Gaduhnya Para Pembantu Jokowi

0
330

Nusantara.news, Jakarta – Sejak pertama kali memimpin, Jokowi selalu dihadapkan dengan masalah gaduh-gaduh di kabinetnya. Padahal, idealnya, pemerintahan yang baik sudah selayaknya kompak dan kondusif dalam menyelesaikan berbagai persoalan. Jika sering gaduh, maka akan mengganggu perjalanan pemerintahan sekaligus menurunkan wibawa lembaga negara.

Kegaduhan ini ironisnya justru karena bersumber dari “pertengkaran” sesama menteri di ruang publik, juga lantaran pernyataan/kebijakan menteri yang kontroversial. Mengapa begitu? Bisa jadi karena kacaunya koordinasi antarlembaga, adanya rivalitas di internal kabinet, atau barangkali lemahnya managerial kepemimpinan Jokowi.

Jika  dirunut, kagaduhan para pembantu presiden ini tak cukup sekali. Misalnya, silang pendapat antara Luhut B. Panjaitan dengan Susi Pudjiastuti soal illegal fishing dan penenggelaman kapal. Kemudian perselisihan Menteri Perhubungan dengan Menteri BUMN soal kereta cepat. Perdebatan Menteri ESDM dan Menko Kemaritiman soal proyek pembangkit listrik 35.000 MW. Juga, perbedaan pernyataan tentang impor beras antara Menteri Perdagangan dengan Menteri Pertanian.

Tak hanya itu, pernyataan saling bertolak belakang juga melibatkan Menteri Pertahanan dan Menko PMK terkait ratusan WNI terafiliasi ISIS yang dideportasi dari Turki ke Indonesia. Bahkan, menjelang Lebaran tahun 2015 silam, Wapres Jusuf Kalla berbeda pendapat dengan Presiden Jokowi soal impor beras. Kata JK, kalau produksi beras nasional tak cukup jelang Idul Fitri, peluang impor terbuka. Lalu, seperti berbalas pantun, Jokowi berkata, “Tidak perlu impor beras lagi. Masa beras impor, jagung impor, semuanya kok impor.”

Di awal tahun ini, kegaduhan muncul lagi. Pemicunya, adanya rencana kebijakan dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo yang dinilai kontroversi. Usulan jenderal polisi aktif menjadi pejabat gubernur memicu perdebatan publik. Isunya, karena ada kepentingan lain di balik semua itu. Masalah lain yang baru-baru ini mencuat adalah polemik Permendagri No. 3 Tahun 2018 tentang Surat Keterangan Penelitian (SKP), yang antara lain memuat ketentuan baru tentang “potensi dampak negatif penelitian”. Hal tersebut bisa menjadi salah satu alasan pemerintah menolak menerbitkan izin penelitian.

Syukurlah, karena adanya kritik dan desakan publik, Peraturan Mendagri Nomor 3 Tahun 2018 itu akhirnya dibatalkan. Kemendagri mengaku belum meminta masukan publik. Berbeda dengan peraturan Mendagri tentang izin riset yang sudah dibatalkan, perihal penunjukan pelaksana tugas gubernur itu akhirnya dilimpahkan ke Kemenko Polhukam. Statusnya masih pending.

Ternyata Mendagri Tjahjo tak hanya kali ini melempar wacana kebijakan dan pernyataan yang kurang pas. Sejak awal-awal menduduki jabatan menteri, ia sempat membuat publik se-Indonesia Raya bingung. Soal server KTP elektronik yang kabarnya berada di India. Isu simpang siur itu berhembus pada November 2014 silam.

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) yang saat itu dijabat oleh Dodi Riyadmadji tentu membantah pernyataan atasanya. Karena, server tersebut nyatanya berada di Kantor Kemendagri, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta. “Server yang di luar negeri itu gak ada,” kata Dodi.

Kemudian, pada 2016 lalu, Tjahjo juga sempat membuat geger warga Aceh. Ia melontarkan pernyataan terkait pembatalan Peraturan Daerah (Perda) Qanun. Kebetulan, waktu itu sedang ramai soal tumpang tindih peraturan dan agenda pembatalan regulasi (pusat/daerah) yang menghambat investasi. Saat dikonfirmasi betul atau tidak, Tjahjo langsung membantah. Menurutnya, ada kesalahpahaman awak media saat menulis atau menyiarkan informasi.

Pernyataan lain yang bikin tepuk jidat adalah ketika dirinya asal bunyi mengatakan bahwa praja IPDN bisa mengisi posisi komandan koramil (danramil) TNI. Apalagi, hal itu ia ungkapkan di kantor Kementerian Pertahanan (Kemenhan) saat ramai menggalakan program bela negara pada Januari 2017 lalu. “Kalau posisi komandan koramil (danramil) kosong, IPDN bisa masuk. Setidaknya dia bisa pegang senjata,” ujar Pak Mendagri.

Pada 2017, Tjahjo juga menuai kehebohan publik dengan mengatakan jabatan pemimpin di perguruan tinggi negeri atau rektor harus ditentukan oleh presiden. Menurut dia, penyeragaman proses menjadi alasan keputusan tersebut. Bahkan ia menyebutkan hal itu merupakan hasil komunikasi dengan Menteri Sekretaris Negara, Presiden, dan Menteri Ristekdikti. Tjahjo menjelaskan, keinginan pemerintah tersebut karena kekhawatiran adanya ideologi selain Pancasila yang menyusup dalam perguruan tinggi.

Di bulan dan tahun yang sama (Juni 2017), publik lagi-lagi disuguhi kegaduhan luar biasa, kali ini dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy. Mendikbud Muhadjir Effendy ketika itu mencuri perhatian dengan program ambisius full day school. Program ini melahirkan ketegangan politik yang melibatkan organisasi Islam NU dan Muhammadiyah.

Kembali ke tahun 2018, belum reda kritik publik terhadap dua rencana Mendagri, kini giliran Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menuai polemik. Pasalnya, pemerintah melalui Kementerian Agama berencana memotong gaji aparatur sipil negara (ASN) 2,5 persen untuk memaksimalkan potensi zakat Indonesia yang sangat besar. Sebagian pihak mendukung langkah Kemenag sebagai upaya meningkatkan kemaslahatan umat, namun tak sedikit yang menuding hal tersebut sebagai akal-akalan pemerintah untuk menambal pembiayaan infrasktruktur, sebagaimana permintaan dana haji  yang diinvestasikan untuk pembangunan infrastruktur.

Publik tentu bertanya-tanya, mengapa kabinet Jokowi terlihat sering gaduh? Mengapa pada pemerintahan sebelumnya tak ada kegaduhan yang berarti, terlebih melibatkan para menteri yang berselisih secara terbuka di muka umum?

Lain Kabinet Jokowi, Lain Kabinet Dulu

Jika berkaca pada pemerintahan-pemerintahan sebelumnya, sangat jarang terjadi kegaduhan yang sangat besar dalam kabinet pemerintahan. Selama dua periode pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), tidak ada kegaduhan berarti, apalagi yang menyebabkan terjadinya pertentangan di antara menteri atau pejabat tinggi negara. Alasan yang paling mendasar adalah fakta bahwa pada pemerintahan SBY, kekuatan politik dalam kabinet bersifat tunggal, yakni ada pada sosok SBY itu sendiri.

Beda Citarasa Kabinet Tiga Presiden: SBY (kiri), Jokowi (tengah), Soeharto (kanan)

Di era Soeharto lebih rapi lagi. Gerak dan pernyataan pejabat amat harmoni, dari presiden hingga para menteri tak sekalipun menunjukkan miskoordinasi dan kegaduhan di muka umum. Apa sebab? Di masa Orde Baru itu, pusat keterangan dan informasi kebijakan berada di satu pintu yaitu lewat Menteri Penerangan. Bisa jadi perdebatan dan perselisihan pendapat terjadi antarmenteri, tapi barangkali bisa didialektikakan dalam rapat kabinet yang kemudian dihasilkan satu pemahaman bersama.

Sebelum wacana atau keterangan itu disampaikan ke publik, Kementerian Penerangan mencari titik temu perbedaan pendapat para menteri yang terkait untuk kemudian diracik menjadi satu pernyataan resmi pemerintah. Terlebih, saat itu posisi Presiden Soeharto amat powerfull sehingga para pembantunya tak beani berucap sembarangan yang berpotensi mencoreng marwah Kabinet Pembangunan.

Lalu, mengapa pemerintahan Jokowi menjadi rawan kegaduhan? Barangkali memang karena posisi politik Jokowi sendiri tak kuat. Selain bukan ketua partai, sangat bisa dipastikan kekuatan politik dalam kabinet Jokowi tidak bersifat tunggal. Jika politik itu diibaratkan dengan seorang koki yang mengaduk adonan roti, pemerintahan SBY dan Soeharto (juga presiden-presiden sebelumnya) hanya punya satu koki.

Sementara, pemerintahan Jokowi punya banyak koki yang saling tunggang menunggang mengaduk roti. Bahkan, ada yang merasa diri paling berhak mengaduk roti. Jokowi terlihat lemah mengahadapi tekanan-tekanan tersebut. Ia ingin mengelak, namun terikat pada kepentingan patron yang lain.

Selain itu, komposisi kabinet kerja yang banyak diisi politisi dan mantan petinggi partai, turut menjadi penyebab. Para menteri yang berdarah politisi menjadikan citarasa kabinet serupa aktivitas politik: naluri bermanuver, gemar bersilat lidah, serta tabiat menyerang. Tak heran, banyak rencana kebijakan yang masih di level angan-angan dan seharusnya dimatangkan dalam rapat koordinasi antarlembaga, tetapi buru-buru disampaikan ke publik. Pernyataan yang mestinya terkonfirmasi lebih dulu, namun karena dirasa menurutnya baik, langsung dipublish sebagai pernyataan institusinya atau bahkan diklaim suara pemerintah. Jika muncul bantahan ataupun beda pendapat, sekalipun itu berasal dari koleganya sendiri (sesama menteri dan pejabat tinggi negara), tabiat menyerangnya terpancing sehingga berujung pada silang pendapat di ruang publik.

Padahal presiden sendiri sudah memerintahkan seluruh anggota kabinet agar tidak mengambil kebijakan yang menimbulkan kegaduhan di publik. Setelah berkali-kali peringatan lisannya tak diindahkan, Presiden mengeluarkan Inpres Nomor 7/2017 tentang Pengambilan dan Pengendalian Kebijakan di Tingkat Kementerian dan Lembaga Pemerintah pada 1 November 2017. Salah satu instruksinya di situ adalah Menteri dan Kepala Lembaga agar melakukan  analisis dampak kebijakan termasuk analisis resiko sebelum menyusun dan menetapkan kebijakan. Namun faktanya, hingga kini kegaduhan yang bersumber dari para pembantunya itu terus berulang. Apakah perintah dan marwah presiden sudah tak dianggap? Entahlah.

Akibat dari semua itu, kesan yang muncul di mata khalayak adalah: Tim menteri koordinasi (menko) tak berfungsi, tim ekonomi tidak kompak, tim politik keamanan tidak sejalan, dan tim kesejahteraan rakyat jalan masing-masing. Tentu hal ini sangat merugikan citra Jokowi, baik sebagai kepala pemerintahan maupun bakal calon presiden di tahun 2019. Kecuali jika Jokowi bisa segera menyusun kekuatan politik superpower untuk mengendalikan “tangan-tangan” tersembunyi yang merecoki pemerintahannya. Juga jika presiden mampu membenahi managerialnya, salah satunya menertibkan (mencopot?) para menteri tukang gaduh tersebut.

Namun, tampaknya hingga sisa masa jabatannya berakhir, Jokowi masih akan dihantui oleh persoalan yang sama: kegaduhan di kabinet kerjanya sendiri. Kegaduhan ini pun masih akan terus terjadi hingga 2019 karena persoalan tentang PLN, Freeport, Jenderal Gatot yang mungkin kembali berpolitik, isu ketimpangan sosial, juga persepsi bahwa Jokowi tak berpihak pada umat Islam masih akan menjadi konsumsi politik hingga 2019 nanti.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here