Gagal Capai Target, Anies Akuisisi Palyja dan Aetra

0
333
Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan memutuskan untuk mengakuisisi Palyja dan Aetra karena dianggap gagal melayani air bersih untuk warga DKI Jakarta.

Nusantara.news, Jakarta – Setelah merealisasi sejumlah janji politiknya, kini giliran Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan mengakuisisi PT Pam Lyonnaise Jaya (Palyja) dan PT Aetra Air Jakarta (Aetra). Apakah ini akhir dari swastanisasi air bersih warga Jakarta?

Seperti diketahui, setahun setelah memimpin Jakarta, Anies sudah menunjukkan taji yang tajam. Lewat goresan tanda tangannya, ia merealisasikan sebagian dari 23 janji politiknya seperti menghentikan reklamasi di Teluk Jakarta, menutup griya pijat Alexis, merealisasikan program DP rumah nol persen, merealisasikan program OK Otrip.

Kini giliran Gubernur DKI Jakarta itu mengakuisisi saham Palyja dan Aetra yang bertugas menyalurkan air bersih buat warga Jakarta. Ini bukan pekerjaan gampang, karena posisi Palyja dan Aetra kini dikuasai swasta, namun Anies menggunakan delik perdata, yakni gagalnya kedua perusahaan swasta itu menyalurkan air bersih sesuai harapan.

Anies menjelaskan, saat kerja sama dimulai, cakupan layanan air bersih di DKI Jakarta sebesar 44,5% pada 1998. Pada 2018, cakupan layanan air bersih baru sebesar 59,4%. Padahal, targetnya cakupan layanan air sebesar 82% di tahun 2023.

“Artinya, waktu 20 tahun hanya meningkat 14,9%,” kata Anies.

Kontrak dengan Aetra dan Palyja akan berakhir kurang lebih empat tahun lagi, yaitu pada  2023. Anies menyayangkan dua perusahaan swasta itu tak mencapai target penyediaan air bersih bagi warga kendati sudah 20 tahun menguasai pengelolaan air Jakarta. Padahal, Pemprov DKI Jakarta melalui PAM Jaya setiap tahunnya harus memberikan jaminan keuntungan 22%.

“Coba sederhananya begini. Targetnya tidak tercapai. Tapi keuntungannya wajib dibayarkan oleh negara. Kalau hari ini angkanya tercapai, mungkin lain cerita. Tapi hari ini angka itu tidak tercapai. Target jangkauannya. Tapi negara berkewajiban (membayar),” kata Anies.

Pemprov DKI Jakarta menargetkan PD Pam Jaya, dapat menyelesaikan head of agreement, pengambil-alihan pengelolaan air ibu kota, dari Palyja dan Aetra, pada Maret tahun ini. Direktur Utama PD Pam Jaya, Priyatno Bambang Hernowo mengatakan, head of agreement nantinya, mencantumkan kesepakatan road map, sebagai perjanjian awal sebelum dilakukan penandatanganan perjanjian atau MOU.

Anies memilih opsi langkah perdata untuk mengambil alih pengelolaan air bersih yang selama ini ditangani swasta.

“Opsi yang disarankan oleh Tim Tata Kelola Air adalah pengambilalihan pengelolaan melalui tindakan perdata dan opsi itulah yang kami ikuti, kami akan jalankan sesuai dengan rekomendasi tim tata kelola air,” kata Anies beberapa hari lalu.

Upaya pengambilalihan pengelolaan itu dilakukan sejak Mahkamah Agung (MA) memerintahkan swastanisasi air bersih disetop lewat putusan kasasi pada 2017.

Anies kemudian membentuk Tim Evaluasi Tata Kelola Air Minum yang bertugas merumuskan kebijakan strategis sebagai dasar pengambilan keputusannya. Tim tersebut mengkaji kontrak yang dijalin PAM Jaya dengan dua pihak swasta, yaitu Aetra dan Palyja. Disimpulkan DKI dan warganya mengalami kerugian dalam kerja sama dengan dua pihak swasta itu.

Tujuannya (pengambilalihan) adalah mengoreksi kebijakan perjanjian yang dibuat di masa Orde Baru tahun 1997. Dan kami tahu selama 20 tahun perjalanan perjanjian ini, pelayanan air bersih di Ibu Kota tidak berkembang sesuai dengan harapan.

Anggota Tim Evaluasi Tata Kelola Air Minum bentukan Anies, Nila Ardhianie menjelaskan jaminan keuntungan yang harus dibayar ke pihak swasta selama ini memberatkan DKI. DKI masih membayar keuntungan kepada Palyja, namun sudah tak lagi kepada Aetra.

Ada kekurangan deviden itu yang harus dibayarkan oleh PAM Jaya. Nanti kalau PAM Jaya tidak bisa, itu harus ditanggung oleh Pemprov yang nilainya tidak sedikit, sampai triliun-triliunan. Kira-kira kurang lebihnya Rp8,5 triliun.

Nila merinci, dari Rp8,5 triliun sebesar Rp6,7 triliun untuk Palyja dan Rp1,8 triliun untuk Aetra. Di sisi lain, DKI tak bisa menambah layanan bagi warganya sebab Palyja dan Aetra punya hak eksklusivitas.

Jadi memang keseluruhan layanan ada di tangan swasta. Lalu kemudian juga ada pasal yang mengatur mengenai self financing. Ini juga yang membuat pemerintah provinsi, jika mau menyalurkan dananya untuk membantu rakyatnya sendiri itu juga jadi sulit. Harus ada kesepakatannya dulu. Harus ada MoU begitu yang tidak mudah dilakukannya.

Untuk itu, DKI akan mengambil alih pengelolaan air lewat langkah perdata.  Pertama, renegosiasi bisa seputar pembelian saham Palyja dan Aetra. Pemprov DKI Jakarta bisa membeli saham Palyja maupun Aetra. Ini tentu perlu proses pembicaraan yang juga tidak mudah.

Tentu saja opsi tersebut memerlukan kajian dan hitung-hitungan terlebih dahulu. Prosesnya juga harus dilakukan transparan. Opsi kedua bisa dengan membuat perjanjian kerja sama (PKS) yang mengatur penghentian kontrak yang disepakati kedua belah pihak. Sementara opsi ketiga yakni dengan pengambilalihan sebagian layanan.

Pemprov DKI bisa menguasai proses pengelolaan air dari hulu ke hilir secara bertahap sambil menunggu kontrak habis pada 2023. Ada instalasi pengolahan, ada distribusi. Nah itu sebagiannya diambil alih dulu sebelum nanti masa kontrak berakhir.

Langkah lama Berbagai opsi yang bisa dilakukan DKI kini sebenarnya sudah diinisiasi sejak lama. Rencana perubahan kontrak kerja sama sudah dilakukan setidaknya sejak 2014. Renegosiasi kontrak kala itu hanya berhasil dilakukan terhadap Aetra saja.

Direktur PAM Jaya Erlan Hidayat, kembali mengusulkan renegosiasi atau restrukturisasi kontrak dengan Palyja dan Aetra ketika Anies baru menjabat tahun 2017. Namun langkah itu ditolak Anies karena hendak dilakukan di luar persetujuannya. Anies kemudian membentuk Tim Evaluasi Tata Kelola Air Minum untuk menyusun kebijakan strategis.

Soal opsi membeli perusahaan, pada 2013, Pemprov DKI di bawah Gubernur Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok bahkan pernah mengucurkan Rp650 miliar ke PT Jakarta Propertindo untuk membeli Palyja.

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi mendukung langkah Gubernur DKI mengakuisisi Palyja dan Aetra. Ia mengingatkan Gubernur Anies agar tak gentar dalam menguasai pengelolaan air Jakarta.

“Saya sudah bilang akuisisi Palyja dan Aetra pakai dari Jakpro dulu kan sudah ada Rp650 miliar buat akuisisi,” kata Prasetio.

Ketika itu, PT Jakpro ditugaskan mengakuisisi saham Palyja. Namun pembelian tersebut tak bisa dieksekusi karena keluar putusan MA yang memerintahkan Pemprov DKI menghentikan swastanisasi air minum.

Prasetio mengingatkan Anies agar tak perlu merisaukan besaran dana yang harus dikeluarkan DKI untuk menguasai pengelolaan air Jakarta. “Kalau pun penalti ya sudah enggak apa-apa kami bayar. Enggak usah takut banget. Toh daripada uang kita SILPA (Sisa Lebih Penggunaan Anggaran),” kata Prasetio.

Tentu saja langkah Gubernur DKI terbaru ini juga patut diapresiasi, karena Anies dengan sendirinya tengah melaksanakan Konstitusi Negara UUD 45, khususnya pada Pasal 33 ayat 3 yang menyatakan, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Artinya, kebijakan Anies sejalan dengan semangat konstitusi. Tentu saja kebijakan ini harus dikawal bersama dan pengelolaannya harus lebih baik dari sebelumnya.

Sudah bukan jamannya lagi bersikap pesimis pada kinerja pemerintah,  dalam hal ini PD PAM Jaya. Bila dulu ada anggapan bahwa kinerja swasta selalu  lebih efisien dan profesional,  namun dalam hal pengelolaan air nyatanya tidak. Bahkan terlihat swasta lambat dalam bekerja, namun serius menerima dividen.

Permasalahan air bersih merupakan kepentingan primer warga Jakarta, bahkan seluruh alam raya bergantung pada sumber daya air.

Bila kinerja PD Pam Jaya dalam pengelolaan air bersih mencapai tingkat maksimal dengan memberi manfaat besar pada  publik. Hal ini tentu sejalan dengan moto Anies-Sandi: maju kotanya bahagia warganya.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here