasilan Karyawan, Pajak Daerah, serta pajak-pajak lainnya sebesar 2,6 miliar dolar AS; royalti 1,3 miliar dolar AS dan dividen sebesar 1,3 miliar dolar AS.

Freeport Indonesia juga memberikan kontribusi tidak langsung bagi Indonesia termasuk investasi infrastruktur di Papua seperti kota, instalasi pembangkit listrik, bandara udara dan pelabuhan, jalan, jembatan, sarana pembuangan limbah, dan sistem komunikasi modern. Infrastruktur sosial yang disediakan oleh perusahaan termasuk sekolah, asrama, rumah sakit dan klinik, tempat ibadah, sarana rekreasi dan pengembangan usaha kecil dan menengah. Freeport Indonesia telah melakukan investasi senilai kurang lebih 7,2 miliar dolar AS pada berbagai proyek.

Kontribusi Freeport kepada Indonesia & Papua:

  • PT Freeport Indonesia telah membayar 13,8 miliar dolar AS secara total sejak 1992 sampai bulan Desember 2011 berdasarkan Kontrak Karya saat ini.
  • Hasil penelitian dari Universitas Indonesia menunjukkan bahwa PT Freeport Indonesia berkontribusi lebih dari 96% produk domestik bruto (PDB) Kabupaten Mimika dan lebih dari setengah bagi PDB Provinsi Papua.
  • PT Freeport Indonesia mempekerjakan sekitar 23.000 karyawan di Papua, yang mencakup 98% warga Negara Indonesia yang 28%nya adalah karyawan asal Papua.
  • Pada tahun 2003, PT Freeport Indonesia mendirikan Institut Pertambangan Nemangkawi (IPN) untuk memperoleh kesempatan meningkatkan kompetensi, khususnya untuk masyarakat asal Papua yang memberikan kesempatan bagi pemuda pemudi warga Indonesia untuk memperoleh kesempatan kerja sebagai bagian dari operasi PT Freeport Indonesia. Sampai tahun 2010 hampir 3.800 siswa magang telah mengikuti pelatihan di IPN dan memperoleh keterampilan untuk menjadi karyawan yang produktif.
  • Pada tahun 2011, PT Freeport Indonesia melakukan investasi lebih dari 229 juta dolar AS pada berbagai program pembangunan berkelanjutan di Papua yang mana 54 juta dolar AS didedikasikan bagi komunitas lokal melalui Dana Kemitraan bagi Pengembangan Masyarakat.

Namun, ada yang tidak diketahui publik tentang struktur organiasi di Freeport Indonesia, dan publik hanya tahu bahwa di Freeport terdapat 18 komisaris; 12 orang kewarganegaraan asing dan lima direksi dimana 3 orang berkewarganegaraan asing.

Bahkan di laman situsnya hal itu tidak tercantum susunan nama komisaris dan direksi dari perseroan. Kemudian jika masih penasaran dan masuk ke situs induk perusahaannya, yaitu Freeport-McMoran Copper & Gold Inc, pun tidak terdapat keterangan yang menyangkut nama-nama orang dalam susunan komisaris dan direksi PTFI.

Pertengahan 2010, Freeport Indonesia melayangkan surat kepada pemerintah c.q Kementerian ESDM untuk menetapkan seseorang guna mewakili pemerintah duduk sebagai komisaris. Dalam terbitan internal Freeport Indonesia pada tahun 2010, sempat menayangkan berita tentang Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Freeport Indonesia. Salah satu hasil dari RUPS adalah pengangkatan dua komisaris baru, yaitu Marzuki Darusman dan Andi Mattalata.

Tidak hanya sebagai komisaris saja, Marzuki Darusman pun berperan sebagai Executive Counsel and Special Advisor to PT Freeport Indonesia President Director & CEO. Sebuah jabatan bergengsi, karena menjadi parameter bagaimana direksi Freeport Indonesia bersikap terhadap dinamika politik, ekonomi mapun juga hukum yang ada di Indonesia.

Ironisnya, meskipun posisi strategis, yakni presiden direktur atau CEO Freeport Indonesia dijabat orang Indonesia, juga tak bisa berbuat banyak demi kepentingan bangsa. Padahal, ketika Armando masih menjabat sebagai Presiden Direktur Freeport Indonesia, dia di dampingi dua orang deputi presiden direktur, yakni August Kafiar dan Rusdian Lubis untuk menangani fungsi Hubungan Komunitas serta fungsi Keselamatan Kesehatan Kerja dan Lingkungan.

August Kafiar adalah mantan rektor Universitas Cenderawasih dan mantan anggota DPR. Sedangkan Rusdian Lubis adalah mantan staf profesional senior Bank Dunia di Washington DC, staf senior Kementrian Lingkungan Hidup dan konsultan pemerintah Indonesia mengenai masalah-masalah lingkungan.

tentu saja jika membicarakan soal Freeport Indonesia, adalah juga membicarakan soal ‘keadilan’. Pasalnya, Kontrak Kerja Freeport Indonesia dinilai oleh banyak kalangan sangat tidak adil bagi bangsa Indonesia. Desakan renegosiasi Kontak Kerja pun dilancarkan. Namun, hingga saat ini, belum ada kemajuan yang signifikan dalam rencana proses renegosiasi kontrak itu.

Seperti diketahui, dalam Kontrak Kerja (KK) I yang diteken pada 7 April 1967 memang tidak ada kewajiban Freeport Indonesia untuk membayar royalti emas. KK I hanya mengatur royalti tembaga. Namun, dalam KK II yang diteken pada 1991, ada kewajiban membayar royalti emas.

Anehnya, Freeport Indonesia hanya membayar besaran royalti emas sebesar 1%. Sementara perusahaan tambang emas lainnya di Indonesia membayar rotalti emas minimal 3%. Besaran royalti emas Freeport yang hanya 1% merupakan yang paling rendah di seluruh dunia.

Peraturan Pemerintah No 45/2003 tentang Tarif Peneriman Negara Bukan Pajak (PNBP)yang berlaku pada Kementeriaan ESDM adalah hal yang mengatur Royalti Dalam PP itu, royalti emas ditetapkan sebesar 3,75% dari harga jual kali tonase. Namun untuk Freeport, royalti hanya dikenakan sebesar 1% dari harga jual kali tonase. Pemerintah pun hingga kini belum membuat keputusan perubahan besaran royalti Freeport. Sejauh ini, kenaikan besaran persentase royalti Freeport tersebut masih sebatas wacana.

Menilik kasus Freeport Indonesia, meskipun banyak orang Indonesia, bahkan rata-rata eks pejabat yang duduk sebagai komisaris atau direksi di perusahaan, namun tidak banyak membawa perubahan bagi perusahaan itu, terutama menyangkut kepentingan bangsa Indonesia.

Dan hal yang paling membuat kita heran adalah sikap Dirut PT Freeport Indonesia Chappy Hakim yang mantan KASAU yang selama ini silent, tiba-tiba menjadi ‘galak’  ketika DPR-RI menagih janji kewajiban pembuatan smelter Freeport.  Mungkin yang kita bisa pahami atas peristiwa itu saat ini adalah sebuah pemahaman untuk siapa  Pak Chappy Hakim itu bekerja.  Diangkat sebagai Dirut salah satu perusahaan tambang terbesar di dunia yang berada di Indonesia, tentu saja beliau harus membela sang bos yang berkantor pusat  di  Phoenix, Arizona, Amerika Serikat, Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc (FCX). Lain hal pula sikapnya misalnya  ketika dia harus duduk sebagai anggota DPR atau  berada di jajaran kabinet yang tuntutannya harus berorientasi pada kesejahteraan rakyat.

Kendati merasa mendapat tekanan dengan dikeluarkannya PP No. 1 Tahun 2017, bisa jadi hingga saat ini Freeport masih merasa di atas angin di dalam konstelasi percaturan politik dan ekonomi di Indonesia. Mengapa?

Freeport memegang kartu truf dan tahu benar bagaimana ‘menundukkan’ para pemain regulator atau pembuat kebijakan di bidang minerba di Indonesia. Bukankah sejak awal sekali, Freeport sudah di atas angin dan memiliki track record mendikte beberapa dekade pemerintahan Orde Baru sejak awal berkuasa (1967). Tunggu saja babak berikutnya serial Freeport. [ ]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here