Freeport Menyisakan Jejak Kriminal Korporasi

0
191
Chairman FreeportMcMoran James Robert Moffet diduga melakukan kriminal korporasi dengan menyogok Menteri Energi Sumber Daya Manusia pada 1991 saat perpanjangan Kontrak Karya I. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bisa menangani dugaan uang sogok tersebut.

Nusantara.news, Jakarta – Sejak 1991 PT Freeport Indonesia (FI) mengundang kontroversi, mulai dari uang sogok, perusakan lingkungan, hingga pembiaran masyarakat Papua terus miskin dan terbelakang.

Kini, ketika kontrak karya antara FreeportMcMoran (FCX)—Induk dari FI–dengan Pemerintah Indonesia selesai pada 2021, justru diperpanjang 2 x 10 tahun menjadi tahun 2041. Dengan berbekal Rp55,8 triliun (US$3,85 miliar) maka PT Indonesia Asahan Alumunium (Inalum) sebagai BUMN wakil Indonesia menguasai 51,23% saham FI.

Ekonom senior Rizal Ramli dalam catatannya menyatakan, Indonesia membeli saham dari perusahaan yang dua tahun lagi menjadi milik sendiri. Operasi FI yang harus berhenti pada  2021 diteruskan sampai th 2041.

Untuk membeli 51,23% saham FI, Inalum harus berutang dengan menerbitkan global bond senilai US$3,85 miliar atau senilai Rp55,8 triliun pada 8 November 2018 lalu di New York.

Hebatnya, dalam 1 bulan Inalum dengan mudah mendapatkan dan segar dari global bond yang dijual hingga US$4 miliar atau oversubscribe. Mengapa demikian? Karena kreditor sangat yakin akan dapat menguasai FI dengan menggunakan aturan global.

Dalam aturan global, FCX (induk FI) boleh membeli global bond yang diterbitkan Inalum. Kalau FCX bisa menguasai global bond Inalum yang bunganya cukup tinggi, keuntungan Inalum akan disetor ke FCX, termasuk untuk membayar cicilan pokok utang dan bunga.

Itu artinya FCX masih menguasai FI sampai 2041. Rizal Ramli menyindir, “Lantas suksesnya dimana?”

Sebelumnya Presiden Jokowi menyatakan kebanggaannya atas divestasi 51,23% saham FI ke Inalum. Ia bangga karena FI sudah kembali ke Indonesia melalui Inalum.

“Hari ini, dengan mengucap syukur Alhamdulillah, saya menyampaikan bahwa saham PT Freeport Indonesia sebanyak 51,23% sudah beralih ke Indonesia melalui PT Inalum. Momen di penghujung tahun ini sungguh bersejarah, Freeport yang beroperasi di Indonesia sejak 1973, baru hari ini kita kuasai dengan kepemilikan saham mayoritas.” ujar Jokowi melalui unggahan dalam instagram pribadinya @jokowi, (Jumat, 21/12).

Padahal Rizal Ramli, saat dimintai pendapatnya tentang “keberhasilan” pemerintah Jokowi ini, ia malah menyatakan kekecewaannya. Dirinya mengenang masa tiga tahun silam, saat masih menjadi Menko Kemaritiman, sebenarnya sudah pernah memberikan masukannya secara pribadi terkait Freeport ini kepada Jokowi.

Pertama, Rizal menyarankan kepada Presiden Jokowi agar tidak memperpanjang kontrak karya Freeport.

Menurut dia, Kontrak Karya Freeport (KKF tahap II) tahun 1991 cacat hukum, karena ada indikasi penyogokan pejabat pemerintah Indonesia saat itu, berinisial GK. Karena Kontrak Karya tersebut cacat hukum, maka tidak ada lagi “sanctity of contract” (kesucian kontrak).

Artinya, tidak ada kewajiban untuk menyetujui perpanjangan kontrak FI 2 x10 tahun sampai 2041. Belum lagi, FI melakukan banyak wanprestasi: kerusakan lingkungan, jadwal divestasi dan pembangunan smelter yang terus diundur, serta track record sebagai penyogok pejabat Indonesia.

Masukan kedua, ungkap Rizal, lebih baik Indonesia membeli saham FCX, induk dari FI.  Pada akhir 2015 dan awal 2016, sebagai imbas dari perbedaan pendapat tentang kepastian perpanjangan kontrak Freeport antara Menko Kemaritiman Rizal Ramli dengan koleganya di Kabinet, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said, harga saham FCX terjun bebas di Bursa Saham New York. Kapitalisasi pasar, atau nilai dari 100% saham, FCX sempat dihargai sebesar US$5 miliar atau sekitar Rp69 triliun dengan kurs rupiah saat itu.

Artinya, bila tiga tahun yang lalu Presiden Jokowi menuruti masukan Rizal Ramli, dengan nilai yang telah dikeluarkan saat ini sebesar Rp55,8 triliun, Indonesia dapat memiliki 80% saham FCX, induk dari FI. Jauh lebih menguntungkan daripada hanya sekedar memiliki 51,23% saham FI saat ini.

Itu sebabnya, atas kejanggalan transaksi divestasi 51,23% saham FI dari FCX ke Inalum ada kejanggalan yang patut diinvestigasi oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Karena ini bukan soal Indonesia dengan Amerika, tapi ini persoalan korporasi Amerika yang melanggar aturan di negeri kita sekaligus di negeri asalnya sendiri.

Di sinilah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bisa masuk untuk untuk mendeteksi dan menghakimi jejak kriminal korporasi FI.

Aktivis senior Syahganda Nainggolan menduga ada potensi kerugian negara dalam pengambilalihan saham dengan nilai Rp55,8 triliun tersebut. Pasalnya, terdapat dua bukti otentik yang sudah mengarah terjadinya kecurangan.

Pertama, rekaman video terkait pengakuan Luhut Binsar Panjaitan yang ketika masih menjabat Menko Polhukam dalam skandal ‘papa minta saham’ saat memberikan keterangan di Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI.

“Dia (Luhut) mengatakan bahwa itu prinsipnya milik bangsa Indonesia. Kalau ditunggu 2021 maka itu otomatis menjadi milik Indonesia seperti halnya Mahakam. Ini yang ngomong adalah pemerintahan resmi rezim Jokowi, bukan orang lain,” jelasnya kepada wartawan di Kawasan Cikini beberapa hari lalu.

Menurut Syahganda, pengakuan Luhut tersebut sekaligus membantah kalau perjanjian kontrak karya (KK) II Freeport terdapat klausul yang menjerat bahwa Indonesia harus dan terpaksa memperpanjang kontrak sampai 2021.

Bukti kedua yakni pengakuan Rizal Ramli saat menjabat menko kemaritiman dan sumber daya. Yang mana Rizal Ramli mengungkapkan bahwa pada 30 Desember 1991 saat KK ditandatangani untuk masa berlaku 30 tahun hingga tahun 2021, GK selaku Menteri Pertambangan dan Energi diduga kuat menerima suap dari Freeport dalam bentuk saham.

“Maka dia cacat hukum. Si James Robert Moffett yang punya itu (Freeport) melakukan penyuapan. Dia sudah mengakui dan dia akan memberikan kompensasi. Nah artinya itu ada kejahatan korporasi. KPK dan BPK harus melakukan audit investigasi. Kenapa harus dibeli, siapa yang diuntungkan, siapa yang dirugikan. Menurut saya bangsa ini dirugikan,” papar Syahganda yang juga direktur Sabang-Merauke Circle (SMC).

Karena itu keputusan Jokowi meningkatkan kepemilikan saham di FI dari 9% menjadi 51,23% dengan biaya Rp55,8 triiliun penuh dengan tanda tanya besar. Apakah ini bagian dari prestasi beliau, atau bagian dari kelanjutan korupsi yang melibatkan korporasi?

Sekadar informasi, ketika melakukan pembicaraan dengan CEO Freeport James Robert Moffett pada 2001, Rizal Ramli adalah Menteri Keuangan. Dalam pembicaraan itu, Moffett mengakui kesalahan Freeport karena menyogok seorang menteri, berinisial GK, dalam perpanjangan kontrak tahun 1991.

Moffett minta maaf, dan menyatakan bersedia membayar ganti rugi pada pemerintah Indonesia, dan bersedia memperhatikan keselamatan lingkungan alam Papua..”CEO James Moffett sudah ngaku salah, makanya bersedia bayar US$5 milyar daripada masuk penjara krn menyogok pejabat RI,” twit Rizal Ramli.

Namun sayang, tiga bulan setelah pembicaraan itu Gus Dur dijatuhkan dari jabatannya. Rencana settlement dengan FCX pun batal.

Menurut Rizal Ramli, Indonesia berpeluang membatalkan kontrak karya 1991 karena sarat korupsi dan penyuapan. Moffett tahu, bahwa kalau digugat di pengadilan AS, dirinya bisa dinyatakan bersalah. Itulah sebabnya, Moffeett mengatakan bersedia membayar ganti rugi.

Ini adalah posisi Rizal Ramli dalam memandang isu Freeport. Itu sebabnya, menurut RR, keputusan pembayaran 51,23% saham FI oleh Inalum adalah langkah yang patut dipertanyakan. Apalagi, dana yang digunakan berasal dari global bond yang sangat berisiko tinggi.

Sudah saatnya negeri ini dipimpin dengan jujur, transparan dan mengedepankan semangat NKRI, dan bukan semangat untuk merongrong dan terus menerus menggerogoti aset negara dengan transaksi yang bodoh-bodohan seperti FI dan Inalum.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here