Kesenjangan Sosial (3)

Fundamentalisme Pasar Lokomotif Kesenjangan Sosial di Indonesia

0
473

Nusantara.news – Korporasi di area perekonomian, kita tahu korporasi di Indonesia adalah perpanjangan tangan multi-national corporations, seperti pengusaha migas pasti bagian dari seven sisters dunia. Indofood pasti berorientasi pada Nestle, Cargill, dan konglomerat pangan dunia. Begitu garis alam dari sistem kapitalisme, semenjak globalisasi dengan liberalisasi ekonomi pasca-reformasi Indonesia sudah menjadi bagian dari pasar dunia. Padahal Amerika Serikat (AS) dan negara besar justru saat ini sibuk dengan proteksionisme ekonomi. Isu fundamentalisme ekonomi dimana penguasa ekonomi mendikte pasar, kita lihat di sektor beras, gula, sembako dan lainnya. Upah buruh yang murah, dan sistem pajak yang gagal menyejahterakan rakyat menjadi PR (Pekerjaan Rumah) utama pemerintah Indonesia.

Penyebab Kesenjangan Sosial

Penyebabnya berlapis dan kompleks, dari masalah struktur sampai dengan kebijakan. Situasi ini karena Indonesia dipaksa “menelan pil pahit” 50 butir order IMF dan Bank Dunia ketika kita bangkrut secara ekonomi (tahun 1997), karena krisis nilai tukar dollar dan rush perbankan kala itu. Kita terpaksa menurut saja ketika privatisasi dipaksakan, termasuk untuk Telkom dan Indosat, sehingga ruang pribadi termasuk kamar Presiden bisa disadap oleh negara asing.

Kita juga diam saja ketika lebih dari empat kali Pancasila dan UUD 1945 diamandemen, dan sekitar 100-an Undang-Undang direvisi untuk titipan pasal asing yang berekses 71% kepemilikan asing pada perbankan nasional, 85% kepemilikan sumber daya alam, dan 67% kehutanan dan perkebunan berganti menjadi milik asing.

Kita tidak tahu bahwa dengan Peraturan Pemerintah No. 103 Tahun 2015, pihak asing boleh memiliki aset lahan dan properti di Indonesia dengan alasan disparitas (ketimpangan) harga properti negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, dan Thailand dengan harga properti di Indonesia. Atau dengan alasan pertumbuhan ekonomi yang kita tahu bahwa salah satu kebijakannya tidak membawa untung bagi rakyat Indonesia.

Kita tahu bahwa pembangunan properti hanya membawa efek ketersediaan tenaga kerja untuk wilayah tersebut, tetapi keuntungannya tidak berdampak langsung pada rakyat Indonesia dalam mempersempit kesenjangan sosial atau memperbaiki kesejahteraan. Kecuali pemerintah bisa menjalankan skema 1 rumah mewah : 3 rumah sedang dan 5 rumah sederhana yang tidak pernah dipatuhi oleh pengembang Indonesia. Bahkan subsidi KPR justru menyasar pada orang yang relatif punya, karena punya akses ke penentu kebijakan.

Properti memang selalu tumbuh baik di kota besar (khususnya Jakarta) potensi margin di atas 15% (bunga bank hanya 6%–8% saja). Namun jangan salah, penyebab bangkrutnya ekonomi AS (tahun 2008) adalah bisnis properti subprime – mortgage (American Bubble). Jadi harus proporsional, apalagi properti tidak berdampak pada kesejahteraan rakyat. Jika mau, tentu pengembang harus mendukung kebijakan pemerintah dengan 1 juta rumah untuk rakyat miskin, karena ada kebutuhan 15 juta rumah untuk kategori sederhana saat ini.

Sri Mulyani Indrawati mengakui bahwa koreksi 1% ekonomi menurunkan angka kemiskinan 0,106% pada periode 2011–2012. Sementara 1% pertumbuhan di tahun 2013–2015 hanya mendongkrak 0,033% saja. Jawabannya tentu karena kue pembangunan dinikmati oleh orang kaya yang kecil populasinya, sementara jumlah orang miskin semakin besar. Jangan heran, 4 orang kaya di Indonesia setara kekayaannya dengan 100 juta orang miskin di Indonesia (USD 25 miliar).

Kesenjangan bagai api dalam sekam

Membiarkan kesenjangan sosial ini berlarut-larut adalah kejahatan, jika mengingat dampak dari kondisi sosial ini. Di satu sisi sentimen SARA akan memicu kekacauan sosial bagi Indonesia. Bagi etnis Cina tentu akan traumatis seperti tahun 1998, apalagi faktor pemicunya nyata, adalah Kasus Ahok. Sementara bagi pribumi, khususnya Muslim tentu akan membawa citra buruk sebagai kelompok puritan dengan nasionalisme sempit. Namun negara harus melakukan intervensi agar ada kebijakan yang signifikan dengan memberi porsi lebih pada pembangunan desa dan pemihakan pada sektor pertanian dan kelautan.

Manfaat pembangunan lebih banyak dinikmati 10% rakyat yang menguasai aset 77% (Bank Dunia 2015). Kesenjangan ini tidak terlihat secara kasat mata, namun secara emosional dalam kehidupan sehari-hari sangat nyata. Sebaiknya kesenjangan sosial tidak menimbulkan ketegangan dan kegagalan sosial. Minimal akan menimbulkan resistensi masyarakat terhadap kebijakan pemerintah. Seperti halnya penolakan terhadap reklamasi di bidang ekonomi dan penolakan Ahok secara politik.

Bahaya dari kesenjangan sosial, pada gilirannya ‘bagai api dalam sekam’, jika ada operator sebagai pemicu akan jadi kebakaran besar dan menjadi bencana sosial kemasyarakatan yang membahayakan pada seluruh sendi kehidupan sosial kenegaraan.

Terjadi perubahan sudut pandang masyarakat terhadap kemiskinan, bukan lagi kekurangan terhadap sandang pangan, dan papan, tetapi bersifat relatif membandingkan dengan kehidupan tetangga secara sosial. Orang merasa miskin jika tetangga atau orang lain memiliki lebih dari dirinya, sehingga parameter terhadap kemiskinan menjadi berubah.

Pada gilirannya perbedaan persepsi terhadap kemiskinan, kesenjangan kekayaan dari kalangan muda terdidik menimbulkan frustasi sosial, meningkatnya intoleransi menunjukkan bahwa intoleransi sosial akibat kesenjangan sosial sudah “lampu merah”.

Solusinya kebijakan ekstrem

Bisakah kita meniru Malaysia dengan Perdana Menteri Mahathir Mohamad dalam hal ini? Pada intinya, kalangan menengah atas pasti menentang kebijakan ini, khususnya etnis Cina. Kebijakan ini mendistribusikan kekayaan pada kelas bawah dengan membangun UMKM kelas menengah baru. Melakukan pertumbuhan inklusif dengan kebijakan khusus kredit perbankan atau variasi kredit tanpa agunan yang mendorong ekonomi pribumi.

Hal ini sangat berbeda dengan program pengentasan kemiskinan yang berorientasi sosial (charity atau jaring pengaman sosial) yang cenderung tidak mendidik untuk jangka menengah dan panjang. Kebijakan pembangunan eksklusif dengan mencetak entrepreneurship khususnya pribumi yang memihak pembangunan kelas menengah baru Indonesia, seperti di Korea Selatan dan Malaysia.

Kebijakan ini tentu akan dihalangi kelompok mapan, dengan segala pengaruh termasuk kekuatan uang akan memaksa untuk mengubah orientasi pembangunan inklusif untuk mengurangi kesenjangan sosial. Kerangka pembangunan ini harus dibuat konsep secara kreatif, inovatif, dan komprehensif.

Kebijakan pajak yang lebih progresif untuk orang kaya bisa sebagai salah satu kebijakan untuk mengurangi kesenjangan sosial, asal hasilnya untuk pembangunan yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.

Selain itu mendorong CSR (Corporate Social Responsibility) konglomerat dengan program yang berdampak langsung, misalnya membangun anak angkat binaan seperti Astra. CSR bukan sekada untuk olah raga, kesenian, atau pendidikan, bahkan konglomerat mendirikan yayasan yang cenderung berhasil sebagai badan usaha. Akhirnya kebijakan CSR adalah keluar dari kantong kiri dan masuk melalui kantong kanan.

Kebijakan harus dibuat pemerintah agar pengusaha lebih banyak melakukan kegiatan sosial dalam bentuk filantropi/kedermawanan, bergerak dari CSR menjadi PSR (Personal Social Responsibility). Kebijakan ini harus didorong oleh pemerintah seperti halnya era Soeharto, dengan mendorong CSR pada pertemuan di Tapos Bogor dengan para konglomerat Cina di Indonesia (tahun 1995). Dibayangkan kegiatan CSR saat ini, solusi untuk menghindari pajak bagi konglomerat belum berdampak positif secara ekonomi.

Peta jalan pembangunan SDM

Pembangunan fisik, pada gilirannya adalah pembangunan kualitas SDM Indonesia. Perubahan atau transformasi model pembangunan ekonomi dengan pemanfaatan bonus demografi, dimana usia muda dominan dalam angkatan kerja saat ini menjadi sangat berpengaruh dalam memperpendek jurang kaya dan miskin di Indonesia.

Salah satu penyebab ketimpangan sosial, yakni disorientasi pembangunan berbasis pertanian pada industri jasa, tidak berbasis pada pertanian dengan tidak terstruktur dan terukur.

Alih fungsi lahan menghancurkan petani (secara ekonomi dan jumlah petani), padahal merupakan 65% penduduk Indonesia sebagian berada di daerah pedesaan. Hal ini diperburuk dengan sistem pendidikan yang orientasinya mismatch dengan kebutuhan lapangan kerja, sehingga pertumbuhan menjadi tidak berkorelasi dengan penciptaan lapangan pekerjaan dan program pengentasan kemiskinan.

Pemberantasan korupsi dan good governance adalah salah satu solusi untuk mengurangi kesenjangan sosial. Persekutuan melalui nepotisme dan gratifikasi telah merompak sebagian harga negara yang pada gilirannya akan mengurangi kesejahteraan rakyat. KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) yang kehadirannya dianggap sebagai solusi program anti korupsi juga sudah dikuasai kelompok tertentu, sehingga cenderung “tebang pilih” alias tidak bisa diharapkan lebih banyak dalam pemberantasan korupsi.

Jika menilik angka 30% yang disampaikan Soemitro Djojohadikusumo (ayahanda Prabowo Subianto) dari korupsi terhadap APBN senilai Rp 2.080 triliun, tentu industri korupsi sudah mencapai Rp 624 triliun per tahun pada tahun 2017. Politik oligarki persekongkolan birokrat dengan politisi Senayan, dan pengusaha hitam, di belakangnya telah menghadirkan mafia anggaran dimana korupsi telah dilakukan dengan sistem 1 jari.

Akhir kata, kesenjangan sosial berhimpit dengan oligarki politik, dan bersinggungan jelas dengan korupsi dan memperkaya konglomerat yang hanya 1% dari jumlah penduduk di Indonesia. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here