Awas Gadai Liar Menjamur di Karesidenan Kediri-Madiun

0
280
Dari 75.000 usaha gadai swasta yang beroperasi di Indonesia, baru tiga usaha yang memperoleh izin dan enam perusahaan lainnya berstatus terdaftar.

Nusantara.news, Kediri – Praktik dan usaha pegadaian tidak berizin alias ilegal saat ini sudah menjamur. Sayangnya, pegadaian ilegal ini sulit untuk diberantas. Di daerah di mana inklusi keuangan belum disebut optimal, usaha pegadaian memang kerap dijadikan solusi bagi masyarakat yang kerap membutuhkan dana cepat. Bagaimana tidak, usaha pegadaian disebut sangat praktis dan populer bagi masyarakat Indonesia, terutama di daerah-daerah di mana perbankan belum terjangkau. Meskipun perbankan terjangkau pun masyarakat tetap percaya dengan jasa pegadaian tersebut.

Sederhananya, dengan menggunakan jasa pegadaian, masyarakat dapat segera mendapatkan pinjaman berupa sejumlah uang dengan menjaminkan barang miliknya, yang dapat dimiliki kembali setelah pinjaman dibayarkan.

Seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat, maka jumlah pegadaian pun tak lagi didominasi dengan jasa milik negara atau PT Pegadaian, tetapi juga kios-kios kecil di pinggiran jalan yang menawarkan pinjaman dengan barang gadaian beragam.

Di wilayah Karesidenan Kediri dan Madiun, banyak ditemukan usaha pegadaian liar. Para pelaku usaha jasa gadai ini sangat membahayakan konsumennya, karena bisa menutup usahanya sewaktu-waktu dan membawa kabur jaminan nasabahnya.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebenarnya mengeluarkan regulasi tentang jasa pegadaian sejak Juli 2016 silam, dan mulai mensosialisasikannya. Aturan yang dirilis yakni  POJK Nomor 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pegadaian, yang intinya mewajibkan para pelaku jasa pegadaian untuk mendaftarkan jasanya kepada OJK, khusus bagi yang kegiatan usaha yang telah berjalan diberikan waktu selambatnya dua tahun.

Tetapi bagi pegadaian swasta yang telah mendaftarkan usahanya ke OJK, harus mengajukan permohonan izin usaha sebagai perusahaan pegadaian swasta paling lambat tiga tahun setelah aturan ini diundangkan.

Dengan regulasi ini, OJK Ingin seluruh usaha pegadaian ini nantinya mempunyai sertifikat dan menjadi lebih professional sebagai institusi keuangan non-bank, seperti penerbitan laporan keuangan secara berkala kepada OJK dan berbagai laporan aksi perusahaan seperti merger atau akuisisi. Terbitnya aturan ini diharapkan dapat memberikan kepastian dan perlindungan bagi konsumen yang menggunakan jasa pegadaian swasta.

Tak hanya soal perizinan, POJK ini juga mengatur tentang tata kelola usaha pegadaian swasta seperti minimum modal yang harus dimiliki dan aturan kepemilikan. Modal dalam melakukan pendirian perusahaan penggadaian tidak sebesar pendirian bank, hal ini merupakan bentuk dorongan untuk mempercepat program inklusi keuangan, pemerataan akses jasa keuangan hingga ke daerah, sehingga perusahaan pegadaian dapat tumbuh dan meningkatkan ekonomi masyarakat hingga lapisan bawah.

Untuk usaha pegadaian tingkat kabupaten, OJK mewajibkan minimal modal Rp500 juta, sedangkan untuk usaha yang beroperasi di tingkat provinsi, diwajibkan memiliki modal Rp2,5 miliar. Selain itu, OJK Juga melindungi usaha pegadaian swasta dari kepemilikan individual ataupun entitas asing.

Sayangnya, meski aturan telah dikeluarkan, namun masih banyak usaha pegadaian swasta yang belum memiliki izin resmi. Menurut survei OJK, terdapat sekitar 75.000 usaha gadai swasta yang beroperasi di berbagai tingkatan yakni kecamatan, kabupaten dan kota. Namun dari ribuan itu, baru tiga usaha yang memperoleh izin dan enam perusahaan lainnya berstatus terdaftar. Padahal ketentuan wajibnya pendaftaran dan perizinan tersebut sudah dikeluarkan sejak Juli 2016.

Kepala OJK Kediri Slamet Wibowo mengakui, sejak terbitnya peraturan tersebut, OJK selalu mengingatkan pelaku usaha jasa gadai yang belum memiliki izin resmi untuk segera mengajukan pendaftaran dan perizinan usaha.

“Pendaftaran izin ini paling lambat 2 tahun sejak ketentuan tersebut diundangkan atau paling lambat 29 Juli 2018. Sedangkan untuk permohonan izin usahanya diajukan ke OJK paling lambat 29 Juli 2019,” tandas Slamet Wibowo dalam Forum Komunikasi OJK dan Media di Sarangan, Magetan, belum lama ini.

Menurut Slamet, selama masa transisi dua tahun ini, seharusnya bisa dimanfaatkan para pelaku usaha untuk mempersiapkan diri. Selama waktu itu pula, OJK memberikan toleransi kepada mereka untuk tetap bisa menjalankan usaha.

Usaha Pegadaian memang cukup berpotensi. Sebab, pelaku usaha jasa gadai berusaha menjawab kebutuhan masyarakat untuk bisa mengakses dana secara cepat. Basanya mereka menawarkan produknya secara menggiurkan. Salah satu iklan yang kerap ditemui OJK di lapangan adalah “Hanya dengan BPKB 24 Jam cair”.

Iming-iming gadai liar

Disadari atau tidak, pegadaian liar tumbuh menjamur sebagai antitesis dari keberadaan pegadaian resmi milik BUMN yang belum sepenuhnya melayani masyarakat. Kendati demikian, harus diakui, pegadaian liar memang masih menyimpan risiko besar.

Bisnis gadai sepenuhnya dijalankan berdasarkan prinsip saling percaya. Maka itu, pengelola pegadaian liar me tidak perlu memberikan jaminan apa-apa kepada pelanggannya soal keberlangsungan usahanya itu.

Banyak kelebihan yang ditawarkan oleh pegadaian liar. Ini membuat masyarakat tidak ambil pusing terhadap besaran bunga yang seringkali diputuskan semaunya oleh sang empunya pegadaian. Sehingga jasanya masih banyak diminati oleh masyarakat.

Ya, untuk menjaring pelanggan baru, pegadaian liar punya banyak strategi. Salah satunya, menawarkan hadiah selama masa promosi. Pelanggan yang menggadaikan barang berhak mengikuti undian dengan hadiah utama, semisal, telepon seluler pintar atau sepeda motor.

Strategi lain yang dimiliki pegadaian liar adalah menawarkan dana pinjaman dengan proses yang cepat. Asal semua syarat terpenuhi, barang gadaian bisa langsung ditaksir nilainya. Jika sepakat, dana yang diminta bisa langsung cair dalam waktu kurang dari lima menit.

Terkait dengan pencairan dana pinjaman, pelanggan harus menyerahkan barang berharga kepada pegadaian liar sebagai jaminan. Mereka cukup menyerahkan sepada motor yang hanya disertai Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebagai jaminan. Beda dengan pegadaian resmi milik BUMN yang mensyaratkan jaminan sepeda motor atas nama sendiri atau menggunakan surat kuasa.

OJK telah mengeluarkan regulasi POJK Nomor 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pegadaian sejak Juli 2016 silam.

Pada umumnya, pegadaian liar memberikan tenggat waktu sekitar sebulan bagi pelanggan untuk menebus barang yang digadainya demi mendapatkan dana segar. Namun, itu bukan harga mati lantaran pelanggan bisa meminta perpanjangan waktu jika belum bisa menebus barang gadai. Konsekuensinya, pegadaian liar biasanya memberikan bunga tambahan.

Pelanggan yang melakukan transaksi di pegadaian liar memang bisa mendapatkan kemudahan. Salah satunya, pelanggan bisa bernegosiasi soal nilai barang yang digadai. Kalau di pegadaian resmi harganya mengikuti acuan. Sementara kalau sudah langganan (pegadaian liar), harga bisa diperjuangkan, apalagi kalau teman sendiri.

“Usaha tersebut kalau kami lihat sifatnya musiman. Sering kami melihat iklan di reklame “24 jam langsung cair”. Itu yang lagi ngetrend. Masyarakat butuh uang, namun enggan untuk berhubungan dengan leasing, mungkin karena merasa prosesnya ribet,” jelas Slamet.

Tetapi di balik kemudahan tersebut, dimungkinkan bunga kredit yang diterapkan pelaku Pegadaian liar ini lebih tinggi dari lembaga pembiayaan lain. Dengan adanya ketentuan tersebut, kadang ketika proses pelunasan kredit akhirnya membebani nasabah dan hingga terjadi kredit macet. “Lahirnya aturan ini (POJK Nomor 31/POJK.05/2016) dalam rangka melindungi konsumen. Melalui aturan tersebut, semua akan ditata. Termasuk besar bunga kreditnya dan ketentuan lainnya,” jelasnya.

OJK Kediri mengakui belum mendapatkan data pasti jumlah perusahaan Pegadaian di wilayahnya. Tetapi dari pengamatan sementara, khusus wilayah Kota dan Kabupaten Kediri sudah mencapai puluhan. Jumlah ini dipastikan terus bertambah.

Usaha jasa gadai tersebut umumnya dikelola oleh beberapa orang saja. Fasilitas tempatnya juga banyak yang kurang representatif. Seperti misalnya hanya berupa sebuah rumah yang ditempeli dengan papan nama. Sementara untuk payung hukumnya sebagian masih abu-abu dan ada yang izinnya hanya dari pemerintah daerah.

“Sampai pertengahan Juli 2017, jumlah perusahaan gadai swasta yang telah memiliki izin usaha baru 3 perusahaan. Dan ketiga-tiganya hanya di wilayah Provinsi DKI Jakarta saja,” imbuhnya.

Adapun tiga gadai swasta yang sudah berizin adalah PT HBD Gadai Nusantara, PT Gadai Pinjam Nusantara, dan PT Sarana Gadai Prioritas. Ketiganya berlingkup usaha di DKI Jakarta. Dengan demikian, ketiga usaha gadai swasta tersebut sudah memenuhi batas modal minimum lingkup usaha propinsi sebesar Rp2,5 miliar.

Syarat perizinan usaha gadai ini hanya berlaku untuk swasta. Bagi usaha gadai plat merah, di antaranya PT Pegadaian (Persero), dibebaskan dari syarat perizinan, karena telah lama beroperasi di Indonesia. Sedangkan enam usaha gadai yang sudah terdaftar di OJK adalah KSP Mandiri Sejahtera Abadi, KSP Dana Usaha, PT Rimba Hijau Investasi, Mitra Kita, PT Mas Agung Sejahtera, dan PT Surya Pilar Kencana.

Buat aplikasi online

Slamet Wibowo berharap, seluruh pelaku usaha pegadaian khususnya di wilayah kerja OJK Kediri segera mendaftarkan usahanya secara resmi. Dengan memiliki izin, mereka bisa tertata dengan baik dan OJK dalam melakukan pemeriksaan keuangan secara rutin. Tetapi apabila jangka waktu pengajuan izin berakhir maka OJK mengancam akan bekerja sama dengan kepolisian dan instansi terkait lainnya untuk menegakkan hukum.

Karenanya, OJK Kediri meluncurkan aplikasi online dimana aplikasi online tersebut untuk mencegah masalah masalah yang di sebutkan sebelumnya. Tujuan aplikasi ini untuk mencegah manipulasi data calon nasabah kreditur serta usaha gadai liar.

Kasubbag Pengawasan Bank OJK wilayah Kediri,  Mulyono di Magetan menjelaskan, adanya aplikasi online pihak OJK bisa memantau para nasabah, apakah sudah terdaftar di bank pemerintah atau koperasi.

“Jadi aplikasi online akan kita buatkan secepatnya agar OJK pun bisa mengecek secara pribadi data nasabah kredit sampai tingkat koperasi sekalipun. Termasuk banyaknya usaha pergadaian atau koperasi,” ujar Mulyono.

Berbeda dengan sistem pinjaman di bank yang menitik beratkan kepada profil si debitur, seperti pendapatan, kemampuan membayar pinjaman dan mempunyai opsi pinjaman jangka panjang. Jasa pegadaian hanya memerlukan nilai jaminan sebagai takaran pinjaman. Setelah harga pasar jaminan terkonfirmasi, maka, debitur dapat langsung mendapatkan pinjaman saat itu juga. Dengan kemudahan tersebut, maka tak jarang masyarakat menggunakan jasa pegadaian, terutama menjelang hari raya.

Skala usaha gadai di tingkat kecamatan, kabupaten dan kota sebenarnya terbilang kecil dibanding dengan institusi keuangan lain seperti bank komersial yang menguasai 79,5 persen. Pegadaian hanya menguasai 0,4 persen aset seluruh institusi finansial di Indonesia, menurut data Bank Indonesia tahun 2013.

Tetapi, dari banyaknya pegadaian swasta tersebut, sejauh ini hanya pegadaian milik pemerintah PT Pegadaian yang diakui sebagai usaha gadai legal. Sejak berubah dari Perusahaan Umum (Perum) menjadi Persero pada 2012, PT Pegadaian terus mengalami transformasi bisnis. Selain bisnis gadai konvensional, PT Pegadaian masuk bisnis pembiayaan multi guna, penjualan emas, tabungan emas, juga ke bisnis aneka jasa seperti pengiriman uang, jasa sertifikasi batu mulia, jasa taksiran, jasa titipan dan sebagainya.

Gadai emas emas jadi jantung bisnis Pegadaian. Tak mengherankan, menggadai emas lebih mudah di pegadaian daripada barang berharga lainnya. Kinerja pegadaian sebagai perusahaan begitu meyakinkan. Pada 2015 mereka mampu meraup keuntungan bersih Rp1,94 triliun, yang berasal dari memutar omzet pinjaman yang diberikan hingga Rp112,75 triliun. Jumlah nasabah terus berkembang hingga 35,65 juta orang pada 2015 yang ditopang dari 4.430 unit kantor operasional. Ini menunjukkan pegadaian dibutuhkan oleh masyarakat.

PT Pegadaian yang menguasai 74 persen pasar usaha gadai, termasuk ke dalam jajaran BUMN dengan laba tertinggi tahun lalu dengan menembus  Rp 1,76 persen, naik 10, persen dibanding tahun sebelumnya. Tingginya laba tersebut ditopang oleh peningkatan nasabah lebih dari 23 persen.

Kehadiran usaha pegadaian ini sepertinya untuk mengisi kekosongan populasi yang tak tersentuh layanan perbankan. Sementara data Bank Indonesia menyebut, hanya 36 persen populasi Indonesia yang telah memanfaatkan jasa perbankan atau sekitar 60 juta penduduk dari total 254 juta pada Maret 2015.

Sayangnya, PT Pegadaian atau pun gadai-gadai lainnya saat ini masih mencantol dalam aturan main zaman Belanda dalam Staatsblad Tahun 1928 Nomor 81 tentang Pandhuis Regleement. Rancangan Undang-Undang (RUU) Usaha Jasa Gadai yang sejak 2008 sudah diwacanakan masuk program legislasi nasional (prolegnas) hingga kini tak jelas kapan akan disahkan.

Namun dengan kemunculan praktik usaha pegadaian ilegal, hal ini masih jadi andalan bagi pengusaha Kecil dan Menengah, terlebih jenis industri tersebut, menurut data dari Kementerian Koperasi dan UMKM,  jumlah UMKM di Indonesia mencapai 55,206 juta unit dan memperkerjakan 101,722 juta orang lebih dan berkontribusi sebesar 99,99 persen terhadap keberadaan usaha di Indonesia, dan sisanya sebesar 0,01 persen merupakan usaha berskala besar.

Kendati bergantung pada UMKM, akses pengusaha kecil terhadap kredit perbankan banyak menghadapi kendala. Berdasarkan catatan Perkumpulan Akses Keuangan (PAKINDO), sebanyak 54 persen nasabah di lembaga keuangan mikro memiliki 3 jenis pinjaman. Dari jumlah tersebut, 86 persen di antaranya merupakan pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Di negara lain, seperti Hong Kong, yang menjadi salah satu pusat industri finansial modern di Asia, keberadaan usaha gadai ini memang menunjukkan eksistensinya. Bahkan, pegadaian terbesar di Hong Kong, Oi Wah Pawnshop Credit Holdings, mengajukan IPO di bursa saham Hong Kong sejak 2013.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here