Gagal Capai Target SPT, Sinyal Buruk Buat DJP

0
79
Dirjen Pajak Robert Pakpahan gagal mencapai target setoran SPT PPh 2017. Ini isyarat kerjanya makin berat di tahun 2018.

Nusantara.news, Jakarta – Sejak awal banyak kalangan meragukan kemampuan Dirjen Pajak Robert Pakpahan dalam memacu penerimaan pajak. Sinyal awal kegagalan Robert dapat dilihat dari gagalnya ia mencapai target pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajak penghasilan (PPh) 2017.

Pada awalnya Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menargetkan pada 2018 terdapat 18 juta WP yang melaporkan SPT PPh ke DJP. Bahkan untuk memaksimalkan pelaporan SPT beberapa tahun terakhir difasilitasi lewat pelaporan lewat internet (elektronic filing–e-filing). Sementara DJP sendiri menargetkan 14 juta atau 80% dari target tersebut dapat terealisasi pada batas akhir pelaporan SPT pada 31 Maret 2018.

Berdasarkan data DJP, hingga Sabtu 31 Maret 2018, pukul 24.00 WIB, DJP hanya berhasil menjaring total pelaporan SPT 2017 sebanyak 10.589.648 SPT saja, atau 58,82% dari target semula.

Robert menyatakan meskipun pencapaiannya jauh di bawah target, namun total penerimaan SPT 2017 meningkat 14% dibandingkan tahun lalu yang hanya mampu menerima sebanyak 9.288.394 SPT.

Dari 10.589.648 SPT yang sudah masuk, 1.916.229 SPT (18,15%) di antaranya diterima manual. Sementara sisanya 8.673.419 SPT (81,85%) melalui pelaporan elektronik.

Sementara Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengisyaratkan tidak akan memperpanjang masa pelaporan SPT untuk orang pribadi. Artinya, batas akhir waktu pelaporan SPT untuk Wajib Pajak (WP) orang pribadi akan tetap berakhir hari ini.

Menurut Menkeu, masyarakat bisa melaporkan langsung secara online hingga pukul 24.00 WIB. Sementara bagi WP yang ingin melaporkan langsung secara manual dengan datang langsung ke kantor pajak, maka Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di setiap wilayah akan melayani hingga pukul 17.00 WIB.

“Kita akan tetap sampai tanggal 31 Maret 2018 (hari ini). Dan hari ini pun kalau Anda lihat juga teman-teman pajak tidak ada satu pun yang libur. Jadi setiap kali setiap saat kalau ada tugas SPT ini juga dilakukan. Nggak (akan diperpanjang),” ujarnya saat ditemui di KPP Madya Utama dan Menteng Dua, Jakarta.

Berpengaruh ke target

Pertanyaannya, apakah tidak tercapainya jumlah WP yang melaporkan SPT pada 31 Maret 2018, sebuah pertanda akan memberatkan pencapaian target penerimaan pajak pada 2018?

Seperti diketahui, target penerimaan pajak pada 2018 ditetapkan sebesar Rp1.424 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018. Target tersebut tumbuh 10,9% atau Rp140,4 triliun dibandingkan target penerimaan pajak dalam APBN-Perubahan 2017 sebesar Rp1.283.6 triliun.

Disayangkan realisasinya, penerimaan pajak 2017 hanya terkumpul Rp1.151,1 triliun. Artinya bila dihitung berbasis realisasi, maka pertumbuhannya makin besar yakni 23,7% atau dengan kenaikan nominal sebesar Rp272,9 triliun. Sungguh sebuah target yang maha berat.

Robert Pakpahan mengakui pertumbuhan pajak tahun ini menjadi tantangan tersendiri. “Target penerimaan pajak 2018 menjadi tantangan tersendiri buat DJP.”

Hal senada diungkapkan Direktur Potensi Kepatuhan dan Penerimaan DJP Yon Arsal. Yon menyatakan bila dibandingkan berdasarkan angka realisasi, maka target penerimaan pajak tahun ini cukup menantang.

Yon menjelaskan, normalnya, bila dihitung berdasarkan rumus perhitungan asumsi pertumbuhan ekonomi 2018 yang sebesar 5,4% dan inflasi yang sebesar 3,5%, maka pertumbuhan penerimaan pajak yang normal yakni sebesar 9%. Nah DJP digesah untuk memperoleh pertumbuhan penerimaan pajak 23,7%.

Sehingga bila dihitung kasar nominal kenaikan targetnya sebesar Rp103,6 triliun dari realisasi, atau target pajak di 2018 menjadi Rp1.254,7 triliun. Berhasil kah?

Namun, menurut Yon, pertumbuhan pajak tak bisa juga diterjemahkan dengan kata normal, karena DJP memiliki upaya lain untuk membuat pertumbuhan lebih tinggi.

Contohnya saja pada capaian penerimaan tahun lalu, yang apabila dihitung dengan pertumbuhan normal yakni dimana target pertumbuhan ekonomi 5,2% dan inflasi 4,3% maka pertumbuhan pajaknya 9,5%. Namun, pada realisasinya bisa tumbuh 15,85% tanpa memasukkan unsur tax amnesty atau pengampunan pajak.

Contohnya, realisasi penerimaan pajak pada 2017 dari perkiraan pertumbuhan normal, kita bisa tumbuh dengan non tax amnesty serta non revaluasi 15%-an. Itu sudah bagus. Apalagi pertumbuhan 15% itu terakhir dicapai di 2009. Artinya ini sangat tergantung terhadap banyak faktor yang mempengaruhi.

Pengamat perpajakan Yustinus Prastowo mengatakan meski trend penerimaan pajak diperkirakan positif, namun belum cukup kuat untuk menopang angka APBN 2018.

Menurut Prastowo, revisi target penerimaan pajak 2018 menjadi opsi yang dapat diambil agar APBN 2018 tetap realistis. Kenaikan penerimaan yang terlalu tinggi dan keterbatasan kapasitas, rawan akan praktek pemungutan yang tidak adil. Idealnya, target pajak 2018 tumbuh maksimalnya 5% dibanding target tahun lalu.

Artinya, bila dihitung kasar, maka pertumbuhannya tak lebih dari nominal Rp68,2 triliun atau target penerimaannya tak melebihi Rp1.347,8 triliun.

Dari ilustrasi di atas jelas, bahwa gagalnya Robert Pakpahan merealisasikan pelaporan  SPT PPh 2017 secara tidak langsung akan berdampak pada gagalnya pencapaian target penerimaan pajak pada 2018.

Ini menggambarkan tidak semua WP mau melaporkan SPT PPh-nya secara terbuka, dan ini banyak penyebabnya. Bisa jadi penyebab paling pasti adalah menurunnya daya beli sehingga menggerus omzet para WP. Atau banyak WP yang dulunya bekerja, pada 2017 sudah tidak bekerja lagi, alias PHK, sehingga malas menyampaikan SPT PPh-nya.

Tapi tidak menutup kemungkinan ada WP yang nakal dan sengaja tidak mau mengisi SPT Pphnya, dan itu akan ada risiko tersendiri bagi WP tersebut dan bagi DJP. Orang bijak memang taat pajak. Kalau WP sudah tak taat pajak, akan kah penerimaan pajak jadi taruhannya?[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here