Freeport Semakin Rewel?

0
217
foto: Istimewa

Nusantara.news, Jakarta, – Freeport ‘Merengek-rengek’. Freeport ‘mengancam’. Begitulah  bunyi judul dari sebuah media online yang cukup menggelitik. Mengapa Freeport jadi rewel dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 tahun 2017 tentang perubahan keempat PP Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara?

Seperti diketahui, PP Nomor 1 Tahun 2017, Pemerintah mensyaratkan  Freeport  harus  mengubah status  Kontrak Karya-nya (KK) menjadi  Izin Usaha Penerbitan Tambang Khusus (IUPK) dan  menyerahkan divestasi sahamnya 51 persen kepada Pemerintah serta  diharuskan membangun smelter.  Tarik-ulur perundingan yang cukup lama dan alot itu walhasil disetujui juga oleh pihak Freeport yang juga mengajukan persyaratan; adanya jaminan kepastian hukum dan fiskal. Pada rezim  IUPK mengatur pungutan-pungutan berupa iuran tetap, royalti, dan retribusi daerah.

Sementara komponen pajak yang ditarik adalah pajak bumi dan bangunan serta pajak penghasilan. Besarannya pun berubah-ubah sesuai dengan ketentuan yang berlaku (prevailing). Sementara dalam rezim kontrak karya, Freeport hanya dikenai pungutan royalti dan iuran tetap. Perusahaan juga hanya membayar pajak penghasilan badan, pajak bumi da bangunan, serta pajak daerah. Besaran ini tidak berubah-ubah karena termaktub dalam kontrak (nailed down).

Tentang persyaratan pembangunan smelter untuk mengolah dan memurnikan bijih tambang di dalam negeri  padahal sudah jauh-jauh hari diwajibkan lewat UU No.4 Tahun 2009. Pembangunan smelter itu sendiri diperkirakan butuh biaya 2,3 juta dollar AS (Sekitar Rp 31 triliun).

Freeport minta kepastian hukum dan fiskal kepada Pemerintah, walau sudah berubah IUPK, masih sama dengan ketentuan yang berlaku pada ketika masih berbentuk kontrak karya (KK), misalnya dalam soal fiskal Freeport masih tetap ngotot dalam bentuk naildown sedangkan menurut peraturan yang baru (PP No.1 Tahun 2017, fiskal bisa berubah-rubah sesuai kondisi yang diberlakukan oleh Pemerintah (prevailing).  Sementara, Pemerintah mengancam jika tidak mengikuti aturan baru yang diberlakukan (IUPK), Freeport tidak diperbolehkan lagi mengekspor konsentratnya, maka sejak 12 Januari 2017, Freeport mandeg tak mengekspor konsentrat tembaganya.

Ancaman Freeport – yang belum menyetujui perjanjian dalam rezin IUPK –jika tidak bisa mengekspor konsentratnya bakal mem-PHK karyawannya, akhirnya memang dibuktikan. Sehari berselang,  Freeport  merealisasikan ancamannya itu dengan merumahkan 25 karyawan tambang seniornya. Akhirnya, pada Jumat (17/2/2017), Kementerian ESDM memutuskan untuk menerbitkan izin rekomendasi ekspor kepada Freeport.  Tetapi,  dengan perubahan itu,  pihak Freeport  Indonesia menganggap  perubahan statusnya menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) masih menggantung.

Adanya kemungkinan pihak Freeport Indonesia membawa persoalan ini ke ranah hukum ke badan arbitrasi internasional, Pemerintah Indonesia memang perlu mengantisipasinya. Tak ada yang bisa menahan jika Freeport membawa persoalan ini ke arbitrasi internasional  Menurut Menteri ESDM Jonan, jika  PTFI membawa persoalan ini ke arbitrase, itu adalah langkah hukum yang menjadi hak siapapun . Dalam hal ini, Pemerintah akan terus berupaya maksimal untuk mendukung semua investasi di Indonesia baik investasi asing maupun investasi dalam negeri tanpa terkecuali (19/2/17). Tetapi di dalam persoalan peraturan yang berlaku mengenai  pertambangan mineral logam, pemerintah tetap berpegang kepada UU Mineral dan Batubara No 4/2009 dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah No 1/2017 sebagai revisi dan tindak lanjut semua peraturan yang telah terbit sebelumnya.

Pemerintah menghormati semua isi perjanjian yang telah dibuat sebelumnya dan masih sah berlaku dengan pengacu dan berpegang pada UU dan PP tersebut.  Peraturan bahwa pemegang Kontrak Karya (KK) wajib melakukan pengolahan dan pemurnian (hilirisasi) dalam jangka waktu 5 tahun sejak UU Minerba 4/2009 diundangkan (pasal 169 dan pasal 170).

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignatius Jonan dipandang telah menunjukkan ketegasannya di samping juga menyampaikan harapannya  adanya  upaya negosiasi antara Freeport  dengan  pemerintah Indonesia, sehingga tidak perlu ada langkah arbitrase. Jika itu pilihannya, masih lebih baik ketimbang pemecatan karyawan yang dijadikan alat penekan kepada pemerintah. (18/2/17).

Menanggapi ketegasan mantan Menteri Perhubungan itu, Wakil Ketua Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Satya Widya Yudha pun sepakat dalam menanggapi ketegasan Jonan dengan mengatakan, tidak ada yang perlu dikhawatirkan apabila pada akhirnya harus melalui proses arbitrase. Toh,  Indonesia juga pernah menang  ketika  oleh PT Newmont Nusa Tenggara (sekarang bernama PT Amman Mineral Nusa Tenggara) melayangkan gugatannya, beberapa waktu lalu.

“Benar kata Menteri Jonan, ini negara kita, negara berdaulat, jangan manfaatkan  karyawan untuk  dibenturkan ke pemerintah,” ucap Satya, Minggu (19/2/2017). Menurut politisi Partai Golkar itu, walaupun Freeport membawa persoalan ini ke badan arbitrase internasional, dia berharap Pemerintah tetap kuat dan tidak mundur. Jika memang jadi dibawa ke arbitrase internasional, justru operasional tambang yang bakal terganggu.  Pemerintah sebenarnya sudah bekerja sekuat tenaga agar investasi Freeport berjalan mulus di Indonesia, tetapi kalau maunya Freeport seperti itu, ini adalah konsekuensi yang harus dihadapi Pemerintah di dalam menerapkan undang-undang. “ ‘kan, ekspor konsentrat tetap bisa melakukan ekspor konsentrat jika Freeport mengikuti kesepakatan dengan pemerintah,” ujar Satya. Dia juga menambahkan, tawaran kesepakatan itu disodorkan oleh pemerintah, karena pemerintah juga tetap ingin memenuhi amanat hilirisasi yang tertuang dalam Undang-undang nomor 4 tahun 2009.

Sesuai dengan UU Minerba,  andaikan pemegang KK belum melakukan hilirisasi (membangun smelter),  pemerintah menawarkan kepada semua pemegang KK untuk mengubah menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Dengan demikian, sesuai Pasal 102-103 UU No 4/2009, mereka akan tetap mendapat izin melakukan ekspor konsentrat dalam jangka waktu 5 tahun sejak PP No 1/2017 diterbitkan. Namun mereka tetap diwajibkan membangun smelter dalam jangka waltu 5 tahun. Progres pembangunan smelter akan diverifkasi oleh verifikator independen setiap 6 bulan. Jika progres tidak mencapai minimal 90 persen dari rencana maka rekomendasi ekspor akan dicabut.

Masih besarnya minat  ‘menggaruk’ kekayaan tambang di Grasberg memang jadi salah satu pertimbangan pihak Freeport walaupun cadangan mineral Grasberg yang selama ini dieskplor dengan metode open pit (terbuka) semakin menipis dan akan terkuras habis. Mengingat izin Kontrak Karya (KK) akan berakhir pada 2021, Freeport yang saat ini tengah memperjuangkan mendapatkan kontak barunya berharap urusannya menjadi lancar, karena ia mengincar cadangan tembaga dan mineral berikutnya pada posisi yang cukup dalam diperlukan penggalian dengan metode underground mining (menggali terowongan) dengan biaya yang cukup tinggi. Diperkirakan investasi yang dibutuhkan menggali terowongan tersebut memakan biaya Rp 1.215 triliun atau setara dengan 81 dollar AS.

Selagi menjabat Kemenko Maritim, Rizal Ramli sempat mengatakan,  posisi Freeport ini sedang  kepepet, nilai valuasinya turun seperempatnya dibandingkan tahun 2010. Mereka juga menderita kerugian sangat besar karena investasi sebesar 15 miliar dolar AS di Teluk Meksiko untuk minyak memakai uang  Freeport McMoran International. “Tidak ada minyaknya, ya uangnya amblas. Makin lama makin kepepet, makanya andalan satu-satunya adalah tambang di Indonesia,” ungkapnya.

Laporan keuangan perusahaan induk Freeport pada 2014 menyatakan kerugian 1,3 miliar dollar AS (setara Rp 18 triliun).  Di sepanjang  Januari –September 2015,  Freeport-McMoran pemilik 90,64 persen saham PT Freeport Indonesia, dalam laporan kinerja perusahaannya menyatakan mengalami kerugian bersih 15 miliar dollar AS. Penurunan laba bersih tersebut disebabkan rendahnya harga komoditas pertambangan serta minyak dan gas bumi (migas). Kerugian Freeport-McMoRan juga disebabkan oleh berkurangnya jumlah pendapatan perusahaan sebesar 25,43 persen menjadi US$ 12,08 miliar. Sementara kuartal III, Freeport mengalami penurunan pendapatan 35,37 persen menjadi US$ 3,68 miliar dari periode yang sama di 2014 sebesar US$ 5,69 miliar.

Menurut Berly Martawardaya, Dosen  Ekonomi  Energi dan Mineral  FEB UI, kondisi keuangan perusahaan yang seret dan merugi menyebabkan Freeport perlu merayu investor untuk membangun smelter dan tambang bawah tanah, tetapi tanpa kepastian perpanjangan kontrak, hanya sedikit bank dan investor yang berani mengambil resiko (Kompas/1/2/16).

Berly juga memaparkan, bahwa penawaran awal Freeport 1,7 miliar dollar AS untuk 10,64 persen saham kalau dibandingkan jumlahnya hampir sama dengan anggarapan Kementerian ESDM dan Kementerian Kelautan dan Perikanan digabungkan. Sungguh penawaran ini menurut banyak pihak terlalu mahal (overvalued). Menurut Pasal 97 Ayat 7 di PP 77/2014, pemerintah hanya memiliki waktu 60 hari untuk memutuskan membeli atau tidak.

Tetapi secara fundamental, katanya, penawaran saham ini menghadapkan pemerintah pada opsi yang tadinya baru harus diputuskan pada 2019. Jika pemerintah tak membeli, tetapi kontrak Freeport diperpanjang, maka akan dipertanyakan masyarakat karena menyia-nyiakan peluang kepemilikan negara. Namun, jika membeli sekarang, tetapi tak diperpanjang, makan akan menjadi sia-sia karena tanpa keluar sepeser pun pada 2021 wilayah tambang Freeport akan kembali hak penggunaannya ke negara.

Kesediaan Freeport mengakhiri rezim KK yang sudah berusia 50 tahun dengan mengubah statusnya menjadi IUPK ternyata tidak berjalan semulus  yang kita duga, karena masih banyaknya menyisakan persoalan yang menyebabkan Freeport menjadi  “rewel” dengan mencari-cari alasan untuk mengulur-ulur waktu, di antaranya minta jaminan kepastian hukum dan pajak yang tetap (naildown). Sementara, menurut UU yang baru PP No.1/2017, soal pajak, Freeport harus tunduk pada kemauan pemerintah jika suatu waktu adanya perubahan (prevailing). Dalam tataran persoalan inilah negosiasi malah jadi terkatung-katung yang berbuntut pemecatan 25 karyawan seniornya.

Ketentuan itu merupakan satu dari tiga syarat yang harus dipenuhi perusahaan tambang Freeport  untuk kembali mendapatkan izin ekspor konsentrat yang dihentikan pemerintah sejak 12 Januari 2017 lalu. Staf Khusus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Hadi M Djuraid mengungkapkan, perubahan rezim kontrak Freeport ke izin pertambangan berarti juga mengubah posisi negara yang selama ini setara korporasi. Ketika masih berbentuk Kontrak Karya (KK), negara itu setara dengan korporasi. Orang bisa kontrak itu kalau kedudukan setara. Sekarang kontrak  harus izin, jadi tidak setara lagi,” ujar di Jakarta, Selasa (17/1/2017). Dengan berubah menjadi IUPK juga membuat Freeport tidak akan lagi mendapatkan izin sepanjang KK yang bisa mencapai 50 tahun. Pemerintah hanya memberikan izin 10 tahun dengan opsi perpanjangan 2 kali masing-masing 10 tahun, di samping juga harus mengurangi area tambang yang dibatasi pemerintah hanya 25.000 hektar. Cakupan operasional ini kecil sekali jika dibandingnya sebelum terbitnya IUPK, area kerja Freeport bisa mencapai 90.000 hektar.

Dengan ketentuan yang baru ini, setelah Freeport operasionalnya  hanya mencapai area 25.000 hektar tetapi dia masih diperbolehkan mengurus izin area tambang baru sesuai ketentuan IUPK yaitu per 25.000 hektar.

Yang perlu kita ketahui juga adalah seberapa besar bea keluar ekspor yang disetor Freeport kepada negara pada 2016 lalu. Dirjen Bea dan Cukai Heri Pambudi mengatakan, bea keluar ekspor konsentrat Freeport tidak mencapai target yang telah ditentukan.  Untuk bea keluar 2016 dari Freeport totalnya Rp 1,23 triliun, padahal target setoran yang dipatok Ditjen Bea Cukai sebesar Rp 1,4 triliun tahun itu. Begitu pula target yang ditetapkan pada perusahaan tambang PT Newmont Nusa Tenggara, angkanya sama. Kalau digabungkan keduanya, total target bea keluar ekspor konsentrat Freeport dan Newmont mencapai Rp 2,88 triliun (2016) tetapi realisasi pencapaiannya hanya Rp 2,48 triliun saja.

Siklus putaran roda adalah gambaran siklus perkembangan Freeport di Papua saat ini. Menikmati masa-masa emas dan kejayaan tambang  di  Grasberg  di era-era pemerintahan  masa lalu, mungkin tidak lagi di masa -masa mendatang. Jika Freeport mengeruk keuntungan demi kejayaan perusahaan, segelintir pemegang saham, dan individu-individu pendiri dan pemilik perusahaan, sebaliknya, Pemerintah Indonesia justru selalu dituntut membuka matanya terhadap kenyataan bahwa hasil tambang itu harus rakyat pula yang bisa menikmatinya. Dalam hal ini, rakyat Papulah  yang harus menjadi bagian menikmati kekayaan daerahnya.

Freeport dari waktu ke waktu tak pernah sepi dari pemberitaan.  Kekisruhan yang terjadi belakangan ini, seperti kasus  “Papa minta saham” yang menyebabkan mundurnya Setya Novanto dari kursi Ketua DPR, juga  mundurnya James R Moffet yang pendiri dan chairman perusahaan Freeport McMoRan Inc.,setahun yang lalu. Disusul pula mundurnya Direktur Utama PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin . Belakangan ini,  menyusul Marsekal Chappy Hakim yang mengundurkan diri sebagai Dirut PTFI yang baru diembannya selama 4 bulan. Pak Chappy Hakim lebih memilih menjadi penasehat saja ketimbang jadi dirutnya yang menurut dia perlu waktu yang luar biasa. Entahlah apakah mundurnya Chappy Hakim dikarenakan desakan DPR atau siapa sehubungan sebelumnya terjadi peristiwa pemukulannya terhadap Anggota DPR-RI Muhtar Tompo. Memang benar, enakan jadi penasehat, banyak waktu pula untuk keluarga.

Konferensi Pers PTFI di Jakarta

Pagi ini, (20/2/17) PTFI mengadakan konferensi pers yang dihadiri Presiden dan CEO Freeport McMoRan Inc, Richard C Adkerson, di Hotel Fairmont, Jakarta, untuk menjelaskan berbagai isu mengenai kelanjutan investasi Freeport di Indonesia (sumber: detik finance)

Acara yang dimulai pada pukul 10.00 WIB ini juga dihadiri oleh Chappy Hakim yang baru saja mengundurkan diri dari posisi Presiden Direktur PT Freeport Indonesia. Dalam acara ini, Richard memberikan pernyataan selama kurang lebih 30 menit untuk menyikapi buntunya negosiasi dengan pemerintah Indonesia saat ini. Berikut pernyataan lengkapnya:

Selama lebih dari lima tahun, PT Freeport Indonesia (PTFI) telah secara konsisten melakukan upaya itikad baik untuk selalu tanggap terhadap perubahan hukum dan peraturan pemerintah Indonesia, beberapa diantaranya membawa dampak negatif terhadap operasi kami di tambang Grasberg, Papua.

Saya telah berada di Jakarta selama beberapa hari untuk menangani berbagai permasalahan yang saat ini dihadapi Perusahaan sehubungan dengan diterbitkannya peraturan-peraturan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral terkait ekspor konsentrat. Bersama tim manajemen kami dan beberapa tokoh masyarakat setempat, kami terus bekerja sama untuk melindungi kepentingan Perusahaan dan semua pemangku kepentingan, termasuk karyawan kami yang berharga.

Meskipun UU Pertambangan Mineral dan Batubara 2009 menyatakan bahwa Kontrak Karya tetap sah berlaku selama jangka waktunya, Pemerintah meminta agar Freeport mengakhiri Kontrak Karya 1991 agar memperoleh suatu ijin operasi yang tidak pasti dan persetujuan ekspor jangka pendek.

Kami tidak dapat melepaskan hak-hak hukum yang diberikan oleh Kontrak Karya yang merupakan dasar dari kestabilan dan perlindungan jangka panjang bagi Perusahaan kami dan vital terhadap kepentingan jangka panjang para pekerja dan para pemegang saham kami. Kepastian hukum dan fiskal sangat penting bagi PTFI untuk melakukan investasi modal skala besar berjangka panjang yang diperlukan untuk mengembangkan cadangan kami di lokasi terpencil operasi kami di Papua.

Berdasarkan Kontrak Karya, Freeport telah melakukan investasi US$12 miliar dan sedang melakukan investasi sebesar $15 miliar guna mengembangkan cadangan bawah tanah kami. Kami telah membangun suatu kegiatan usaha dengan 32.000 tenaga kerja Indonesia.

Berdasarkan Kontrak Karya, pemerintah telah menerima 60% manfaat finansial langsung dari operasi kami. Pajak-pajak, royalti-royalti, dan dividen-dividen yang dibayarkan kepada Pemerintah sejak 1991 telah melebihi US$16,5 miliar sedangkan Freeport-McMoRan telah menerima US$10,8 miliar dalam bentuk dividen. Pajak-pajak, royalti-royalti, dan dividen-dividen di masa mendatang yang akan dibayarkan kepada Pemerintah hingga 2041 diperkirakan melebihi US$ 40 miliar.

Hukum Indonesia mencerminkan prinsip hukum yang diterima secara internasional bahwa suatu kontrak merupakan undang-undang bagi pihak-pihak yang berkontrak tersebut dan kontrak tidak dapat diubah atau diakhiri secara sepihak, meskipun berdasarkan hukum dan peraturan perundangan yang diterbitkan kemudian.

Freeport telah dengan itikad baik berupaya untuk fleksibel dan berkomitmen untuk mengubah Kontrak Karya ke Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) pada saat Pemerintah dan Freeport menandatangani perjanjian investasi yang disepakati bersama yang memberikan Freeport hak-hak yang sama sebagaimana diatur dalam Kontrak Karya, konsisten dengan surat jaminan dari Pemerintah kepada PTFI tanggal 7 Oktober 2015.

Kami telah mendiskusikan dengan Pemerintah untuk memperoleh jangka waktu enam bulan guna merundingkan perjanjian investasi ini. Ekspor akan diijinkan dan Kontrak Karya tetap berlaku sebelum ditandatanganinya perjanjian investasi tersebut. Namun demikian, peraturan-peraturan Pemerintah saat ini mewajibkan Kontrak Karya diakhiri untuk memperoleh ijin ekspor, hal mana tidak dapat kami terima.

Pada tanggal 17 Januari 2017, PTFI telah menyampaikan kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral pemberitahuan mengenai tindakan-tindakan wanprestasi dan pelanggaran Kontrak Karya oleh Pemerintah. PTFI menyampaikan harapan dengan sungguh-sungguh bahwa perselisihan yang akan terjadi dengan Pemerintah dapat diselesaikan tapi dengan mencadangkan hak-hak kita sesuai Kontrak Karya berhadapan dengan Pemerintah, termasuk hak untuk memulai arbitrase untuk menegakkan setiap ketentuan-ketentuan Kontrak Karya dan memperoleh ganti rugi yang sesuai.

Karena Freeport tidak dapat melakukan ekspor tanpa mengakhiri Kontrak Karya, akan terjadi konsekuensi-konsekuensi yang tidak menguntungkan bagi semua pemangku kepentingan, termasuk penangguhan investasi modal, pengurangan signifikan dalam pembelian barang dan jasa domestik, hilangnya pekerjaan bagi para kontraktor dan pekerja kami, karena kami terpaksa menyesuaikan pengeluaran-pengeluaran kegiatan usaha kami sesuai dengan pembatasan produksi tersebut.

Situasi ini tidak menguntungkan dan mengkhawatirkan kita semua. Saya sangat menghargai dukungan kita semua terhadap Perusahaan kami selama waktu yang sulit ini. Tim manajemen kami berkomitmen untuk bekerja melindungi kepentingan jangka panjang kita semua. Saya tetap berharap bahwa kita dapat mencapai jalan keluar yang disepakati bersama oleh Perusahaan kami dan Pemerintah.

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here