Freeport Sepakat Akhiri Kontrak Karya, Asal …

0
239
pertambangan Freeport, Papua

Nusantara.news, Jakarta – Freeport setuju mengakhiri kontrak karya dan mengganti dengan skema kerjasama baru menjadi izin usaha pertambangan khusus (IUPK). Tapi ada sejumlah syarat yang diajukan freeport . Apa saja?

Pengalihan skema kontrak karya menjadi IUPK, sebut Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan, di kantornya, Jumat (13/1/2017) telah disetujui oleh CEO Freeport-McMoRan Richard Adkerson. Peralihan skema itu memungkinkan freeport melanjutkan ekspor konsentrat tembaga yang terhenti sejak 12 Januari 2017.

Memang, sebelumnya isu perpanjangan kontrak karya freeport yang akan berakhir pada 2021 cukup menyita perhatian publik. Sebab dengan status kontrak karya, berdasarkan UU Minerba, Freeport tidak bisa mengekspor konsentrat.

Terakhir kali pemerintah memberikan tenggat waktu kepada freepot untuk bisa mengekspor konsentrat hingga 12 Januari 2017. Sehari setelah tenggat waktu berakhir, Freeport lempar handuk dan menyetujui pengalihan skema dari kontrak karya yang sudah berjalan sejak tahun 1967 menjadi IUPK.

Tentu saja persetujuan freeport tidak gratis. Mengutip pernyataan juru bicara PT Freeport Indonesia Riza Pratama, peralihan status itu mesti diikuti oleh perjanjian stabilisasi investasi. Perjanjian itu diperlukan, papar Rizal, untuk jaminan kepastian hukum dan fiskal.

Selain itu, sambung Rizal, PTFI juga berkomitmen membangun smelter dan akan segera melanjutkan pembangunannya. Namun itu akan dilakukan, sebagaimana syarat semula, setelah ada perpanjangan operasi.

Sekarang inii pembangunan smelter katoda tembaga PTFI di Gresik, Jawa Timur, baru mencapai 14%. Padahal, rencana awal menyebutkan smelter dengan nilai investasi US$2,2 miliar berkapasitas 2 juta ton konsentrat tersebut rampung sebelum 12 Januari 2017. Ternyata syarat itu tidak dipenuhi oleh freeport.

Dengan perubahan skema perizininan,pemerintah akan memperpanjang masa ekspor hingga lima tahun ke depan, tentunya dengan syarat freeport mewujudkan komitmennya membangun smelter sebagaimana yang diperintahkan oleh Undang-undang.

Apabila permohonan PTFI dikabulkan, PTFI akan menghabiskan sisa kontraknya yang berakhir tahun 2021. Sesudah itu, Freeport bisa mengajukan perpanjangan operasi dua kali 10 tahun. Tentu saja, kalau permohonannya dikabulkan pemerintah.

Rupanya, mengutip sebuah sumber di kementerian ESDM, sehari setelah berakhirnya tenggat waktu ekspor konsentrat, freeport langsung menerjunkan petingginya dari Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc untuk menemui pemerintah setelah terbitnya PP No. 1/2017 dan Permen ESDM No.5/2017.

PTFI mengakui, sehari setelah berakhirnya izin ekspor konsentrat, sejumlah petinggi Freeport berkumpul dan mempelajari regulasi baru. Pada Sabtu (14/1/2017) baru diperoleh persetujuan secara resmi untuk mengikuti perundangan yang berlaku di Indonesia.

Hingga regulasi yang baru diterbitkan, ungkap ESDM Ignasius Jonan, dari 34 pemegang kontrak karya tercatat baru PTFI yang bersedia mengubah statusnya menjadi IUPK. “Terserah mereka, kami tidak memaksa. Akan tetapi kalau mau ekspor konsentrat ya harus jadi IUPK dulu,” ujar Jonan kepada wartawan.

Selain Freeport, tercatat sejumlah perusahaan pertambangan raksasa lainnya belum menyetujui peralihan dari kontrak karya menjadi IUPK, antara lain PT Newmont Nusatenggara yang telah berganti nama menjadi PT Amman Mineral Nusa Tenggara.

Syarat kelanjutan ekspor konsentrat, imbuh Jonan, tentunya selain mengubah status ke IUPK juga harus mematuh aturn yng tertuang dlam Perturn Menteri ESDM No 5 tahun 2017 yang ditanda-tangani pada Rabu (11/1/2017) pekan lalu.

Berdasarkan aturan yang baru itu, Freeport bisa mengajukan proposal peralihan terhitung sejak 11 Januari 2017. Persetujuan peralihan diputuskan pemerintah maksimal dua pekan sejak proposal diterima Kementerian Energi.

Toh demikian, pemerintah hanya memberi batas masa ekspor konsentrat selama lima tahun. Jonan berharap, selama kurun waktu itu seluruh aktivitas pengolahan dan pemurnian dilakukan di dalam negeri. Periode ekspor juga diperpanjang dari enam bulan menjadi setahun.

Selain itu perusahaan juga wajib menyampaikan rencana kemajuan pembangunan smelter selama setahun ke depan sebagai salah satu dokumen yang wajib dilampirkan. Setiap enam bulan akan ada evaluasi. Kementerian mengancam akan mencabut surat rekomendasi ekspor jika realisasi pembangunan smelter tidak mencapai 90 persen dari target yang diusulkan perusahaan.

Untuk itu, kementeran ESDM akan menggandeng pengawas tekhnis independen yang akan memonitor pembangunan smelter. “Kalau tidak ada progres, ya, kami setop,” ancam Jonan.

Namun, apabila perusahaan sekaliber Freeport yang didukung oleh kepentingan Amerika kembali melanggar kesepakatan, apakah pemerintah cukup memiliki taji untuk menindaknya? []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here