Gaduh Karena Jokowi Tidak “Ditakuti” 

0
294

Nusantara.news, Jakarta –   Perlu saya ingatkan, tahun 2018 sudah masuk tahun politik, ada pilkada, ada tahapan pileg, ada tahapan pilpres sudah masuk. Oleh karena itu, sekali lagi, jangan melakukan hal yang menimbulkan kegaduhan, menimbulkan kontroversi. Kita bekerja saja sudah. Hal ini dikemukakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (2/10/2017). Akankah setelah pernyataan itu, gaduh antar-lembaga selesai dengan sendirinya? Jawabnya belum tentu. Sebab jelang pemilu kegaduhan berpotensi merebak lebih luas.

Gaduh Soal Senjata

Presiden Jokowi tidak mengarahkan pernyataannya kepada orang tertentu. Namun, kata gaduh yang dikemukakan Jokowi tampaknya terkait dengan pernyataan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmatyo yang menyatakan ada institusi non-militer memesan 5.000 pucuk senjata. Pernyataan itu memang bikin heboh karena rekamannya beredar secara luas walau disampaikan dalam ruang tertutup di hadapan purnawirawan di Cilangkap, Jumat (22/9/2017).

Dengan menyebut kata gaduh mengindikasikan bahwa Jokowi memberikan perhatian besar terhadap kegaduhan yang terjadi.  Dapat dipahami karena kegaduhan terjadi terkait dengan senjata. Bicara soal senjata, terkait dengan institusi dan atau organisasi yang mahir menggunakan senjata.

Akankah setelah pernyataan Jokowi itu, kegaduhan yang sudah terjadi akan selesai?  Ini harus dicermati secara terus menerus.

Seandainya sosok Jokowi seperti sosok mantan Presiden Soeharto, maka jangankan mengeluarkan pernyataan seperti itu, batuk saja, semua yang terlibat gaduh akan buru-buru menghentikan kegaduhan dan menyelesaikan masalah. Sementara Jokowi, adalah sosok seorang politisi sipil. Seorang sipil memang bisa keras seperti tentara. Tetapi, Jokowi tidak. Jokowi malah suka bergurau.

Oleh sebab itu, tidak tertutup kemungkinan, derajat penerimaan terhadap pernyataan Jokowi yang meminta menghentikan kegaduhan, berbeda dengan apabila hal itu disampaikan oleh sosok seperti Soeharto.

Mungkin kerena itu pula, Jokowi dalam pengarahannya di hadapan sidang kabinet paripurna itu menyebut-neyebut pula keberadaanya bukan hanya sebagai kepala pemerintahan, kepala negara tetapi huga posisinya sebagai Panglima  Tertinggi Angkata Bersenjata.

“Sebagai kepala pemerintahan, sebagai kepala negara, sebagai panglima tertinggi angkatan darat laut dan udara, saya perintahkan kepada bapak ibu saudara sekalian, fokus pada tugas masing-masing,” kata Jokowi pada bagian lain pernyatannya di Sidang Kabinet Paripurna.

Pernyataan ini sekali lagi mengidikasikan betapa besar perhatian Jokowi terhadap kegaduhan yang terjadi.

Di tengah marak isu komunis seperti sekarang ini, pernyataan yang menyebut diri sebagai Panglima tertinggi itu penting untuk menenangkan aneka kecurigaan rakyat terhadap 5.000 senjata yang ingin dipesan oleh institusi non-militer itu. Penyebutan diri sebagai panglima tertinggi itu secara tidak langsung mementahkan kecurigaan munculnya kecurigaan publik terhadap pengalaman sejarah masa Orde Lama yang dikenal dengan gagasan PKI tentang pembentukan angkatan kelima, di mana rakyat buruh dan tani dipersenjatai.

Soal 5.000 senjata itu memang belum terjawab tuntas. Ketika Presiden Jokowi bertemu Panglima TNI Gatot Nurmantyo di Halim Perdana Kusuma, diperkirakan akan ada klarifikasi. Tetapi, baik Presiden Jokowi maupun Panglima TNI gatot Nurmatyo tidak memberikan klarifikasi.

Panglima TNI hanya mengatakan dirinya melapor kepada atasannya. Sementara Presiden Jokowi mengatakan sudah bertemu dengan Panglima TNI. Ketika wartawan mendesak apa yang dibicarakan, Jokowi mengelak dengan mengatakan, tidak semua harus diungkap ke publik.

Namun, beberapa hari kemudian marak diberitakan soal impor senjata oleh Polri. Apakah itu yang dimaksud oleh Panglima TNI?  Jika saja itu yang dimaksud oleh Panglima TNI, maka masalahnya dengan sendirinya bisa dianggap sudah selesai, karena apa yang sebelumnya tidak diungkap oleh Panglima TNI dalam pertemuan dengan purnawirawan, jadi terbuka dengan sendirinya.  Dilihat dari dari pernyataan Presiden Jokowi maka berita 5.000 senjata yang dikemukakan Panglima TNI Gatot Nurmantyo tampaknya terkait dengan impor senjata yang marak diberitakan itu.

Sebab, di bagian lain pernyataannya, Jokowi mengatakan, apabila ada permasalahan antarkementerian dan lembaga, Jokowi meminta agar diselesaikan secara internal di tingkat Kementerian Koordinator.

Pernyataan ini mengindikasikan, persoalan senjata itu sudah terbuka secara terbatas. Pernyataan ini sekaligus mengindikasikan bahwa cara Presiden Jokowi dalam menyelesaikan masalah adalah cara yang yang pada intinya menginginkan atau menuntut pihak-pihak yang bergaduh untuk bersikap dewasa.

Gaduh Jelang Pilpres

Tahun 2018 sampai tahun 2019 Indonesia akan masuk tahun politik. Jelang pilkada serentak di 171 daerah  yang digelar Juni 2018 mendatang suhu politik berangsur-angsur akan panas sampai Pilpres 2019.

Dalam pilkada terutama dalam pilpres, ada sejumlah faktor yang bisa mempengaruhi konstalasi politik. Hasil polling bohong-bohongan karena dilandaskan pada pesanan pihak tertentu sekalipun berpotensi mempengaruhi konstalasi politik.

Saat ini saja,  muncul polling tentang capres yang membuka celah masuknya calon alternatif selain Jokowi dan Prabowo . Hasil polling itu keluar dengan hasil di mana 40,6% responden mengatakan tidak menginginkan Jokowi dan Prabowo. Pada intinya polling itu mengarah ke upaya membuka wacana munculnya capres alternatif selain Jokowi dan Prabowo.

Dengan kata lain, polling ini sengaja atau tidak bertendensi memecah fokus capres yang selama ini mengarah hanya pada dua nama yakni Jokowi  dan Prabowo. Hasil polling ini, jika terus dikembangkan, pada akhirnya akan mengubah opini publik dengan membuat opini tentang perlunya calon alternatif, yang pada kelanjutannya terus menggerus elektabilitas Jokowi dan Prabowo.

Tidak tertutup kemungkinan, akan ada langkah selanjutnya yakni menggelembungkan opini tentang perlunya capres alternatif yang ujung-ujungnya mengecilkan atau mengubah opini tentang elektabiulitas Jokowi atau prabowo atau keduanya.

Perubahan opini seperti ini akan mengubah konstalasi politik. Peta koalisi dengan sendirinya berpotensi berubah juga.

Lebih jauh, jika elektabilitas Jokowi sebagai capres dinilai tidak lagi hebat, maka pengaruhnya akan menyusup ke kabinet. Mengingat masing-masing kementerian dalam kabinet merupakan sumber daya politik yang besar, maka kondusifitas kabinet berpotensi pula berubah. Potensi gaduh secara diam-diam karena memanfaatkan sumber daya kementerian untuk kepentingan politik masing-masing, berpotensi muncul kembali.

Dalam perspektif ini, kemampuan Presiden Jokowi memelihara kondusifitas politik dan kabinet menjadi tantangan. Cara-cara santun dalam menyelesaikan masalah seperti menuntut kedewasaan pihak-pihak yang sedang bergaduh, merupakan cara-cara mulia.

Tetapi, kekuasaan itu ganas.  Atas nama kekuasaan, kesetiaan mudah tergadaikan.  Terbukti, Bung Karno yang perkasa, kharismatik dan dipuja, pada akhirnya tumbang karena “lalai” menyelesaikan konflik antar faksi di bawahnya. Demikian juga Soeharto yang ditakuti, akhirnya  lengser.

Kini sudah ada polling yang tendensinya melahirkan calon alternatif selain Jokowi dan Prabowo.  Ini berarti polarisasi politik berpotensi berkembang kian melebar. Potensi gaduh dengan sendirinya kian terbuka. Varian-varian menyelesaikan konflik dengan sendirnya menjadi kebutuhan. Pada satu kasus gaduh tertentu, cara-cara santun dengan menuntut kedewasaan pihak yang bergaduh mungkin tepat. Tetapi pada kasus lain, Presiden Jokowi perlu juga muncul dengan sosok yang “menakutkan” dalam arti cepat mengambi tindakan tegas dengan cara mencopot pejabat yang membuat atau memicu gaduh. Cara seperti ini memang harus hati hati dan tidak bisa digeneralisir untuk seluruh kasus. Tetapi munculnya gaduh soal senjata, tidak tertutup kemungkinan karena sosok Jokowi tidak “menakutkan.” Artinya, jika saja Jokowi juga mampu muncul dengan sosok senyum tapi menakutkan seperti mantan Presiden Soeharto, maka mungkin tidak muncul keberanian membuat gaduh, sebab takut dipecat atau didubeskan seperti pada zaman Orde Baru. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here