Pertemuan Jokowi dan Moffett (2)

Freeport Menang Banyak Setelah Pertemuan di Istana

0
136
Mantan Menko Kemaritiman Rizal Ramli berpendapat transaksi divestasi saham PT Freeport Indonesia lebih banyak menguntungkan Freeport dan sangat merugikan Indonesia, karena pola negosiasinya menempatkan Indonesia sangat defensif.

Nusantara.news, Jakarta – Sangat disayangkan isu soal Freeport tidak masuk dalam agenda debat kedua calon presiden Jokowi dan Prabowo akhir pekan lalu. Saking panasnya isu itupun tetap meledak di luar debat, malah perdebatannya makin panas setelah mantan Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said ‘bernyanyi’.

Saat pernyataan Sudirman Said sampai ke telinga Jokowi, sang Presiden pun memberikan klarifikasi bahwa pertemuan dengan Moffett dilakukan terbuka, bukan diam-diam seperti diutarakan Sudirman Said.

Dia bahkan mengatakan pertemuan dilakukan tidak sekali dua kali, melainkan lebih dari itu. Dia pun menjelaskan, pertemuan tersebut memang komunikasi tentang perpanjangan kontrak PTFI hingga 2041.

“Enggak sekali dua kali ketemu, gimana sih kok diam-diam. Ya Ketemu bolak-balik, enggak ketemu sekali dua kali. Dia kan minta perpanjangan. Pertemuan bolak-balik memang yang diminta perpanjangan, terus apa?” kata Jokowi.

Menteri ESDM Ignasius Jonan pun angkat suara terkait pertemuan rahasia tersebut. Sebagai menteri yang menggantikan posisi Sudirman, Jonan dirinya sama sekali tidak tahu soal pertemuan rahasia yang dimaksud.

Saat dirinya ditugaskan menjadi Menteri ESDM pada Oktober 2016, Jokowi memang meminta pihaknya segera menyelesaikan negosiasi dengan FCX terkait perpanjangan izin. Tapi dia tidak mengetahui perihal surat Sudirman Said yang kontroversial.

Tapi Jonan menegaskan, negoisasi itu mengacu pada 4 syarat yang diminta Jokowi kepada bos FCX yang baru, Richard Adkerson. Selama dua tahun negosiasi pun (2016-2018), Jonan menuturkan Jokowi dua kali menolak untuk bertemu Adkerson.

Jonan menegaskan bahwa surat Sudirman Said itu sama sekali tak ada kaitannya dengan hasil negosiasi yang sudah dicapai dengan Freeport hari ini.

“Enggak tahu saya, ya ditanyakan saja kepada penduduk setempat ini. Tapi misalnya toh pertemuan itu ada dan surat itu ada, itu enggak releven lagi. Semasa saya ditugaskan ke sini ditinggalkan semua (surat itu), mulai dari nol. Saya ingin klarifikasi saja karena saya ditugaskan di sini,” kata Jonan.

Jonan menegaskan negosiasi dalam akuisisi ini prosesnya dimulai dari nol. Dia mengaku dirinya diangkat menjadi Menteri ESDM pada Oktober 2016. Salah satu tugas yang diberikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke dirinya adalah mengambil alih saham PTFI.

Ada pun arahan yang diberikan Jokowi ke Jonan yakni mengambil saham 51%, membangun smelter, IUPK, dan penerimaan negara lebih besar.

Dalam negosiasi itu, Jokowi menyerahkan penuh ke para menteri. Jonan menegaskan, dalam 2 tahun proses negosiasi tidak ada pertemuan khusus antara Jokowi dan petinggi FCX.

“Sampai hasilnya yang kita tahu semua, selama dua tahun, Presiden tidak menerima Richard Adkerson, mungkin pertemuan internasional, mungkin pernah papasan,” katanya.

Mantan Menko Kemaritiman Rizal Ramli tidak mau ambil pusing dengan ada tidaknya pertemuan Jokowi dengan Moffett. Rizal hanya concern pada hasil perundingan yang dinilainya FXC menang banyak

Menurutnya transaksi saham Freeport Indonesia merugikan bangsa, peluang untuk menguntungkan bangsa lenyap gegara kekeliruan pengambilan keputusan.

Sebenarnya Rizal mengapresiasi Jokowi karena berhasil mengambil alih blok Mahakam dan Blok Rokan. Memang selain kebetulan konsesinya sudah selesai dan harus dikembalikan ke Indonesia, walaupun harus membayar US$200 juta

Tapi dalam kasus Freeport, menurut Rizal yang menang banyak adalah FCX, dimana FCX mendapat uang kas senilai US$3,86 miliar atau ekuivalen Rp56 triliun saat itu. Pada saat yang sama Inalum harus merogoh kocek sejumlah itu lewat penerbitan global bond.

Dari sini saja terlihat betapa inferiornya negosiasi Indonesia terhadap FCX, padahal Indonesia bisa lebih superior. Seperti Rizal Ramli pernah menekan Moffett terkait pencemaran lingkungan yang dilakukan Freeport dan harus membayar denda atas pencemaran itu hingga Rp185 triliun.

Kemenangan FCX lainnya, kontrol Freeport Indonesia masih ditangan mereka. Sementara Inalum yang konon menguasai 52% hanya gigit jari dan bersedia tak menerima dividen selama dua tahun ke depan. Ini jelas-jelas sebuah transaksi uang memposisikan Indonesia di bawah korporasi Amerika.

Rizal menambahkan, kemenangan FCX adalah mereka masih mendapatkan economic righ hingga 82% sampai 4 tahun ke depan.

Yang cukup menggiurkan, FCX dapat perpanjangan kontrak 20 tahun ke depan, padahal perpanjangan kontrak tahun 1991 cacat hukum karena terbukti adanya penyogokan pada saat perpanjangan kontrak pertama.

Selain itu dihapuskannya beban kerusakan lingkungan FCX senilai Rp185 triliun dan seolah-olah menjadi perusahaan baru yang tanpa cacat. Lebih dari itu FCX juga mendapat keringanan pajak penghasilan badan (PPh) hanya 25%. Turun dibandingkan dengan PPh badan FCX dalam rezim KK, yakni 35%. Cuma, Freeport menanggung bagian pemerintah pusat sebesar 4% dari keuntungan bersih pemegang Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) dan bagian pemerintah daerah sebesar 6%.

Kemenangan lainnya, ke depan jika Freeport Indonesia akan membangun smelter Inalum (mewakili pemerintah) harus ikut menanggung biaya sesuai share di Freeport Indonesia 52%.

“Ini sangat disayangkan, bagaimana bisa negara mengalah dengan korporasi,” sesal Rizal.

Padahal ia meyakini sebetulnya Indonesia bisa mendapatkan Freeport Indonesia dengan murah, karena pada 2021 kontrak Freeport habis dan kita memang harus membeli asetnya yang berusia 5-10 tahun, discounted-nya tentu besar.

Apalagi kalau kita dapat mengambil beban kerusakan lingkungan senilai Rp185 triliun, bisa jadi kalau dinetting malah surplus selain dapat gratis.

“Waktu saya di pemerintah ada yang mau Freeport diperpanjang kontraknya. Saya bilang nggak usah. Lakukan last minute biar harga saham jatuh baru kita ambil. Karena nilai saham Freeport itu tergantung dengan konsesi yang diberikan pemerintah. Bahkan kalau kita hank out, harga sahamnya akan jatuh,” tegasnya.

Rizal pernah melakukan itu saat menjadi Menteri Keuangan. Dia dengan tegas menolak perpanjangan kontrak Freeport, harga saham FCX di bursa efek New York turun dari US$35 menjadi hanya US$5 per saham.

“Saya bilang, kita beli di atasnya, dengan US$5 per lembar saham, kita bisa ambil saham Freeport hingga 70%. Karena Freeport Indonesia adalah tukang gali yang dibayar tiap ton. Kalau harga emas naik, yang naik sahamnya Freeport McMoran, bukan Freeport Indonesia,” papar Rizal.

Saat FCX ditekan Indonesia hingga hang out, last minute saham FCX bisa diambil Pemerintah Indonesia hingga 70%-nya. Setelah diambil alih mayoritas, Pemerintah Indonesia mengumumkan konsesi baru, saham FCX dengan otomatis akan naik dengan cepat.

“Saya perkirakan naik minimum US$20, bahkan bisa US$25. Kita langsung untung, tak perlu keluar duit, tapi malah dapat saham. Skenario ofensif begini kok tidak dijalanin. Bisanya merugikan Inalum, itu juga artinya merugikan negara,” tegas Rizal.

Rizal mengaku selama belum keluar dari kabinet, Presiden Jokowi memiliki komitmen yang sama soal Freeport. Tapi setelah Rizal keluar, sikap Presiden Jokowi sudah lain lagi.

“Jadi Pak Jokowi itu dasarnya orang baik. Tapi ibarat busa, kalau orang yang mengelilinganya baik, maka dia baik. Tapi kalau sekelilingnya buruk, maka ia pun ikut buruk,” sesal Rizal.

Itulah sekelumit kisah Moffett yang untung besar setelah berhasil bernegosiasi langsung dengan Jokowi di Istana Negara. Inilah benang merah mengapa akhirnya dalam negosiasi posisi Indonesia demikian defensif.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here